Ketua Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga SE, mengingatkan Gubsu HT Erry Nuradi, agar jangan lambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Sumut 2017. Dalam hal penyampaian, Gubsu diyakini mampu lebih cepat supaya DPRD Sumut punya waktu mempelajari dan tidak terburu-buru seperti tahun sebelumnya. "Sehingga tidak ada stigma di masyarakat Sumut ada unsur kesengajaan," ucap Zeira kepada M24, Selasa (1/11), di ruang kerjanya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut ini, juga minta Gubsu mempersiapkan program-program berskala prioritas primer. Contohnya perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan bahkan kesehatan. Bagi politisi PKB itu, program tersebut harus bersifat "follow money programme" saat menyusun rancangan R-APBD Sumut 2017. "Jadi rakyat Sumut merasakan kepedulian pemerintah Sumut dan wakil rakyat terhadap pembangunan," ujarnya, sembari menegaskan, paling lambat sudah masuk ke DPRD Sumut November 2016.
Di sisi lain, lanjut legislator asal Dapil Sumut VI Labuhanbatu, Labura dan Labusel ini, Pemprovsu sebaiknya mulai melakukan pencatatan akutansi sesuai standar akutansi daerah yang telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta dan Jogja. Model itu disebutnya lebih akurat dan bertanggungjawab, karena menerapkan pendapatan lebih dulu dicatatkan berdasarkan potensi. "Sistem kita sekarang masih cash basis. Artinya akutansinya hanya berdasarkan uang keluar. Pendapatan dan beban justru dicatat untuk uang cash yang dikeluarkan saja," ungkap Zeira, seraya menyarankan, agar Gubsu memperbanyak Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada 33 kab/kota di Sumut pada TA 2017. Sasarannya diharap Zeira menyangkut pembangunan infrastruktur daerah-daerah terisolir. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar