Disperindag Tj Balai Gelar Pasar Murah di 6 Kecamatan

PEMERINTAH Kota (Pemko) Tj Balai melalui Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag), tetap mengantisipasi dan melakukan pemantauan harga hingga akan merencanakan Operasi Pasar (OP).

Antisipasi tersebut tetap dilakukan, meski harga sembako saat Ramadhan ini di Tj Balai masih stabil. Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Tanjungbalai, Arman, memasuki hari ke empat bulan suci Ramadhan ini, pihaknya tetap terus memantau perkembangan harga di pasar-pasar tradisionil.

"Dan memang ada perbedaan tapi masih sedikit-sedikit," ungkapnya kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (30/5).

Namun katanya, untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, pihaknya telah merencanakan akan melaksanakan kegiatan Operasi Pasar (OP) di Kota Tanjungbalai. Selain menjaga stabilitas harga, pasar murah yang dilaksanakan Pemko Tanjungbalai, diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga lebih murah dari harga jual di pasaran

"14 sebelum hari lebaran, Disperindag Kota Tanjungbalai akan mulai melakukan operasi pasar dan pasar murah di enam kecamatan. ada beberapa Sembako yang akan dijual kepada masyarakat, mengantisipasi kenaikan harga barang, dari mulai beras, minyak goreng, dan gula," papar Arman.

Ia mengaku, kalau dilihat dari tahun sebelumnya, operasi pasar dan pasar murah yang akan digelar di enam kecamatan, direncanakan selama tiga hari. Dan kalau ini dilakukan seperti tahun sebelumnnya, maka OP dimulai dua minggu sebeleum hari raya.

Pasar murah yang rencana akan dilaksanakan Kecamatan Teluk Nibung lokasinya di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan ST-Raso di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan TB-Utara di kantor camatnya, Kecamatan Datuk Bandar Timur di Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar di kantor camatnya dan di Kecamatan TB-Selatan di kantor Disperindag. "Untuk waktu OP serta tempatnya ini masih rencana ya," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dana OP yang akan digelar nantinya, berasal dari APBD Tanjungbalai murni. "Untuk kupon pengambilan sembako pasar murah Disperindag, diberikan oleh camat atau lurah serta Kepling. Karena itu wewenang mereka," pungkasnya. ***

Relokasi PKL Abdul Kadir Terancam Gagal

RELOKASI pedagang kaki lima (PKL) korban kebakaran beberapa tahun lalu terancam gagal. Hal ini terjadi seiring unjukrasa pemegang hak sewa ke PN Kabanjahe yang menolak relokasi ke Plaza lantai II Kabanjahe.

Menurut Roy Fachrabi Ginting, pengamat pembangunan Kabupaten Karo, sebelum relokasi dilakukan, Pemkab Karo seharusnya melakukan analisa dampak sosial ekonomi terlebih dulu. Terutama terhadap para pedagang kaki lima yang direncanakan direlokasi ke Jln Sudirman lantai II Plaza Kabanjahe.

Misalnya, kata dia, apakah di tempat relokasi ini, para pedagang masih bisa mendapatkan keuntungan seperti biasa. Atau sebaliknya mengalami kerugian. Fungsi pemerintah, katanya, adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Termasuk para pedagang.

"Untuk itulah Pemkab Karo seharusnya tidak boleh asal menggusur, tanpa membuat perencanaan lebih lanjut, terkait keberlangsungan hidup para pedagang di tempat yang baru. Kita tau tempat berjualan para pedagang yang sekarang ini adalah jalan umum. Sehingga sewajarnya dipindahkan. Tetapi, sebelum itu dilaksanakan, kita berharap Pemkab Karo seharusnya mengamati dampak sosial ekonomi," tandasnya.

Terpisah, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Karo, Alemina Bangun, saat dikonfirmasi di kantornya Jln Jamin Ginting, mengatakan, pedagang kaki lima  di Jln Abdul Kadir akan segera dipindahkan ke lantai II Plaza Kabanjahe.

Dari 166 orang pemegang hak sewa, 90 orang sudah melakukan cabut nomor. "Sehingga kami berharap para pedagang segera dapat dipindahkan ke lantai II Plaza Kabanjahe. Dengan demikian, Kota Kabanjahe bisa tertata kembali dan menjadi kota idaman bagi warga yang datang. Terlebih Kabanjahe merupakan ibukota Kabupaten Karo," pungkasnya. ****

16 Kepala SMP di Asahan Dirotasi

DINAS Pendidikan Kabupaten Asahan melakukan rotasi terhadap 16 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh wilayah Asahan.

Kepala Dinas Pendidikan Asahan, Asmunan, kepada M24 menjelaskan, pelaksanaan rotasi ini dilakukan guna penyegaran kinerja dan peningkatan mutu kinerja kepala sekolah di setiap sekolah.

"Ada 16 Kepala SMP yang dilantik hari ini. Hal ini dilakukan untuk penyegaran kinerja kepala sekolah," katanya, kemarin.

Adapun ke-16 kepala sekolah yang baru dilantik, di antaranya Sri Wahyuni SPd (guru SMP 1 Pulo Bandring menjadi Kepala SMP 1 Pulo Bandring), Ilyan SPd (guru SMP 2 Aek Ledong menjadi Kepala SMP 1 Aek Ledong), Drs Liber Lumbanggaol (Kepala SMP 1 Rawang Panca Arga menjadi Kepala SMP 1 Meranti) dan Drs M Saleh (Kepala SMP 1 Meranti menjadi Kepala SMP 1 Rawang Panca Arga).

Kemudian, Herison Panjaitan SPd (Kepala SMP 2 Buntu Pane Satu Atap menjadi Kepala SMP 2 Meranti), Drs Nikson Jhonson Sinagara (Kepala SMP 2 Meranti menjadi Kepala SMP 7 Kisaran), Siti Kholifah SPd (guru SMP 2 Meranti menjadi Kepala SMP 2 Buntu Pane Satu Atap).

Selanjutnya, Pardomuan Sinaga (Kepala SMP 1 Teluk Dalam menjadi Kepala SMP 3 Simpang Empat), Lanter Sinaga SPd (Kepala SMP 4 BP Mandoge Satu Atap menjadi Kepala SMP 1 Teluk Dalam), Birmawaslin Panjaitan SPd (guru SMP 5 Kisaran menjadi Kepala SMP SMP 4 BP Mandoge Satu Atap), Sabam M Nainggolan SPd (Kepala SMP 1 Setia Janji menjadi Kepala SMP 1 Air Batu).

Edi Syahputra Siagian (guru SMP 1 Rahuning menjadi Kepala SMP 1 Setia Janji), Drs Edi Santoso (guru SMP 1 Tinggi Raja menjadi Kepala SMP 1 Rahuning), Maimunah SPd (Kepala SMP 1 Sei Dadap menjadi Kepala SMP 3 Pulau Rakyat), Samsul Napitupulu SE (Kepala SMP 3 Bandar Pulau menjadi Kepala SMP 1 Sei Dadap) dan Drs Jafar Manurung (guru SMP 3 Bandar Pulau menjadi Kepala SMP 3 Bandar Pulau). ***

Sampah Warga Stabat Bisa Ditukar Sembako

PEMKAB Langkat membuat terobosan baru. Bekerjasama dengan Bank Sampah Mulyo Sejahtera, yang berbasis di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, warga bisa menukarkan sampah dengan sembako.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Iskandar Tarigan, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Sampah Mulyo Sejahtera dan Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, untuk mengurangi volume sampah di Kecamatan Stabat. Bahkan untuk Kabupaten Stabat.

"Sampah organik seperti kertas koran dan plastik aqua bisa ditukarkan dengan beras, gula, minyak goreng dan sabun. Kita berharap dengan adanya kerjasama, omset bank sampah semakin besar dan bisa berkembang. Sedangkan dinas koperasi mampu menumbuhkembangkan keberadaan organisasi masyarakat," kata Iskandar Tarigan, Minggu (28/5).

Selain itu, penandatanganan juga dilakukan antara bank sampah dengan SD 050661 Kwala Binge Stabat, SMPN 5, MAN 2, Pesanteren Ulumul Quran, SKPD Dinas Pendidikan dan Dinas Perdagangan dan Perindustiran Kabupaten Langkat.

Dengan dilakukannya kerjasama, maka bank sampah wajib mengambil sampah yang sudah terpilah dari sekolah-sekolah dan menyalurkan souvenir dan hasil kerajinan tangan bank sampah ke sekolah.

Sedangkan pihak kedua, wajib mengumpulkan dan menyalurkan sampah yang sudah dipilah-pilah, membantu menyalurkan hasil kerajinan tangan ke penyalur dan membantu permodalan bank sampah.

Pengurusan bank sampah yang baru dibentuk Direktur Priyadi, Sekretaris Erlianto, Bendahara Sri Erlina, Divisi Operasional Sunardi, Divisi Pemberdayaan Pengumpulan dan Pengambilan Sampah Sudarsono dan Divisi Produksi Khairani. ***

Jalan Binjai Utara-Kuala Begumit Langkat Rusak

SEJUMLAH ruas jalan yang rusak di Kota Binjai masih menjadi persoalan bagi pemerintah setempat. Salah satunya seperti yang terlihat di sepanjang Jln Perintis Kemerdekaan Binjai.

Pantauan wartawan, Senin (29/5), sepanjang Jln Perintis Kemerdekaan di Binjai Utara, terlihat tidak mulus. Jalan yang menghubungkan Binjai Utara menuju Kuala Begumit Langkat ini, dirasakan bergelombang.

Parahnya lagi, di perempatan Jalan MT Haryono, terpantau ada sebuah lubang yang tidak begitu dalam, tepat pada tengah ruas jalan. Hal itu dapat saja mencelakakan pengendara yang hilir-mudik.

"Memang begitu kondisi rusak Jln Perintis Kemerdekaan ini," ujar Ardi Santos, warga Jln T Amir Hamzah.

Pria berusia 25 tahun ini menyarankan, agar pengendara yang datang dari Medan untuk berhati-hati, jika melintas di jalan tersebut. Kondisi jalan rusak itu disinyalir akibat dari sejumlah truk yang mengangkut muatan berlebih. Wartawan pun melihat hilir-mudik truk-truk yang memang membawa muatan. Namun tidak diketahui pasti, muatannya berlebih atau tidak.

Berjalan ke arah Medan, kondisi jalan rusak ini tidak hanya terjadi di Jln Perintis Kemerdekaan saja. Berdekatan dengan jalur perlintasan kereta api, ada sebuah lubang yang cukup mengganggu pengendara di Jln T Amir Hamzah. "Sebaiknya Pemko kordinasi dengan PT KAI selaku stakeholder, membahas lubang yang berada di dekat perlintasan kereta api. Kalau bisa ya dimuluskan," saran lajang lulusan UMSU ini.

Informasi dihimpun, Jln Umar Baki Kelurahan Paya Roba Binjai Barat pun, menunjukkan kondisi serupa. Sepanjang 7 Km ruas jalan itu kondisinya rusak. Ada beberapa titik terpantau lubang di jalannya, meski sebagian sudah dicor beton.

"Perbaikan Jln Umar Baki dilakukan April 2017," ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai, Kuspriyanto, ketika dikonfirmasi sebelumnya. Namun, Jln Perintis Kemerdekaan dan Soekarno Hatta merupakan jalan Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, jalan tersebut tidak hanya sebatas diaspal hotmix. Tapi akan dicor beton. Itu dilakukan untuk mencegah perbaikan jalan yang dapat saja secara berulang. Menurut dia, aspal beton ini dinilai dapat menahan beban daripada kendaraan yang melintas. ***

PLN Diwarning Tak Matikan Listrik Selama Ramadhan

HADIRNYA kapal pembangkit listrik asal Turki bertenaga 240 MW di Belawan pada Senin (21/5) kemarin diharapkan membawa suasana kondusif kebutuhan listrik warga Sumut. Sebab, kebijakan PLN Sumut tahun sebelumnya memadaman listrik 3 kali sehari, sebaiknya tidak terjadi lagi selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Warning (peringatan) tersebut dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Wagirin Arman S.Sos dalam Sidang Paripuripurna DPRDSU, kemarin. "Tolong PLN jangan lagi memadamkan listrik seenaknya. Terkhusus pada bulan puasa dan Lebaran nanti. Jangan ganggu orang yang mau sahur, berbuka puasa atau merayakan Idul Fitri," tegas Wagirin.

Wakil Ketua Komisi A DPRDSU, H Syamsul Qodri Marpaung Lc menilai, kebijakan PLN Sumut menghadirkan kapal pembangkit listrik 240 MW asal Turki patut diapresiasi. Namun politisi PKS tersebut memastikan akan menjewer telinga pejabat PLN Sumut bila tetap memadamkan listrik. "Kita warning mereka melalui teman-teman media. Kita jewer sama-sama telinga pejabat PLN Sumut kalo listrik tetap padam. Jangan susahkan umat muslim yang mau beribadah puasa dan berlebaran nanti," cetus Syamsul kepada M24.

Dia menegaskan, masalah akut di tubuh PLN Sumut sejak lama-sekarang adalah indikasi praktik korupsi. Sehingga selalu mudah berdalih mencari alasan pemadaman listrik semisal karena mesin pembangkit tua, mesin rusak, keterbatasan daya listrik hingga beban puncak pemakaian.

Ironisnya lagi, ketika disampaikan bahwa sulitnya mencari informasi di PLN Sumut, Syamsul sangat menyayangkan hal itu. Baginya, informasi sekecil apapun harus disampaikan ke masyarakat.

"Harusnya PLN proaktif dong melayani media. Jangan pulak tak bisa mendapatkan informasi  yang menjadi hak publik.***

200 KK Warga Setrak Terisolir

SELAMA puluhan tahun lamanya warga Dusun V Desa Setrak Teluk Mengkudu merasa terisolir. Selama puluhan tahun juga mereka kesulitan untuk mengurus berkas dan administrasi kependudukan.

Tak tahan hidup jauh dari pembangunan, kurang lebih 200 kepala keluarga (KK) di Dusun V Desa Setrak Teluk Mengkudu, Sergai minta pindah ke Desa Liberia.

Ketua Penggabungan Masyarakat Dusun V Desa Setrak, Ponidin (63) di aula Desa Liberia, Jum'at (25/5) di hadapan Sekcam Teluk Mengkudu, Kanit Bimbas Polsek Teluk Mengkudu serta BPD Desa Liberia dan ratusan warga Dusun V Desa Setrak mengatakan warga sudah muak hidup dalam isolasi. Mereka juga ingin menikmati pembangunan, kemudahan proses pengurusan administrasi dan sebagainya.

Dikatakan Ponidin beberapa poin dianggap layak jika Dusun V Desa Setrak  pindah ke Desa Liberia di antaranya jarak tempuh ke Kantor Desa Setrak kurang lebih 4 KM sedangkan ke Desa Liberia hanya 1 KM saja, begitu juga dengan anak-anak sekolahnya berada di Desa Liberia.

“Dusun V Desa Setrak yang kami huni ini di kelilingi warga Desa Liberia untuk pengurusan administrasi kami kejauhan bahkan kami melewati kantor Desa Liberia untuk menuju Desa Setrak  dan ini kami rasakan sejak Sergai mekar,” papar Ponidin.

Memang di jelaskan Ponidin tahun 1950 an warga memilih dusun itu berada di Desa Setrak dikarenakan pada saat itu mereka tak ingin kehilangan tanah mereka yang dikelilingi perkebunan. Tapi kini status tanah sudah hak milik, makanya ingin keluar dari isolasi.

Hal yang sama juga dikatakan Abdul Hakim Rangkuti alias Hakim (58). Ia merasa sangat terisolir dari pembangunan. “Kami di Dusun V warga yang berbaur dengan kami saja warga Desa Liberia sedangkan warga Desa Setrak di luar Dusun V tidak bisa berbaur dengan kami sudah sangat layak untuk pindah desa,” ucap  Hakim.

Untuk segi pembangunan di Dusun V itu sangat tidak tampak bahkan untuk membangun jembatan darurat saja warga harus bergotong royong membangun jembatan. “Kami sangat berharap sekali bisa pindah ke Desa Liberia bukan karena ada kepentingan politik tapi ini murni untuk kepentingan masyarakat ini perjuangan kami yang ke empat kami berharap Bupati Sergai bisa mengerti dengan kondisi kami,” ucap Hakim.

Sementara itu Kepala Desa Liberia, Iryansyah Putra menangkapi positif keluhan masayarakat dusun V Desa Setrak yang di lakuka di desanya, sebagai kepala Desa Liberia  ia akan segera melakukan musyawarah dan akan segera menyampaikannya kepada Masyarakat.

“Ada undang-undang yang telah mengaturnya kita akan melakukan musyawarah yang penting tidak melanggar udang-undang para prinsifnya kita menyambut baik,” ucap Kades Liberia.***

Sampah Pajak Simpang Empat Kisaran Cemari Lingkungan

SAMPAH Pajak Tradisional Simpang Empat Kisaran mencemari lingkungan sekitarnya. Wajar, jika kondisi tersebut membuat Camat Simpang Empat Asahan, Armansyah, gerah.

Sudahlah tidak menyumbang untuk pendapatan daerah, malah sampah yang dihasilkan dari lapak Pajak Tradisional Simpang Empat, mencemari lingkungan. 

"Membunuh saja yang tidak. Semua sudah saya lakukan, agar pengelola pajak memperhatikan sampah pembuangan mereka. Permasalahan ini sudah lama sebelum saya menjabat. Awal saya menjabat, masalah sampah ini sudah target saya. Tapi itulah, gingging kali pengelola pajak, pengen kali aku tahu siapa dekingnya," ungkap Armansyah kepada M24, kemarin (24/5).

Perihal retribusi pajak maupun kebersihan, Armansyah yang baru 4 bulan menjabat Camat Simpang Empat ini, membantah tegas. "Saya pastikan tidak ada selama saya menjabat. Kalau sebelum saya, itu tidak tahu. Soal ijin apakah diperbolehkan ada pajak di situ, itu urusan Bapeda dan lingkungan hidup. Pokoknya kita tidak ada mengutip retribusi. Gak ada pendapatan daerah yang kita peroleh dari berdirinya pajak itu. Saya sudah desak pengelolanya untuk mengurus ijin secepatnya," tegas Armansyah.

Soal tumpukan sampah dari pajak tradisional itu, dia mengaku sudah memberi batas waktu satu hari atau sebelum bulan puasa, pemilik sekaligus pengelola pajak, harus segera membersihkan dan mengangkut tumpukan sampah tersebut. "Tidak ada alasan bulan puasa. Saya kasih waktu, semua sampah-sampah itu harus diangkat dari situ. Saya tidak mau tahu mau pake apa dia ngangkut atau mau diantar kemana sampah itu. Pokoknya lokasi itu harus bersih dari sampah," tegasnya serius.

Lina, pemilik sekaligus pengelola pajak tradisional di pinggir jalan lintas Simpang Empat-Tanjung Balai, mengaku, selama ini tidak ada memiliki ijin pendirian pajak. Bahkan tidak ada membayar retribusi sampah secara resmi ke pemerintah. "Dulu memang belum ada pajak resmi di sini. Banyak warga berjualan di sepanjang jalan ini. Jadi karena tanah ini warisan dari suami saya, ya udah, sama pak camat waktu itu dijadikan pajak. Gak ada memang ijinnya. Saya kasih sama orang kecamatan aja selama ini, Rp500 ribu tiap bulan," ungkapnya, tanpa memberi identitas oknum dimaksud.

Perihal ijin pajak yang mereka kelola, Said, suami Lina, meminta agar pertanyaan ditujukan terkait permasalah sampah, tidak meluas ke masalah lain. "Aku anggota LBH di Tanjung Balai, jadi tahu masalah hukum. Masalah ini sebenarnya ada hubungan ke JB (PT Jampalan Baru-red). Kami ada perjanjian waktu itu," ucapnya.

Terkait isi perjanjian dengan pemilik perumahan Mega Asahan Indah, anak usaha PT Jampalan Baru, disamping gedung SDN 010027 dan pajak yang dikelola istrinya itu, Said mengaku, perjanjian itu terkait jalur yang melintasi ladang. Dan lokasi pembuangan sampah yang jadi masalah saat ini diperbaiki pihak JB. "Perjanjiannya, jalan yang melewati ladang kami ini dibagusi, ditimbun dan tembok itu dibuka. Jadi ada jalur ngangkat sampah dan jalan warga perumahan ke pajak," ungkap Said.

Menurutnya, bukan hanya sampah mereka yang dibuang. "Sampah itu juga bukan hasil pembuangan sampah pajak kami aja. Begoni-goni orang buang sampah ke sini," timpal Leni. ***

Warga Air Joman Asahan Minta Peternakan Ditutup

Peternakan milik H Alpian yang lokasinya di tengah-tengah pemukiman warga mencemari lingkungan sekitarnya. Karenanya, warga minta agar peternakan tersebut ditutup.

Desakan penutupan peternakan yang bau limbah kotoran bebeknya dikeluhkan warga Desa Air Joman Baru Dusun 4 Asahan tersebut, terungkap saat puluhan perwakilan warga mendatangi gedung DPRD Asahan, Senin (22/5).

"Masyarakat sudah sangat resah karena setiap hari disuguhi bau dari kotoran bebek dari peternakan milik H Alpian. Kami ingin peternakan tersebut ditutup, agar bisa menciptakan udara yang bersih, agar warga hidup nyaman dan sehat," ungkap Khairul, seorang warga saat audiensi dengan wakil rakyat di gedung DPRD Asahan.

Bukan hanya itu, lanjut Khairul, peternakan bebek milik H Alpian tersebut, sama sekali belum memiliki izin resmi dari Pemkab Asahan. "Selain telah mencemari lingkungan, peternakan bebek tersebut sama sekali belum menagntongi izin dari Pemkab Asahan," tegasnya.

Senada, Indra, warga lainnya, meminta Pemkab Asahan agar menutup peternakan bebek tersebut. "Kami tidak mau menghirup udara yang bau yang ditimbulkan dari usaha ternak itu pak. Pihak pengusaha harus memikirkan kesehatan kami selaku warga yang tinggal di sekitar lokasi ternak. Mohon kiranya bapak agar menutup usaha ini, karena dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat, karena bau yang ditimbulkan," ungkapnya.

Menanggapi pengaduan warganya, Ketua Komisi C DPRD Asahan, Hidayat, mengaku, secara pribadi, dirinya prihatin dengan dampak limbah perusahaan peternakan tersebut sampai mengganggu masyarakat. "Bahkan saya baca di beberapa media, pihak Pemkab Asahan sebelumnya sudah melakukan peninjauan ke lokasi ternak, namun pihak DPRD Asahan sampai saat ini belum menerima hasil dari kunjungan tersebut," ujar Hidayat.

Hidayat juga berharap agar pihak pengusaha peternakan milik H Alpian, dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan beberapa cara, yaitu mengurus izinnya terlebih dahulu kepada Pemkab Asahan, memperbaiki pencemaran udara yang telah timbul akibat kotoran bebek serta memikirkan lingkungan sekitar. "Pihak pengusaha peternakan harus menyetujui cara tersebut," ungkapnya.

Hidayat juga menegaskan, pihaknya akan menjadi garda terdepan, apabila pihak pengusaha tidak menyelesaikan permasalahan tersebut. "Dalam hal ini, pihak pengusaha peternakan jangan sepele terhadap permasalahan ini. Perlu diingat, permasalahan ini menyangkut kehidupan orang banyak. Pemkab Asahan ke depan akan melakukan tindakan tegas, jika pihak perusahaan peternakan tersebut tidak mau memperbaiki maupun membuat izinnya," tegasnya.

Irwansyah Siagian, selaku anggota Komisi C DPRD Asahan, berharap, pihak pengusaha agar secepatnya menyelesaikan segala tuntutan yang diutarakan warga di sekitar lokasi peternakan. "Selesaikanlah permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, agar bisa terjalin situasi kondusif antara warga dengan pihak pengusaha dan agar tidak menimbulkan konflik sosial," ujar Irwansyah.

Sementara, H Alpian selaku pemilik peternakan bebek di Dusun 4 Desa Air Joman Baru, menyatakan, saat ini pihaknya telah melakukan upaya terkait izin dan dirinya mengklaim, kegiatan bisnis perusahaannya telah memenuhi standar dalam pengelolaan limbah kotoran. "Memang benar saat ini perusahaan peternakan belum mengantongi izin, akan tetapi, saat ini pihaknya berupaya mengurus izinnya kepada pihak Pemkab Asahan," ujar H Alpian.

H Alpian juga menjelaskan, penyebab bau limbah perusahaan, karena ada permasalahan teknis, mungkin ketika angin berhembus bau itu terjadi. "Kami berkomitmen akan melakukan perbaikan semaksimal mungkin sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait," ungkapnya.

Berdasarkan amatan wartawan, audiensi tersebut dihadiri sejumlah perwakilan warga Dusun 4 Desa Air Joman Baru, pihak pengusaha peternakan, Camat Air Joman dan sejumlah anggota DPRD dari Komisi C DPRD Asahan. ***

Warga Air Joman Asahan Minta Peternakan Ditutup

Peternakan milik H Alpian yang lokasinya di tengah-tengah pemukiman warga mencemari lingkungan sekitarnya. Karenanya, warga minta agar peternakan tersebut ditutup.

Desakan penutupan peternakan yang bau limbah kotoran bebeknya dikeluhkan warga Desa Air Joman Baru Dusun 4 Asahan tersebut, terungkap saat puluhan perwakilan warga mendatangi gedung DPRD Asahan, Senin (22/5).

"Masyarakat sudah sangat resah karena setiap hari disuguhi bau dari kotoran bebek dari peternakan milik H Alpian. Kami ingin peternakan tersebut ditutup, agar bisa menciptakan udara yang bersih, agar warga hidup nyaman dan sehat," ungkap Khairul, seorang warga saat audiensi dengan wakil rakyat di gedung DPRD Asahan.

Bukan hanya itu, lanjut Khairul, peternakan bebek milik H Alpian tersebut, sama sekali belum memiliki izin resmi dari Pemkab Asahan. "Selain telah mencemari lingkungan, peternakan bebek tersebut sama sekali belum menagntongi izin dari Pemkab Asahan," tegasnya.

Senada, Indra, warga lainnya, meminta Pemkab Asahan agar menutup peternakan bebek tersebut. "Kami tidak mau menghirup udara yang bau yang ditimbulkan dari usaha ternak itu pak. Pihak pengusaha harus memikirkan kesehatan kami selaku warga yang tinggal di sekitar lokasi ternak. Mohon kiranya bapak agar menutup usaha ini, karena dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat, karena bau yang ditimbulkan," ungkapnya.

Menanggapi pengaduan warganya, Ketua Komisi C DPRD Asahan, Hidayat, mengaku, secara pribadi, dirinya prihatin dengan dampak limbah perusahaan peternakan tersebut sampai mengganggu masyarakat. "Bahkan saya baca di beberapa media, pihak Pemkab Asahan sebelumnya sudah melakukan peninjauan ke lokasi ternak, namun pihak DPRD Asahan sampai saat ini belum menerima hasil dari kunjungan tersebut," ujar Hidayat.

Hidayat juga berharap agar pihak pengusaha peternakan milik H Alpian, dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan beberapa cara, yaitu mengurus izinnya terlebih dahulu kepada Pemkab Asahan, memperbaiki pencemaran udara yang telah timbul akibat kotoran bebek serta memikirkan lingkungan sekitar. "Pihak pengusaha peternakan harus menyetujui cara tersebut," ungkapnya.

Hidayat juga menegaskan, pihaknya akan menjadi garda terdepan, apabila pihak pengusaha tidak menyelesaikan permasalahan tersebut. "Dalam hal ini, pihak pengusaha peternakan jangan sepele terhadap permasalahan ini. Perlu diingat, permasalahan ini menyangkut kehidupan orang banyak. Pemkab Asahan ke depan akan melakukan tindakan tegas, jika pihak perusahaan peternakan tersebut tidak mau memperbaiki maupun membuat izinnya," tegasnya.

Irwansyah Siagian, selaku anggota Komisi C DPRD Asahan, berharap, pihak pengusaha agar secepatnya menyelesaikan segala tuntutan yang diutarakan warga di sekitar lokasi peternakan. "Selesaikanlah permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, agar bisa terjalin situasi kondusif antara warga dengan pihak pengusaha dan agar tidak menimbulkan konflik sosial," ujar Irwansyah.

Sementara, H Alpian selaku pemilik peternakan bebek di Dusun 4 Desa Air Joman Baru, menyatakan, saat ini pihaknya telah melakukan upaya terkait izin dan dirinya mengklaim, kegiatan bisnis perusahaannya telah memenuhi standar dalam pengelolaan limbah kotoran. "Memang benar saat ini perusahaan peternakan belum mengantongi izin, akan tetapi, saat ini pihaknya berupaya mengurus izinnya kepada pihak Pemkab Asahan," ujar H Alpian.

H Alpian juga menjelaskan, penyebab bau limbah perusahaan, karena ada permasalahan teknis, mungkin ketika angin berhembus bau itu terjadi. "Kami berkomitmen akan melakukan perbaikan semaksimal mungkin sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait," ungkapnya.

Berdasarkan amatan wartawan, audiensi tersebut dihadiri sejumlah perwakilan warga Dusun 4 Desa Air Joman Baru, pihak pengusaha peternakan, Camat Air Joman dan sejumlah anggota DPRD dari Komisi C DPRD Asahan. ***

Pemkab Asahan Lelang 13 Jabatan Eselon II

Tiga belas jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II di lingkungan Pemkab Asahan bakal dilelang. Panitia seleksi lelang jabatan telah membuka pendaftaran, Senin (22/5) lalu.

"Mulai hari ini, Pansel telah membuka pendaftaran bagi para calon, yang ingin menduduki 13 jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Asahan, Rahmat Hidayat Siregar, di ruang kerjanya, Selasa (23/5).

Tiga belas jabatan yang dilelang itu, Sekretaris DPRD, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta Kadis Perpustakaan. Kemduian Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, Kadis Sosial, Kadis Koperasi dan Perdagangan, Kadis Perhubungan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

"Lelang jabatan telah diatur sesuai UU No 54/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No 13/2014, tentang Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka," jelas Hidayat.

Hidayat menambahkan, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti seleksi jabatan harus PNS  pangkat minimal Pembina IV/a. Kemudian memiliki pendidikan sarjana serta memiliki kompetensi sesuai jabatan yang dilamar. "Kemudian pernah menjabat sebagai jabatan Administratur paling singkat 2 tahun. Sementara bagi pelamar dari luar Pemkab Asahan, harus melampirkan surat persetujuan dari pimpinan dan memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditentukan," tandasnya. ***

Dinas ESDM Sumut Diminta Tertibkan Galian C Ilegal

KOMISI D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) dengan tegas meminta Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut agar segera melakukan penertiban terhadap keberadaan Galian C ilegal. Sebab, berimplikasi pada kerusakan jalan, Kamis (18/5).

Penegasan itu disampaikan saat Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas ESDM Sumut, di gedung Dewan Jl Imam Bonjol Medan.

Hadir dalam Raker Wakil Ketua Komisi D, Drs Baskami Ginting, Donald Lumban Batu SE,  Zeira Salim Ritonga SE, Analisman Zaluchu dan Burhanuddin Siregar SE. Sementara pihak ESDM Sumut diwakili Plt Kadis, Zubaidi, Kasi Pengembangan Geologi dan Air Tanah, Ferry Girsang serta beberapa jajaran.

"Di kampung kami Desa Dolok Margu Kec Dolok Sanggul Kab Humbahas banyak sekali usaha Galian C ilegal. Mereka mengorek tanah dan pasir sehingga merusak jalan maupun lingkungan. Apa sikap Dinas ESDM Sumut? Lalu apa sanksi-nya," ungkap Donald, sembari menyatakan UU 23/2014 tentang Pemda telah mengembalikan kewenangan perizinan ke provinsi.

Analisman Zaluchu menambahkan, gara-gara UU 23/2014, ada banyak pihak merampok sumber daya alam dan menggali seenaknya tanpa peduli lingkungan. "Pakai kewenangan dengan tegas dong agar tidak ada lagi penambangan ilegal," pintanya.

Dia mencontohkan, di Bahorok Bukit Lawang, terdapat jalan provinsi sepanjang 7 Km yang kerap hancur walau baru diperbaiki.  "Dibangun hari ini, besok sudah kupak-kapik," herannya.

Lantaran terlalu bebas dan mudah melakukan praktik usaha Galian C ilegal, lanjutnya, jalan provinsi di Bahorok ikut terimbas mengalami kerusakan. "Silahkan Dinas ESDM Sumut kawal masalah itu," imbaunya.

Zeira Salim Ritonga berpendapat, sudah saatnya polisi disurati untuk menindak tegas para pihak yang terlibat usaha Galian C ilegal. Zeira mengimbau pelaku Galian C yang tidak dapat izin dari Dinas ESDM Sumut ditindak saja. Sebab usaha tersebut tergolong marak karena materialnya akan dipakai bahan dasar membuat aspal, logam bahkan batubara. Burhanuddin Siregar mengimbau tim teknis ESDM Sumut lebih gesit mengantisipasi aktivitas usaha ilegal bidang ESDM di 33 kab/kota Sumut.

Menanggapi cecaran Komisi D DPRD Sumut, Plt Kadis ESDM Sumut Zubaidi mengatakan, perizinan Galian C termasuk aktivitas ilegal, saat ini sudah diputuskan di provinsi sesuai UU 23/2014. "Pak Gubsu dan Pak Sekda Provsu minta semuanya satu atap. Tim teknis akan ke lapangan. Itu perintah Gubsu dan Sekda," terang Zubaidi. ***

Bupati Langkat Sependapat Urusan Perizinan Satu Pintu

WAKIL Bupati Langkat, Drs H Sulistianto MSi, sependapat, jika semua urusan perizinan dan prosesnya melalui satu pintu secara profesional. Pernyataan tersebut disampaikan Sulistianto dalam rapat Paripurna mendengarkan tanggapan bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pemkab Langkat dan tanggapan fraksi-fraksi atas Pendapat Bupati Langkat terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Langkat, di ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, kemarin (16/5), menjawab pemandangan umum Siti Nurhayati SAg dari Fraksi Demokrat.

Terkait potensi pariwisata yang belum tergali, ke depan, Pemkab Langkat akan menjadikan sektor pariwisata salah satu sumber PAD primadona. Sehingga memberikan kontribusi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terhadap aset Pemkab Langkat di Kota Binjai, sampai saat ini tercatat sebagai aset Pemkab. Langkat dan sudah bersertifikat.

Salah satu juru bicara Fraksi Gerindra, H Rahmanuddin Rangkuti SH MKn, menyampaikan, Fraksi Partai Gerindra berharap Pemkab Langkat dan penegak hukum, menindak tegas siapa saja yang melakukan pencemaran limbah. "Jangan ada pilih kasih dalam penerapan Perda B3 nantinya. Karena masih banyak perusahaan yang membuang limbah sembarangan, mengakibatkan kesehatan, ekosistem dan lingkungan dapat terganggu," H  Rahmanuddin Rangkuti.

Ketua DPRD Langkat, H Sapta Bangun SE, selaku pimpinan sidang, mengungkapkan, untuk pembahasan, penelitian dan penyempurnaan atas Ranperda ini, telah dibentuk Pansus. Karenanya, dia berharap Pansus benar-benar melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggungjawabnya, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***

Target PBB-P2 Langkat Tiap tahun Meningkat

PEMKAB Langkat terus bergiat laksanakan Pekan Panutan Pembayaran Perdana PBB-P2, sekaligus peluncuran Kas Mobil/Mobil Keliling Pelayanan Pembayaran PBB-P2 di halaman Kantor Camat Batang Serangan, kemarin (17/5). Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Apalagi sejak ada pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada Pemda.

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Langkat selaku leading sektor kegiatan, untuk mendorong seluruh wajib pajak segera melakukan pembayaran PBB lebih awal dan sebelum jatuh tempo, 31 Oktober 2017. "Pemkab Langkat yang sudah tahun keempat mengelola PBB-P2, setiap tahun target pencapaian penerimaan PBB-P2 terus meningkat. Dan itu semua selalu dapat tercapai," ungkap Dra Mulyani S, dari Badan Pendapatan Langkat.

Direktur Pemasaran Bank Sumut, Ester Junita Ginting, mengatakan, Bank Sumut sebagai salah satu penyokong perekonomian daerah, terus berupaya melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat, agar layanan transaksi lebih mudah, praktis dan efisien. Salah satunya dengan menyediakan mobil keliling pelayanan pembayaran PBB-P2. "Ke depan, Bank Sumut akan terus berinovasi dalam upaya kemudahan pembayaran PBB melalui layanan ATM dan SMS Banking PT Bank Sumut," ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, juga mengungkapkan, kegiatan ini menjadikan keteladanan dan motivasi bagi wajib pajak, agar membayar pajak tanpa menunggu jatuh tempo. Karena pajak merupakan suatu kewajiban dan penggunaannya juga akan dirasakan kembali oleh masyarakat melalui pembangunan. ***

Tapal Batas Dipertegas, Batubara Mekar 13

BUPATI Batubara OK Arya Zulakarnain dan Bupati Simalungun JR Saragih, tandatangani kesepakatan bersama penegasan batas daerah, di ruang Sekdakab Batubara, kemarin (17/5).

Menurut OK Arya, penandatanganan tapal batas antar kedua daerah, dimaksudkan untuk melengkapi syarat dalam rancangan pemekaran 7 kecamatan menjadi 13 kecamatan, yang saat inis edang diusulkan ke Kemendagri. Oleh sebab itu, katanya harus ada kesepakatan terlebih dulu antara kedua daerah yang berbatasan langsung.

Beberapa wilayah Batubara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Simalungun, antara lain Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Talawi, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Air Putih dan Kecamatan Sei Suka. "Makanya harus ada kesepakatan antar daerah. Sebelumnya kita sudah melakukan hal sama dengan Sergai dan Asahan," ucapnya.

Sementara, JR Saragih, menyebutkan, penandatanganan batas daerah untuk kepentingan bersama. Pemkab Simalungun sangat mendukung pemekaran kecamatan Kabupaten Batubara. "Kita memiliki tujuan sama, ingin melayani seluruh masyarakat. Dengan mekarnya kecamatan baru, berarti fasilitas akan ditambah, yang akhirnya dapat dinikmati seluruh masyarakat. Tidak hanya masyarakat Batubara, tetapi masyarakat Simalungun yang berbatasan, juga akan ikut menikmati," ujarnya.

Penandatanganan kesepakatan tersebut, disaksikan Sekdakab Batubara Sakti Alam Siregar, Kabag Pemerintahan Pemkab Batubara Rahman Hadi dan Asisten 1 Pemkab Simalungun M Silalahi. ***

Harga Bahan Pokok di Sejumlah Pasar Kisaran Relatif Normal

PEMKAB Asahan lakukan monitoring harga Sembako di sejumlah pasar, Kamis (18/5). Monitoring tersebut untuk meningkatan kebutuhan bahan pokok masyarakat di Kabupaten Asahan jelang masuknya Ramadhan.

Menurut Kadiskominfo Asahan, Rahmat Hidayat, kegiatan monitoring tersebut sesuai dengan surat tugas Bupati Asahan No 800/2524. "Kenaikan harga di pasaran tersebut dinilai sering dimanfaatkan para pedagang dan spekulan untuk mencari keuntungan berlebih," ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, kata Rahmat, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, membentuk tim yang akan melakukan monitoring harga bahan pokok menjelang ramadhan di beberapa pasar, di Kota Kisaran.

Sesuai surat tugas Bupati Asahan No 800/2524, tim beranggotakan Asisten II, Kadiskominfo, Kadis Perikanan, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Pertanian, Kadis Kopdag, Kasatpol PP, Ka Bulog Sub Divre III Wilayah Sumut dan Kabag Perekonomian. "Dari hasil pantauan tim, harga bahan pokok di beberapa pasar di Kisaran relatif normal. Hanya beberapa bahan saja yang mengalami kenaikan harga dan tidak terlalu signifikan," ungkap Rahmat.

Harga beberapa bahan pokok hasil monitoring tim, antara lain, Cabe Merah Rp18.000/Kg, Cabe Rawit Rp7.000/Kg, Bawang Merah Rp20.000/Kg, Bawang Putih Rp44.000/Kg, Ayam Potong Rp21.000/Kg, Telur Ayam Ras Rp1.200/butir, Daging Lembu Rp110.000/Kg, Gula Putih Rp12.000/Kg dan Minyak Goreng Curah Rp11.000/liter.

Rahmat juga mengimbau agar pedagang tidak memanfaatkan peningkatan kebutuhan masyarakat, dalam menyambut bulan Ramadhan, dengan menaikkan harga bahan sembako. "Bila terjadi, Pemkab Asahan bekerjasama dengan Bulog Sub Divre III Wilayah Sumut, akan gelar operasi pasar, memonitor harga sembako di pasar yang melebih Harga Eceran Tertinggi (HET)," tegasnya.

Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang, juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bulog Sub Divre III Wilayah Sumut, yang telah mendukung Pemkab Asahan menyediakan beberapa bahan pokok untuk dijual ke masyarakat dengan harga terjangkau. Seperti Beras ukuran medium Rp9.500/Kg, Gula Putih Rp 12.000/Kg dan minyak kemasan sederhana seharga Rp11.000. Untuk saat ini Bulog masih membuka penjualan barang pokok tersebut, di Pasar Kartini dan Pasar Inpres. Tetapi ke depan direncanakan akan dibuka juga di pasar-pasar lain seputaran Kisaran.***

Penyaluran Beras Sejahtera Tak Tepat Sasaran

PENYALURAN beras sejahtera (Rastra) masyarakat miskin di Asahan tidak tepat sasaran. Sebab, data Badan Pusat Statistik (BPS) Asahan yang digunakan untuk pendistribusian program tersebut tak valid.

Hal itu terungkap saat sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Indonesia (APDESI) Asahan, mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Asahan di Jln Tusam Kisaran, Rabu (17/5). Mereka mempertanyakan data BPS yang dianggap tak valid untuk pendistribusian program Rastra. Dalam kesempatan itu, Ketua APDESI Asahan, Suyut SH, minta BPS Asahan, agar memperbaiki data masyarakat miskin tersebut.

"Kalau BPS salah data, penyalurannya tidak akan tepat sasaran. Berdasarkan kejadian di lapangan, masyarakat yang miskin tidak dapat, namun yang kaya malah dapat. Terjadi hampir di seluruh desa di Kabupaten Asahan," ungkap Suyut.

Menurutnya, mekanisme baku sensus yang dibantu aparat desa, justeru membuat semua daerah mengalami ketidaktepatan sasaran itu. "Bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya," imbuh Suyut, yang juga Kepala Desa Silo Baru.

Suyut juga mempertanyakan validitas data BPS Asahan, yang seharusnya dijadikan acuan kementerian lainnya. Sayangnya, data internalnya yang dipergunakan tersebut diragukan kebenarannya. Sehingga masyarakat penerima bantuan antara program yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

"Pengelolaan data yang tidak benar seharusnya menjadi tanggungjawab penuh BPS Asahan, agar senantiasa membenahi SDM yang ada. Menyangkut data responden yang diduga asal-asalan ini, merupakan problem klasik dalam setiap pengumpulan data, BPS Asahan harus membuat metode yang bisa meminimalisasi responden yang memberi jawaban asal-asalan," tegas Suyut.

Senada, Kepala Desa Sei Lendir Kecamatan Sei Kepayang, Fachrul Rozi, menjelaskan, data yang dikeluarkan BPS Asahan selama ini ditengarai tidak valid. Hal itu disinyalir karena petugas tidak turun ke lapangan. Data tidak akurat tersebut diduga sebagai salah satu bentuk upaya mendiskreditkan lembaga negara tersebut.

"Data BPS tersebut sudah seringkali dipertanyakan kalangan dunia usaha hingga penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Hal itu bukan rahasia lagi. Ketidakakuratan data tersebut dinilai cukup fatal. Karena beberapa kebijakan pemerintah berkaitan dengan pangan menjadi tidak tepat sasaran. Seharusnya pihak BPS Asahan setiap tahunnya memperbaharui data tersebut. Agar tidak terjadi permasalahan di lapangan," ujar Fachrul Rozi.

Kepala Kantor BPS Asahan, Dra Minda Flora Ginting MM, ketika dikonfirmasi, menjelaskan, kedatangan kepala desa tersebut bukan karena data BPS tidak valid. Melainkan karena saat ini jatah Rastra di Asahan berkurang. "Jangan bilang data kita tidak valid. Kalaupun dalam pembagian Rastra tersebut tidak tepat sasaran, bukan berarti menjadi tanggungjawab BPS Asahan. Salahkan saja data yang diberikan kepala dusun di wilayah masing-masing kepada kita tahun 2015 lalu," ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam permasalahan ini, seharusnya setiap kepala desa dapat melakukan musyawarah desa guna memperbaharui data peneriman bantuan tersebut. "Kepala desa selama ini dianggap tidak mampu dalam melakukan musyawarah desa di tempatnya masing-masing. Sehingga tidak dapat memperbaharui data kepada masyarakat penerima bantuan di daerahnya," ungkap Minda.

Dia juga menambahkan, masyarakat harus proaktif. "Jika ada data yang tidak sesuai atau merasa tidak mampu, harus melaporkan diri ke kantor desa setempat. Jika pihak desa tidak memperbaharui datanya, mereka, penerima bantuan akan dikeluarkan dari data orang tidak mampu. Saat ini, pihak kementerian memang menjadikan BPS sebagai referensi data," tandasnya. ***

Binjai Smart City Menginspirasi Pemko Palu

Pengembangan Smart City di Kota Binjai ternyata menjadi acuan dari berbagai daerah untuk melakukan studi banding. Salah satunya Pemerintah Kota (Pemko) Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekdako Palu, Asri SH, dalam pertemuan dengan Sekdako Binjai, M Mafullah P Daulay SSTP MAP dan Koordinator Tim Korsub Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adliansyah Nasution, di rumah dinas Walikota Binjai, Senin (15/5) malam, mengatakan, kunjungan dalam rangka melihat dan mempelajari Binjai Smart City serta  bisa menerapkannya di Kota Palu.

"Guna mewujudkan Palu kota cerdas atau smart city, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Untuk itu kami berkunjung ke Binjai," ungkap Asri SH.

Menurutnya, upaya Pemko Binjai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sudah terlihat. "Dengan aplikasi e-Goverment yang sudah diluncurkan, terlihat jelas transparansi peran masyarakat dalam membangun," terang Asri.

Kedatangan pejabat Pemko Palu ternyata tidak lepas dari peran Koordinator Tim Korsub Pencegahan KPK  Adliansyah Nasution. Pria yang akrab dipanggil Coky ini, mengatakan, pihaknya yang mengajak Pemko Palu  ke Binjai. Alasannya, karena Pemko Binjai dinilai berhasil menerapkan aplikasi smart city dan telah memiliki Command Center.

"Terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan Pemko Binjai dalam melaksanakan program Smart City.  Terlebih Pemko Binjai telah memiliki Binjai Command Center (BCC), yang sudah memiliki berbagai macam program dan aplikasi, untuk memberi pelayanan kepada masyarakat," kata Coky.

Menanggapi ini, Sekdako Binjai, M Mafullah P Daulay, mengatakan, Binjai Smart City ini merupakan  program Walikota Binjai HM Idaham, demi terciptanya peningkatan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan dan lebih interaktif.

"Binjai Smart City adalah mimpi Walikota HM Idaham yang terwujud menjadi nyata. Diawali oleh KPK yang melakukan inisiasi kepada kabupaten/kota di Sumut untuk membangun e-government," ungkap Mafullah.

Selanjutnya, jelas  Mahfullah, Pemko Binjai menindaklanjuti kerjasama dengan Politeknik Negeri Medan, yang menunjuk seorang dosen dan lima mahasiswa. Mereka inilah yang bekerja melahirkan aplikasi e-Musrenbang, e-Ra, e-Masyarakat, e-Perizinan dan e-Dokter. "Alhamdulillah Pemko Binjai berhasil melakukan grand launching lima aplikasi dan Binjai Command Center sebagai ruang kendali smart city,"  jelasnya.

Ditambahkannya, Pemko Binjai akan terus menambah dan menyempurnakan beberapa aplikasi e-gov sesuai visi Walikota HM Idaham tahun 2016-2021, untuk mewujudkan Binjai sebagai Kota Cerdas.***

36 Ribu Siswa SD di Deliserdang US

BUPATI Deliserdang, H Ashari Tambunan, berharap kepala sekolah dan para guru, terus mempertahankan lingkungan sekolah yang sudah tertata bersih, rapi, sejuk dan rindang.

Menurut Ashari, kindisi seperti ini, tentu dapat menunjang proses belajar dan mengajar yang nyaman. Demikian juga pembangunan di bidang-bidang lainnya.

"Karena dari pendidikan dasar inilah kita tempah  generasi muda yang disiplin, berkarakter, beriman dan bertaqwa, untuk kita persiapkan menjadi pemimpin  bangsa di masa mendatang," ungkap Ashari, di sela-sela meninjau pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) Negeri dan Swasta serta Paket A/Ula 2016-2017 hari pertama, Senin (15/5).

Kunjungannya ke SDN-101900, SDN-101901 dan SDN-105356 Lubukpakam, Ashari didampingi Ketua PN Lubuk Pakam Edward TH Simarmata SH, LLM, MTL dan unsur FKPD lainnya, Asisten III H Jentralin Purba, Kadis Pendidikan Dra Wastianna Harahap dan pimpinan SKPD terkait lainnya, Camat Lubukpakam Khairul Azzam MAP beserta Muspika.

Di SDN 101900 Lubukpakam, rombongan Ashari disambut Kepala Sekolah Hj Jerniati Sitompul. Di sekolah ini ada 273 siswa yang ikut US. Di SDN 101901 dengan 56 peserta, Ashari disambut Kepala Sekolah Yeni Aswina  SPd. Sedangkan di SDN 105356 dengan 31 peserta, Ashari disambut Plt Kepala Sekolah Abadi Harahap.

Kadis Pendidikan Deliserdang, Dra Wastianna Harahap, menjelaskan, ada 806 SD/MI Negeri yang melaksanakan US SD dan 148 SD/MI Swasta. Jumlah keseluruhannya 954 sekolah. Peserta US SD 32.499 siswa, MI 4.171 siswa, sehingga totalnya 36.670 siswa.

"Mata pelajaran hari pertama, Senin (15/5), Bahasa Indonesia, ujian susulan Senin (22/5). Hari kedua  Selasa (16/5) Matematika, susulan Selasa (23/5). Hari ketiga Rabu (17/5) pelajaran IPA (Ilmu Pengtahuan Alam), susulan Rabu (24/5)," ungkapnya.

Sedangkan untuk Ujian Sekolah Paket A/Ula, katanya, hari pertama Senin (15/5) Bahasa Indonesia dan Pkn, susulan digelar Senin (22/5). Lalu, hari kedua Selasa (16/5) pelajaran Matematika IPS, susulan Selasa (23/5) dan hari ketiga Rabu (17/5) IPA, ujian susulan Rabu (24/5).

Di Tanjungbalai, US SD sederajat TA 2016/2017 diikuti 3.098 siswa, terdiri SDN 2.828 siswa, SD Swasta 426 siswa dan MI/MIS 654 siswa. "Semoga seluruh peserta US SD pada hari ini dapat mengikuti ujian sampai dengan hari terkhir dengan aman dan lancar," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Tety Juliani Siregar ST MM.

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi yang diikuti seluruh sekolah se-Kota Tanjungbalai, untuk persiapan dalam rangka menghadapi US maupun UAS tingkat SD maupun MI. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau prilaku minimal baik dan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran ditentukan satuan pendidikan, melalui rapat dewan pendidik berdasarkan laporan hasil belajar dari kelas I sampai kelas VI.
"Jadi yang menentukan kelulusan adalah didasarkan pada penilaian sekolah untuk menentukan kelulusan," pungkasnya. ****

Rumah Sakit Berkapasitas 2 Ribu Kamar Dibangun di Medan

RENCANA pembangunan rumah sakit di Kota Medan oleh investor asal Cina dengan kapasitas hingga 2.000 tempat tidur dibeberkan Gubsu HT Erry Nuradi.

Paparan tersebut diungkap Gubsu usai menerima kehadiran investor PT Sunrise International Sumut Investment Group, yaitu Stanford, Alvan Sutandy dan Zhou Xuliang, di Kantor Gubsu, Jumat (12/5).

"Kami tentunya menyambut gembira adanya rencana pembangunan rumah sakit di Kota Medan dengan kapasitas yang besar dan peralatan canggih serta tim medis yang profesional," ujar Gubsu Erry usai mendengarkan penjelasan dari para investor yang hadir.

Gubsu menyampaikan harapannya, agar rumah sakit tersebut nantinya bisa menjadi pilihan utama warga Sumatera Utara atau bahkan Indonesia. Dengan demikian, warga Sumut tidak perlu lagi berobat ke luar negeri karena sudah ada rumah sakit yang berkualitas.

Didampingi Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Basarin Yunus Tanjung, Gubsu Erry berharap rencana investasi pembangunan rumah sakit ini nantinya bisa memberi kontribusi positif bagi layanan kesehatan di Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya.

Erry menjelaskan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi di Sumatera Utara, karena terbukti memberikan kontribusi besar mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong tumbuhnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen serta manfaat bagi investor lokal. "Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal," kata Erry.

Dia meminta SKPD terkait di jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik terkait proses perizinan investasi.

Sementara itu, investor Alvan Sutandy menjelaskan, rencana pihaknya membentuk holding company bersama PTPN dan IHC untuk membangun dan mengoperasikan Rumah sakit berkelas internasional. Rumah sakit nantinya dibangun di kawasan Glugur Jln Yos Sudarso Medan. "Untuk tahap pertama dibangun 500 kamar dan tahap selanjutnya ditambah 1.500 kamar lagi. Ini akan menjadi rumah sakit terbesar," jelas Alvan Sutandy.

Pihaknya berharap pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan segera dengan dukungan pemerintah daerah.  "Realisasi pembangunan tergantung izin, kami berharap tahun ini bisa dimulai pembangunannya, tergantung dukungan pemerintah setempat.***

Status Kepemilikan RS Haji Tak Jelas

NGGOTA Komisi E DPRD Sumut, HM Nezar Djoely ST prihatin, status alas hak kepemilikan Rumah Sakit (RS) Haji tak jelas secara hukum. Sementara dana untuk RS Haji justru ditampung APBD Sumut setiap tahun.

Sesuai Akta Pendirian, kata Nezar, RS Haji awalnya adalah milik umat yang diserahkan kepada Yayasan Haji dan kebetulan saat itu Raja Inal Siregar selaku Gubsu. Dia membeberkan, dulu RS Haji bernama RS Islam. Berubah nama jadi RS Haji karena wakaf zakat, infak dan sodaqoh dari orang-orang yang pulang haji serta berbagai pihak yang menyumbangkan hartanya untuk kemaslahatan umat.

"Asal muasalnya SK Gubsu No. 593.4/239/k/1983. Lalu SK No 6 tahun 1983 tentang kapling no 2 dan surat penyerahan dari Gubsu kepada Islamic Centre untuk dibuat rumah sakit Islam. Nah, RS Islam inilah yang ganti nama jadi RS Haji dengan kepemilikan areal 17 Ha tapi yang dipakai cuma 6 Ha," ungkap Nezar kepada M24, Minggu (14/5), melalui ponselnya.

Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, saat MUI melakukan Musda tahun 2016, MUI sebagai salah satu stake holder Yayasan Haji mengeluarkan fatwa, asal muasal RS Haji berdasarkan wakaf. "Ini merupakan keputusan rapat pleno 28 Desember 2015 yang dipimpin Ketua sidang Prof dr Ramli Abd Wahid MA dan Sekretaris sidang dr Ardiansyah MA serta disahkan sidang pleno. Lalu pada Musda MUI ke-8 terpilih dr H Maratua Simanjuntak dan Prof dr H Syahrin Harahap MA sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Prof dr H Hasan Bakti Nasution MA. Lahan RS Haji 11 Ha dicadangkan lagi 4 Ha untuk Stikes dan sisanya belum dikembangkan," ungkap Nezar.

Oleh sebab itu, Nezar minta Pemprovsu secepatnya mempertegas status kepemilikan RS Haji sebelum memasukkan anggaran dalam buku APBD Sumut. Kalau tidak, Nezar memastikan lembaga DPRD Sumut akan dianggap publik tidak paham terhadap metode penganggaran. "Saya bukan gak setuju statusnya di bawah pengelolaan Pemprovsu. Tapi keberadaan fatwa MUI dan Akta Notaris kian menguatkan ketidakjelasan alas kepemilikan RS Haji. Termasuk penganggaran APBD Sumut ke RS Haji adalah ilegal," tutup Nezar.***

Tahun Ini 1.000 Masjid Dapat Bantuan Pemprovsu

GUBSU HT Erry memastikan, tahun 2017, sedikitnya 1.000 masjid di Sumut memperoleh bantuan dana untuk kemakmuran masjid.

Dana bantuan tersebut sebagian merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah BUMD Sumut. Pernyataan itu dikemukakan Gubsu Erry, saat menyerahkan bantuan kepada 12 masjid dan sekolah Islam di kawasan Medan Amplas, yang sempat membuat heboh warga sekitar Jln Bajak V Medan, Jumat (12/5).

Sekitar lima ratusan warga yang memadati halaman Masjid Al-Hikmah, antusias mengikuti acara penyerahan bantuan Pemprov Sumut melalui program CSR BUMD Sumut kepada 12 masjid, serta bantuan asuransi kepada beberapa sekolah Islam dan lembaga Islam.

Dalam hal itu, Gubernur juga menerima secara simbolis proposal bantuan rehab masjid yang akan ditampung dalam APBD Sumut. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BKM Masjid Al-Hikmah Jln Bajak V Khodirun Sinaga serta sejumlah Ketua BKM dari berbagai masjid di Sumut.

Sementara, kehadiran Gubernur didampingi Kadis Pendidikan Arsyad Lubis, Kepala Biro Kessos Muhammad dan Asisten Pemerintahan Nouval Mahyar yang disambut shalawat nabi dari kelompok pengajian ibu-ibu.

T Erry menyebut, pemberian bantuan tersebut dalam rangka silaturahim dengan masyarakat. Menurutnya banyak manfaat yang bisa didapat dari kebiasaan bertemu ramah kepada sesama. Apalagi selain mendapat keberkahan umur, kegiatan ini dapat mendatangkan rezeki berlimpah. "Pemprov Sumut menyerahkan sebagian kecil bantuan. Mungkin kenapa Kota Medan banyak, karena jumlah penduduknya paling banyak serta juga sebagai ibukota provinsi. Karena itu mari kita bantu rumah ibadah dan guru non PNS," ujar Erry yang menyerahkan bantuan CSR BUMD Bank Sumut.

Dirinya mengaku mendengar adanya keluhan dari guru-guru swasta SD, SMP tentang masalah kesehatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Masih banyak kabupaten/kota yang belum memberikan bantuan. Karenanya, lanjut Erry, Pemprov Sumut mencari jalan dengan memanfaatkan dana CSR BUMD. "Termasuk juga bantuan rumah ibadah, tahun ini ada 1.000 masjid di seluruh Sumut dan akan bertambah lagi. Semua rumah ibadah kita bantu," katanya.

Selain itu, lanjut Erry, Pemprov Sumut juga mempersiapkan tim untuk gerakan kegiatan bersih-bersih masjid. Untuk perbaikan ringan seperti tempat wudhu dan toilet, pihaknya telah mempersiapkan, meskipun kecil tetapi rutin dilakukan dengan memanfaatkan tim yang bisa mencapai 20 masjid per hari. "Bantuan rehab berat pembangunan akan ada porsi yang lain dari hibah Pemprov Sumut. Untuk sekarang ini dari dana CSR BUMD dulu," katanya.

Erry juga mengaku, selain hibah yang akan digulirkan sepanjang tahun, asuransi kepada hafidz Qur'an juga sedang dikaji. "Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat. Kami juga sedang mengkaji bantuan asuransi kepada hafidz dan kepada ustadz yang akan dikoordinasikan dengan para ulama," katanya.

Jumlah nominal bantuan yang diberikan untuk 12 masjid sekitar Rp600 juta termasuk asuransi kepada warga tidak mampu yang berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan sebanyak 350 ribu orang, dengan nilai klaim sebesar Rp100 miliar. "Untuk mereka yang mendapat suransi itu, kami jamin berobat gratis di manapun dia di Sumut," ujar Erry, yang juga memberikan bantuan untuk Sekolah NU dan Muhammadiyah.

Mewakili sejumlah BKM dari berbagai masjid, Ketua BKM Al-Hikmah Khodirun Sinaga mengucapkan terimakasih atas perhatian Gubernur kepada rumah ibadah. "Kami sangat berterimakasih karena dengan bantuan ini, kapasitas daya tampung masjid juga bisa bertambah, sekaligus pembangunan menara masjid," katanya.***

30 Persen Generasi Muda Pencandu Narkoba Hingga Pedesaan

WAKIL Bupati Deliserdang Zainuddin Mars prihatin. Sebab, generasi muda yang kecanduan narkoba hingga ke pedesaan, sudah mencapai 30 persen.

Zainuddin khawatir, jika ini tidak segera ditanggulangi, maka dapat dipastikan rusaknya mental dan fisik
generasi muda bangsa ini.

"Generasi muda inilah sesungguhnya yang menjadi harapan bangsa di masa mendatang. Ini tidak boleh
dibiarkan. Karenanya, semua elemen masyarakat harus bertindak dan menunjukkan upaya apa saja yang bisa dilakukan, sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing," papar Zainuddin Mars, di sela-sela kegiatan bimbingan dan arahan kepada Satgas Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Deliserdang oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Brigjend Pol Andi Leodianto, di Aula Kantor Bupati Deliserdang, kemarin (10/5).

Kepala BNN Sumut, Brigjend Pol Andi Leodianto, menjelaskan, ada enam perintah Presiden dalam langkah penanganan Narkoba, yaitu Polri, TNI, BNN, Kemenkumham, Kominfo, Kemenkes dan Beacukai, bersama-sama bersinerji menghilangkan ego sektoral.

"Semua keroyok rame-rame, nyatakan perang terhadap bandar dan jaringan narkoba. Penanganan hukum harus lebih keras lagi. Tutup celah penyeludupan narkoba, pintu masuk pelabuhan maupun bandara. Termasuk pelabuhan tikus," kata Andi.

Menurutnya, yang harus dilakukan Satgas P4GN adalah menyusun rencana aksi masing-masing instansi,
seperti tes urin personilnya. Mengadakan kegiatan penyuluhan dan soaialisasi kepada personil dan keluarga besar instansi, membuat fakta integritas memuat masalah narkoba. "Mari kita mulai pemberantasan narkoba  dari tingkat bawah maupun dalam lingkungan keluarga," ajak Andi.

Andi juga menerangkan, jika pengedaran narkoba sudah sampai ke kalangan anak-anak. Hal ini dibuktikan
dengan diamankannya 50 ribu permen mengandung ekstasi berbentuk boneka, yang sangat disukai anak-anak. Diapun berharap agar orangtua tidak menyepelekan jika sering hilang barang dari rumah. Tapi menurutnya harus dicari siapa yang mencuri, mengantisipasi adanya peredaran narkoba dalam rumah.

"Kalau sudah ada UU nya maka bandar narkoba akan langsung ditembak. Namun tidak mudah menembak bandar narkoba, ada tekanan mental seperti yang dialami personil kepolisian yang melakukan eksekusi tembak mati," jelas Andi. ***

Bulog Asahan Salurkan Raskin Untuk 2 Kecamatan

MESKI sempat tertunda beberapa bulan, Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) III Kisaran, akhirnya mendistribusikan beras sejahtera (Rastra) tahun 2017.

Rastra yang sebelumnya familiar disebut beras miskin (Raskin), untuk tahap I, pendistribusiannya dilakukan hanya di Kecamatan Kisaran Timur dan Kisaran Barat.

"Hari ini kita salurkan dua kecamatan. Selanjutnya akan terus didistribusikan kepada pihak pemerintah desa dan kelurahan yang lain di kabupaten Asahan," ucap Kepala Bulog Divre III Kisaran, Pengadilan Lubis, di ruangannya, Selasa (9/5) siang.

Lebih lanjut Pengadilan mengatakan, penyaluran Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sekaligus menekan harga beras di pasaran. "Tugas kita melaksanakan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah," terangnya.

Dijelaskannya, jumlah Rastra yang diterima rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah Kabupaten Asahan 604.605 kg per bulan, dengan harga tebus beras tetap Rp1.600 per Kg. "Kita harapkan dengan tersalurnya Rastra, kebutuhan beras bagi masyarakat dapat terpenuhi," harap Pengadilan.

Terpisah, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Asahan, Bahrum ST, menjelaskan, Rastra yang didistribusikan kali ini merupakan jatah untuk bulan Januari dan Februari.

Diungkapkan Bahrum, Kecamatan Kisaran Barat menerima 49.500 kg per bulan untuk dua bulan dan Kisaran Timur 65.190 kg per bulan. "Baru hari ini kita bisa salurkan, karena kita menunggu pagu Rastra dari pusat dan provinsi," sebut Bahrum.***

8 PNS Bolos Dijaring Satpol PP, Kepala BKD Binjai Kecolongan

DELAPAN oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Binjai yang bolos saat jam kerja, ditangkap Satpol PP di sejumlah warung. Anehnya, tindakan Satpol PP ini luput oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Binjai.


Bahkan, Kepala BKD Binjai, Amir Hamzah, yang ditanya wartawan soal penangkapan 8 oknum PNS Binjai bolos, di sejumlah warung di Kota Binjai itu, tampak kaget. Pihak BKD kecolongan.

Menurut Amir, BKD Binjai tak mengetahui adanya penindakan terhadap oknum ASN, yang disinyalir sedang bolos saat jam kerja. Idealnya, kata dia, memang buntut penindakan terhadap oknum ASN itu dilakukan oleh pimpinan instansinya. Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS.

"Jadi biar rekan-rekan mengetahuinya, pembinaan disiplin PNS (ASN) itu bukan BKD dan Inspektorat. Pimpinan di instansi itu yang melakukan pembinaan," ujar Amir ketika ditemui di Balaikota Binjai, Jln Sudirman, Senin (8/5).

Dikatakannya, tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi atau dinas itu ada. Termasuk itu mengenai pembinaan terhadap para ASN di intansi tersebut.

BKD tak mengetahui adanya oknum ASN terjaring razia saat bersantai ria, kata dia, karena memang belum ada mengagendakan penyisiran. Artinya, BKD belum ada menjadwalkan razia terhadap ASN indispliner.

Jika memang ada, kata dia, tentu akan dilakukan razia oleh tim gabungan yang melibatkan lintas intansi dengan diketuai Sekretaris Daerah, Mahfullah Daulay. Sepanjang tahun 2017, Amir bilang, ada 12 oknum ASN dijatuhi sanski paling berat. Adalah pemecatan.

Lebih lanjut dikatakannya, para ASN yang dipecat tahun lalu itu, karena absen selama 6 bulan hingga 12 bulan. "Jadi mereka diberhentikan. Nah, memang ada banyak jenis sanksi. Tingkat ringan, sedang dan berat. Untuk berat ini, ada tim yang diketuai oleh Pak Sedang. Untuk pembinaan sedang dan ringan pada masing-masing SKPD," ujarnya.

Sebelumnya, kalangan legislatif Kota Rambutan mengapresiasi kinerja Satpol PP yang menangkap 8 oknum ASN di sejumlah warung daerah Binjai Kota, Selasa (2/5). Tingkah 8 oknum ASN Kota Rambutan tak patut ditiru. Mereka memilih bolos kerja saat jam kantor sedang berlangsung.

Apes memang, mereka terjaring razia oleh petugas Satpol PP Kota Binjai ketika bersantai di warung-warung. Oleh Satpol PP, hanya melakukan sikap untuk pulang ke kantor masing-masing dan tidak menindaklanjutinya ke BKD ataupun Sekda Binjai, Mahfullah Daulay.***

Angka Putus Sekolah di Sergai Meningkat

ANGKA putus sekolah siswa SD/MI di Serdangbedagai (Sergai) meningkat, dari 2015 sebesar 0,10% menjadi 0,31%. Meningkat jadi 0,21 persen.

Padahal, untuk urusan pendidikan dalam APBD Sergai, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp252 miliar lebih. Sayangnya, baru terealisasi sebesar Rp191 miliar atau hanya tercapai 94,45 persen.

Hal itu terungkap saat DPRD Sergai menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2016, pada Paripurna di gedung DPRD Sergai Sei Rampah, Jumat (5/5)

Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Sergai TA 2016 yang disampaikan melalui Panitia Khusus (Pansus), dibacakan Raihatul Husna dari Partai Hanura dan Alexander Putra dari Partai Demokrat tersebut, juga menyoroti berbagai kebijakan Pemda yang perlu dibenahi ke depan.

Kemudian, Dinas Tarukim Kebersihan dan Pertamanan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp29,3 miliar lebih, dengan realisasi Rp26,5 miliar atau 90,39 persen dan pencapaiannya dianggap masih rendah. Rendahnya capaian tersebut karena target indikator kinerja panjang saluran drainase permukiman, dalam kondisi baik, direncanakan 10 ribu meter hanya mampu terealisasi sepanjang 2,995 meter (29,95 persen).

Selain itu, Pansus dalam laporannya, juga menyebutkan, gambaran umum Sergai mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,61 persen, tingkat pengangguran terbuka yang semakin meingkat dari tahun 2014 (6,13 persen) tahun 2015 (7,14 persen) sampai tahun 2016 menjadi (7,18 persen).

Kemudian tingkat partisipasi kerja yang terus menurun dari tahun ke tahun, pertumbuhan dan laju  ekonomi menurun dari 5,80 persen menjadi 5,12 persen dan terus menururn menjadi 5,05 persen. Pansus merekomendasikan kepada Pemkab Sergai, ke depan, perlu segera melakukan inovasi untuk perbaikan. Sehingga ekonomi Sergai tidak semakin terpuruk tahun berikutnya.

"Secara keseluruhan dalam rapat kerja bersama tim pansus, masih ada beberapa SKPD yang belum mampu menjelaskan outcome secara rinci yang dicapai dari program kegiatan. Alasannya klasik, masih baru menjabat dan belum memahami apa yang menjadi tugas pokok fungsinya," ujar Alexander.

Sementara, Bupati Sergai, Soekirman, menyambut baik dan mengucapkan terimakasih atas laporan dan rekomendasi Pansus Pembahasan LKPj Bupati TA 2016. Soekirman mengatakan, selaku pihak eksekutif, Pemkab Sergai terus berupaya dan membangun komitmen utuh. Mengkaji seluruh catatan strategis yang telah disampaikan DPRD dalam rekomendasi. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Proyek Pembangunan LRT di Medan Segera Terwujud

PEMKO Medan dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), jalin kerjasama Memorandum of Understanding (MoU), penyediaan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, pada proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Transportasi Kota (Urban Transport) Medan.

Penandatanganan kesepakatan induk dalam upaya mewujudkan pembangunan transportasi massal perkotaan di Kota Medan itu, dilakukan Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Robert Pakpahan, disaksikan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintahan dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu Freddy Rickson Saragih, Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution MSi serta unsur FKPD Kota Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall, Jumat (5/5).

Eldin menjelaskan, bantuan berupa fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek infrastruktur tersebut, sebagai tindak lanjut dari penyusunan kajian awal pra studi kelayakan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Kota Medan, yang difasilitasi pihak Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun lalu.

"Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa dan tingkat kepadatan lalu lintas yang terus mengalami peningkatan serta laju pertumbuhan kenderaan bermotor tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas dan konektifitas sistem jaringan jalan perkotaan. Pemko Medan mempunyai kebijakan dan strategi untuk menerapkan sistem angkutan umum massal yang modern dan terpadu, yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dan RTRW Kota Medan Tahun 2031," kata Eldin.

Menurutnya, Perpres No 38/2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur sebagai alternatif pola pembiayaan penyediaan infrastruktur perkotaan. Oleh karena itu, lanjut Eldin, proyek ini direncanakan menggunakan skema KPBU dan ditawarkan kepada badan usaha pelaksana yang berpotensi untuk membiayai, merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta menyerahkan kembali infrastruktur transportasi pada akhir masa kerjasama.

Diharapkannya, keberhasilan pembangunan proyek KPBU Transportasi Kota Medan ke depannya akan memicu pengembangan jaringan prasarana transportasi lainnya di Kota Medan secara luas dan terintegrasi dalam satu kawasan Mebidangro, sesuai Perpres 62/2011 mengenai rencana tata ruang kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo.

"Untuk itu saya minta kepada SKPD terkait di Kota Medan agar dapat berkoordiansi dengan baik, dalam merumuskan perencanaan dan kebijakan yang diperlukan. Sehingga fasilitas yang diberikan dapat memberikan hasil yang efektif dan optimal," ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu,  Robert Pakpahan mengatakan, inisiatif Pemko Medan menggunakan Skema KPBU merupakan langkah inovatif menuju penyediaan layanan umum yang lebih baik kepada masyarakat dengan melibatkan pihak swasta.

"Skema KPBU juga memiliki beberapa keunggulan yang dapat memberikan manfaat bagi Pemko Medan, diantaranya dapat mentransfer risiko desain, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan kepada pihak swasta. Selain itu, Pemko Medan juga dapat menciptakan proses transaksi/lelang yang competitive dan transparan sehingga mendorong terwujudnya inovasi, efektifitas, dan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur oleh pihak swasta," paparnya. ***

Ratusan Menara SUTT Dibangun Tanpa Izin

RATUSAN menara Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Sidikalang-Subulsalam dibangun tanpa izin. Parahnya lagi, ratusan menara itu dibangun di atas hutan lindung kawasan Kabupaten Dairi.

Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 KV sebanyak 194 menara tidak memiliki izin administrasi. Dan yang melintasi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, yakni di Desa Sukaramai, Desa Kuta Dame yang berada di Kec Kerajaan dan Kec Sitellu Tali Urang (STTU) Jehe ada sebanyak 134 menara. Ratusan menara itu tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan atau Hinderordonnatie (HO) dan Izin Keselamatan Kerja.

Terungkapnya hal itu ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Pakpak Bharat melakukan Operasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) pada tanggal 21 Maret 2017, berdasarkan tindak lanjut surat teguran pertama No. 331.1/429/Pol-PP/III/2017 ke pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan pemegang izin operasi pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV Sidikalang-Subulsalam.

Plt Kasatpol PP Kab Pakpak Bharat, Morasi J Berutu melalui Kepala Seksi (Kasi) Penyelidikan dan Penyidikan Satpol-PP, Agus F Solin kepada M24, Kamis (4/5) di ruang kerjanya menyebut berdasarkan hasil operasi Satpol-PP, ditemukan beberapa kejanggalan dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) unit Pembangunan II Sumatera Utara sejumlah 194 Menara dengan panjang transmisi 55,5 Km dengan luas tapak menara (Tower SUTET) 225 m2 dan penyaluran daya listrik tegangan tinggi 150 KV.

Menurut Agus, pihak PT PLN (Persero) harusnya mengurus seluruh perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Tahun 2016-2036 dan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2011 tentang izin usaha ketenagalistrikan, karena pembangunan SUTT tersebut melintasi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu di Kecamatan Kerajaan dan STTU Jehe, dengan status tanah yang dilintasi berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, daerah pertanian dan perkebunan masyarakat.

“Surat Peringatan I (Pertama) yang telah kami layangkan ke pihak PT PLN (Persero) UP II Sumut, bila tidak diindahkan maka surat peringatan kedua dan ketiga akan kami kirim kembali.  Jika sampai surat peringatan ketiga juga mereka (pihak PLN-red) maka kami secara tegas akan memberhentikan pembangunan SUTT tersebut”, tandas Agus. ***

Sumut Butuh Pemimpin Out of The Box

SUHU politik di Sumatera Utara (Sumut) jelang pemilihan gubernur di Pilkada 2018 mulai menggeliat. Sumut dinilai membutuhkan sosok pemimpin yang cara berpikirnya out of the box.

Itu tercetus pada diskusi Kamis Optimis Bersama Jurnalis, yang digelar DPW Partai Perindo Sumut bertema Permasalahan Sumut dan Sosok Gubernur 2018, Kamis (4/5). Narasumber pada diskusi tersebut Ketua NU Sumut Afifudin Lubis, Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu dan Ketua DPW Partai Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan.

Rudi Zulham memaparkan, diskusi ini diselenggarakan untuk memberi masukan calon pemimpin yang pas bagi Sumut. Katanya, Sumut butuh pemimpin yang punya visi melampaui masa tugasnya. "Sumut memiliki potensi yang luar biasa jauh sekali dengan Pulau Jawa. Kita harus pahami bersama, Sumut pemimpin yang punya visi dan misi yang jauh ke depan," bilangnya.

Bukan itu saja, Rudi menambahkan, kalau Sumut harus punya pemimpin yang cerdas, menguasai teknologi, memiliki wawasan luas dan juga jaringan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional.
"Kemajuan daerah itu tergantung pemimpinnya. Sumut butuh yang berani. Butuh pemimpin yang bisa melobi ke pusat untuk mendapatkan anggaran pembangunan," ucapnya.

Afifudin menjelaskan, dengan status Sumut sebagai provinsi terbesar di luar pulau Jawa, seharusnya Sumut bisa berbicara lebih banyak di kancah nasional. Ia berpendapat, seorang pemimpin harusnya mampu membuat daerah yang digawangi menjadi makin terkenal. Untuk mencapai itu, tentunya membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter mumpuni.

"Jadi, Sumut itu butuh sosok pemimpin yang cara berpikirnya out of the box. Artinya, pemimpin yang bisa berpikir di luar dari kebiasaan yang ada. Harus berani keluar dari zona nyaman. Punya komitmen yang kuat," bilang mantan Plt Walikota Medan ini.

Sedangkan Gus Irawan mengungkapkan kegalauannya dengan kondisi Sumut sekarang ini. Sebab, potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya di Sumut amat luar biasa. Ia menilai, ke depan, Sumut haruslah punya sosok pemimpin yang bisa menyatukan dan mengajak untuk membangun provinsi yang berbatasan dengan Nangroe Aceh Darussalam ini.

"Yang ada masih sebatas pencitraan saat menjadi calon. Padahal sudah tidak zamannya pencitraan itu. Kan kalau dalam bahasa awam, pencitraan itu sandiwara, jadi kita tidak butuh pemimpin yang seperti ini," tandas Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.

Diskusi ini dihadiri pengurus DPW Perindo Sumut, Ketua DPD Perindo Medan Dianto MS, Ketua DPD Tanah Karo Putra Sinulingga, masyarakat umum dan para jurnalis. ***

Berdalih Dana Taktis, Pungli di BPN Sergai Merajalela

AKSI pungutan liar (Pungli) di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sergai kini semakin merajalela.

Tambahan dana tak resmi ini, bahkan diperkirakan sudah berlangsung selama 3 tahunan. Pungli ini biasa disebut oleh oknum pegawai, dengan istilah dana taktis, dipergunakan untuk biaya penggajian pegawai kontrak di BPN Sergai.

Biaya tak resmi ini, kata Marwiyah (23), warga Desa Sementara Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Sergai, Rabu (3/5), jumlahnya bervariasi, sesuai dengan surat tanah yang sedang diurus. Jika untuk cek bersih, secara resminya hanya dikenakan tarif Rp50 ribu, ditambah biaya tak resmi Rp10 ribu. Sedangkan untuk pengurusan Roya (penghapusan hutang) dikenakan biaya tambahan Rp50 ribu dari resminya Rp50 ribu.

Sementara untuk urusan hak tanggungan (HT) dengan pinjaman di atas Rp250 juta ke atas, dikenakan biaya resmi Rp200 ribu. Jika pinjaman di bawah Rp250 juta, dikenakan biaya pengurusan resmi Rp50 ribu ditambah biaya tak resmi Rp300 ribu/sertifikatnya.

Praktik Pungli ini sungguh memberatkan setiap warga yang melakukan pengurusan surat menyurat tanah di BPN Sergai. Sebenarnya, sambung Yuli Defikar (23), warga Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, ada 15 sertifikat tanah yang harus diambil karena proses secara administrasi. Namun tidak dapat dibawa pulang karena dana taktis belum dapat dibayar. Dana yang resminya sudah terlebih dahulu dibayarkan.

Lantas, kata Yuli, sertifikat yang sudah selesai pengurusannya harus menginap di Kantor BPN Sergai. Sedihnya lagi, berdampak dengan pengurusan surat tanah yang lainnya. Anehnya, ketika dibawakan surat tanah baru, petugas yang ada di loket mentah-mentah menolaknya, dengan alasan bayar dahulu urusan dana taktis yang lama. "Jangan sudah diproses, surat tanah ini tidak diambil dan bertumpuk di sini," ungkap Yuli, menirukan ucapan pegawai-pegawai yang bertugas di loket, seraya menunjukkan arah ruangan pelaksana tata usaha yang baru.

Yuli menambahkan, pihak BPN Sergai tidak menerimanya, apalagi memprosesnya. Padahal, biaya resmi sudah  dibayarkan. Surat tanah itu akan diterima petugas loket dan diproses kembali dengan catatan, dana taktis yang dipinta harus dilunasi, walaupun dana itu sifatnya tidak resmi, toh terus ditagih oknum-oknum pegawai di lokat dan bagian urusan umum. Oleh karena merasa ditekan dan tidak mau ribut, akhirnya uang sebesar Rp5 juta, diserahkan kepada oknum-oknum pegawai BPN sebagai pelunasan dana taktis belum lama ini.

Diharapkan aksi Pungli ini bisa segera diberantas oleh aparat penegak hukum dan Kakanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sumut, yang berwenang untuk segera memberikan sanksi tegas. "Jangan sampai praktik Pungli ini tumbuh sumbur bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan di kantor BPN Sergai," kata Yuli.

Kepala BPN Sergai, ketika dijumpai sering tidak berada di kantor dan saat dihubungi M24 via selulernya, Kasi II BPN Sergai, Masniary, membantah dan mempersilakan untuk melihat ke loket, karena ia mengaku tidak ingat. Menurutnya, semua harga ada di loket dan cek kebenarannya. Ketika disinggung soal dana taktis, Masniary kembali membela diri.

"Itu tidak ada dana taktis dan tidak ada di kantor ini. Semua tarif dan biaya pengurusan surat tanah sudah diatur pada Peraturan di PNBP No 128/2015. Lihat sajalah di loket depan," ucap Masniary menantang.***

2 Tahun Mendatang SMPN di Medan UNBK Mandiri

PELAKSANAAN Ujian Nasional (UN) yang berlangsung secara serentak, pada hari pertama, Rabu (2/5), berjalan lancar dan tanpa kecurangan.

Dari seluruh SMPN di Kota Medan, selain SMPN 1, ada dua sekolah lagi yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), yakni SMPN 9 dan SMPN 40 Medan. Hanya saja, baru SMPN 1 yang melaksanakan UNBK secara mandiri.

"Selain telah lengkap komputer maupun laptop sebagai fasilitas utama UNBK, jaringan LAN di sekolah tersebut, telah terhubung langsung dengan panitia UNBK Pusat," ungkap Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMPN I Medan, Jln Bunga Asoka Medan, Selasa (2/5).

Sedangkan SMPN 9 dan SMPN 40, meski melaksanakan UNBK, namun masih menumpang di sekolah lain. SMPN 9 menumpang peralatan komputer di Yayasan Sari Mutiara, sedangkan SMPN 40 menumpang di Perguruan Panca Budi. Sementara, SMP Negeri lainnya masih melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNBKP).

"Insya Allah, secara bertahap, dalam dua tiga tahun mendatang, seluruh SMP Negeri di Kota Medan sudah dapat melaksanakan UNBK,"  harapnya.

Kadisdik Kota Medan, Hasan Basri, menjelaskan, pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs se-Kota Medan diikuti 448 satuan pendidikan, yakni SMP, SMP Terbuka, SMP Luar Biasa dan MTs swasta maupun negeri. Untuk UNKP diikuti 398 satuan pendidikan, sedangkan UNBK diikuti 52 satuan pendidikan. Total siswa yang mengikuti UN 44.743 siswa, terdiri dari 37.603 peserta UNKP dan 7.140 peserta UNBK.

"UN ini diawasi 4.364 pengawas. Dari jumlah itu, 3.884 pengawas UNKP dan 480 pengawas UNBK. Kemudian 398 satuan pendidikan menjadi penyelenggara ujian sendiri, sedangkan 50 satuan pendidikan bergabung dengan sekolah lain," jelas Hasan.

Di Tj Balai, dari 3.617 siswa SMP/MTs yang mengikuti UN, 355 siswa SMPN 1 Tj Balai sudah menggunakan sistem komputerisasi. Hal itu terungkap saat Walikota Tj Balai, M Syahrial SH MH, didampingi Kapolres Tj Balai AKBP Try Setyadi Artono SIK SH MH, Kadis Pendidikan Tetty Juliani Siregar ST MT, Plt Kadis Satpol PP Haikal Akmal SSos dan Kabag Humas dan Protokol Nurmalini Marpaung SSos, melihat langsung para siswa yang mengikuti ujian.

Ada 6 sekolah yang melaksanakan UNBK dengan total 1.286 siswa dan 1 SMP Swasta dengan 140 siswa. Sedangkan sekolah yang melaksanakan UN, 13 SMP Negeri, 6 SMP Swasta dan 12 MTs.

Di Karo, ada 6.733 siswa yang mengikuti UN digelar di 71 sekolah. 1.873 siswa di 15 sekolah melaksanakan UNBK dan 4.860 siswa di 56 sekolah masih Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).

"Dari pantauan kami, semua berjalan lancar, persiapan peserta ujian maupun pengawas ujian, saya rasa sudah disiapkan secara matang," ugkap Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH, yang meninjau langsung pelaksanaan UN di SMPN 2 Kabanjahe, SMPN 1 Simpang Empat Desa Lingga dan SMPN 3 Berastagi, bersama Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang dan Plt Kadisdik Karo Eddi Surianta Surbakti.

Di Pakpak Bharat, 1.044 siswa SMP yang mengikuti UN berasal dari 24 SMPN, 1 SMP Swasta, 1 MTs Negeri dan 2 MTs Swasta. Menurut Kadisdik Pakpak Bharat, Mester Padang, UNKP tahun ini berlangsung 4 hari, 2, 3, 4 Mei dan 8 Mei. Selain mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang diujikan hari berikutnya yakni Matematika, Bahasa Inggris dan IPA.

Di Binjai, pelaksanaan UN SMP hari pertama berjalan aman dan lancar. Menurut Kadisdik Binjai, Janu Asmadi Lubis, 45 persen sekolah menggunakan metoda UNBK dan 55 persen dengan UNKP. Untuk UNBK, lanjut Janu, pihaknya telah menempatkan orang yang menangani dan membuka server UNBK. "UNBK harus ada proktor. Semua proktor ini sudah kita latih di pusat dan semuanya siap untuk menjaga dan mengawal UNBK," ujarnya.

Di Deliserdang, menurut Kasubbag Dal Ops Polres Deliserdang, AKP Agus Darmanto, untuk mengamankan pelaksanaan UN SMP/MTs di Deliserdang, pihaknya mengerahkan 252 personil. "Pengamanan akan dilaksanakan selama pelaksanaan UN, baik pengamanan tertutup dan terbuka," kata Agus Darmanto.

Sedangkan menurut Sekretaris Kadisdik Deliserdang, Misran Sihaloho, UNBK SMP di Deliserdang diikuti 9.100 siswa dari 69 sekolah. UNKP diikuti 316 sekolah dengan 22.216 siswa. Total ada 385 Sekolah dengan 31.316 siswa yang mengikuti UN SMP. ***

PNS Batubara Purna Bakti Bisa Kredit Rp100 Juta

PENSIUNAN PNS di lingkungan Pemkab Batubara masih tetap akan bisa menikmati fasilitas bantuan kredit Perbankan dari Bank Sumut cabang setempat, melalui program "Kredit Pensiunan".

Menurut Kepala Cabang Bank Sumut Limapuluh, Fadli, melalui Kasi Operasional Joko, besaran kredit yang bisa diajukan para PNS yang akan dan telah memasuki masa purna bakti, hingga mencapai Rp100 juta.

"Tenor atau masa cicilan kredit ini pun bisa sampai 12 tahun. Tergantung golongan PNS terakhir si pemohon. Dengan pola 40 persen dari besaran pinjaman yang diajukan dibagi gaji setelah pensiun. Lalu dikalikan tenor atau lamanya masa kredit. Tapi yang jelas bagi para PNS yang akan dan telah memasuki masa pensiun, silahkan datang ke Bank Sumut Cabang Limapuluh atau 4 Kantor Cabang Pembantu (KCP) kami,"  papar Joko saat ditemui M24 di ruang kerjanya, Jumat (28/4).

Dikatakannya, empat KCP tersebut ada di Kota Indrapura Kecamatan Airputih, KCP Simpang Kopi Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka, KCP Sei Langge Nagori Sei Langge Kecamatan Bandar Masilam Simalungun dan KCP Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Batubara. "Di situ nanti akan dijelaskan secara rinci, sistem kredit serta besaran pinjaman yang memungkinkan untuk disetujui," terangnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, Bank Sumut sebagai salah satu BUMN, dimana pemegang sahamnya terdiri dari Pemkab/Kota Sumut, senantiasa berupaya menjadi partner dalam rangka membangun perekonomian daerah di Provinsi Sumut. Karenanya, wajar bila Bank Sumut kemudian memfasilitasi kegiatan produktif untuk para pensiunan di Bank Sumut, yang memiliki system kredit khusus bagi pensiunan.

"Sampai tahun 2017, jumlah penerima kredit pensiunan di Bank Sumut ada 3.761 orang, dengan total outstanding Rp206 miliar. Dengan dukungan jaringan unit kantor berjumlah 149 unit konvensional, kami optimis, Bank Sumut dapat menjadi ujung tombak dalam penyaluran kredit pensiun dan peningkatan jumlah pensiunan yang dilayani pembayaran pensiunnya melalui rekening Bank Sumut," papar Joko.

Dalam kesempatan ini, Bank Sumut Cabang Limapuluh pun bekerjasama dengan BKD, terdiri dari Kepsek dan guru se-Kecamatan Talawi Batubara, sosialisasi Kredit Pra-Pensiun guru-guru PNS se-Batubara.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batubara, Saud Siahaan SE MM, mengatakan, program Bank Sumut ini sangat tepat dilakukan bagi PNS yang sudah memasuki masa pensiun nantinya. "Program seperti itu pasti sangat membantu para PNS. Dan hal tersebut salah satu solusi cerdas bagi para pensiunan, namun setiap pegawai pensiunan tetap harus pandai mengatur keuangannya di masa purna bakti," tandasnya. ***