KETUA Fraksi PAN DPRD Sumut H Syah Afandin SH alias Ondim menyesalkan lambannya pembangunan infrastruktur jalan di penjuru Provinsi Sumut. Menurutnya, lambannya pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pemerintah pusat melalui kementerian PUPR tersebut, guna mendukung percepatan pembangunan 5 daerah kawasan Danau Toba sebagai target menuju Monaco of Asia.
Pada 19 Oktober 2016, katanya, tiba-tiba Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), membatalkan tender pembangunan jalan multiyears senilai Rp1,3 triliun.
"Fakta ini tentu saja berkorelasi terhadap pelambatan kemajuan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumut," terang Ondim kepada M24, usai Sidang Paripurna DPRD Sumut tentang Pemandangan Umum Anggota Dewan terhadap Ranperda P-APBD 2016 dan Penyampaian Penjelasan Gubsu terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Penambahan Penyertaan Modal ke PDAM Tirtanadi Secara Non Kas, kemarin (14/11), di gedung dewan, seraya mendorong pimpinan DPRD Sumut agar meminta Gubsu HT Erry Nuradi, mempertanyakan alasan pembatalan proyek tersebut ke Kementrian PUPR.
Legislator Dapil Langkat dan Binjai itu, menamabhkan, pihaknya mengherankan pula krisis listrik di Sumut yang belum tertanggulangi. Merujuk data PLN Sumut, ungkap Ondim, sejak tanggal 1-7 November 2016 dibutuhkan daya sebesar 145 MW. Namun realitasnya terjadi defisit daya 5 hari dan surplus 2 hari (Sabtu-Minggu). "Kata PLN penyebabnya lantaran 2 unit pembangkit Pangkalan Susu berkapasitas 200 MW sedang dalam pemeliharaan. Saya rasa sangat paradoks dengan tekad memanfaatkan agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," sindir Ondim, sembari mempersoalkan produksi listrik panas bumi Sarulla PT SOL, yang belakangan terkendala saat letupan 15 Oktober 2016 dan membuat puluhan orang ditangkap polisi. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar