"Aksesbilitas TPA saat ini diharapkan dapat berjalan normal. Pemko tak punya TPS sendiri, tapi menyewa lahan milik masyarakat. Nanti saya akan koordinasi dengan Dinas TRTB (saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang) untuk disediakan lokasi TPS," ungkap Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Muhammad Husni, saat menjamu kunjungan anggota Komisi D DPRD Medan, Senin (6/2).
Husni menyebutkan, kurang maksimalnya aksesibilitas TPA di Kel Terjun Kecamatan Medan Marelan, menjadi penyebab Medan gagal meraih penghargaan Adipura. "Nanti TPA akan diperluas sebanyak 12 hektar," jelas Husni.
Husni juga menceritakan, struktur organisasi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum terbentuk. Ini karen Walikota Medan, Dzulmi Eldin, hanya melantik dirinya sebagai kepala dinas. "Hanya eselon dua yang diangkat, untuk eselon tiga belum ada. Pasca digabung, eselon tiga juga mendapat pengurangan, yakni dari delapan menjadi tiga eselon," kata Husni.
Pada kesempatan ini, anggota Komisi D DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, menyinggung soal Kota Medan yang tak mendapatkan Adipura. "Sudah 2 tahun kita tak dapat Adipura. Ada Apa ini?. Padahal kita pernah 4 tahun berturut meraih Piala Adipura," tutur Godfried.
Ketua Komisi D DPRD Medan, Sahat Simbolon, menambahkan, belum ditetapkannya eselon tiga oleh walikota bukan menjadi alasan tak kerja maksimal. "Jangan karena tak dilantik jadi tidak kerja maksimal. Pak Kadis harus bisa mengkoordinir para anggotanya yang ada saat ini," pungkas Sahat.
Selain Sahat Simbolon dan Godfried Effendi Lubis, ikut dalam rombongan anggota komisi D lainnya, Jumadi, Daniel Pinem dan Ilhamsyah. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar