Binjai Timur Gagal Jadi Kawasan Perkantoran

RENCANA Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai mulai berubah. Dimana, saat ini Kecamatan Binjai Timur yang sebelumnya dijadikan wilayah pemukiman dan perkantoran, berubah menjadi kawasan industri.

Kabag Humas Pemko Binjai, Hendrik Tambunan, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/12), mengatakan, perubahan itu masih tahap konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Rencana perubahan itu, lanjut Hendrik, mengingat dampak positif kepada masyarakat atas pembangunan yang akan dilakukan Pemko Binjai.

"Artinya, Pemko ingin membangun kota yang memiliki dampak baik kepada masyarakat. Jika master plan yang lama dijalankan, wilayah Binjai Timur itu akan dijadikan kawasan perkantoran. Nah, dampak positif dengan pembangunan perkantoran terhadap masyarakat dinilai tidak begitu besar. Karena itu, master plan wilayah Binjai Timur akan dirubah menjadi kawasan industri, yang dampak positifnya dinilai cukup besar kepada masyarakat," jelas Hendrik.

Untuk merubah RTRW tersebut, sambungnya, Walikota Binjai, HM Idaham SH MSi, terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. "Pak wali masih koordinasi dengan gubernur dan PTPN II. Karena untuk mewujudkan itu areal perkebunan harus dibebaskan," ucapnya.

Senada, Ketua DPRD Binjai, Zainuddin Purba SH, menambahkan, wilayah Binjai Timur, khususnya di Kelurahan Tunggurono, tidak lagi menjadi wilayah perkantoran.

"Saat ini Pemko sedang konsultasi dan koordinasi, sekaligus mengusulkan kepada pihak terkait untuk perubahan Perda RTRW tersebut. Jadi perkantoran kita tetap pakai lokasi yang lama," sebutnya.

Dengan berubahnya RTRW ini, maka gedung dewan yang rencananya akan dibangun di Tunggurono, kemungkinan akan batal. Sementara, Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan gedung baru itu sudah dibuat dan menelan biaya sekitar Rp475.980.000. ***

Serah Terima Ulang KUA-PPAS R-APBD Sumut 2017 Langgar Permendagri 31/2016

PASCA gaduh publik di media, serah terima Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Sumut 2017, akhirnya diulang kembali Selasa (27/12).

Sebelumnya, serah terima tersebut sudah dilakukan Sekdaprovsu, Hasban Ritonga SE, kepada Ketua DPRD Sumut, H Wagirin Arman SSos, di gedung dewan Jln Imam Bonjol, Kamis (22/12).

Sebelum serah terima ulang dilakukan, Ketua Komisi C DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE, tetap keukeuh, prosedur tersebut cacat hukum. Melanggar Permendagri Nomor 31/2016, tentang tata cara penyusunan APBD 2017. Sebab dalam Permendagri Nomor 31/2016, dijelaskan, penyerahan KUA-PPAS R-APBD 2017, wajib dilakukan kepala daerah kepada DPRD.

"Jadi jangan kita enteng bilang bisa melalui pos, Sekwan atau rapat pimpinan. Bahkan ternyata tidak boleh juga melalui forum Banggar," tegas Zeira kepada M24.

Dia memastikan, konsiderans kepala daerah adalah Gubsu atau pejabat yang ditunjuk. Sementara DPRD adalah lembaga DPRD Sumut, yang merepresentasikan kehadiran 100 anggota dewan. "Konsekwensi logis yuridis formilnya, serah-terima harus dilakukan kepala daerah dalam Sidang Paripurna 100 anggota DPRD Sumut atau 2/3 dari 100 orang. Itu aturan Permendagri Nomor 31/2016 yang mengatakan, bukan saya," ingatnya.

Di sisi lain, lanjut politisi PKB ini, Permendagri Nomor 31/2016, juga memerintahkan batas waktu penetapan Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD, sesuai hasil evaluasi paling lambat 31 Desember 2016. Nah, lagi-lagi Zeira menyesalkan kebijakan Gubsu/Pemprovsu, yang hampir tiap tahun kerap lambat menyerahkan KUA-PPAS R-APBD Sumut. Bahkan P-APBD Sumut.

"Kita terus yang keteter membahasnya di DPRD Sumut. Sekarang ada oknum pimpinan DPRD Sumut main potong kompas tanpa menghargai anggota dewan lainnya. Terus terang, kita mau menyelamatkan kebijakan Ketua DPRD Sumut yang keliru, supaya tidak terjebak masalah internal sendiri," sindir Zeira.

Terpisah, Sekda Provsu, Hasban Ritonga, saat dikonfirmasi M24, di sela-sela Sidang Paripurna Pengesahan Ranperda RTRW yang diskors akibat tidak qorum, Selasa (27/12), enggan berkomentar. "Saya tidak komen lah soal konflik internal DPRD Sumut. Yang jelas, ke depan kita akan percepat pengiriman KUA-PPAS ke DPRD Sumut," ucap Hasban.

Wagirin Dituding Diktator
Lebih keras lagi disampaikan seorang anggota DPRD Sumut yang tidak ingin dituliskan namanya. Bagi dia, setelah duduk jadi ketua dewan, harusnya Wagirin Arman membuktikan kata-kata sendiri "menjalin komunikasi baik", yang diucapkan saat acara syukuran di rumah dinas ketua DPRD Sumut awal November 2016 lalu. "Ada indikasi kekuasaan/diktator absolut dilakukan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman. Semua anggota Banggar dikangkangi dan ini cuma akal-akalan ketua dewan," ungkapnya.

Padahal, lanjut sumber tersebut lebih jauh, dewan baru saja Reses, sehingga aspirasi rakyat bakal tidak masuk R-APBD Sumut 2017, bila pola main potong kompas dilakukan ketua DPRD Sumut. "Saya rasa yang sudah diserahkan tak bisa diubah lagi pagu indikatifnya. DPRD Sumut kembali dibawa ketua DPRD Sumut jadi tukang stempel, dengan mengangkangi mekanisme. Tatib DPRD Sumut menegaskan tidak boleh Bamus berjalan. Kok Rapim dialihkan jadi rapat Banggar, kan Wagirin akal-akalan," sesalnya.

Perlu diketahui, sejak dini, konflik serah terima KUA-PPAS R-APBD Sumut 2017, menyeruak Kamis (22/12), Jumat (23/12), M24 langsung konfirmasi Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, di gedung dewan Jln Imam Bonjol Medan. Namun seorang staf menyatakan Wagirin tidak berada di tempat. Saat coba menghubungi ponsel Wagirin sebanyak 3 kali, nada panggil justru tidak direspon. Dan ketika M24 mengirim 1 pesan singkat  konfirmasi, Wagirin Arman tetap tidak membalas. Wagirin Arman sulit dikonfirmasi sejak dilantik Selasa (25/10) lalu. Berbeda dengan H Ajib Shah SSos saat menjabat ketua DPRD Sumut. Bukan apa-apa, "di ujung dunia" saja, Ajib Shah akan memberi respon meski balasannya terlambat. Ada apa dengan Wagirin Arman?. Apa ada yang disembunyikan dan tidak beres, sehingga enggan dikonfirmasi media?.***

Mahasiswa UMA Selidiki Kinerja Legislator Sumut

SEJUMLAH mahasiswa Fakultas Hukum Semester III Universitas Medan Area (UMA), melakukan observasi terhadap Ketua Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga SE, di gedung dewan, Senin (26/12) lalu. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mencecar dan menyelidiki kritis tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) wakil rakyat.

Pantauan M24, observasi dimulai pukul 12.30 WIB. Mahasiswa UMA yang hadir diantaranya, Tuti Indah Sari, Riski Aulia, Olivia Napitupulu, Meisyarah Nasution, Rika Syafitri, Fajar Sidik, Agung Nusa dan Rizki P Simatupang. Tuti, misalnya. Dia menyapaikan observasi bertujuan membuat karya ilmiah. Tuti pun bertanya soal tinjauan yuridis terhadap hubungan konstitusional DPRD Sumut dengan Pemprovsu dan apa saja masalah saat penyusunan Perda yang dibuat bersama. Selain itu, Tuti menelisik bagaimana bentuk kewenangan sebagai penyelenggara pemerintah di Sumut. Pertanyaan lain juga mengalir deras dari rekan-rekan Tuti. Diantaranya dinamika penyusunan anggaran daerah di Sumut, bentuk kerjasama DPRD Sumut dan Pemprovsu apakah sesuai UU, kebijakan Pemprovsu yang baik dan kurang tepat.

Menanggapi semua pertanyaan kritis tersebut, Zeira mengatakan, kewenangan dan tugas DPR meliputi legislasi, penyusunan anggaran dan pengawasan. Selain menyerap aspirasi rakyat yang berkembang, katanya, Perda Penyertaan Modal Bank Sumut Rp78 miliar masih ditunda, karena ada yang kurang beres. Politisi PKB ini melanjutkan, apa yang tidak sesuai dalam kebijakan Gubsu akan di-cross check. "Pasti ada yang tak sesuai. Kalo ada masalah tentu diaudit BPK. Kita hanya mengawasi," ucapnya.

Zeira menjelaskan, sesuai UU No 23/2014 tentang Pemda, DPRD Sumut dan Pemprovsu merupakan penyelenggara pemerintahan dengan 3 tupoksi inti. Bagi Zeira, fungsi kontrol DPRD Sumut selalu dimanfaatkan. Mana yang tidak baik akan disampaikan kepada Gubsu untuk diperbaiki demi kesejahteraan rakyat. "Kita tegor Gubsu bila kebijakannya dirasakan masyarakat kurang baik. Contoh, alokasi dana pendidikan minimal 20 persen sesuai UU. Kalo Gubsu belum realisasikan, itu kurang baik. Mungkin ada alasan kecukupan anggaran. Masih logis kita lihat. Soal korupsi, ya biar aparat hukum berjalan," terangnya.

Zeira juga mencontohkan Perda RTRW, penghapusan hutang PDAM kepada pusat Rp180 miliar hingga Perda SOTK yang sudah disahkan. Sementara fungsi anggaran disebut dia telah dimaksimalkan saat membahas P-APBD Sumut 2016 Rp10,2 T dan R-APBD Sumut 2017 Rp12 T. "Soal pengawasan, kami Kunker dan Reses. Masih banyak daerah-daerah terpencil kekurangan infrastruktur jalan," ungkapnya.***

Proyek Rehabilitasi Jalan Diduga Dimark-Up

KETUA Lembaga Pengawas Supremasi Hukum Republik Indonesia (LPSHRI), Irwan Nasution, meninjau proyek rehabilitasi jalan  di Gang Berani, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, kemarin (27/12). Tinjauan tersebut atas pengaduan masyarakat terkait proyek TA 2016 bernilai Rp150 juta, yang terkesan dikerjakan asal jadi.

Menurut warga setempat, proyek itu tidak akan bertahan lama. "Apalagi jika melihat mutu pekerjaannya. pak," ungkap seorang warga kepada Irwan yang melihat langsung kondisi proyek tersebut.

Menanggapi itu, Irwan mengatakan, pihaknya akan melayangkan surat ke Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Labuhanbatu, selaku pemegang kuasa anggaran proyek yang harus bertanggungjawab. "Kita akan menbuat laporan ke instansi penegak hukum, terkait dugaan mark-up yang dilakukan oleh CV Padat Karya, selaku pemenang lelang yang mengerjakan proyek semenisasi tersebut," ujarnya.

Sebab, katanya, masyarakat dirugikan akibat ulah manusia yang tak bertanggungjawab tersebut. "Makanya kita harus segera membuat laporan kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat, terkait adanya dugaan mark-up tersebut," tandasnya.

Sayangnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Afner, belum berhasil dikonfirmasi. ***

Idaham: Bantuan Peralatan Jangan Dijual!!

PEMKO Binjai melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindag, menyerahkan bantuan peralatan kepada 207 pelaku  UKM. Bantuan diserahkan langsung oleh Walikota Binjai HM Idaham SH MSi, di Lapangan Merdeka, Rabu (28/12).

Idaham berharap, agar para penerima bantuan dapat menjaga dan memanfaatkannya dengan baik. Sehingga  usaha yang digeluti dapat semakin berkembang. Jangan sampai bantuan tersebut dipindahtangankan. Apalagi dijual. "Diskop agar mengawasi. Apabila bantuan berpindah tangan, kami berhak untuk mengambilnya kembali," kata Idaham.

Idaham juga menegaskan, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran. "Jangan sampai diberi mesin jahit pinggir, tapi ternyata tidak bisa menjahit," imbuhnya.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Binjai, HT Syarifuddin, mengatakan, saat ini di Binjai  terdapat sekitar 6.600 pelaku UKM, dengan berbagai jenis usaha. Namun karena keterbatasan anggaran   pada tahun ini, pihaknya hanya mampu memberikan bantuan 207 pelaku UKM.

Adapun jenis bantuan yang diberikan, diantaranya, steling jualan, steling pulsa, steling rambutan, mesin bordir, mesin jahit, mesin jahit pinggir, kompresor, mesin doorsmer, press plastik, mesin pembuat bakso, mesin dompeng, mesin press minum dan press kemasan. "Pemberian ini tidak dikutip biaya apapun agar UKM  dapat mengembangkan usahanya," kata Syarifuddin.

Pada kesempatan itu, Idaham juga menyerahkan 20 set tempat sampah untuk kelurahan, yang berasal dari  program Coorporate Social Responsibility (CSR) PT PLN Cabang Binjai. ***

Galian C Ilegal Ganggu Aktifitas Pengguna Jalan

JALAN lintas Pangkalan Brandan menuju Pangkalan Susu sepanjang 1 Km licin dan berdebu akibat tumpahan tanah dari truk-truk galian C. Dampaknya, penggendara kesulitan saat melintasi jalan tersebut.

Truk-truk pengangkut galian C yang melintas di depan Kantor Kelurahan Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat tersebut, tak dilengkapi penutup bak. Sehingga muatan yang bertebaran tak beraturan, sangat mengganggu pengendara. Bahkan mengganggu kesehatan warga sekitar juga.

Pantuan di lapangan, Rabu (28/12), di sepanjang jalan sejak masuk Kelurahan Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat menuju Kota Pangkalan Susu, tampak cukup padat oleh lalu lalang truk bermuatan material hasil galian C. Selama ini, truk-truk besar muatan tanah timbun tersebut beriringan. Sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas.

"Saya tadi hampir jatuh karena menghindari tanah kuning yang berserakan ke aspal, yang jatuh dari truk itu. Untung masih menghindar, kalau tidak aku terjatuh dari kenderaan sepeda motorku ini. Bukan aku saja yang kesal, bahkan hampir semua orang yang melintas di jalan ini geram, dengan tindakan pengusaha galian C yang semena-mena tanpa ada aturan," tutur Jeilani, salah satu pengendara motor, seraya meminta pihak terkait agar menertibkan truk-truk tersebut.

Senada, salah satu tokoh masyarakat Teluk Aru, Muslim, menyesalkan sikap Pemkab Langkat yang melakukan pembiaran kegiatan galian C tanpa izin. Bebas melakukan perusakan ekosistem lingkungan hidup di Langkat. Terutama di Kecamatan Brandan Barat. "Harus ada solusi yang tepat. Karena ini menyangkut orang banyak. Truk galian C ini beroperasi setiap hari, sejak pagi sampai malam hari. Sudah mengganggu aktifitas pengguna jalan," jelas Muslim.

Camat Brandan Barat, Yafiszham Parinduri Ssos, ketika dikonfirmasi di kantornya mengungkapkan, dirinya pusing dengan adanya galian C itu. Sebab sudah hampir satu bulan beroperasi, sampai saat ini izinnya tak ada diterima pihak kecamatan. "Saya harap itu harus distop pihak terkait. Karena sudah mengganggu aktifitas penguna jalan," pungkasnya. ***

PDAM Tirtanadi Gratiskan Rekening Air Gereja

MENYAMBUT
Tahun Baru 2017, PDAM Tirtanadi memberikan dispensasi pembayaran rekening air untuk seluruh gereja, sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. "Seluruh gereja dibebaskan dari pembayaran rekening air pemakaian Desember 2016, yang masuk dalam rekening air Januari 2017," kata Kepala Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi Tauhid Ichyar, Selasa (27/12).

Dispensasi pembayaran rekening air bagi gereja yang menjadi pelanggan PDAM Tirtanadi, tertuang dalam Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Nomor 178/KPTS/2016 tanggal 22 Desember 2016.

Pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1437 H lalu, PDAM Tirtanadi juga membebaskan mesjid dari kewajiban pembayaran rekening air Agustus 2016. "Mungkin tidak banyak yang bisa diberikan PDAM Tirtanadi bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru 2017 ini. Namun dengan dispensasi pembayaran rekening ini, dapat meringankan beban pengurus gereja untuk melayani umat," harap Tauhid Ichyar, sembari berjanji untuk menjaga kestabilan pendistribusian air kepada masyarakat pelanggan.

Tauhid Ichyar juga menyampaikan salam dari Direksi PDAM Tirtanadi kepada seluruh masyarakat. "Atas nama Direksi PDAM Tirtanadi kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2017. Semoga ke depan, PDAM Tirtanadi semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tutupnya.***

Forum Pedagang Minta Revitalisasi Pasar Timah Dibatalkan

PULUHAN massa berbendera Forum Pedagang Pasar Timah Medan berunjukrasa ke gedung DPRD Sumut di Jln Imam Bonjol Medan, Selasa (27/12) siang. Dalam aksinya, massa menyerukan pembatalan rencana revitalisasi pasar Jalan Timah Medan.

Pantauan M24, pengunjukrasa tiba di gedung dewan pukul 13.30 WIB. Massa langsung berkumpul di depan pagar sembari memajang spanduk dan berorasi secara bergantian. Salah seorang demonstran, dalam orasinya mengatakan, pembatalan rencana revitalisasi harus dilakukan. Sebab melanggar Perda Kota Medan Nomor 2/2015. Sementara lahan itu juga disebutnya merupakan tanah negara. Di sisi lain, revitalisasi pasar Jalan Timah terindikasi kuat akan menghilangkan aset negara. Bahkan melanggar aturan yang dibuat DPRD Medan.

"Kami minta DPRD Sumut melakukan hak pengawasan. Panggil dan undang RDP semua pejabat yang terlibat korupsi, suap dan gratifikasi dalam pendirian bangunan bertingkat di atas tanah negara tersebut. Apalagi sisa lahan pembangunan adalah jalur ganda kereta api di Pasar Timah Medan," cetusnya, seraya menyesalkan sikap PT KAI, yang diduga tidak mengamankan aset negara, membiarkan dirampas oknum mafia/pejabat korup.

Selang 15 menit berorasi, massa akhirnya ditemui anggota DPRD Sumut, Brillian Mokhtar. Didampingi Humas DPRD Sumut, Rospita Pandiangan, wakil rakyat asal PDIP itu berjanji akan meneruskan aspirasi massa ke pimpinan dewan.

Eldin: Jangan Sampai Pluralisme Dimanfaatkan Kelompok Tertentu

PERAYAAN Natal Umat Kristiani di Kota Medan usai. Kini, Pemko Medan mengalihkan perhatiannya menyambut Tahun Baru 2017.

Terbukti, Apel Gelar Pasukan TNI-Polri-Pemko, Pengamanan Tahun Baru 2017, VVIP dan Sistem Pengamanan (SISPAM) Kota, di Lapangan Benteng Medan, dipimpin langsung Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, Kamis (27/12).

Apel gelar pasukan ini digelar bersama, sebagai wujud integrasi dan kesatuan seluruh satuan aparat dalam mengamankan jalannya persiapan jelang Tahun  Baru 2017, yang tinggal menghitung hari. Dalam apel tersebut, Walikota Medan Dzulmi Eldin didampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandy Nugroho SIK SH  MHum, Dandim 0201/BS Kolonel Inf Maulana Ridwan, Dandenpom I/5 serta Danlanud Soewondo Medan, memeriksa pasukan, memastikan kesiapan aparat dalam sistem pengamanan Tahun Baru 2017.

Eldin menyampaikan apresiasinya atas sinergitas kerja masyarakat bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah, dalam menjaga ketertiban umum. Sehingga selama perayaan Natal di Kota Medan 25 Desember lalu, berjalan aman dan lancar. "Meski selama perayaan Natal lalu Kota Medan tergolong aman, tidak menutup kemungkinan potensi ancaman keamanan di Kota Medan. Tetap harus diwaspadai aparat keamanan menjelang Tahun Baru 2017," ujar Eldin.

Eldin bahkan mengingatkan, jangan sampai pluralisme di Kota Medan dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu, yang tidak bertanggungjawab mengganggu keamanan dan ketertiban kota. Karenanya, dia minta seluruh aparatur sipil, TNI dan Polri, agar terus meningkatkan kewaspadaan mencegah masuknya usaha-usaha terorganisir yang menciptakan kekacauan dan gangguan Kamtibmas.

Usai apel, digelar simulasi berbagai skenario sistem pengamanan oleh tim gabungan aparat Pemko Medan bersama TNI, Polri, sebagai upaya penanganan gangguan kamtibmas terhadap objek-objek vital dan fasilitas umum, selama pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2017. Diantaranya dengan mendemokan berbagai skenario situasi yang mungkin terjadi selama memasuki tahun baru mendatang.***

Walikota Diminta Copot Kepala BPBD Tanjungbalai

WALIKOTA Tanjungbalai M Syahrial SH MH diminta agar mencopot jabatan Kepala BPBD Tanjungbalai. Karena saat terjadi kebakaran, dua unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan tidak berfungsi.

"Sehingga api cepat merembet. Dan ini menunjukkan kurangnya kesiapan sarana serta personil dari BPBD itu sendiri," ungkap Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tumbuh Bersama, Kel Perjuangan, Kec  Teluk Nibung, Tanjungbalai, Hendra Dalimunthe, usai memberi bantuan kepada korban kebakaran, kemarin (26/12).

Selain itu, dia juga berharap, walikota dan DPRD, agar menambah anggaran untuk kebakaran. "Apakah penambahan alat semprot atau bantuan kemanusiaannya," imbuhnya.

BKM Tumbuh Bersama memberikan bantuan 57 karung beras untuk 57 kepala keluarga (KK) korban kebakaran beberapa waktu lalu. "Alhamdulillah, dengan partisipasi seluruh anggota BKM Tumbuh Bersama, semoga bantuan ini dapat meringankan beban korban kabakaran Minggu (18/12) lalu," ungkap Hendra.

Menurutnta, pihaknya atas nama masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, khususnya BKM Tumbuh Bersama, turut berduka cita. "Dengan kejadian kebakaran ini, hendaknya seluruh masyarakat, termasuk eksekutif dan legislatif, dapat menganggarkan pembangunan rumah layak huni. Dalam waktu dekat, akan menyurati pihak eksekutif dan legislatif, agar program pembangunan rumah layak huni dapat dilakukan di APBD 2017," ujarnya. ***

Jalan Protokol Dijadikan Lapak Pedagang , Camat Delitua Tak Punya Nyali Bertindak

JALAN protokol di Delitua Kecamatan Delitua dijadikan lapak oleh pedagang bunga. Padahal di sepanjang pinggiran jalan protokol tersebut, dibuat taman bunga untuk keindahan kota. Tapi kini telah berubah fungsi.

Informasi di lapangan, Senin (26/12), taman bunga di sepanjang pinggiran trotoar tersebut, dibangun Camat Delitua Kurnia Boloni. Sayangnya, sekarang telah dijadikan oleh para pedagang sebagai tempat berjualan aneka bunga musiman. Akibatnya, jalan protokol menjadi macet total. Mirisnya, camat Delitua tak ada nyali untuk bertindak.

"Mana pernah ditindak pedagang yang jualan di atas taman bunga itu. Padahal selain jualan bunga, sering juga dibuat tempat jualan buah. Akibatnya, jalan protokol pun sering macet total," beber seorang pengendara yang kebetulan melintas, S Sembiring.

Meski pihak kecamatan sudah menanam bunga di taman itu, namun para pedagang sepertinya tidak pernah peduli akan kerusakan yang dibuatnya.

"Pihak kecamatan sudah pernah menanam bunga, tetapi para pedagang merusaknya. Maka itu kami pengendara minta kepada pihak kecamatan, agar membersihkan pedagang yang ada di atas taman bunga itu. Apalagi macet yang sering terjadi bikin kami yang kerap melintas di kawasan ini jadi tak nyaman," paparnya.

Pantauan wartawan, taman bunga yang dibangun Camat Delitua Kurnia Boloni, kini berubah fungsi menjadi lapak jualan bunga dan buah. Selain itu, akibat angkutan kota (angkot) yang berhenti di jalan protokol mencari penumpang, jalanan yang seharusnya lancar menjadi macet setiap hari. "Jalan menjadi macet akibat jualan bunga dan angkot yang mencari penumpang di pinggir jalan," imbuhnya.

Sayangnya, Camat Delitua, Kurnia Boloni, ketika dikonfirmasi tidak menjawab. Bahkan ketika di SMS tak membalasnya.***

Warga Sambirejo Timur Tolak Hasil Pengaspalan

MASYARAKAT Jln Makmur Pasar 7 Tembung, Dusun Anggrek, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, menolak hasil pengaspalan jalan sepanjang dua kilometer di dusun tersebut. Pasalnya, masyarakat menilai, realisasi proyek bernilai miliaran rupiah itu dibuat asal jadi.

"Buruknya hasil pengaspalan jalan Makmur seperti ini, tentu saja ditolak masyarakat. Saya pun jadi malu, soalnya dikerjakan di depan rumah saya, tapi kualitas pekerjaan lebih terkesan asal jadi," kata Kades Sambirejo Timur, Joko Susilo, didampingi puluhan warga kepada wartawan, Minggu (25/12).

Joko mengatakan, ia pernah mempertanyakan masalah ini kepada pihak pemborong Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deliserdang, agar jangan diterima proyek pembangunan jalan yang hasilnya jauh dari sempurna. "Saya pernah sampaikan kepada Dinas PU DS, tolong jangan diterima pekerjaan seperti ini. Jika diterima masyarakat akan komplain. Sebab kita salah satu orang yang mengusulkan jalan ini diaspal, tapi ternyata hasilnya jauh dari harapan," imbuh Joko.

Ia berharap atas permintaan masyarakat, perlu ada kajian ulang, agar pengaspalan jalan tak terkesan aasl jadi.

Sementara tokoh pemuda setempat, Herman Combes dan Kantan serta masyarakat Desa Sambirejo Timur, merasa kesal dengan rekanan dan Dinas PU DS. Sebab pengerjaannya terkesan asal-asalan. Baru beberapa hari diaspal, jalan kembali berlubang dan retak-retak hingga ditempel-tempel. Itu pun juga asal-asalan, hingga masyarakat minta perbaikan segera dilakukan kembali.

Selain itu, jalan berjarak sekitar dua km dari jalan masuk Bandara Internasional Kuala Namu tersebut, yang lokasi pengaspalannya di Dusun Anggrek, sejak awal pengerjaannya hingga selesai tanpa plang proyek. Bahkan, menurut warga setempat, ketebalan aspalnya juga perlu dipertanyakan. Sebab warga kecewa atas hasil pekerjaan tersebut. Dan berharap Bupati Deliserdang meninjau kembali hasil pekerjaaan. Sekaligus memerintahkan agar pemborong segera memperbaikinya. ***

Awas..!! DBD Serang Sergai

SEBULAN terakhir, penyakit Deman Berdarah Dangue (DBD) menyerang beberapa kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Diduga akibat lemahnya kinerja Dinas Kesehatan mengantisipasi penularannya.

Salah satunya adalah Kecamatan Perbaungan. Beberapa warga di sana terserang penyakit tersebut. Akibatnya, sebagian besar warga yang terserang DBD, terpaksa harus berobat sendiri ke rumah sakit terdekat.

Salah satu korban yang masih dalam perawatan di RS Melati Perbaungan, Nada Fahdiah. Bocah 9 tahun ini harus terbaring di salah satu ruangan kelas 3 RS Melati Perbaungan.

Menurut Taufik Hidayat (35), ayah Nada, anak keduanya itu terjangkit penyakit DBD beberapa hari lalu, dengan ditandai demam panas dan munculnya bintik-bintik merah di sekujur badan.

"Awalnya panas tinggi, sehingga aku bawa dia ke rumah sakit," ungkap Taufik kepada waratwan, di RS Melati Perbaungan, kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, di Kampung Manggis, Keluarahan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Sergai, tempat tinggalnya, ada belasan warga terjangkit DBD. Penyebarannya cepat diduga akibat tidak ada  menyemprotan fogging oleh Dinas Kesehatan. “Sudah belasan terjangkit, gak ada penyemprotan," bilangnya.

Taufik berharap, pihak Dinas Kesehatan agar melakukan penyemprotan fogging di beberapa daerah dalam rangka mengantisipasi merebaknya penyakit DBD. "Kita harap Dinas Kesehatan tanggap, sehingga penyakit DBD tidak kembali menyerang warga," harap Taufik.

Camat Perbaungan, Drs Akmal, melalui selulernya, tak membantah perihal beberapa warga Perbaungan yang menderita penyakit DBD. Namun dirinya tidak mengetahui jelas berapa jumlah korban. "Kita gak tau pasti jumlahnya, karena lokasinya tersebar," bilang Akmal.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Sergai, drg Zaniar MAP, terlihat sibuk saat dikonfirmasi melalui hapenya. Tidak adanya jawaban Zaniar membuat simpang siur jumlah penderita DBD di Sergai.

Sebelumnya, data M24 sepekan lalu, tiga warga di Kecamatan Sei Rampah juga kritis di RS Sultan Sulaiman Sergai, karena DBD. Diantaranya Ajeng Kartini (7), warga Dusun III, Desa Cempedak Lobang, Kec Sei Rampah, Jainur Rajagukguk (54) warga Dusun I, Desa Sai Parit, Kec Sei Rampah, bahkan kondisi Jainur saat itu sempat memburuk dan terakhir Eka Putri Ayunda (8) warga Senayan, Desa Simpang Empat, Sei Rampah. Ketiganya pun butuh perawatan selama dua minggu hingga akhirnya pulih kembali. ***

Pemko Medan Antisipasi Ledakan Jumlah Penduduk

LAJU pertumbuhan penduduk Kota Medan 0,89 persen dengan TFR 2,12 dan jumlah penduduk 2.210.624 jiwa. Kondisi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 ini dinilai cukup baik, meski jumlah penduduk melampaui angka 2 juta jiwa.

Kedepan, jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali bahkan tidak diantisipasi sesegera mungkin, dikhawatirkan akan terjadi ledakan jumlah penduduk. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan fertilitas total atau Total Fertility Rate (TFR) tersebut, bisa dilakukan melalui berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan, yang fokus pada upaya penurunan angka kelahiran. Termasuk angka kematian ibu melahirkan.

Hal ini diungkapkan Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin diwakili Asisten Pemerintahan Umum Drs Musaddad, saat mencanangkan kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan Kota Medan 2016, Kamis (22/12), di gedung Serba Guna PKK Medan.

Hadir Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Medan, H Muslim Harahap MSP, Waki Ketua TP PKK Kota Medan, Nurul Khairani Akhyar, para camat dan pengurus PKK kecamatan serta kelurahan.

Menurutnya, potensi ini cukup beralasan, karena Kota Medan merupakan ibukota Povinsi Sumut, yang menjadi tumpuan masyarakat Sumut bermigrasi mengadu nasib. Apalagi Kota Medan dengan 21 kecamatan dan 151 kelurahan memiliki ragam karakteristik, suku, agama dan budaya. Tentu ini menjadi tantangan dalam pembangunan. Di sisi lain, dapat juga dijadikan kekuatan dalam pembangunan di berbagai bidang.

"Ini perlu disampaikan agar seluruh pelaku pembangunan menyadari betapa strategis dan pentingnya program kependudukan," tandasnya. ***

Kades di Langkat Mark-Up Proyek Untuk Bayar Pajak

DUGAAN mark-up anggaran dana desa (ADD) di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Langkat, yang dilakulan Kepala Desa Pasar Rawa, Bambang As, terus mengemuka. Penggelembungan harga material, semen Rp50 ribu /sak jadi Rp63 ribu /sak dan pasir Rp70 ribu /kubik jadi Rp163 ribu /kubik, terus menjadi sorotan warga setempat.

Dengan harga material yang naik secara drastis tersebut, ditenggarai karena Kades Pasar Rawa, Bambang As, mencari keuntungan pribadi.

Ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (20/12), Kades Pasar Rawa, Bambang As, menjgungkapkan, jika pengelembungan harga material itu dilakukan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pendapatan (PPn).

"Pengelembungan itu warjar. Karena kami tidak mungkin membeli semen dengan harga standar Rp50 ribu itu. Jelas harga yang kami buat untuk laporan LPj desa seharga Rp59 ribu. Begitu juga bahan material buatan pabrik lainnya. Kecuali harga pasir dan sirtu, itu digelembungkan untuk pembayaran PPh," terang Bambang enteng, seraya mengatakan, kelebihan angaran tersebut akan dikembalikan ke kas desa.

Di sisi lain, ADD 2015 sebesar Rp48 juta untuk pembayaran lahan kantor desa yang batal, diduga tidak di kembalikan ke kas desa. Terkait ini Bambang As tak bisa menjawabnya. "Kalau soal ADD dan DD 2015 yang sisa kemarin, saya tidak tahu. Yang jelas, masalah dana itu dulu masih ditangani Camat Gebang, Tuti. Jadi saya tidak tahu dikembalikan ke kas atau entah kemana," imbuhnya.***

Janjikan Proyek, PPK Kutip Uang Muka Kepada Rekanan

SEJAK 2014 lalu, oknum PPK Disdik Asahan (IR), diduga telah melakukan penipuan terhadap seorang rekanan berinial (HB). Menjanjikan proyek, oknum PPK tersebut mengutip sejumlah uang muka.

Namun, proyek yang dijanjikan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Asahan tersebut, sampai sekarang sama sekali tidak ada.

"Sudah dua tahun saya menunggu pekerjaan yang telah dijanjikan IR, namun selama dua tahun tersebut, IR tidak kunjung merealisasikannya. Padahal IR sebelumnya telah meminta sejumlah uang kepada saya, agar saya mendapatkan pekerjaan di Dinas Pendidikan Asahan tersebut," ungkap HB, salah satu rekanan di Kota Kisaran, Asahan.

Terkait itu, Pengamat Pendidikan di Asahan, Yusnan, mengatakan, ini menjadi bukti kinerja Dinas Pendidikan Asahan perlu dipertanyakan. "Kinerja Dinas Pendidikan Asahan perlu dipertanyakan kalau sudah seperti ini," ujarnya kepada M24, kemarin (19/12).

Yusnan juga menyebutkan, tidak ada alasan bagi Dinas Pendidikan Asahan untuk tidak memberikan sanksi tegas terhadap IR, selaku PPK. Dari permasalahan tersebut, muncul pertanyaan, kenapa dan ada apa dengan Disdik Asahan, yang terkesan melakukan pembiaran terhadap IR. "Padahal perbuatan yang ditimbulkan IR dinilai telah mencoreng Dinas Pendidikan Asahan," tandasnya.

Selaain itu, kata Yusnan, kinerja Dinas Pendidikan Asahan juga harus segera dievaluasi. "Karena perbuatan yang dilakukan IR merupakan salah satu contoh buruk terhadap kinerja Disdik Asahan," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Asahan, Asmunan, saat dikonfirmasi, menjelaskan, kalau dirinya tak mengetahui permasalahan yang dilakukan IR selaku PPK di Dinas Pendidikan Asahan. "Saya masih baru di Dinas Pendidikan Asahan. Jadi, mengenai permasalahan tersebut, saya tidak mau mencampurinya. Biarlah IR yang menanggung segala perbuatannya tersebut," ungkap Asmunan. ***

PT KIM Buang Limbah ke Saluran Penduduk

WARGA perumahan Griya Martubung III Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan menyampaikan keluhannya kepada anggota DPRD Sumut HM Nezar Djeoly ST, saat Reses, Jumat (16/12) lalu. Masyarakat Tangkahan mempersoalkan limbah PT KIM yang dibuang ke saluran-saluran lingkungan perumahan penduduk. Padahal, ungkap Nezar, PT KIM telah membuat surat pernyataan menghentikan kegiatan tersebut, tapi sampai sekarang terus terjadi.

"Warga sudah sering protes dan melakukan aksi di areal PT KIM. Saya sangat kecewa dengan laporan warga. Dalam waktu dekat kita panggil PT KIM untuk RDP," janji Nezar kepada M24, Minggu (18/12), melalui ponselnya.

Selain mengeluhkan limbah PT KIM, masyarakat, katanya, juga menyampaikan aspirasi terkait status perumahan griya yang belum diserahkan pihak Perumnas kepada Pemko Medan. Akibatnya, terang politisi NasDem tersebut, Pemko Medan tidak bisa campur tangan menata kondisi Perumnas.

Sebelumnya, Kamis (15/12), Nezar juga menemui konstituen di Lingkungan 7 dan 8 Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan. Kali ini Nezar disuguhi masalah tentang kerusakan parah titi penghubung Kelurahan Sicanang akibat diterjang banjir rob. Legislator asal Dapil Sumut I, Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan ini, memastikan, temuan Reses di Sicanang sudah dikeluhkan masyarakat setempat sejak lama. Namun belum ada penanganan serius pemerintah.

"Kita akan minta Pemprovsu memperbaikinya. Sebab kalau titi roboh atau ambruk total, maka akses jalan menuju Kelurahan Sicanang lumpuh," ujar Nezar.

Dia menambahkan, warga juga mengeluhkan soal pembetonan jalan memasuki gang pemukiman penduduk. Kemudian permintaan pembuatan benteng penahan banjir untuk lingkungan 1-15 yang kerap banjir serta masalah kartu BPJS tanpa iuran, yang belum diterima warga miskin. ***

Pembahasan R-APBD Medan Ditenggat Seminggu

WAKTU pembahasan R-APBD 2017 Kota Medan hanya ditenggat satu minggu. Ini akan dilakukan mulai 21-27 Desember. Pun begitu, legislator optimis pembahasan akan selesai tepat waktu.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Hasyim, mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Medan, ditetapkan jadwal pembahasan R-APBD 2017 Kota Medan, dimulai 21-27 Desember 2017. Pada 28 Desember akan dilakukan rapat paripurna persetujuan bersama R-APBD tersebut.

"Pembahasan RAPBD tahun lalu sekitar 10 hari dan tahun ini cuma seminggu saja. Makanya, kita akan kebut pembahasannya," paparnya kepada wartawan di ruang Fraksi PDIP Lantai 5 DPRD Kota Medan, Senin (19/12).

Hasyim menambahkan, tidak menutup kemungkinan pembahasan R-APBD 2017 akan dilakukan sampai malam hari. Tidak hanya itu, pembahasan RAPBD 2017 juga akan dilakukan di luar hari kerja. "Bisa saja nanti, di hari Sabtu dan Minggu kita tetap melakukan pembahasan R-APBD itu," pungkasnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Medan, Ilhamsyah, mengungkapkan, walau waktu pembahasan R-APBD 2017 cuma satu minggu, namun pihaknya tetap optimis pembahasan R-APBD 2017 itu bisa selesai tepat waktu.

Ilhamsyah menambahkan, pembahasan R-APBD 2017 tidak terlalu berat, karena pihaknya bersama tim anggaran Pemko Medan telah menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Anggaran Plafon Sementara (KUA PPAS) minggu lalu. Tetapi, kata Ilhamsyah, tidak menutup kemungkinan untuk memaksimalkan pembahasan R-APBD 2017 akan dilakukan sampai malam.***

Pedagang Buku Titi Gantung "Diusir"

LAPAK pedagang buku bekas di Titi Gantung ditertibkan. Para pedagang "diusir" dari kawasan jembatan bersejarah itu. Pedagang kaki lima (PK5) lainnya pun tak luput dari upaya penertiban Satpol PP Medan.

Penertiban dilakukan untuk membersihkan kawasan jembatan yang sudah berdiri sejak abad 18 tersebut dari PK5, sekaligus mendukung estetika kota. Sebelumnya, para pedagang sudah diberi peringatan untuk tidak berjualan di lokasi itu. Bahkan, petugas Satpol PP telah beberapa kali melakukan penertiban. Sebab, kawasan jembatan peninggalan pemerintah kolonial Belanda itu bukan lokasi berjualan.

Untuk pedagang buku bekas, Pemko Medan telah menyediakan lapak 180 unit di bagian Timur Lapangan Merdeka Medan. Para pedagang tidak diperkenankan lagi berjualan di kawasan sisa situs sejarah dan cagar budaya tersebut. Dalam melakukan penertiban Satpol PP dibantu petugas Brimobdasu.

Menurut Kasatpol PP Kota Medan, M Sofyan, ada 27 kios milik pedagang buku bekas di sepanjang Titi Gantung. Kemudian 20 kios berjualan di bawah Titi Gantung, persisnya di Jalan Veteran Ujung bersebalahan dengan Kantor Lurah Gang Buntu Kecamatan Medan Timur. Jumlah itu masih di luar lapak milik para pedagang kuliner. "Pokoknya semua kita bersihkan!," tegasnya.

Bendahara Persatuan Pedagang Buku Lapangan Merdeka (P2BLM), Didi Siswanto, mengaku tidak ada masalah dengan penertiban yang dilakukan Pemko Medan. Sebab, Pemko Medan telah menyediakan kios bagi mereka di bagian Timur Lapangan Merdeka.

"Seluruh pedagang buku bekas yang tergabung dalam P2BLM bersedia pindah dan siap menempati kios yang telah disiapkan Pemko Medan di bagian Timur Lapangan Merdeka tersebut. Kalau para pedagang yang di luar anggota P2BLM, kami tidak tahu," jelas Didi. ***

Medan Petisah Jadi Sarang Narkoba & Prostitusi

MARAKNYA tempat kos-kosan yang dijadikan lokasi prostitusi terselubung dan tempat pesta narkoba, menjadi salah satu keluhan warga, saat anggota DPRD Sumut, dari Dapil Sumut II, Dr Januari Siregar, SH, MHum, menggelar Reses titik I di Jln Sei Bahkapuran, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Jumat pagi (16/12).

Pantauan M24 di lokasi Reses, ratusan warga menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Selain masalah narkoba dan seks bebas di lokasi kos-kosan, masyarakat juga mengeluhkan musibah banjir, jalan rusak, parit tersumbat, minim lampu jalan, pengaspalan jalan hingga usulan pengerukan sungai-sungai. Warga berharap DPRD Sumut bisa meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemko Medan atau Pemprovsu.

Camat Medan Petisah, Rahmat Asp Harahap, yang dikonfirmasi M24, seusai reses mengakui kalau di wilayahnya masih marak dengan peredaran narkoba dan banyaknya Pekerja Seks Komersial (PSK) yang masih berkeliaran.  
"Di sini banyak kos-kosan yang terindikasi melakukan pesta Narkoba dan seks bebas. Aparat BNN dan Polrestabes Medan kerap melakukan razia. Selain itu, warga juga banyak minta direhabilitasi karena kecanduan Narkoba," ungkap Rahmat, seraya memastikan, 69 lingkungan di wilayah Medan Petisah positif marak Narkoba.

Untuk itu, Rahmat mengatakan pemerintah akan terus mengedukasi warga terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkoba. "Kita cuma menunggu kesadaran masyarakat. PSK dan narkoba tinggi karena daeran ini merupakan pusat hiburan Kota Medan. Termasuk kampung kubur," akunya.

Sementara itu, Januari Siregar, ketika dimintai pendapatanya terkait masalah ini mengatakan kawasan Medan Petisah memang sejak lama diramaikan kos-kosan yang dihuni pecandu narkoba dan pelaku seks bebas.
"Benar sekali, kos-kosan jadi lokasi pesta narkoba dan prostitusi. Kita miris sekaligus sedih. Sebab pemakai narkoba itu punya nyawa di badan namun jiwanya telah mati," ujar politisi dari PKPI ini.

Anggota Komisi A DPRD Sumut ini mengimbau aparat kepolisian harus tegas dan gencar merazia kos-kosan yang dijadikan lokasi kriminal. Kesadaran warga dan pengawasan pemilik kos diyakininya jadi kunci utama. "Orangtua jangan sampai lengah memantau keluarga masing-masing. Narkoba adalah musuh terbesar bangsa kita sekarang," tutupnya.***

Kota Medan Masuk List Merah

UNTUK meningkatkan keamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2017, Walikota Medan, HT Dzulmi Eldin, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Sandi Nugroho dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan, menggelar rapat koordinasi lintas sektoral Ops Lilin Toba 2016, di Balai Kota Medan, Jumat (16/12).

Kapolrestabes Medan, mengatakan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2017, Kapoldasu berpesan kalau Medan masuk dalam list merah dalam seperti Jakarta dan NTT dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru.
"Klasifikasi ini dibuat bukan karena Medan tidak aman, tapi sebagai peringatan agar semua bersatu dalam melakukan pengaman. Sebab, jika terjadi gejolak di Medan maka daya getarnya bisa ke seluruh nusantara. Contohnya tragedi 1998, gejolak awalnya dari Medan, untuk itu mari kita bersatu dan bersinergi menciptakan keamanan di Medan," ujarnya.

Selain itu, Kapolrestabes memaparkan ada 5 kriteria pengamanan yang dilakukan dikatakan berhasil apabila pelaksanaan ibadah Natal berlangsung aman, baik itu menyangkut gereja, pendeta serta jemaat. Lalu, tidak ada penyerangan terhadap etnis tertentu, tidak ada konflik, tidak ada kelangkaan sembako serta tidak ada kelangkaan BBM.

Sementara Walikota Medan mengatakan, rapat koordinasi ini sangat perlu dan penting dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Operasi Lilin Toba 2016, “Mari bersama  kita ciptakan rasa aman bagi masyarakat yang akan melaksanakan aktifitas Natal dan Tahun baru 2017 maupun liburan akhir tahun,” katanya.

Oleh karenanya Eldin berharap melalui rapat ini akan muncul berbagai gagasan-gagasan baru dalam menciptakan terjaminnya rasa aman warga Kota Medan dalam merayakan Natal dan Tahun Baru 2017.

78 Gereja Jadi Prioritas
Sementara itu, Polres Binjai akan meningkatkan pengaman pada 78 dari 118 gereja yang ada di wilayah hukumnya, dalam pengamanan perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

Hal ini disampaikan Kapolres Binjai AKBP M Rendra Salipu, dalam rapat koordinasi lintas sektoral, di Aula Catur Sakti Mapolres Binjai, Kamis (15/12).  

Kapolres menyampaikan, jajarannya siap mengantisipasi aksi teror bom dengan memperketat pengamanan di objek vital dan rumah ibadah.

Sementara itu, Sekdako Binjai dalam arahannya menyampaikan, semua pihak diharapkan turut serta untuk menjaga kekondusifan Kota Binjai, jelang dan pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2017 ini.

Dalam pemaparannya, Kabag Ops Polres Binjai Kompol Jenda K Sitepu menjelaskan, Rengiat Ops Lilin Toba 2016 di Polres Binjai, pihak kepolisian akan melakukan berbagai pengamanan di objek vital yang diprediksi akan ramai dikunjungi warga pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2017 ini, seperti tempat ibadah dan pusat perbelanjaan. ***

Peredaran Narkoba Resahkan Warga Belawan

WARGA Kecamatan Medan Belawan resah dan khawatir dengan peredaran bebas Narkoba. Untuk itu, DPRD Sumut diharapkan dapat mencari jalan keluar penanggulangannya. "Mereka takut anak dan keluarga terkena pengaruh buruk Narkoba," terang anggota DPRD Sumut, Drs H Yulizar Parlagutan Lubis MPsi, melalui selulernya, seusai Reses I tahun Sidang III 2016-2017 di Jln Bandeng Lingkungan 17 Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, kemarin (14/12).

Menanggapi kerisauan ratusan warga yang hadir, legislator Dapil Sumut I, Medan Amplas, Kota, Denai, Area, Perjuangan, Tembung, Timur, Deli, Marelan, Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan ini pun berjanji, akan meneruskan keluhan warga tersebut ke walikota Medan, Kapolrestabes Medan dan Kapolres Belawan.
"Laporan reses segera kita teruskan ke aparat hukum dan Pemko Medan. Supaya secepatnya diturunkan tim menumpas pengedar Narkoba di sana," tegas Yulizar.

Politisi PPP itu melanjutkan, warga Kelurahan Belawan Bahagia juga menyampaikan keluhan banjir rob, yang terjadi sejak puluhan tahun silam. Sejauh ini belum ada solusi dari Pemko Medan. "Warga minta dibangun  tanggul penangkal banjir rob di bantaran laut Belawan," tandasnya. ***

Arus Lalin di Kisaran Dirubah

KEPALA Dinas Perhubungan (Kadishub) Asahan, Sorimuda Siregar, mengungkapkan, arus lalu lintas (lalin) di beberapa titik kota Asahan, dalam waktu dekat akan dirubah.

"Kami dari pihak Dishub Asahan beserta pihak Satlantas Polres Asahan, dalam waktu dekat akan mengubah arus lalu lintas di inti Kota Kisaran. Ini guna mengurangi tingkat kemacetan," kata Sorimuda melalui Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Asahan, U Simangunsong kepada M24, kemarin (14/12)

Sementara, untuk mendukung program perubahan arus lalu lintas ini, Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Asahan, akan menyiagakan anggotanya di tiap persimpangan yang mengalami perubahan. "Untuk kedepannya, tiap simpang pasti akan dijaga personel kami," kata Kasat Lantas Polres Asahan, AKP Muhammad Rikki Ramahan SIK, yang ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, dalam proses perubahan arus lalu lintas ini, Dishub Asahan nantinya akan lebih banyak berperan dalam sosialisasi tersebut. "Yang jelas, kami juga turut serta membantu mengatur lalu lintas. Untuk rambu-rambunya nanti itu dari Dishub Asahan," kata Rikki.

Skema perubahan arus lalu lintas terjadi di Jln SM Raja di belakang Pos Kota lama menjadi satu arah dan truk dilarang melintas. Untuk Jln Bhakti juga menjadi satu arah. Pengendara wajib belok ke kiri melintasi Jln Wirakarya dan dilarang belok ke kiri, jika dari Tugu Jln Imam Bonjol. Sedangkan Jln Imam Bonjol persis di depan Bank Syariah, pengendara dilarang belok ke kiri menuju Jln Bhakti. Di Jln Sei Silau, pengendara harus berbelok ke kiri menuju Jln Imam Bonjol.

Untuk Jln Rivai diberlakukan satu arah, pengendara wajib berbelok ke kiri menuju Jln Sutomo. Di Jln Sutomo pengendara dilarang memasuki Jln Rivai, Jln Cipto dan Jln Teuku Umar. Di jalan ini terdapat rambu larangan parkir di sepanjang Jln Sutomo. Untuk Jln Cipto juga satu arah. Pengendara dilarang belok ke kiri jika menuju Jln Sutomo dan dilarang belok ke kanan jika menuju Jln Diponegoro. Di Jln  Diponegoro, pengendara dilarang masuk ke Jln Rivai, Jln Cipto dan Jln Teuku Umar.***

Izin Pasar Modern di Sergai Dibatasi

BADAN Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Sedangbedagai, beri apresiasi langkah Pemkab Sergai dalam membatasi izin mini market di Sergai. Sebab, menjamurnya mini market di Sergai ini berdampak buruk pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Utamanya dalam persaingan bisnis. Sehingga pelaku UMKM di Sergai terancam gulung tikar.

Ketua Umum BPC HIPMI Sergai, M Ziad Ananta SSos, didampingi Sekretaris Murti Anugrah dan Ketua Dewan Pembina Dedi Iskandar, mengatakan, perkembangan pasar modern seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomaret, kini membanjiri Sergai. Dampaknya, pelaku UMKM di Sergai pun sulit menyaingi pengusaha mini market, yang menyediakan layanan lebih bagus.

"Jika mini market tetap bertambah maka pelaku UMKM di Sergai dipastikan akan gulung tikar. HIPMI sangat mengapresiasi langkah Pemkab Sergai yang membatasi izin mini market di Sergai. Sehingga kekhawatiran pelaku UMKM saat ini, bisa dijamin dan mampu bersaing kembali di Sergai. Kita tidak ingin pelaku usaha mini market mematikan pelaku usaha UMKM di Sergai ini," papar Ziad kepada M24, Rabu (14/12).

Dikatakannya, HIPMI menilai, setelah adanya perusahaan itu, daya beli masyarakat di kios-kios semakin kecil dan pedagang kecil menjadi rendah. Apalagi jika melihat fasilitas yang ditawarkan lebih bagus  untuk mengundang perhatian pembeli. "Kita sangat bersyukur Pemkab Sergai mulai membatasi izin mini market dan pelaku UMKM bisa bertahan di Sergai," imbuhnya.

Terpisah, Wabub Sergai, Darma Wijaya, mengatakan, pembatasan izin mini market di Sergai ini kian dibatasi, mengingat pelaku UMKM di pelosok Sergai bisa bertahan dan bersaing di pasar. "Untuk izin yang sudah ada ya sudah lah, kita biarkan. Namun untuk penambahan itu kita batasi. Begitu juga yang ada di pelosok Sergai, kita akan batasi," tandasnya.***

Anggaran Dana Desa Ditenggarai Dimark-Up

STANDAR dari Pemkab/Pemko menjadi acuan aparat pemerintah desa dalam menyusun rencana anggaran belanja (RAB) harga barang/jasa. Tanpa survey harga, bahkan tidak berdasarkan skala prioritas.

Perbedaan standar harga material yang jauh menjadi menyebab kegaduhan warga di Kecamatan Gebang Langkat. Harga material yang naik drastis dalam setahun terakhir hampir di semua desa, dikhawatirkan warga cuma akal-akalan saja. Peluang memanfaatkan anggaran yang besar hingga mencapai miliaran rupiah, ditenggarai adalah ulah oknum-oknum pelaku anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Ada dugaan dimark-up.

Berdasarkan amatan wartawan, kemarin, di lapangan, harga pasir pasang Rp136.400/meter kubik dan harga semen Rp63.200/sak. Terjadi kenaikan hampir 50% dibanding ADD dan DD 2015.

Menurut Pelaksana Kegiatan di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Agus Syahputra Lubis, harga tersebut sesuai Peraturan Bupati (Perbup) dan merupakan standar Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"Harga tersebut memang benar bang. Bahkan yang menyusun dan membuat RAB nya pun PU. Dari 5% anggaran penyusunan berkas, sekitar 3% untuk pembuatan RAB. Jadi kami tidak mau main-main dan tidak mau genggam bola panas," papar Agus, di Balai Desa Pasar Rawa.

Menurut Agus, harga tersebut juga sudah termasuk ongkos kirim. Bahkan pajaknya saja mencapai 11,5%. "Materialnya dibeli di Toko Prima Budi Tanjungpura. Prima Budi yang membayar pajaknya. Kalau mau lihat buktinya, tanya aja, ada apa gak orang Pasar Rawa belanja di Prima Budi," ungkap Agus.

Kepala Desa Pasar Rawa, Bambang AS, ketika dikonfirmasi melalui selulernya menjelaskan, kalau tidak mlakukan penggelembuangan harga material, darimana pihaknya bayar pajak. "Jadi dari penggelembungan itu lah kami bayar PPn dan PPh," terang Bambang enteng.

Anehnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) No.107/PMK.010/2015, bendahara wajib memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang/jasa berasal dari APBN/D 1,5 persen. Dan merujuk UU No 42 tentang penetapan jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn), dimana pasir dan sirtu tidak dikenakan PPn kecuali semen (PPh 1,5 + PPn 10%).

Kejanggalan juga terlihat di Desa Dogang Kecamatan Gebang. Sekretaris Desa Dogang, Ita, terkesan menghindar saat dikonfirmasi wartawan. "Saya tidak tau, tanyakan saja sama Pak Kades, sebentar saya hubungi dia," ucap Ita sembari berlalu masuk.

Tak lama berselang, Ita keluar. "Kata Kades kalau mau konfirmasi jumpai saja dia langsung. Sudah ya, saya mau ngurus emak dan masih banyak yang mau saya kerjakan," ujarnya sambil menutup pintu rumah.

Kades Dogang Kecamatan Gebang, Arifin, ketika ditemui di kantornya yang baru saja selesai dibangun bersumber dari ADD dan DD, juga terkesan agak menghindar dari wartawan. Dalihnya dia sedang ada tamu pengusaha perkebunan terkait pembangunan jembatan utama desa. ***

Kota Medan Punya 25 SKPD dan 5 Badan

SETELAH dua kali sempat tertunda, Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diajukan Pemko Medan, akhirnya disetujui DPRD Kota Medan menjadi Perda.
   
Persetujuan menjadi peraturan daerah (Perda) tersebut diambil melalui rapat paripurna, dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus, pendapat fraksi dan pengambilan keputusan antara pimpinan DPRD Medan dengan kepala daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut, dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga, Rabu (14/12), di gedung dewan.

Ada 25 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan 5 badan dalam susunan perangkat daerah tersebut. Dinas-dinas yang masuk tipe A yakni, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dispora, Dinas Pustaka dan Kearsipan.

Sedangkan untuk tipe B Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Untuk tipe C yakni Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan.

Untuk badan, terdiri dari Badan Perencana Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pengelola Pajak Daerah.

Ketua Pansus Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DPRD Medan, Bahrumsyah, mengatakan, dalam melakukan pembahasan terkait ranperda tersebut, pihaknya telah melakukan rapat-rapat internal dan rapat dengan Pemko Medan.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Kantor DPRD Bandung serta melanjutkan pembahasan, terkait data-data yang disajikan dalam naskah akademik di Ranperda tersebut, dengan memanggil beberapa SKPD terkait.

"Akhirnya pada 13 Desember 2016 melakukan rapat finalisasi guna menyimpulkan hasil pembahasan dan menyatukan persepsi untuk disampaikan pada rapat paripurna hari ini. Terkait materi Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang diajukan Pemko Medan," katanya.

Walikota Medan, Dzulmi Eldin, mengatakan, setelah disetujuinya Ranperda itu, maka selanjutnya pihaknya wajib menyampaikan Ranperda tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan nomor registrasi. Setelah nomor registrasi diberikan gubernur kepada walikota, maka pihaknya akan tetapkan dan undangkan dalam lembaran daerah Kota Medan.

"Akhirnya atas nama Pemko Medan, kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi setingginya kepada DPRD yang yang telah meluangkan waktu membahas Ranperda yang kami ajukan ini," katanya. ***

Massa Buruh Deliserdang Tuntut UMK Naik 15 Persen

SERATUSAN massa buruh Gabungan Pekerja Buruh Deliserdang Bersatu (GPBDSU), Selasa (13/12), serbu kantor Bupati Deliserdang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Pasalnya, aliansi buruh itu menuntut agar Bupati Deliserdang maupun Disnakertrans, menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) 2017 tidak berdasarkan PP Nomor 78/2015. Buruh minta pejabat berkompeten merekomendasikan UMK 2017 dinaikkan 15% dari UMK 2016.

Pantauan di lapangan, aksi dimulai dari Lapangan Garuda Kecamatan Tanjungmorawa. Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan kenaikan UMK, buruh bergerak ke kantor Bupati Deliserdang dan Disnakertrans.

Tiba di depan kantor Bupati Deliserdang, para buruh yang tergabung dalam GPBDSU itupun membentangkan spanduk sambil berorasi. Tak lama menggelar aksinya, para buruh pun ditemui Asisten III Pemkab Deliserdang Jentralin Purba dan Kadisnakertrans Jonas Damanik.

Mendapat sambutan dari Pemkab Deliserdang, para buruh pun langsung menyampaikan tuntutannya. "Kami minta agar tuntutan buruh disampaikan kepada bapak Bupati Deliserdang untuk ditindaklanjuti," ucap buruh.

Tak lama berada di depan gerbang kantor Bupati Deliserdang, usai menyampaikan aspirasinya, ratusan buruh pun bergerak tertib menuju kantor Disnakertrans Deliserdang, mengawal rapat akhir dewan pengupahan daerah (Depeda) Kabupaten Deliserdang. Namun, hingga berakhirnya rapat UMK/UMKS Kabupaten Deliserdang itu, belum ada hasil mengenai penetapan UMK/UMKS. Akhirnya, buruh pun bergerak membubarkan diri dengan tertib dan dikawal personil Polres Deliserdang.***

Tiket Domestik dan Internasional Bakal Naik

JELANG Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 harga tiket pesawat domestik dan Internasional bakal naik. Kenaikan diprediksi mulai pertengahan Desember mendatang.

Menurut petugas ticketing Citilink, Bimo, untuk harga tiket dari Bandara Kualanamu tujuan Jakarta dan Bandung, saat ini Rp800 ribu. "Harga tiket tujuan Jakarta dan Bandung masih normal. Diprediksi kenaikan harga tiket 28 Desember 2016. Untuk tujuan Jakarta naik menjadi Rp1,2 juta," ungkap Bimo yang ditemui di counter ticketing Citilink Bandara Kualanamu, Selasa (13/12).

Sementara, untuk tujuan Batam, katanya, harga tiket masih normal di kisaran Rp450 ribu. Harga tiket Citilink tujuan Batam, diperkirakan naik 20 Desember 2016 dengan kisaran Rp700 ribu sampai Rp800 ribu. "Sudah banyak yang booking. Untuk Natal dan Tahun Baru tidak ada ekstra flight," ujar Bimo.

Sementara, petugas ticketing maskapai Air Asia, M Ricky, menerangkan, untuk tujuan Kuala Lumpur harga tiket normal di kisaran Rp500 ribu sampai Rp600 ribu. "Kalau naik di kisaran Rp700 ribu," ujar Ricky.

Sementara untuk tujuan Penang, katanya, sudah mengalami kenaikan dari harga normal di kisaran Rp400 ribu menjadi Rp900 ribu. "Sisa seat tinggal sedikit. Penumpang masih normal dan belum ada ekstra flight," jelas Ricky.

Terpisah, petugas ticketing Lion Air, Desi, mengungkapkan, jika menjelang natal harga tiket sudah mulai naik. Dicontohkannya untuk tiket tujuan Jakarta naik menjadi Rp800 ribu dari Rp600 ribu. "Untuk tiket ke Jakarta sudah naik sejak Sabtu 10 Desember 2016, belum ada ekstra flight," ungkap Desi.

Untuk tujuan Batam, lanjut Desi, harga tiket masih normal di kisaran Rp453 ribu. "Kalau naik di kisaran Rp872 ribu hingga tertinggi Rp1,2 juta," jelas Desi.

Tak Ada Penambahan Jadwal
Sebelumnya, libur panjang sejak Sabtu (10/12) sampai Senin (11/12), Bandara Kualanamu dipadati penumpang. Antrian penumpang pun terlihat di counter chek in, boarding gate terminal serta terminal kedatangan dan keberangkatan, domestik maupun internasional.

Manajer Humas Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto, menerangkan, berdasarkan pengamatan pihaknya di lapangan, hampir semua penerbangan, domestik maupun internasional dipadati penumpang. "Sabtu 10 Desember 2016 jumlah penumpang mencapai 29 ribu penumpang," terangnya.

Sementara, untuk arus balik libur panjang, kata Wisnu, terpantau ramai. Ini seiring habisnya libur panjang dan kembali beraktifitasnya kerja dan sekolah. ***

Perajin Ikan Asin Mengeluh

PERAJIN ikan asin di Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan, sejak sepekan terakhir mengeluh karena kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku ikan segar. Minimnya hasil tangkapan nelayan akibat cuaca buruk, mengakibatkan produksi ikan asin di daerah pesisir utara Kota Medan ini menurun.

"Pasokan ikan segar sebagai bahan baku mengharapkan hasil tangkapan nelayan, tapi sejak ombak besar,  nelayan banyak yang tidak melaut," ungkap Samsul Bahri, salah satu perajin ikan asin, Sabtu (10/12).

Menurutnya, saat pasokan bahan baku ikan sedang sepi, biasanya permintaan dari konsumen justru mengalami kenaikan. Konsumen umumnya lebih berminat pada jenis ikan asin gulama dan gembung belah. Namun karena keterbatasan bahan baku, para perajin hanya bisa menghasilkan produksi sekitar 10 sampai 20 kilogram.

"Sekarang ini stok ikan asin yang ada sekitar 10 Kg. Itupun pasokan ikan segar didapat dari ikan impor kotakan di Gabion Belawan," tandasnya. ***

5,9 Juta Warga Indonesia Tak Bisa Baca

LEBIH dari 51 tahun upaya pemberantasan buta aksara digeber pemerintah. Namun masalah buta huruf tak pernah tuntas. Data Kemendikbud, saat ini, 5,9 juta rakyat Indonesia tak pandai membaca.

Gubernur Sumatera Utara, HT Erry menyebutkan, jumlah 5,9 juta ini meskipun menurun dibanding tahun 2005 lalu, yang mencapai 14,89 juta orang, namun persoalan buta huruf tetap tak pernah tuntas.

"Kepada para bupati/walikota, saya ingatkan kembali agar mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan pemberantasan buta aksara atau program pendidikan fomal dan non-formal di daerah masing-masing. Sehingga terget rakyat Indonesia melek baca sesuai semangat Nawacita Presiden Jokowi dapat tercapai," kata Erry, pada peringatan Hari Aksara Internasional ke-51 di Lapangan Indra Sakti, Indra Pura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Minggu (11/12).

Menurutnya, meski mengalami penurunan, pemberantasan buta huruf menemui sejumlah kendala. Diantaranya faktor kemiskinan, lokasi yang jauh dan terisolir, hingga susah terjangkau (pelosok) serta minimnya motivasi belajar.

Sementara, Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain, menyampaikan ucapan terima kasih atas dipilihnya Batubara sebagai tuan rumah. "Pengembangan pendidikan keaksaraan ke depan harus ditumbuhkembangkan dengan memberikan pendidikan kecakapan hidup. Baik soft skill berupa sikap dan karakter, maupun hard skill dalam bentuk ketrampilan atau vokasional kepada setiap warga belajar atau peserta program pendidikan keaksaraan," kata OK Arya.

Turut hadir, Wagubsu terpilih Nurhajizah Marpaung, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang, Walikota Tanjung Balai M Syahrial, Dandim 0208/AS Letkol Arm Suhono, Plt Kadisdik Provsu Arsyad Lubis serta pejabat SKPD Batubara. ***

Banjir Masih Kerap Jadi Persoalan di Marelan

PERSOALAN banjir, buruknya kualitas bangunan drainase, pelayanan air bersih hingga layanan BPJS, menjadi keluhan masyarakat di Jln Marelan IX/Pasar I Rel Medan Marelan.

Ini terungkap saat anggota DPRD Kota Medan Umi Kalsum menggelar reses, Kamis (8/12). Seperti diungkapkan M Nizar Nur, salah seorang warga. Menurutnya, banyak masyarakat belum memahami bagaimana kepengurusan BPJS itu.

"Terkadang malah ada dipersulit ketika akan mengurus BPJS secara mandiri. Kita minta solusi dari BPJS,  bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak mempunyai BPJS," sebutnya pada kegiatan tersebut.

Lain lagi dengan T Hutabarat. Dirinya mengeluhkan persoalan Ling 20, Ling 21, Ling 22, di kelurahan tersebut, yang kerap mengalami banjir. Bahkan hal ini sudah berlangsung selama 2 tahun. "Gorong-gorong di situ sudah pecah. Makanya tiap hujan, pasti masyarakat di lingkungan itu rumahnya selalu terendam," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Rabidin mengeluhkan persoalan lapangan sepak bola di Tanah 600, yang kini sudah sampai di pengadilan. Menurut bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kel Tanah 600 ini, dirinya dan pengurus lainnya dituding menyerobot lahan tersebut.

Menanggapi ini, Umi Kalsum menegaskan akan mempelajari kasus lapangan sepak bola di Tanah 600 Medan Marelan. Karena lahan itu harusnya bisa menjadi sarana bagi pemuda untuk berolahraga dan menjauhkan dari narkoba. "Saya terkejut mendengar laporan langsung dari masyarakat. Memang saya sudah mendapatkan informasi soal itu dari ketua PAC PDIP. Benar status areal itu masih bermasalah," ucap politis PDI Perjuangan ini.

Umi menambahkan, akan mencoba mendalami persoalan itu. "Saya akan membaca permasalan ini dari awal. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan camat dan pemilik lahan," bebernya.

Warga lainnya, Sugiono, menyayangkan kualitas proyek pembetonan drainase. "Karena tak sampai 1 tahun, beton-beton itu sudah pecah," bilangnya.

Selain itu, dirinya juga mengeluhkan sulitnya mendapat pasokan air bersih dari PDAM Tirtanadi. "Untuk menyalurkan pipa ke gang itu susah sekali. Coba kalau perumahan yang minta masuk air bersih, cepat sekali. Tetapi kalau warga, itu akan lambat sekali," tuturnya. ***

Sumut Raih Penghargaan Peduli HAM 2016

PEMPROV Sumut terpilih sebagai salah satu dari 10 provinsi yang menerima penghargaan Peduli Hak Azasi Manusia (HAM) 2016, atas pembinaan dan pembangunan terhadap 24 kab/kota di Sumut. Penghargaan ini diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan diterima Gubsu HT Erry, di Surabaya, Kamis (8/12).

"Terimakasih kepada gubernur dan seluruh jajaran pemerintah provinsi yang telah membina seluruh kab/kota di masing-masing wilayah, sehingga meraih penghargaan Peduli HAM 2016," kata Yasonna.

Yasonna menyambut positip semakin banyak kabupaten/kota yang meraih predikat Peduli HAM di tahun 2016. "Tahun 2015 lalu, jumlah kabupaten/kota Peduli HAM hanya 138 kota/kabupaten, sehingga ada kenaikan hampir 70 % tahun ini," ujarnya.

Gubsu HT Erry mengungkapkan, terima kasih kepada 24 bupati/walikota di Sumut yang memenuhi kriteria sebagai daerah Peduli HAM. "Peduli HAM tidak selalu identik dengan pelanggaran atau persoalan HAM, namun HAM dalam konteks pemerintah daerah adalah membangun daerah menjadi layak sebagai tempat hidup," kata Erry.

Ke-24 daerah di Sumut yang meraih penghargaan Peduli HAM 2016, diantaranya Batubara, Humbang Hasundutan, Karo, Langkat, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Kota Binjai, Gunung Sitoli, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Sibolga, Tanjungbalai dan Tebing Tinggi.***

Warga Tuntut Jalan Desa Tidak Ditutup

RATUSAN warga Desa Pasar Melintang Kec Lubuk Pakam, Kamis (8/12), gelar aksi demo di Jln Harapan Makmur Dusun III Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam. Mereka menuntut agar Jln Harapan Makmur yang menghubungkan Dusun XVI BSP, Dusun VI Siborongborong serta Dusun III Kampung Baru tidak ditutup. "Kami minta Jln Harapan Makmur dibuat terowongan," ungkap Ketua Karang Taruna Desa Pasar Melintang, Indra Silaban.

Selain, pendemo juga Jln Pembangunan Dusun XIII Kampung Kristen Desa Pasar Melintang, agar dibangun jalan samping (front tage). "Dengan lebar 2 meter dan panjang 50 meter," ujar Indra Silaban, disambut teriakan warga, seraya mengancam, jika tuntutan tidak dipenuhi, maka warga akan menghentikan  pembangunan jalan tol Kualanamu-Tebingtinggi.

Aksi di Kantor PT Waskita Karya di Jalan Umum Galang-Lubuk Pakam Desa Pasar Melintang Kec Lubuk Pakam, massa pendemo mengendarai ratusan sepeda motor dan becak motor (betor).

Kades Pasar Melintang, David Sagala, menegaskan, jika ada perjanjian agar dibangun jalan sebagai pengganti Jln Harapan Makmur. "Saat pembangunan jalan tol mau selesai jalan ditutup. Padahal jalan itu menuju kantor desa dan sekolah PAUD. Kami minta kejelasan, kami beri waktu 6 bulan," ujar David.

Perwakilan PT Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT), Hidayat, menegaskan, pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan warga jika tidak ada kekuatan hukum. "Silahkan warga menempuh jalur hukum, jika ada kekuatan hukum maka saya akan memenuhi tuntutan warga. Saya tidak mau nanti diperiksa karena memenuhi tuntutan warga," tegas Hidayat.

Manajer Administrasi PT JMKT, Hadi, menegaskan, terkait tuntutan warga agar Jln Harapan Makmur tidak ditutup terkendala lahan. "Kita akan panggil PT Waskita Karya untuk menyelesaikan permasalahan ini," tegasnya.

Sementara, Pimpinan PT JMKT, Jinto Sirait, mengatakan, kalau pihaknya hanya sebagai pelaksana. "Semua keputusan di Kementrian PU, kami hanya melaksanakan," terang Jinto, seraya berharap agar permasalahan ini diselesaikan dengan kekeluargaan. ***

Honor Petugas Lapangan KB Dipotong Kepala UPT

HONOR PLKB PPKB Batubara dipotong sepihak oleh Ka UPT Kec Sei Suka. Bahkan, beberapa PLKB yang mengeluh sambil menangis dalam RDP Komisi E DPRD Sumut, Kamis (8/12), juga menuding, kalau mereka dimutasi Kepala Badan PPKB secara sewenang-wenang.

Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sumut, H Syamsul Qodri Marpaung Lc tersebut, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, H Zahir, mengingatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  Sumut, Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (PPKB) Batubara dan Ka Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kec Sei Suka, agar segera mengembalikan posisi awal PNS Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Sementara, H Syamsul Qodri Marpaung mengeluarkan 4 rekomendasi RDP. Diantaranya, mutasi/pemerataan PNS harus mengikutkan Baperjakat, pengembalian stabilitas PNS/kenaikan pangkat di PPKB Batubara, BKKBN Sumut melakukan investigasi semua sisi untuk memperbaiki situasi. Termasuk dugaan sunat anggaran honor PLKB serta pemberian dokumen-dokumen kegiatan dan anggaran, agar DPRD Sumut bisa ikut memantau.

Sebelumnya, PLKB PPKB Batubara, Pasti br Sinaga, menangis tersedu-sedu saat bicara. "Kami terkatung-katung Pak. Dimutasi karena dituding melawan perintah Kaban PPKB. Belum jelas status kami. Kami tidak terima SK perpindahan. Mutasi kami tidak sesuai PP 100/2000," keluhnya.

Dahlina menambahkan, sebagai PLKB, ada dana yang disuruh teken tapi tidak dilakukan sebab jumlahnya tidak sesuai. "Kami disuruh teken honor Rp250 ribu tapi diberi cuma Rp150 ribu. Kami tak mau makanya dimutasi. Saya dipindah ke Kec 50 lalu ke Kec Air Putih. Saya jadi PLKB diminta uang Rp5 juta. Belum 6 bulan kok sudah dipindahkan," herannya tersedu-sedu.

Ka Perwakilan BKKBN Sumut, Tema Zarozeka, mengatakan, Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) meliputi honor bagi PLKB turun ke lapangan, Rakor Desa hingga Rakor Kecamatan. "Operasionalnya Rp200 ribu/PLKB. Tahun 2016 dialokasikan Rp926.824.000 dari APBN untuk total semua kegiatan di Kab Batubara. Lalu kita revisi jadi Rp593.424.000. Yang sudah SPj Rp402 juta sampai September 2016. Mereka buat laporan pertanggungjawaban kerja saat turun ke lapangan," ungkapnya.

Tema menegaskan, para PLKB sudah mengadu ke BKKBN Sumut. Kemudian menjelaskan bahwa BKKBN Sumut tidak memotong uang PLKB Batubara. Pihak kabupaten juga disebutnya mengakui uang yang diterima dari BKKBN Sumut tidak ada pemotongan. ***

Jalan Menuju Wisata Bukit Lawang Rusak Parah

PENGUNJUNG yang menuju objek wisata Bukit Lawang pasti akan melalui Jalan Lintas Binjai-Bukit Lawang di Kabupaten Langkat yang sangat memprihatinkan. Sepanjang 3 Km kondisi jalan di tiga kecamatan itu rusak parah.

Hasil pantauan di lokasi, kemarin, hambatan akan dialami pengendara ketika masuk musim penghujan. Jalan  tergenang air dan berlumpur. Jika masuk musim kemarau, jalanan justru dipenuhi debu dan kerikil tajam.

Jalan yang rusak ini meliputi kerusakan di Desa Naman Jahe, Desa Tanjung Langkat dan Desa Perkebunan Tanjung Keliling, Kecamatan Salapian. Kemudian di Desa Paya Bedil, Desa Tanjung Lenggang dan Desa Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok. Termasuk juga di Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala.

Akibat kondisi tersebut, pengguna jalan pun mengeluh. Mereka mengaku tidak nyaman melalui jalanan yang rusak. "Jalan di sini bergelombang dan berpasir. Kalau bisa cepatlah ini diperbaiki. Soalnya ini mau akhir tahun. Pasti banyak wisata lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Bukit Lawang," ungkap Wardika, warga Binjai yang akan mengunjungi wisata Bukit Lawang.

Sementara, Syarifuddin (34), warga Desa Kwala Serdang Kecamatan Salapian, mengaku kalau kerusakan Jalan Binjai-Bukit Lawang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun belakangan ini. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda jalan akan segera diperbaiki, meskipun sudah banyak pengendara menjadi korban kecelakaan, akibat tergelincir ke lubang.

"Pekerjaan perbaikan jalan memang ada. Namun itu tidak merata. Ada yang memang sudah mulus. Tapi banyak juga yang masih bergelombang, seperti daerah kita ini," keluhnya.

Warga sekitar juga meminta Pemkab Langkat maupun Pemprovsu, agar segera melakukan proses perbaikan. Sebab kondisi permukaan jalan yang cenderung bergelombang, serta kerap berlumpur, dikhawatirkan akan memicu peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang fatal. ***

Pengerjaan Proyek Bandara Kualanamu Asal Jadi

SEJUMLAH proyek di Bandara Kualanamu pengerjaannya dinilai kurang berkualitas. Bahkan dikerjakan asal jadi. Terlebih pada proyek Penunjukan Langsung (PL) yang dikerjakan pihak rekanan.

Informasi Rabu (7/12), kondisi ini terjadi disamping dugaan "setoran" kepada oknum di Bandara Kualanamu, juga karena pihak rekanan harus pandai-pandai mencari keuntungan dengan berbagai macam cara. Karena anggarannya berkurang.

Salah satunya pantauan pekerjaan fisik tambal sulam pembatas area parkir. Pengerjaannya yang kurang profesional membuat hasilnya pun terlihat kurang rapi. Bahkan masih banyak yang berlobang walau sudah diperbaiki. Begitu juga perbaikan atap. Meski beberapa kali dilakukan perbaikan, namun ketika hujan turun, tetap masih ada kebocoran. Kondisi seperti ini masih banyak terjadi pada proyek-proyek PL lainnya.

Terkait itu, Manajer Humas Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto, kepada wartawan membantahnya. Menurutnya sudah sesuai aturan. Bahkan, sebelum proyek diberikan kepada rekanan, sudah ada perjanjian dan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. "Program pengerjaan rehab proyek di Bandara Kualanamu  selesai tahun 2017. Tidak ada yang tidak berkualitas pada pekerjaan di Bandara Kualanamu," terangnya.

Perihal anggaran proyek rehab di Bandara Kualanamu, Wisnu mengaku tidak tahu persis. "Untuk pekerjaan  rehab sudah dibuat hitung-hitunganya dengan baik. Sehingga ketika sudah diperbaiki, bandara akan lebih baik ke depan," tegas Wisnu. ***

Legislator Mangkir Disangsi?

RAPAT Kerja (Raker) tahunan DPRD Sumut yang digelar Minggu (4/12)-Selasa (6/12), di The Hill Hotel and Ressort Sibolangit Deliserdang, menghasilkan 8 rekomendasi. Salah satunya pembentukan Pansus Revisi Peraturan DPRD Sumut Nomor 4/2014 tentang Tata Tertib (Tatib) Dewan. Tatib merupakan pegangan 100 anggota dan kelembagaan DPRD Sumut dalam menjalankan aktivitas rapat, sidang, etika hingga integritas menjalankan tugas/kewajiban sehari-hari.

Revisi Tatib pun menguat tatkala Raker DPRD Sumut mengevaluasi kinerja 100 legislator masa kerja 2016. Evaluasi menjurus pada prilaku anggota DPRD Sumut yang kerap malas, mangkir, bolos dan melanggar etika. Baik soal minimnya kehadiran di gedung rakyat Jln Imam Bonjol Medan hingga ketidakpedulian mengikuti RDP, paripurna bahkan rapat-rapat resmi lain.

Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut, H Syamsul Bahri Batubara SH, saat dikonfirmasi M24 di gedung dewan, Rabu (7/12), menjelaskan, Tatib DPRD Sumut akan dirombak supaya ada sanksi kepada dewan yang malas, mangkir, bolos dan melanggar etika. "Dalam waktu dekat Pansus bertugas merevisinya. Intinya Tatib kita ubah walau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berganti tahun 2017. Pokoknya perlu sanksi bagi angota dewan yang kurang bertangungjawab," ucap politisi Partai Golkar tersebut.

Terpisah, Ketua LSM Komite Integritas Anak Bangsa (KIRAB) Sumut, Hamdan Simbolon SH, melalui ponselnya, mengatakan, bagi dia, apa yang disampaikan Ketua BKD DPRD Sumut H Syamsul Bahri Batubara perlu didukung. Namun Hamdan curiga kalimat tersebut sebatas politis atau lips service alias manis di bibir. Termasuk rekomendasi Raker DPRD Sumut tentang pembentukan Pansus Tatib DPRD Sumut. "Janganlah khianati amanah dan kepercayaan rakyat. Apa mereka berani jeruk makan jeruk?. Saya rasa BKD DPR pusat dan di daerah sama saja. Saya mau ingatkan, sanksi tegas harus segera diterapkan. Masak datang ke DPRD Sumut cuma ambil gaji, tunjangan dan menikmati fasilitas enak dari uang rakyat," sindir Hamdan. ***

Bantuan Ternak di Binjai 'Mengecil' di Dompet

BANYAK kelompok masyarakat yang diberi bantuan lembu, kambing, bibit dan lainnya, tetap tak menampakkan kemajuan. Karenanya, kepercayaan Walikota Binjai HM Idaham SH MSi kepada kelompok tani pun jadi minim.

Ungkapan itu ditegaskan Idaham saat menghadiri acara penghijauan oleh Kelompok Masyarakat Hijau Lestari, Rabu (7/12), di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara. "Coba tunjukkan kepada saya satu kelompok saja yang benar-benar mengembangkan bantuan tersebut dan berhasil berkembang atas bantuan dari pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, bantuan yang diberikan justeru banyak yang mengecil. "Katanya lembunya mati, tapi bangkainya gak ada. Apa artinya itu, sudah jelas lembu mengecil di dalam dompet," ungkap Idaham.

Dia menegaskan, hal-hal seperti ini, harus ditinggalkan demi kemajuan bersama. "Karena itu, dari awal tadi saya mengajak pihak pemerintah dan masyarakat untuk merubah mindset. Kalau ini tidak kita lakukan, yakinlah kita akan terus tertinggal," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk mewujudkan Binjai sebagai kota pintar (smart city), Idaham mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintah, harus mengubah pola pikir (mindset). Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Tetapi harus dibantu oleh masyarakat itu sendiri.

"Kalau pemerintah mau berubah tetapi masyarakatnya tidak, saya pikir perubahan itu tidak akan terjadi. Karena itu, baik pemerintah maupun masyarakatnya, harus sama-sama berubah. Sehingga apa yang kita cita-citakan dapat berjalan dengan baik," ucap Idaham.

Perihal bantuan ternak 2016, Idaham sempat mempertanyakan soal itu ke Kadis Pertanian dan Pertenakan Binjai, Taufik Bahagia. "Cemana Pak Taufik, masih ada bantuan ternak yang belum dibagi tahun ini?," tanya Idaham.

Mendengar jawaban Taufik yang mengatakan kalau bantuan ternak sudah habis dibagi, semakin membuat Idaham meluapkan kekecewaannya. "Potong kuping saya kalau bantuan itu memang betul sudah tersalurkan ke kelompok ternak. Cemana mau tersalur, yang dibantu bukan hewan yang memang untuk dikembangkan, melainkan cucunya hewan, kecil kurang kecil, cemana mau berkembang, jadi kecil dalam dompet yang jelas," ungkap Idaham.

Sementara, Seketaris Dinas Pertanian dan Pertenakaan Pemko Binjai, Husul Yaqin, ketika dikonfirmasi M24, mengatakan, apa yang disampaikan walikota Binjai hal wajar. "Namun mengenai bantuan ternak mengecil masuk dompet, itu tidak bisa saya campuri. Karena proses penyaluran bantuan terhadap kelompok ternak merupakan tindaklanjut dari rekom pihak kelurahan. Untuk saat ini jumlah kelompok binaan kita mencapai ratusan," kata Husnul.

Namun, sayangnya, Husnul mengaku tak mengingat jumlah pastinya. "Tak lah saya ingat semua, karena mengenai bantuan kelompok kan di tangan bidang masing-masing," ucapnya. ***

Dinas Pendidikan Agar Data Ulang Guru Honorer

DINAS Pendidikan Kota Medan perlu mendata ulang jumlah tenaga honor di sekolah negeri. Bukan cuma untuk memastikan sistem perekrutannya, terpenting menyikapi pernyataan KPK terkait larangan kutipan uang komite.

Menurut Ketua Komosi B DPRD Medan, S Maruli Tua Tarigan, penggajian tenaga guru honor yang bersumber dari dana komite, agar dialokasikan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kita sambut baik penghapusan uang komite di setiap sekolah negeri. Kita mendukung penggajian tenaga honor selanjutnya dari APBD Pemko Medan. Maka perlu data akurat soal jumlah tenaga guru honor," ujar Maruli Tua kepada wartawan, Senin (5/12).

Politisi Nasdem ini menambahkan, keberadaan jumlah dan sistem pengangkatan tenaga guru honor patut dipertanyakan. Karena disinyalir banyak pengangkatan guru honor bukan karena kebutuhan sekolah, namun karena kolega dan titipan.

Maruli berharap, bersama sesama anggota dewan lainnya di badan anggaran (banggar), untuk dapat memahami kondisi para guru honor.

Sebagaimana diketahui, Divisi Pencegahan Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Sumatera Utara Edi Surianto, baru-baru ini mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) kota maupun Propinsi serta para kepala sekolah (kepsek), untuk tidak lagi melakukan kutipan uang komite.

"Penggunaan dana komite rawan penyimpangan. Alasannya untuk gaji guru honor, ini tidak boleh. Jika hanya untuk honor tenaga pengajar, pihak dinas silahkan anjukan di APBD," terang Edi, saat pemaparan sosialisasi soal korupsi dan gratifikasi baru-baru ini di Medan. ***

Pemko Medan Buka 53 Titik Pasar Murah

Dalam rangka membantu warga yang akan merayakan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, Pemko Medan membuka 53 titik pasar murah di seluruh Kota Medan. Adapun pasar murah yang dipusatkan di Lapangan Sepakbola, Jln Beringin, Kel. Helvetia, Medan Helvetia dibuka langsung Walikota HT Dzulmi Eldin, Kamis (1/12).

Rencananya, pasar murah ini akan berlangsung selama 10 hari, akan menjual 8 jenis bahan pokok seperti beras, gula, tepung terigu, telur, mentega, kacang tanah, minyak goreng serta sirup. Semua bahan pokok itu dijual dengan harga lebih murah dari pasaran karena telah disubsidi Pemko Medan.

Menurut HT Dzulmi Eldin, pengadaan pasar murah ini juga merupakan salah satu upaya Pemko Medan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menjalankan salah satu tugas pemerintah yakni menjaga stabilitas harga, sehingga terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat.

Melalui pengadaan pasar murah ini, Eldin berharap, umat Kristiani yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saat menyambut Hari Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

Agar pelaksanaannya lancar dan tepat sasaran, Eldin mengingatkan, panitia penyelenggara dan pihak terkait, khususnya camat, lurah serta kepala lingkungan agar benar-benar berperan aktif dalam mengawasi dan mensuskeskan pelaksanaan pasar murah tersebut.
“Saya mau pelaksanaan pasar murah tepat sasaran dan bahan pokok yang dijual sesuai dengan harga yang telah disubsidi Pemko Medan, sehingga umat Kristiani yang kurang mampu dapat memenuhi bahan kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ini merupakan bentuk dan komitmen Pemko Medan dan menjadi program Medan rumah kita,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Nanda Ramli yang turut hadir dalam pembukaan pasar murah ini mengatakan, DPRD sangat mengapresiasi digelarnya pasar murah. Sebab, kegiatan ini dinilainya sangat membantu umat Kristiani, terutama yang kurang mampu dalam menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2017.  Selain itu kehadiran pasar murah ini juga mengandung pesan kebersamaan. “Kita  berharap agar pasar murah seperti terus dilaksanakan rutin setiap tahunnya sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya,” harap Iswanda.

Sementara itu, Pdt Yohanes Purba, mewakili masyarakat sekitar, mengucapkan terima kasih atas digelarnya pasar murah ini.  Dengan keberadaan pasar murah, Yohanses mengaku umat Kristiani, terutama dari kalangan kurang mampu yang bermukim di Kecamatan Medan Helvetia sangat terbantu.

“Tentunya keberadaan pasar murah ini sangat membantu umat Kristiani yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Apalagi  untuk memenuhi kebutuhan untuk merayakan Hari Natal dan Tanun Baru 2017. Untuk itu mewakili warga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali kota Medan,” ungkap Yohanes.

Usai pembukaan, Walikota Medan didampingi unsur FKPD selanjutnya melakukan penurunan harga 8 harga kebutuhan pokok yang ditawarkan. Beras IR-64 dijual Rp8.800/kg, Gula Rp10.175/kg, tepung terigu dijual Rp6.080/kg. Lalu, telur dijual Rp1.000/butir, kacang kupas super Rp 24.500/kg, serta harga bahan pokok lainnya.***

Ratusan Buruh Deliserdang Unjukrasa di Medan

Ratusan buruh di Kab. Deliserdang, yang tergabung dalam Pekerja Buruh Bersatu menggelar aksi damai di depan Istana Maimun, Jln Brigjen Katamso Medan, Jumat (2/12) siang.

Dalam aksinya, elemen buruh yang terdiri dari, KSPI Sumut, FSPMI Sumut, SBMI Sumut, SPI Sumut, KGB Peta Sumut, Ormas RRI, menuntut pemerintah agar merevisi UMP Provinsi Sumatera Utara, naik menjadi 25 %.

Selain itu, UMP Provsu, massa juga menuntut kenaikan upah buruh di berbagai kabupaten/kota, dan menuntut pemerintah mencabut PP 78 Tahun 2016, serta menolak revisi UUK No 13 Tahun 2003.

"Aksi kami ini aksi damai. Kami menuntut tri layak yakni kerja layak, upah layak dan hidup layak bagi kaum buruh Indonesia," teriak buruh serempak.

Pantauan M24, usai berorasi di depan Istana Maimun, massa buruh yang berjumlah ratusan orang tersebut melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Sumut dengan pengawalan personil Polres Deliserdang.

Sementara itu, Kapolres Deliserdang, AKBP Robert Da Costa, yang ikut mengawal aksi damai massa buruh yang mayoritas buruh asal Deliserdang ini mengaku demo berjalan aman dan damai. "Kita memang sengaja mengawal aksi ini. Baik itu dari datang sampai pulang," ucapnya. ***

Tanggul Irigasi Lau Baleng Tak Kunjung Diperbaiki

Meski sudah setahun tanggul irigasi sawah Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Karo jebol diterjang banjir, namun hingga saat ini belum ada perhatian Pemkab Karo untuk memperbaikinya. Akibatnya, puluhan hektar sawah tidak bisa ditanam, bahkan ada yang alih tanaman.

"Sangat disayangkan, setahun sudah berlalu, sama sekali tidak ada yang memperhatikannya. Padahal irigasi tersebut adalah saluran primer untuk suplai air ke beberapa areal persawahan yang luasnya mencapai ratusan hektar," ujar warga Desa Perbulan.

Menurut salah seorang warga, Tepu Sitepu, upaya yang telah dilakukan petani selama ini adalah membuat saluran irigasi di bagian tanggul yang jebol dengan menggunakan kaleng drum bekas secara darurat. Namun hal itu sama sekali tidak memadai dan tidak cukup untuk suplai air secara keseluruhan. Akibatnya petani mengalihkan tanaman mereka dengan tanaman jagung atau lainnya.

Pj Kepala Desa Perbulan, Siswanta Ginting, yang dikonfirmasi mengatakan, kondisi tersebut sudah dilaporkan kepada Camat Lau Baleng. Bahkan sudah dimohonkan ke DPRD Karo agar pembangunan tanggul irigasi tersebut dapat ditampung dananya di APBD Karo tahun ini, namun belum terealisasi.

"Jelas pada musim tanam lalu, tidak semua sawah bisa ditanam karena kekurangan air. Sehingga sebagian areal beralih ke tanaman lain seperti jagung. Untuk itu tetap kita berharap kepada Bupati Karo agar pembangunan tanggul irigasi panggung baru itu dapat ditampung di APBD 2017 mendatang," harapnya.***