KEMENTRIAN Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) telah banyak memfasilitasi Pemko Medan, dalam upaya mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik. Terutama dalam mendampingi pengumuman kajian awal kelayakan pembangunan Light Rail Transport (LRT).
Ini terungkap dalam gelaran konsultasi publik Kementerian PPN RI, tentang proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Light Rail Transit (LRT) untuk Kota Medan, Kamis (17/11), di Grand Aston Hotel. Diskusi ini sebagai langkah awal penanganan permasalahan transportasi yang komprehensif dan terintegrasi di Kota Medan.
Konsultasi publik ini dibuka Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, dihadiri Direktur Transportasi PPN Ikhwan Hakim ST MSc, Ketua ITDP Yoga Adi Winarto, perwakilan Dirlantas Poldasu Kompor Mukhsin, Kasubdit Kerja Sama dan Pengembangan Usaha Ditjen KA Setiawan, Kepala Bappeda Medan Zurkanaen, Kadishub Kota Medan Renward Parapat, Ketua Masyarakat Transportasi Sumut Hendra Kusuma, Rektor ITM Ir Mahrizal Masri dan Ketua Oganda Sumut Haposan Sialagan.
"Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, jumlah kendaraan di Kota Medan setiap tahun cenderung terus meningkat. Bahkan rata-rata pertumbuhannya mencapai 12 persen per tahun. Kondisi ini tentunya tidak sebanding dengan kemampuan Pemko menambah kapasitas jalan. Sebab, selain lahan yang semakin terbatas, kemampuan keuangan Pemko juga relatif masih terbatas," ungkap Eldin.
Atas dasar itulah, tegas Eldin, jika tidak dilakukan pembenahan sistem transportasi secara komprehensif dan terintegrasi, maka tentunya akan mengakibatkan permasalahan lalu lintas di kemudian hari. Pemko Medan juga telah melakukan upaya terpadu dalam rangka penyiapan rencana strategis kebijakan angkutan massal. Baik berbasis jalan, seperti Bus Rapid Transportation (BRT) maupun berbasis rel seperti LRT.
"Kita akan berupaya mengkombinasikan kedua moda unggulan ini, untuk dapat dijadikan alternatif utama penggunaan moda angkutan masyarakat kota di masa mendatang," ungkapnya.
Eldin menilai, penerapan angkutan massal ini tentunya membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Baik dari sisi finansial, kelembagaan maupun sumber daya manusia (SDM) yang profresional. "Kami, Pemko Medan berharap pemerintah pusat dapat mewujudkan skema pembiayaan yang optimal dan terbaik. Sekaligus tidak membebani keuangan daerah. Sehingga program strategis ini bisa direalisasikan dalam kurun waktu 3 tahun," tuturnya.
Direktur Transportasi Kementrian PPN, Ikhwan Hakim ST MSc, menjelaskan, diskusi publik ini digelar untuk pengembangan transportasi perkotaan, yang merupakan prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019. Artinya, target cukup ambisius, mengingat pangsa angkutan umum dari 23 persen ke 32 persen. "Untuk itulah pencapaian target adalah tanggungjawab semua. Termasuk pemerintah kota," tandasnya. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar