Menurut salah satu tokoh masyarakat Asahan, Nasrun Lubis, yang mengetahui asal muasal berdirinya bangunan tersebut, tanah beserta bangunan itu pernah dijadikan sebagai kantor sejumlah instansi. "Dulu disitu sempat jadi Pos Polisi Militer, Kantor Sekber Golkar dan terakhir jadi kantor DPD KNPI Asahan," beber Nasrun saat berbincang dengan Metro24, Minggu (16/10) siang.
Untuk itu, Nasrun menyayangkan jika tanah beserta bangunan yang berdiri persis disamping gedung Bank Sumut itu, diklaim pihak tertentu sebagai miliknya. Baik itu Pemkab Asahan maupun perseorangan. "Kalau kita mengakui itu milik kita, ya kita harus ada bukti. Gak bisa cuma berdasarkan pengakuan saja," ungkapnya.
Senada, Aditya Prahmana, tokoh pemuda di Asahan, menambahkan, tanah beserta bangunan tersebut diduga tidak terdaftar sebagai aset Pemda Asahan. Dan itu dapat dilihat tidak adanya plank tanah ini milik Pemkab Asahan, seperti lazimnya aset Pemda Asahan lainnya. "Jika tanah itu tidak mempunyai alas hak dan tidak terdaftar sebagai aset Pemkab Asahan, maka tanah tersebut tidak bertuan dan kami siap mengawalnya," ujarnya.
Lebih lanjut Aditya mengatakan, beredar kabar jika bangunan eks gedung KNPI Asahan sudah diserahkan kembali ke pihak Pemkab Asahan, "Apa dasar penyerahan itu. Mengapa mereka, pengurus KNPI versi Rivai Darus, menyerahkan ke Pemkab Asahan," tanyanya.
Terpisah, Ketua DPD KNPI Asahan versi Rivai Darus, Agus Ramanda, dikonfirmasi via selulernya, mengaku, gedung yang disoal tersebut telah diserahkan ke pihak Induk Koperasi Unit Desa. "Sudah kita serahkan ke INKUD, sesuai dengan petunjuk Pemkab Asahan saat kita koordinasi waktu itu," jelas Agus. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar