Sebelumnya, perwakilan pengunjuk rasa bertemu Kadisnakertrans Provsu Bukit Tambunan, staf ahli Gubsu Dinsyah, Kasatpol PP Sumut Zulkifli Taufik dan Kapolrestabes Kombes Pol Mardiaz Kusin, di ruang Kenang Lantai VIII Kantor Gubsu Jln Diponegoro Medan.
Dalam pertemuan dengan Gubsu, perwakilan pengunjuk rasa asal Tanjungmorawa Deliserdang, Amin Basri, mengatakan, UMP Sumut termasuk terendah dibanding provinsi lain seperti Aceh, Riau bahkan Jakarta yang mencapai Rp3 juta.Menurutnya, PP No 78/2015 sebagai formula penetan UMP, kesejahteraan buruh tidak terangkat dan dianggap melanggar hukum, sehingga perlu dilakukan perhitungan berdasarkan Kualitas Hidup Layak (KHL). "Kami minta Gubernur mengkoreksi kembali UMP Sumut. Jangan sampai UMP kita lebih rendah dengan provinsi lain. Begitu juga untuk penetapan UMK, agar rekomendasi dewan pengupahan diperhatikan," sebutnya.
Menyahuti tuntutan buruh, Erry menegaskan, dirinya sebagai kepala daerah harus tetap mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Termasuk penetapan UMP yang mengacu pada PP 78/2015, dimana perhitungan kenaikan melihat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. "Jika mengacu pada KHL, kenaikannya hanya sekitar 5 persen, tidak sampai 8,25 persen seperti sekarang," jelasnya.
Erry menjelaskan, penetapan UMP merupakan dasar dari kabupaten/kota untuk menentukan UMK, dimana angka Rp1,9 juta tersebut menjadi acuan, sehingga kemungkinan bisa melebihi yang ditetapkan provinsi. "Kenapa kita tetapkan sebesar itu, karena Sumut memiliki 33 kabupaten/kota dan tidak semuanya sama. Medan dan Deliserdang itu berbeda dengan Dairi atau Nias (yang lebih rendah). Jadi kalau terlalu tinggi, maka akan ada masalah di daerah yang UMK nya lebih rendah," beber Erry.
Begitupun, Erry mengaku tetap akan memperhatikan tuntutan buruh tersebut untuk bisa menaikkan UMP lebih dari 8,25 persen, salah satunya dengan melakukan diskresi kebijakan. "Namun kita harus berkonsultasi dulu ke pemerintah pusat melalui Kemenakertrans, apakah dibolehkan," jawabnya.
Sebelumnya, di Belawan, aksi buruh UMP Sumut 2017, tak menghambat pelayanan jasa di pelabuhan Belawan. Aktivitas bongkar muat, Kamis (10/11), tetap berjalan normal. Bahkan, untuk mengantisipasi massa buruh, aparat keamanan menutup pintu masuk pelabuhan dengan petikemas.
Kepala Humas Syahbandar Pelabuhan Belawan, Wasfina, mengatakan, aksi buruh tak mengarah ke kawasan pelabuhan. Sehingga tidak menghambat pelayanan jasa ke pelabuhanan di Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Tri Setyadi Arnoto, mengungkapkan, situasi keamanan sejumlah obyek vital di pelabuhan maupun di Kawasan Industri Medan, tetap aman dan kondusif.
Di Deliserdang, seratusan personil gabungan Polres Deliserdang mengamankan konvoi ratusan massa Buruh Bersatu Sumatera Utara (BBB-Sumut), yang akan menuju Kantor Gubsu dan DPRD Sumut. "Personil disebar di beberapa titik di jalan-jalan arteri, untuk mengatisipasi kemacetan dari mobilisasi massa yang akan melaksanakan unras dan berkumpul di Lapangan Merdeka Medan," ungkap Kabag Ops Polres Deliserdang, Kompol Murtadha.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar