ALOKASI anggaran dana desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat melalui APBN, harus digunakan secara transparan. Khususnya terhadap warga desa Nagori setempat. Ini untuk menghindari penyelewengan dana desa dan kecurigaan publik, agar pembangunan di nagori dapat berlangsung secara kondusif.
Tetapi, kenyataan itu berbeda dengan yang terjadi di Nagori Bandar Betsy I Kec Bandar Huluan Kab Simalungun.
Menurut Damanik (46), warga setempat, pembangunan fisik yang dikerjakan Sutiyono alias Gobel, selaku Pangulu Nagori Bandar Betsi I, tak transparan dan pengerjaannya terkesan asal-asalan. Terbukti dari ketebalan pada pinggir kiri kanan sekitar 15 cm. Namun di tengah-tengah hanya sekitar 5-7 cm. "Coba lihat di tengah-tengah, tebal semen hanya sekitar 5-7 cm. Ya, sebulan ini digalas kendaraan roda 4, pasti sudah rusak dan dan pecah-pecah," jelas Damanik.
Bukan hanya itu, pembangunan rabat beton dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai rancangan anggaran belanja (RAB). Anehnya, beberapa warga tak mengetahui volume pembangunan rabat beton maupun renungan parit di Nagori Bandar Betsi I. Baik panjang maupun tinggi bangunan.
"Saya tak tahu mas kalau masalah volume panjang dan lebarnya. Selain itu memang tidak ada papan plang pengerjaannya. Jadi saya tidak tahu," kata Damanik.
Terpisah, Pangulu Sutiyono alias Gobel, yang dikonfirmasi via selularnya, Sabtu (29/10), membenarkan tidak ada papan plang yang dipasang. "Ada tapi belum datang," ucap Gobel. ***
Minggu, 30 Oktober 2016
PT Sentra Direkomendasikan Putus Kontrak Dengan PLN
Rekomendasi tersebut diusulkan Pemkab Palas melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Palas. Apalagi hingga akhir Oktober, pekerja PT Sentra belum juga menerima pembayaran upah bulan September.
Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pengawasan Tenaga Kerja (Wasnaker) Disnakertrans Palas, Jonnedi Piliang SH, saat menerima unjukrasa puluhan massa OS PLN, yang bergabung dalam KC FSPMI Palas, Kamis (27/10). Tuntutan utamanya menolak mutasi karyawan PT Sentra yang sedang dalam proses PPHI. Karena dinilai sebagai bentuk tindakan pemberangusan terhadap serikat pekerja/serikat buruh atau Union Busting.
"Kami dari Disnakertrans Palas, menerima seluruh tuntutan yang disampaikan KC FSPMI Kabupaten Padang Lawas. Terutama persoalan penolakkan mutasi karyawan PT Sentra yang sedang dalam proses PPHI. Ini jelas tindakan Union Busting perusahaan terhadap pekerja yang berserikat atau serikat buruh," tegas Piliang.
Menurutnya, tuntutan sikap aksi damai ini diterima dan akan segera ditindaklanjuti. Dinas Nakertrans sudah berupaya memediasi dan merundingkan persoalan ini. Tapi memang sepertinya pihak PT Sentra terus wanprestasi atau ingkari kesimpulan perundingan tersebut. "Untuk itu, Disnakertrans akan merekomendasikan pencabutan ijin PT Sentra," tandasnya.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Palas, Harjusli Fahri Siregar, menyatakan, tuntutan para pekerja ini dinilai wajar dan manusiawi. Sebab mereka berunjukrasa karena belum mendapat hak upah mereka. "Pemkab Palas akan mendelegasikan persoalan para pekerja kepada Disnakertrans Palas sebagai SKPD teknis, untuk segera menindaklanjutinya," tegas Harjusli.
Manajer PT PLN Rayon Sibuhuan, Abdurrahman Tambunan, Asisten Analisis/Humas Ardiansyah, KTU Dio Putera Hasian dan Asisten Teknik Budi AZ, di hadapan massa aksi OS PLN menyatakan, pihak PLN sudah dua kali memberikan surat peringatan dan teguran kepada manajemen PT Sentra, agar memperbaiki kinerjanya. "Ternyata, sampai kini belum juga ada perubahan. Tinggal menunggu dikeluarkannya SP tiga aja," ujar Abdurrahman. ***
Surfenov-Parlin Yakin Pilkada Siantar Ditunda Lagi
GELARAN Pilkada Siantar 16 Nopember 2016 diyakini bakal ditunda. Keyakinan paslon walikota Siantar Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga itu, seiring peninjauan kembali (PK)-nya yang ditolak MA atas permohonannya menjadi peserta.
Pernyataan tersebut disampaikan pasangan calon (paslon) Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga, dihadapan para pendukungnya, Minggu (30/10), di halaman kantor tim pemenangannya, di Jln Masjid Kel Timbang Galung Kec Siantar Barat Siantar, Minggu (30/10), dalam acara Buka-bukaan Surfenov Sirait-Parlin Sinaga di hadapan pendukungnya.
Selain itu, dengan tegas Surfenov juga mengatakan, tidak akan mengadaikan suara pendukungnya, meski banyak calon lain yang memintanya. Mengingat, dia telah lama berjuang bersama pendukungnya, yang sudah menyerap tenaga, pikiran dan air mata. Sehingga upaya PK-pun dia lakukan.
"Saya tidak akan mengadaikan suara ibu-ibu dan para ustad yang mendukung setelah hampir setahun kita bersama. Untuk itu, yakin 80 persen kalau 16 November 2016 akan terjadi Pilkada tunda lagi," ucap Surfenov, disambut gembira tepuk tangan ratusan ibu-ibu pendukungnya.
Pada kesempatan itu, Surfenov menegaskan, bila 16 November 2016 tak menang, berujung dirinya dan Parlindungan Sinaga tidak ikut Pilkada Siantar, dia berharap agar pendukungnya tetap di posisinya.
Menurutnya, alasan ditundanya Pilkada Siantar 16 Nopember, karena memiliki materi hukum yang kuat untuk mengajukan PK. "Itu sebab maka saya yakin menang dalam PK," bebernya.
Sementara, Bongsu Pakpahan, salah satu tim pemenangan Surfenov-Parlin, mengatakan, Surfenov dan Parlin masih tetap terus berjuang mendapatkan hak konstitusinya. Dimana, 7 Oktober 2016 lalu, PK sudah didaftarkan ke PTUN Medan. Dan 13 Oktober 2016, PK tersebut ia katakan sudah teregistrasi di Mahkamah Agung (MA).
"Jadi walaupun tidak ada perubahan, Surfenov dan Parlin tak akan jadi pelacur politik. Bukan tidak mungkin dia bisa minta balik modal (balmod) kepada calon lain. Tapi Surfenov dan Parlin tegas menolak. Karena kalau itu dilakukan, pasti akan membuat kecewa ibu dan ustad, yang selama ini mendukung perjuangan dengan keringat ,tenaga dan cucuran air mata. Surfenov dan Parlin tidak akan menjual simpatisan kepada calon lain," ucap Bongsu. ***
Selain itu, dengan tegas Surfenov juga mengatakan, tidak akan mengadaikan suara pendukungnya, meski banyak calon lain yang memintanya. Mengingat, dia telah lama berjuang bersama pendukungnya, yang sudah menyerap tenaga, pikiran dan air mata. Sehingga upaya PK-pun dia lakukan.
"Saya tidak akan mengadaikan suara ibu-ibu dan para ustad yang mendukung setelah hampir setahun kita bersama. Untuk itu, yakin 80 persen kalau 16 November 2016 akan terjadi Pilkada tunda lagi," ucap Surfenov, disambut gembira tepuk tangan ratusan ibu-ibu pendukungnya.
Pada kesempatan itu, Surfenov menegaskan, bila 16 November 2016 tak menang, berujung dirinya dan Parlindungan Sinaga tidak ikut Pilkada Siantar, dia berharap agar pendukungnya tetap di posisinya.
Menurutnya, alasan ditundanya Pilkada Siantar 16 Nopember, karena memiliki materi hukum yang kuat untuk mengajukan PK. "Itu sebab maka saya yakin menang dalam PK," bebernya.
Sementara, Bongsu Pakpahan, salah satu tim pemenangan Surfenov-Parlin, mengatakan, Surfenov dan Parlin masih tetap terus berjuang mendapatkan hak konstitusinya. Dimana, 7 Oktober 2016 lalu, PK sudah didaftarkan ke PTUN Medan. Dan 13 Oktober 2016, PK tersebut ia katakan sudah teregistrasi di Mahkamah Agung (MA).
"Jadi walaupun tidak ada perubahan, Surfenov dan Parlin tak akan jadi pelacur politik. Bukan tidak mungkin dia bisa minta balik modal (balmod) kepada calon lain. Tapi Surfenov dan Parlin tegas menolak. Karena kalau itu dilakukan, pasti akan membuat kecewa ibu dan ustad, yang selama ini mendukung perjuangan dengan keringat ,tenaga dan cucuran air mata. Surfenov dan Parlin tidak akan menjual simpatisan kepada calon lain," ucap Bongsu. ***
Jembatan Kuala Madu Terancam Roboh
JEMBATAN di Jln Kuala Madu Kec Binjai Langkat terancam roboh. Sebab, kerap dilintasi truk over kapasitas, mengangkut material galian C Kebun Tanjung Jati PTPN II. Selain itu, akses jalur transportasi di kawasan perkebunan Tanjung Jati Kec Binjai Langkat, juga dalam kondisi hancur porak poranda. Ini akibat meningkatnya jumlah truk over kapasitas tersebut.
Selain membuat jalan rusak parah, lalu lintas kenderaan milik PTPN II Tanjung Jati, juga terganggu. Bahkan, sopir truk harus antri berjam-jam untuk membawa hasil perkebunan kelapa sawit ke tujuan.
"Kalau ada salah satu truk yang mogok di jalan rusak itu, otomatis menimbulkan kemacetan luar biasa. Dampaknya, truk yang hendak keluar membawa hasil perkebunan, terpaksa antri hingga berjam-jam lamanya dan sangat mengganggu," keluh sopir truk tersebut.
Pantauan wartawan, di lokasi, kemacetan kerap terjadi hingga di Jln T Amir Hamzah, perbatasan Desa Sendang Rejo dan Desa Sido Mulyo Kec Binjai. Antrian panjang truk terjadi dari arah Jln T Amir Hamzah hingga ke Jln Perkebunan Tanjung Jati. "Cemana warga gak kesal melihat jalan di sini sudah rusak parah," ungkap seorang pengendara yang kebetulan melintas.***
"Kalau ada salah satu truk yang mogok di jalan rusak itu, otomatis menimbulkan kemacetan luar biasa. Dampaknya, truk yang hendak keluar membawa hasil perkebunan, terpaksa antri hingga berjam-jam lamanya dan sangat mengganggu," keluh sopir truk tersebut.
Pantauan wartawan, di lokasi, kemacetan kerap terjadi hingga di Jln T Amir Hamzah, perbatasan Desa Sendang Rejo dan Desa Sido Mulyo Kec Binjai. Antrian panjang truk terjadi dari arah Jln T Amir Hamzah hingga ke Jln Perkebunan Tanjung Jati. "Cemana warga gak kesal melihat jalan di sini sudah rusak parah," ungkap seorang pengendara yang kebetulan melintas.***
Program Promosi Kesehatan Puskesmas Belum Optimal
PUSAT Kesehatan Masayarakat (Puskesmas) punya peranan penting dalam sistem kesehatan nasional. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas agar masyarakat memiliki prilaku sehat, meiliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.
Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi berharap, masyarakat agar mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Baik individu, keluarga dan kelompok.
"Kota Medan memiliki 39 Puskesmas dengan jumlah jaminan kesehatan nasional (JKN) 1.097.765 peserta. Belum terlaksananya sistem rujuk balik serta program promosi kesehatan yang belum optimal, berdampak pada kesiapan Puskesmas, dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC)," ungkap Eldin, melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, Drs Hasan Basri MM, saat membuka resmi seminar akhir implementasi JKN dan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas Kota Medan, kemarin (28/10), di Hotel Grand Antares Medan.
Seminar yang mengarah pada penelitian terhadap implementasi JKN dari aspek internal, eksternal, proses dan mutu pelayanan di Puskesmas Belawan, Glugur Kota dan PB Selayang II Medan itu, dihadiri narasumber dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU Dr Juanita SE M Kes, tenaga ahli pembanding Dr Zulfendri SKM, Kepala SKPD terkait di jajaran Pemko Medan, Kepala Puskesmas se-Kota Medan, Tim Jarlitbangkes Kota Medan serta PKK Pokja IV Kota Medan.
Eldin dalam kesempatan itu berjanji akan terus melakukan perbaikan. Terutama dalam hal kelengkapan sarana pelayanan. Termasuk pemerataan ketersediaan dokter, tenaga medis dan obat-obatan. Ia juga mengatakan, akan meningkatkan kualitas layanan para petugas di Puskesmas, dengan sepenuh hati melayani pasien dan pelayanan prima. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi.
Lebiha lanjut Hasan Basri menyebutkan, hasil penelitian menunjukkan kurangnya sosialisasi kebijakan JKN, menjadi penyebab terjadi perbedaan pemahaman, belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pelayanan BPJS dan belum sinkronnya aspek teknis dalam pelayanan di lapangan.
Sementara Juanita, menjelaskan, dari aspek sarana prasarana, dengan keluarnya Permenkes No 21/2016, ke depan, penggunaan dana kapitasi untuk penggunaan dukungan biaya operasioanl pelayanan kesehatan akan dapat lebih fleksibel.
"Koordinasi Puskesmas dengan berbagai pihak, seperti dengan Dinas Kesehatan, Pemda, Inspektorat dan BPJS sudah berjalan baik. Namun perlu ada peningkatan mutu SDM kesehatan, agar pelayanan yang diberikan kepada pasien semakin baik lagi ke depan," tandasnya. ***
Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi berharap, masyarakat agar mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Baik individu, keluarga dan kelompok.
"Kota Medan memiliki 39 Puskesmas dengan jumlah jaminan kesehatan nasional (JKN) 1.097.765 peserta. Belum terlaksananya sistem rujuk balik serta program promosi kesehatan yang belum optimal, berdampak pada kesiapan Puskesmas, dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC)," ungkap Eldin, melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, Drs Hasan Basri MM, saat membuka resmi seminar akhir implementasi JKN dan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas Kota Medan, kemarin (28/10), di Hotel Grand Antares Medan.
Seminar yang mengarah pada penelitian terhadap implementasi JKN dari aspek internal, eksternal, proses dan mutu pelayanan di Puskesmas Belawan, Glugur Kota dan PB Selayang II Medan itu, dihadiri narasumber dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU Dr Juanita SE M Kes, tenaga ahli pembanding Dr Zulfendri SKM, Kepala SKPD terkait di jajaran Pemko Medan, Kepala Puskesmas se-Kota Medan, Tim Jarlitbangkes Kota Medan serta PKK Pokja IV Kota Medan.
Eldin dalam kesempatan itu berjanji akan terus melakukan perbaikan. Terutama dalam hal kelengkapan sarana pelayanan. Termasuk pemerataan ketersediaan dokter, tenaga medis dan obat-obatan. Ia juga mengatakan, akan meningkatkan kualitas layanan para petugas di Puskesmas, dengan sepenuh hati melayani pasien dan pelayanan prima. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi.
Lebiha lanjut Hasan Basri menyebutkan, hasil penelitian menunjukkan kurangnya sosialisasi kebijakan JKN, menjadi penyebab terjadi perbedaan pemahaman, belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pelayanan BPJS dan belum sinkronnya aspek teknis dalam pelayanan di lapangan.
Sementara Juanita, menjelaskan, dari aspek sarana prasarana, dengan keluarnya Permenkes No 21/2016, ke depan, penggunaan dana kapitasi untuk penggunaan dukungan biaya operasioanl pelayanan kesehatan akan dapat lebih fleksibel.
"Koordinasi Puskesmas dengan berbagai pihak, seperti dengan Dinas Kesehatan, Pemda, Inspektorat dan BPJS sudah berjalan baik. Namun perlu ada peningkatan mutu SDM kesehatan, agar pelayanan yang diberikan kepada pasien semakin baik lagi ke depan," tandasnya. ***
Jumat, 28 Oktober 2016
Generasi Muda Harus Bisa Jadi Agen Perubahan
PERINGATAN Hari Sumpah Pemuda ke-88 diharapkan bisa menjadi momentum bagi generasi muda untuk membuat perubahan besar di Indonesia kearah yang lebih maju.
Hal ini dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi, dalam pidatonya yang dibacakan Danyon 125/Simbisa, Mayor Robinson Tallu Padang, yang bertindak selaku inspektur upacara dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Kab. Karo, Jumat (28/10) di Stadion Bola Samura, Kabanjahe.
Selain itu, kalimat motivasi yang pernah dilontarkan Bung Karno yakni 'Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia' menurut Imam, saat ini sudah mulai terbukti dengan keberhasilan para pemuda-pemudi Indonesia mengukir prestasi di tingkat internasional.
"Meraih medali emas di Olimpiade Rio De Jeneiro, Pembalap Rio Haryanto, sutradara muda asal Blitar Livi Zheng, musisi Shandy Sandoro, dan Diplomat muda, Nara Masista Rahmatia, dan banyak lagi generasi muda Indonesia yang berhasil mengguncang dunia dengan prestasinya," ujar Imam.
Ditambahkannya, seiring kemajuan tekhnologi yang semakin pesat, para pemuda-pemudi Indonesia diharapkan bisa terus bergerak maju dengan memberikan sumbangsih gagasan dan pemikiran untuk kesejahteraan dan kebesaran bangsa Indonesia.
"Tokoh-tokoh pemuda yang disebutkan tadi hanyalah sebagai contoh untuk mengingat kembali pesan Bung Karno bahwa dengan pemuda yang hebat, kita bisa menaklukan dunia," jelasnya.
Pada kegiatan ini, juga dilakukan pemberian piagam penghargaan dari Pangdam I/BB kepada prajurit berprestasi Kodim 0205/TK, dalam membantu Pemkab Karo untuk penanggulangan erupsi Gunung Sinabung. Selain itu juga pemberian penghargaan dari Kapoldasu kepada Babinkamtibmas Polres Tanah Karo, dalam rangka pemberantasan narkoba dan judi di Desa Kaban.
Hadir dalam upacara Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Wakil Bupati, Cory S Sebayang, Dandim 0205/TK, Letkol Inf Agustatius Sitepu, Wakil Ketua DPRD Karo, Inolia Ginting, Wakapolres Tanah Karo, Kompol A. Sinurat.
Tak berbeda dengan upacara yang digelar di Karo, Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88, juga diperingati dengan khidmat di Kabupaten Dairi. Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro, bertindak langsung sebagai inspektur upacara yang dilaksanakan di Gedung Nasional Djauli Manik, Sidikalang.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Dairi ini dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada para juara pada lomba pidato dan paduan suara yang telah terlaksana pada Rabu-Kamis (19/20/10) kemarin dan juga nonton bareng film bertemakan pencegahan teroris di Indonesia.***
Hal ini dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi, dalam pidatonya yang dibacakan Danyon 125/Simbisa, Mayor Robinson Tallu Padang, yang bertindak selaku inspektur upacara dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Kab. Karo, Jumat (28/10) di Stadion Bola Samura, Kabanjahe.
Selain itu, kalimat motivasi yang pernah dilontarkan Bung Karno yakni 'Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia' menurut Imam, saat ini sudah mulai terbukti dengan keberhasilan para pemuda-pemudi Indonesia mengukir prestasi di tingkat internasional.
"Meraih medali emas di Olimpiade Rio De Jeneiro, Pembalap Rio Haryanto, sutradara muda asal Blitar Livi Zheng, musisi Shandy Sandoro, dan Diplomat muda, Nara Masista Rahmatia, dan banyak lagi generasi muda Indonesia yang berhasil mengguncang dunia dengan prestasinya," ujar Imam.
Ditambahkannya, seiring kemajuan tekhnologi yang semakin pesat, para pemuda-pemudi Indonesia diharapkan bisa terus bergerak maju dengan memberikan sumbangsih gagasan dan pemikiran untuk kesejahteraan dan kebesaran bangsa Indonesia.
"Tokoh-tokoh pemuda yang disebutkan tadi hanyalah sebagai contoh untuk mengingat kembali pesan Bung Karno bahwa dengan pemuda yang hebat, kita bisa menaklukan dunia," jelasnya.
Pada kegiatan ini, juga dilakukan pemberian piagam penghargaan dari Pangdam I/BB kepada prajurit berprestasi Kodim 0205/TK, dalam membantu Pemkab Karo untuk penanggulangan erupsi Gunung Sinabung. Selain itu juga pemberian penghargaan dari Kapoldasu kepada Babinkamtibmas Polres Tanah Karo, dalam rangka pemberantasan narkoba dan judi di Desa Kaban.
Hadir dalam upacara Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Wakil Bupati, Cory S Sebayang, Dandim 0205/TK, Letkol Inf Agustatius Sitepu, Wakil Ketua DPRD Karo, Inolia Ginting, Wakapolres Tanah Karo, Kompol A. Sinurat.
Tak berbeda dengan upacara yang digelar di Karo, Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88, juga diperingati dengan khidmat di Kabupaten Dairi. Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro, bertindak langsung sebagai inspektur upacara yang dilaksanakan di Gedung Nasional Djauli Manik, Sidikalang.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Dairi ini dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada para juara pada lomba pidato dan paduan suara yang telah terlaksana pada Rabu-Kamis (19/20/10) kemarin dan juga nonton bareng film bertemakan pencegahan teroris di Indonesia.***
Desa Sukanalu Siap Perangi Narkoba
BADAN
Nasional Narkotika (BNN) Kab. Karo, mengajak masyarakat untuk berperan aktif serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
Hal ini disampaikan, Kepala BNNK Karo, LM Sihombing, saat rapat kerja peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan perangkat Desa Sukanalu, Jumat (28/10).
"UU No 35 Tahun 2009 pada pasal 104-106, mengajak masyarakat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika," ujar Sihombing.
Sihombing menegaskan, tanpa adanya bantuan dari masyarakat. Maka program pemberantasan narkoba ini sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena menurutnya, BNN fungsinya tidak serta merta menangkap, namun bisa menjadi mitra untuk mengobati orang-orang yang sudah terlanjur menggunakan narkoba dengan melaporkan diri, atau dilaporkan pihak keluarga untuk direhabilitasi.
Sementara itu, Pj Kepala Desa Sukanalu, Daut Sembiring, dalam sambutannya sangat berterimakasih kepada BNNK Karo, yang mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, BPD dan perangkat desa untuk membentuk relawan penggiat anti narkoba di Desa Sukanalu ini.***
Nasional Narkotika (BNN) Kab. Karo, mengajak masyarakat untuk berperan aktif serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
Hal ini disampaikan, Kepala BNNK Karo, LM Sihombing, saat rapat kerja peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan perangkat Desa Sukanalu, Jumat (28/10).
"UU No 35 Tahun 2009 pada pasal 104-106, mengajak masyarakat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika," ujar Sihombing.Sihombing menegaskan, tanpa adanya bantuan dari masyarakat. Maka program pemberantasan narkoba ini sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena menurutnya, BNN fungsinya tidak serta merta menangkap, namun bisa menjadi mitra untuk mengobati orang-orang yang sudah terlanjur menggunakan narkoba dengan melaporkan diri, atau dilaporkan pihak keluarga untuk direhabilitasi.
Sementara itu, Pj Kepala Desa Sukanalu, Daut Sembiring, dalam sambutannya sangat berterimakasih kepada BNNK Karo, yang mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, BPD dan perangkat desa untuk membentuk relawan penggiat anti narkoba di Desa Sukanalu ini.***
Penertiban Bus AKDP di Terminal Kabanjahe tak Serius
PENERTIBAN bus penumpang Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Terminal Kabanjahe, yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Karo, hingga saat ini dinilai masih belum maksimal.
Hal ini dikatakan Boyan Kaban, koordinator wilayah Karo, perusahaan angkutan PT Sutra dan Aronta, kepada M24, Jumat (28/10).
"Masih 'ecek-ecek' penertibannya. Masih banyak bus penumpang yang masuk ke terminal dengan melanggar aturan," ujarnya.
Ditambahkan Boyan, penertiban ini dilakukan berdasarkan keputusan rapat antara Pemkab Karo, yang diwakili Asisten I, Suang Karo-karo, Polres Karo, yang diwakili Kasatlantas, AKP Rubiatun, Kadishub Karo, Ketua Organda, Jasa Raharja, Kejaksaan, perwakilan AKDP Murni, Sinabung Jaya Raya, dan AKDP Sutra, pada Rabu (19/10) kemarin.
Menurutnya, dalam rapat tersebut diputuskan ketentuan untuk bus AKDP, yang bisa mangkal dan mengangkat penumpang dari Terminal Kabanjahe. Adapun bus yang bisa mangkal dan mengambil penumpang adalah bus AKDP yang dipasangi gambar tempel (Stiker) berwarna biru. Sedangkan bus yang ditempeli stiker warna kuning hanya bisa melintas dan tidak bisa mengangkut penumpang dari terminal. "Dalam rapat itu, sudah jelas aturan yang diterapkan. Tapi di lapangan masih saja ada pelanggaran yang dilakukan," ujar Boyan.
Untuk itu, Boyan mengharapkan, Dishub Karo, selaku petugas yang melakukan penertiban untuk bertindak tegas apabila ada bus AKDP yang melanggar aturan tersebut. "Jangan ada main mata dengan para supir bus itu. Jadi kesannya penertiban ini cuma formalitas aja. Yang jelas kami merasa keberatan dan sangat dirugikan oleh masalah ini," tutupnya. ***
Hal ini dikatakan Boyan Kaban, koordinator wilayah Karo, perusahaan angkutan PT Sutra dan Aronta, kepada M24, Jumat (28/10).
"Masih 'ecek-ecek' penertibannya. Masih banyak bus penumpang yang masuk ke terminal dengan melanggar aturan," ujarnya.
Ditambahkan Boyan, penertiban ini dilakukan berdasarkan keputusan rapat antara Pemkab Karo, yang diwakili Asisten I, Suang Karo-karo, Polres Karo, yang diwakili Kasatlantas, AKP Rubiatun, Kadishub Karo, Ketua Organda, Jasa Raharja, Kejaksaan, perwakilan AKDP Murni, Sinabung Jaya Raya, dan AKDP Sutra, pada Rabu (19/10) kemarin.
Menurutnya, dalam rapat tersebut diputuskan ketentuan untuk bus AKDP, yang bisa mangkal dan mengangkat penumpang dari Terminal Kabanjahe. Adapun bus yang bisa mangkal dan mengambil penumpang adalah bus AKDP yang dipasangi gambar tempel (Stiker) berwarna biru. Sedangkan bus yang ditempeli stiker warna kuning hanya bisa melintas dan tidak bisa mengangkut penumpang dari terminal. "Dalam rapat itu, sudah jelas aturan yang diterapkan. Tapi di lapangan masih saja ada pelanggaran yang dilakukan," ujar Boyan.
Untuk itu, Boyan mengharapkan, Dishub Karo, selaku petugas yang melakukan penertiban untuk bertindak tegas apabila ada bus AKDP yang melanggar aturan tersebut. "Jangan ada main mata dengan para supir bus itu. Jadi kesannya penertiban ini cuma formalitas aja. Yang jelas kami merasa keberatan dan sangat dirugikan oleh masalah ini," tutupnya. ***
Kamis, 27 Oktober 2016
Truk Galian C Rusak Jalan Teluk Mengkudu
AKTIFITAS dump truk galian C memperparah rusaknya jalan umum Kec Teluk Mengkudu di Desa Mata Pao hingga Desa Pasar Baru.
Zulfan Effendi Sitompul (32), warga Dusun III Desa Pasar Baru Kec Teluk Mengkudu, mengatakan, aktifitas galian C di Desa Pematang Guntung sudah berlangsung hampir dua minggu. Parahnya dalam seminggu terakhir.
"Bahkan di beberapa titik ruas jalan sulit dilalui, karena berlubang dalam. Selain itu banyak aspal jalan mulai retak-retak hingga amblas," ungkap Zulfan kepada wartawan, Kamis (27/10).
Kasatpol PP Pemkab Sergai, Drs Amir Panggabean, menyatakan, pihaknya telah memanggil pihak pengusaha galian C. Menurutnya, mereka telah mengantongi izin Pergub dan dapat izin dari warga sekitar.
Kadis Perhubungan Sergai, Drs Herland Panggabean, mengatakan pihaknya telah melakukan razia bersama Satlantas Polres Sergai, terhadap kendaraan yang melebihi tonase. "Karena truk itu memperparah rusaknya kondisi jalan yang dilintasi," ujar Herland. ***
Zulfan Effendi Sitompul (32), warga Dusun III Desa Pasar Baru Kec Teluk Mengkudu, mengatakan, aktifitas galian C di Desa Pematang Guntung sudah berlangsung hampir dua minggu. Parahnya dalam seminggu terakhir.
"Bahkan di beberapa titik ruas jalan sulit dilalui, karena berlubang dalam. Selain itu banyak aspal jalan mulai retak-retak hingga amblas," ungkap Zulfan kepada wartawan, Kamis (27/10).
Kasatpol PP Pemkab Sergai, Drs Amir Panggabean, menyatakan, pihaknya telah memanggil pihak pengusaha galian C. Menurutnya, mereka telah mengantongi izin Pergub dan dapat izin dari warga sekitar.
Kadis Perhubungan Sergai, Drs Herland Panggabean, mengatakan pihaknya telah melakukan razia bersama Satlantas Polres Sergai, terhadap kendaraan yang melebihi tonase. "Karena truk itu memperparah rusaknya kondisi jalan yang dilintasi," ujar Herland. ***
Warga Pesisir Masih Manfaatkan Air Sungai
MASAYARAKAT pesisir, khususnya warga di pinggiran Sungai Asahan, masih memanfaatkan air sungai, menjadikannya sebagai sumber kehidupan. "Kami tetap menggunakan air sungai yang mengalir dari Danau Toba hingga ke Kab Asahan, sebagai kebutuhan sehari-hari. Termasuk untuk minum," terang Mhd MM Situmorang, warga Jln Mesjid Kel Pulo Simardan Kac Datuk Bandar Timur, kepada wartawan, kemarin (26/10).
Menurutnya, sebahagian dari masyarakat sekitar juga menggunakan air sungai sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain tempat mencuci, mandi, juga dipakai sebagai air minum dan mencuci keperluan lainnya.
Tak hanya itu, ujarnya, selain berbagai mamfaat yang dinikmati masyarakat, juga sebagai tempat penghilang rasa penat atau hati yang gundah. Karena di lokasi yang sama ada sebuah pulau yang belum difungsikan. "Dan ini menjadi daya tarik aliran sungai Asahan. Karenanya, mari semua masyarakat Tanjungbalai Asahan, khususnya pemukiman di daerah pinggiran sungai, agar menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dengan tidak membuang sampah di sungai," ajaknya. ***
Menurutnya, sebahagian dari masyarakat sekitar juga menggunakan air sungai sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain tempat mencuci, mandi, juga dipakai sebagai air minum dan mencuci keperluan lainnya.
Tak hanya itu, ujarnya, selain berbagai mamfaat yang dinikmati masyarakat, juga sebagai tempat penghilang rasa penat atau hati yang gundah. Karena di lokasi yang sama ada sebuah pulau yang belum difungsikan. "Dan ini menjadi daya tarik aliran sungai Asahan. Karenanya, mari semua masyarakat Tanjungbalai Asahan, khususnya pemukiman di daerah pinggiran sungai, agar menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dengan tidak membuang sampah di sungai," ajaknya. ***
Kepala Daerah Tandatangani Aksi Pencegahan Korupsi
WALIKOTA
Medan Drs HT Dzulmi Eldi S MSi dan Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, Kamis (27/10), tandatangani Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Penandatanganan disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan serta Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah Nasution, di Santika Dyandra Hotel Medan.
Selain Eldin, empat kepala daerah lainnya di Sumatera Utara, juga ikut menandatangani Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi tersebut. Mereka adalah Walikota Binjai HM Idaham SH MSi, Bupati Deliserang H Ashari Tambunan, Bupati Serdang Bedagai Ir H Soekirman dan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH.
Menurut Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution, penandatanganan rencana aksi ini, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan maupun penyalahgunaan anggaran melalui e-planning (e-musrenbang dan e-budgeting) serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun sistem yang dibuat ini tidak ada gunanya, tanpa didukung komitmen yang kuat dari kepala daerah beserta seluruh jajarannya.
"Jadi kehadiran KPK di Sumut untuk mendukung dan sifatnya pendampingan dalam rangka meminilasir terjadinya kecurangan anggaran. Melalui penandatanganan rencanan aksi nanti, semua akan transparan. Apabila sistem ini nanti sudah berjalan, maka yang mengolah nanti bukan orang lagi, melainkan sistem. Jadi yuk sama-sama kita berubah dan saling terbuka. Saya pun siap untuk diawasi," kata Adliansyah.
Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sebab, sebagai satu langkah strategis, sekaligus juga memiliki makna cukup penting, guna mewujudkan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan umum semakin prima.
"Dengan pendampingan yang dilakukan, baik oleh KPK maupun IT, kita harapkan pelayanan perizinan terpadu yang kita berikan akan lebih baik lagi ke depan. Sehingga masyarakat dapat merasakannya," tandasnya. ***
Medan Drs HT Dzulmi Eldi S MSi dan Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, Kamis (27/10), tandatangani Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Penandatanganan disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan serta Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah Nasution, di Santika Dyandra Hotel Medan.
Selain Eldin, empat kepala daerah lainnya di Sumatera Utara, juga ikut menandatangani Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi tersebut. Mereka adalah Walikota Binjai HM Idaham SH MSi, Bupati Deliserang H Ashari Tambunan, Bupati Serdang Bedagai Ir H Soekirman dan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH.Menurut Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution, penandatanganan rencana aksi ini, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan maupun penyalahgunaan anggaran melalui e-planning (e-musrenbang dan e-budgeting) serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun sistem yang dibuat ini tidak ada gunanya, tanpa didukung komitmen yang kuat dari kepala daerah beserta seluruh jajarannya.
"Jadi kehadiran KPK di Sumut untuk mendukung dan sifatnya pendampingan dalam rangka meminilasir terjadinya kecurangan anggaran. Melalui penandatanganan rencanan aksi nanti, semua akan transparan. Apabila sistem ini nanti sudah berjalan, maka yang mengolah nanti bukan orang lagi, melainkan sistem. Jadi yuk sama-sama kita berubah dan saling terbuka. Saya pun siap untuk diawasi," kata Adliansyah.
Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sebab, sebagai satu langkah strategis, sekaligus juga memiliki makna cukup penting, guna mewujudkan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan umum semakin prima.
"Dengan pendampingan yang dilakukan, baik oleh KPK maupun IT, kita harapkan pelayanan perizinan terpadu yang kita berikan akan lebih baik lagi ke depan. Sehingga masyarakat dapat merasakannya," tandasnya. ***
Aek Nabara Bakal Punya Bandara
BUKAN hanya mendapat dukungan dari Dinas Perhubungan Sumut. Tetapi, pembangunan bandara ini bahkan tercatat di Kementrian Perhubungan. Tinggal menunggu surat pembebasan lahan dari BUMN, Aek Nabara bakal punya bandara.
Menurut anggota DPD-RI, Parlindungan Purba, lokasi untuk pembangunan bandara Aek Nabara Labuhanbatu tersebut, layak dan sangat strategis. Pembangunan bandara yang sudah direncanakan 7 tahun lalu itu, hanya tinggal menunggu surat pembebasan lahan dari BUMN.
"Kehadiran saya di sini terkait dengan tugas saya, perihal masalah kelistrikan dan jalan nasional. Saya sangat mengapresiasi bupati Labuhanbatu, yang mendukung pembangunan gardu induk di Labuhanbilik bahkan menyediakan hibah tanah," ungkap Parlindungan, saat kunjungan kerja ke Kab Labuhanbatu, Kamis (27/10), meninjau lokasi rencana pembangunan bandar udara (bandara) di Aek Nabara Kec Bilah Hulu, Jln Lingkar Aek Riung dan Gardu Induk PLN Rantauprapat.
Parlindungan yang berkunjung bersama Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap SE MSi, Kepala Bappeda Hobol Zulkifli Rangkuti SSos MM, Kadis Perhubungan Saipul SP dan sejumlah Kepala SKPD serta Kabag Humas Infokom Drs Sugeng, lebih lanjut mengatakan, mudah-mudahan masalah listrik di Labuhanbatu, 2017 akan selesai. Dan masyarakat akan senang dengan program listrik masuk desa atas permintaan bupati.
"Kemudian mari kita dukung pembangunan jalan Nasional sepanjang 9 Km dari Sigambal atau jalan lingkar Kota Rantauprapat, dengan cor beton yang baru selesai sepanjang 2 Km. Kurang 7 Km lagi," jelasnya.
Bupati Labuhanbatu, H Pangonal Harahap SE MSi, berharap dukungan dari Parlindungan Purba, agar masyarakat Labuhanbatu dapat menikmati pemerataan pembangunan di bidang kelistrikan. Dimana, katanya, untuk Labuhanbatu, Desa Selat Beting dan Desa Sei Siarti belum menikmati kelistrikan. Termasuk daerah pesisir yang voltase listriknya rendah. Maka, ujarnya, dengan dibangunnya gardu listrik di Labuhanbilik oleh PLN, akan teratasilah masalah tersebut.
"Untuk masalah jalan lingkar Sigambal-Rantauprapat ini, saya mohon dapatlah dibangun lagi untuk tahun 2017 ini 1 km lagi. Ini dimohonkan atas pertimbangan masalah ketahanan pangan," ungkap Pangonal.
Soal bandara di Aek Nabara, Pangonal berharap dapat diwujudkan di Labuhanbatu. Karena letak dan daerahnya sudah layak serta strategis. "Mohon kepada Pak Parlindungan Purba, kiranya dapat menjembatani pembangunan bandara di Labuhanbatu segera terwujud," tandasnya.
Kepala Cabang PLN Rantauprapat, Kibar Barus, mengapresiasi dukungan rencana pembangunan gardu induk di Labuhanbilik. "Saat ini kami sedang dalam proses pembebasan 200 tapak tower. Dan hal ini tentu berkat kerjasama Pemkab dengan PLN, sehingga mudah dan lancar. Soal anggaran dan lainnya untuk pembangunan gardu induk di Labuhanbilik sudah siap jalan," pungkasnya.***
Menurut anggota DPD-RI, Parlindungan Purba, lokasi untuk pembangunan bandara Aek Nabara Labuhanbatu tersebut, layak dan sangat strategis. Pembangunan bandara yang sudah direncanakan 7 tahun lalu itu, hanya tinggal menunggu surat pembebasan lahan dari BUMN."Kehadiran saya di sini terkait dengan tugas saya, perihal masalah kelistrikan dan jalan nasional. Saya sangat mengapresiasi bupati Labuhanbatu, yang mendukung pembangunan gardu induk di Labuhanbilik bahkan menyediakan hibah tanah," ungkap Parlindungan, saat kunjungan kerja ke Kab Labuhanbatu, Kamis (27/10), meninjau lokasi rencana pembangunan bandar udara (bandara) di Aek Nabara Kec Bilah Hulu, Jln Lingkar Aek Riung dan Gardu Induk PLN Rantauprapat.
Parlindungan yang berkunjung bersama Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap SE MSi, Kepala Bappeda Hobol Zulkifli Rangkuti SSos MM, Kadis Perhubungan Saipul SP dan sejumlah Kepala SKPD serta Kabag Humas Infokom Drs Sugeng, lebih lanjut mengatakan, mudah-mudahan masalah listrik di Labuhanbatu, 2017 akan selesai. Dan masyarakat akan senang dengan program listrik masuk desa atas permintaan bupati.
"Kemudian mari kita dukung pembangunan jalan Nasional sepanjang 9 Km dari Sigambal atau jalan lingkar Kota Rantauprapat, dengan cor beton yang baru selesai sepanjang 2 Km. Kurang 7 Km lagi," jelasnya.
Bupati Labuhanbatu, H Pangonal Harahap SE MSi, berharap dukungan dari Parlindungan Purba, agar masyarakat Labuhanbatu dapat menikmati pemerataan pembangunan di bidang kelistrikan. Dimana, katanya, untuk Labuhanbatu, Desa Selat Beting dan Desa Sei Siarti belum menikmati kelistrikan. Termasuk daerah pesisir yang voltase listriknya rendah. Maka, ujarnya, dengan dibangunnya gardu listrik di Labuhanbilik oleh PLN, akan teratasilah masalah tersebut.
"Untuk masalah jalan lingkar Sigambal-Rantauprapat ini, saya mohon dapatlah dibangun lagi untuk tahun 2017 ini 1 km lagi. Ini dimohonkan atas pertimbangan masalah ketahanan pangan," ungkap Pangonal.
Soal bandara di Aek Nabara, Pangonal berharap dapat diwujudkan di Labuhanbatu. Karena letak dan daerahnya sudah layak serta strategis. "Mohon kepada Pak Parlindungan Purba, kiranya dapat menjembatani pembangunan bandara di Labuhanbatu segera terwujud," tandasnya.
Kepala Cabang PLN Rantauprapat, Kibar Barus, mengapresiasi dukungan rencana pembangunan gardu induk di Labuhanbilik. "Saat ini kami sedang dalam proses pembebasan 200 tapak tower. Dan hal ini tentu berkat kerjasama Pemkab dengan PLN, sehingga mudah dan lancar. Soal anggaran dan lainnya untuk pembangunan gardu induk di Labuhanbilik sudah siap jalan," pungkasnya.***
Rabu, 26 Oktober 2016
Warga Datuk Bandar Butuh Air Bersih
WARGA Kel Gading Kec Datuk Bandar dan Kel Bunga Tanjung Kec Datuk Bandar Timur, impikan sarana air bersih dari PDAM Tirta Kualo.
"Sebahagian warga disini sampai sekarang belum menikmati sarana air bersih dari PDAM Tirta Kualo. Sementara warga sangat membutuhkannya. Selama ini kami hanya pakai air dari anak sungai saat pasang. Jika surut terpaksa pakai air bercampur lumpur. Itu hanya mencuci dan mandi. Kalau untuk minum dan masak kami beli pakai jerigen," ungkap Ernawaty (45), warga Lingkungan IV Kel Bunga Tanjung kepada M24, Rabu (26/10).
Senada, Ridwan (55), menambahkan, hampur selama 20 tahun tinggal di keluarahan tersebutm air bersih yang sulit didapat merupakan kendala. Memang ada Pemko mensuplai air bersih dengan kenderaan Damkar ke rumah penduduk.
"Tapi itu belum mencukupi. Kami harap Walikota Tanjungbalai M Syarial SH MH, dapat memperhatikan keluhan ini. PDAM Tirta Kualo agar dapat menambahkan permintaan anggaran, untuk memfasilitasi penanaman pipa. Agar masyarakat di Kel Bunga Tanjung dan Gading dapat menikmati sarana air bersih," tandasnya. ***
"Sebahagian warga disini sampai sekarang belum menikmati sarana air bersih dari PDAM Tirta Kualo. Sementara warga sangat membutuhkannya. Selama ini kami hanya pakai air dari anak sungai saat pasang. Jika surut terpaksa pakai air bercampur lumpur. Itu hanya mencuci dan mandi. Kalau untuk minum dan masak kami beli pakai jerigen," ungkap Ernawaty (45), warga Lingkungan IV Kel Bunga Tanjung kepada M24, Rabu (26/10).Senada, Ridwan (55), menambahkan, hampur selama 20 tahun tinggal di keluarahan tersebutm air bersih yang sulit didapat merupakan kendala. Memang ada Pemko mensuplai air bersih dengan kenderaan Damkar ke rumah penduduk.
"Tapi itu belum mencukupi. Kami harap Walikota Tanjungbalai M Syarial SH MH, dapat memperhatikan keluhan ini. PDAM Tirta Kualo agar dapat menambahkan permintaan anggaran, untuk memfasilitasi penanaman pipa. Agar masyarakat di Kel Bunga Tanjung dan Gading dapat menikmati sarana air bersih," tandasnya. ***
Tindak Pembuang Limbah Sembarangan!!
PEMERINTAH Kota (Pemko) Medan harus bersikap tegas. Menindak semua hotel, mall, kegiatan perniagaan, rumah sakit, industri, yang belum punya instalasi pengolahan limbah dan membuangnya sembarangan ke drainase maupun ke sungai.
Ungkapan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong, dalam pendapatnya pada paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Rabu (26/10), di gedung DPRD Medan, Jln Kapten Maulana Lubis Medan.
Dalam paripurna itu, sembilan fraksi di DPRD Kota Medan menyetujui Ranperda tersebut untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda. Pemko Medan diminta merencanakan anggaran pendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk pengelolaan air limbah domestik. Penyediaan septic tank ber-SNI bagi masyarakat juga perlu dibangun.
"Terbentuknya Perda tentang limbah domestik ini jangan hanya sekadar menambah deretan Perda semata. Tetapi tidak mampu diimplementasikan secara maksimal di lapangan," kata Parlaungan.
Agar pengelolaan limbah domestik ini dapat terlaksana maksimal, lanjutnya, Pemko Medan perlu menjalin kerjasama dengan BUMD, seperti PDAM Tirtanadi. Karena selama ini, PDAM Tirtanadi telah melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat, memberikan pelayanan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Sahat B Simbolon, mengatakan, Pemko Medan dengan menggandeng PDAM Tirtanadi menyediakan septic tank ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk seluruh masyarakat Kota Medan secara gratis. Melalui septic tank itu, nantinya air limbah tinja dan limbah air cucian masyarakat dikelola PDAM Tirtanadi.
"Seperti di Singapura, air limbah warganya dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi air bersih dan bahkan dapat diminum. Dan juga supaya kebersihan lingkungan kota kita terjaga," sebutnya.
Sementara, Fraksi PKS melalui juru bicara Rajudin Sagala berharap, Pemko Medan harus membuat program insentif yang dapat mendorong masyarakat untuk menanggulangi limbah domestik secara berkelompok atau komunal. "Sehingga beban Pemko Medan bisa tereduksi dan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah secara mandiri," sebutnya.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan melalui juru bicara Modesta Marpaung menuturkan, Pemko Medan segera mensosialisasikan tentang pengelolaan air limbah domestik untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan. "Karena kita tahu bahwa resiko yang timbul akibat pencemaran air limbah domestik ini, selain membahayakan kesehatan manusia tapi juga mengganggu eksistensi kelangsungan lingkungan hidup," pungkasnya.***
Ungkapan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong, dalam pendapatnya pada paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Rabu (26/10), di gedung DPRD Medan, Jln Kapten Maulana Lubis Medan.
Dalam paripurna itu, sembilan fraksi di DPRD Kota Medan menyetujui Ranperda tersebut untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda. Pemko Medan diminta merencanakan anggaran pendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk pengelolaan air limbah domestik. Penyediaan septic tank ber-SNI bagi masyarakat juga perlu dibangun.
"Terbentuknya Perda tentang limbah domestik ini jangan hanya sekadar menambah deretan Perda semata. Tetapi tidak mampu diimplementasikan secara maksimal di lapangan," kata Parlaungan.
Agar pengelolaan limbah domestik ini dapat terlaksana maksimal, lanjutnya, Pemko Medan perlu menjalin kerjasama dengan BUMD, seperti PDAM Tirtanadi. Karena selama ini, PDAM Tirtanadi telah melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat, memberikan pelayanan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Sahat B Simbolon, mengatakan, Pemko Medan dengan menggandeng PDAM Tirtanadi menyediakan septic tank ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk seluruh masyarakat Kota Medan secara gratis. Melalui septic tank itu, nantinya air limbah tinja dan limbah air cucian masyarakat dikelola PDAM Tirtanadi.
"Seperti di Singapura, air limbah warganya dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi air bersih dan bahkan dapat diminum. Dan juga supaya kebersihan lingkungan kota kita terjaga," sebutnya.
Sementara, Fraksi PKS melalui juru bicara Rajudin Sagala berharap, Pemko Medan harus membuat program insentif yang dapat mendorong masyarakat untuk menanggulangi limbah domestik secara berkelompok atau komunal. "Sehingga beban Pemko Medan bisa tereduksi dan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah secara mandiri," sebutnya.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan melalui juru bicara Modesta Marpaung menuturkan, Pemko Medan segera mensosialisasikan tentang pengelolaan air limbah domestik untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan. "Karena kita tahu bahwa resiko yang timbul akibat pencemaran air limbah domestik ini, selain membahayakan kesehatan manusia tapi juga mengganggu eksistensi kelangsungan lingkungan hidup," pungkasnya.***
Selasa, 25 Oktober 2016
SKPD Mekar Harus Tingkatkan PAD Medan
PENGISIAN jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) jajaran Pemko Medan, jangan berdasarkan suka atau tidak suka. SKPD yang telah dimekarkan juga harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemko Medan.
Ini terungkap dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan, pada paripurna Ranperda, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Medan, Selasa (25/10), di gedung dewan.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Herri Zulkarnain Hutajulu, mengungkapkan, masih banyak PNS Pemko Medan yang memiliki kompetensi tak diragukan. Namun, selama ini tidak memperoleh kesempatan menempati suatu jabatan. Untuk itu patut dipertimbangkan. Sedangkan bagi pejabat yang akan memasuki masa bakti tidak perlu perpanjangan tugas lagi.
Sementara, juru bicara Fraksi PDIP, Roby Barus, mempertanyakan pola rekruitmen Pemko Medan, untuk mengisi jabatan struktur susunan organisasi dan tata kerja yang baru. "Dengan pola itu, diyakini akan terwujud the right man on the right place," ujarnya.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Mulia Asri Rambe (Bayek), menuturkan, Pemko Medan harus melakukan penataan kelembagaan, diimbangi penataan SDM, keuangan, penataan sarana dan prasarana serta membangun hubungan kerja antar unit. "Jangan hanya sekedar dimekarkan dan pemborosan anggaran, SKPD yang telah dimekarkan harus mampu meningkatkan PAD bagi Pemko Medan," imbuh Dame Duma Sari Hutagalung dari Fraksi Gerindra.
Sedangkan Fraksi PKS, melalui juru bicara Asmui Lubis, menegaskan, agar efektifitas pengawasan jalannya peraturan daerah di Medan, maka diusulkan Pemko Medan membentuk satu badan baru, Badan Pengawasan Daerah. "Tugasnya mengawasi, memberi sanksi kepada setiap pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah," tandasnya. ***
Ini terungkap dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan, pada paripurna Ranperda, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Medan, Selasa (25/10), di gedung dewan.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Herri Zulkarnain Hutajulu, mengungkapkan, masih banyak PNS Pemko Medan yang memiliki kompetensi tak diragukan. Namun, selama ini tidak memperoleh kesempatan menempati suatu jabatan. Untuk itu patut dipertimbangkan. Sedangkan bagi pejabat yang akan memasuki masa bakti tidak perlu perpanjangan tugas lagi.
Sementara, juru bicara Fraksi PDIP, Roby Barus, mempertanyakan pola rekruitmen Pemko Medan, untuk mengisi jabatan struktur susunan organisasi dan tata kerja yang baru. "Dengan pola itu, diyakini akan terwujud the right man on the right place," ujarnya.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Mulia Asri Rambe (Bayek), menuturkan, Pemko Medan harus melakukan penataan kelembagaan, diimbangi penataan SDM, keuangan, penataan sarana dan prasarana serta membangun hubungan kerja antar unit. "Jangan hanya sekedar dimekarkan dan pemborosan anggaran, SKPD yang telah dimekarkan harus mampu meningkatkan PAD bagi Pemko Medan," imbuh Dame Duma Sari Hutagalung dari Fraksi Gerindra.
Sedangkan Fraksi PKS, melalui juru bicara Asmui Lubis, menegaskan, agar efektifitas pengawasan jalannya peraturan daerah di Medan, maka diusulkan Pemko Medan membentuk satu badan baru, Badan Pengawasan Daerah. "Tugasnya mengawasi, memberi sanksi kepada setiap pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah," tandasnya. ***
Ternak Babi di Medan Petisah Diultimatum Pindah!!
WARGA di Kel Sei Putih kedapatan beternak babi di belakang rumahnya. Berdasarkan peraturan, Satpol PP pun mengultimatum agar warga segera memindahkannya ke luar kota. Demi Kenyamanan dan kesehatan warga!!.
Kedatangan petugas Satpol PP Kota Medan ini, Selasa (25/10), dipimpin langsung Kasapol PP Kota Medan, M Sofyan, didampingi petugas Trantib Kec Medan Petisah, Lurah Sei Putih Tengah James RE Simanjuntak, petugas Babinsa dan Babinkantibmas serta kepala lingkungan.
Menurut Sofyan, ada 5 kepala keluarga (KK) di kawasan Jln Gelas Gg Mangkok Kel Sei Putih Tengah Kec Medan Petisah, yang beternak babi dan jumlahnya sekitar 25 ekor.
Dijelaskannya, kedatangan mereka untuk menindaklanjuti keluhan warga. Sebab, tidak sedikit warga yang menyatakan keberatan mereka, atas kehadiran ternak babi tersebut, karena menebar bau busuk dan kurang sedap. Terutama usai hujan. Disamping itu, warga pun resah, jika air menggenangi.
"Karenanya kita mengultimatum warga yang beternak babi itu, untuk segera mengosongkan kandang dan memindahkan hewannya ke luar wilayah Kota Medan. Kita akan terus melakukan pengawasan dan sewaktu-waktu akan melakukan penertiban," kata Sofyan.
Jika dalam penertiban nanti masih ditemukan juga, maka Sofyan langsung akan mengambil tindakan tegas. "Hewan ternak kaki empat milik warga itu langsung kita amankan. Untuk menghindari hal itu tidak terjadi, sekali lagi saya minta warga segera memindahkan hewan ternak kaki empatnya tersebut. Apalagi Pemko Medan sebelumnya telah memberikan ganti rugi," jelasnya.
Pantauan di lapangan, warga yang beternak babi itu pun menyatakan kesediaannya untuk segera mengosongkan kandang. Mereka minta diberi waktu untuk memindahkannya. ***
Kedatangan petugas Satpol PP Kota Medan ini, Selasa (25/10), dipimpin langsung Kasapol PP Kota Medan, M Sofyan, didampingi petugas Trantib Kec Medan Petisah, Lurah Sei Putih Tengah James RE Simanjuntak, petugas Babinsa dan Babinkantibmas serta kepala lingkungan.
Menurut Sofyan, ada 5 kepala keluarga (KK) di kawasan Jln Gelas Gg Mangkok Kel Sei Putih Tengah Kec Medan Petisah, yang beternak babi dan jumlahnya sekitar 25 ekor.
Dijelaskannya, kedatangan mereka untuk menindaklanjuti keluhan warga. Sebab, tidak sedikit warga yang menyatakan keberatan mereka, atas kehadiran ternak babi tersebut, karena menebar bau busuk dan kurang sedap. Terutama usai hujan. Disamping itu, warga pun resah, jika air menggenangi.
"Karenanya kita mengultimatum warga yang beternak babi itu, untuk segera mengosongkan kandang dan memindahkan hewannya ke luar wilayah Kota Medan. Kita akan terus melakukan pengawasan dan sewaktu-waktu akan melakukan penertiban," kata Sofyan.
Jika dalam penertiban nanti masih ditemukan juga, maka Sofyan langsung akan mengambil tindakan tegas. "Hewan ternak kaki empat milik warga itu langsung kita amankan. Untuk menghindari hal itu tidak terjadi, sekali lagi saya minta warga segera memindahkan hewan ternak kaki empatnya tersebut. Apalagi Pemko Medan sebelumnya telah memberikan ganti rugi," jelasnya.
Pantauan di lapangan, warga yang beternak babi itu pun menyatakan kesediaannya untuk segera mengosongkan kandang. Mereka minta diberi waktu untuk memindahkannya. ***
Senin, 24 Oktober 2016
Eldin Minta Camat dan Lurah Ayomi Warga
WALIKOTA Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi berharap camat dan lurah mampu mengayomi, melayani serta memberikan wawasan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
"Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kabar ter-up-date mengenai apa-apa yang telah dilakukan Pemko Medan. Sebagai pimpinan dan yang paling dekat dengan masyarakat, camat dan lurah saya harap menginformasikan hal-hal tersebut kepada masyarakat," ungkap Eldin, saat menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas camat dan lurah se-Kota Medan, kemarin, di The Hill Sibolangit.
Eldin juga berharap, kedepan, kinerja dan pelayanan camat dan lurah, mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. "Jangan fikirkan hal-hal yang tidak penting, sehingga amanah yang telah diberikan kepada kita tidak mampu dilaksanakan," ungkapnya.
Selain itu, camat dan lurah juga agar mampu menjadi penggerak kegiatan gotong-royong Jumat Sabtu dan program gerakan Siskamling. "Saya minta nanti ada laporannya secara terstruktur. Terutama untuk kegiatan gotong-royong, di lingkungan mana saja yang melaksanakan dan tidak melaksanakannya. Teknis laporannya, dari kelurahan mencatat kegiatan di lingkungannya, kemudian lurah melaporkan ke camat dan seterusnya, hingga laporan tersebut sampai pada saya," tegasnya. ***
"Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kabar ter-up-date mengenai apa-apa yang telah dilakukan Pemko Medan. Sebagai pimpinan dan yang paling dekat dengan masyarakat, camat dan lurah saya harap menginformasikan hal-hal tersebut kepada masyarakat," ungkap Eldin, saat menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas camat dan lurah se-Kota Medan, kemarin, di The Hill Sibolangit.
Eldin juga berharap, kedepan, kinerja dan pelayanan camat dan lurah, mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. "Jangan fikirkan hal-hal yang tidak penting, sehingga amanah yang telah diberikan kepada kita tidak mampu dilaksanakan," ungkapnya.
Selain itu, camat dan lurah juga agar mampu menjadi penggerak kegiatan gotong-royong Jumat Sabtu dan program gerakan Siskamling. "Saya minta nanti ada laporannya secara terstruktur. Terutama untuk kegiatan gotong-royong, di lingkungan mana saja yang melaksanakan dan tidak melaksanakannya. Teknis laporannya, dari kelurahan mencatat kegiatan di lingkungannya, kemudian lurah melaporkan ke camat dan seterusnya, hingga laporan tersebut sampai pada saya," tegasnya. ***
YLKI: Tangkap Pencuri Air Tirtanadi!!
KETUA Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Medan, Abu Bakar Sidiq, desak Polrestabes Medan segera menangkap dan menahan RM, pelaku pencurian air PDAM Tirtanadi di rumah kos-kosan Jln Garpu Medan. "Kita desak untuk segera menuntaskan kasus ini, supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain. Selain merugikan negara juga merugikan pelanggan lainnya," kata Abu Bakar Sidiq, Senin (24/10), menanggapi arogansi pelaku, yang mengabaikan panggilan kedua pihak Polrestabes Medan.
Kasus bermula dari kecurigaan PDAM Tirtanadi Cabang Sei Agul, atas pemakaian air dari pelanggan di Jln Garpu Medan, turun drastis selama setahun (2015). Setelah diperiksa 16 Januari 2016, di meteran air didapati ilegal connection (tidak melalui meteran air). Awalnya pihak PDAM Tirtanadi Cabang Sei Agul berusaha menyelesaikannya secara persuasif, mengenakan denda, namun yang bersangkutan tak koperatif. Bahkan balik melaporkan petugas PDAM Tirtanadi Cabang Sei Agul ke Polsek Medan Baru, dengan tuduhan perusakan.
Akhirnya PDAM Tirtanadi melaporkan hal ini ke Polrestabes Medan Februari, dengan nomor laporan STTLP/480/K/II/2016/RESTA MEDAN, diterima IPDA Sobarudin Pasaribu. Dalam pengembangan kasus pencurian air tersebut, Penyidik Polrestabes Medan telah 2 kali memanggil RM, dengan nomor surat S.pgl/2226-a/x/2016/Reskrim (spgl II), namun tak dihiraukan.
Sementara, Kepala Sekretariat Perusahaan PDAM Tirtanadi, Tauhid Ichyar, menyatakan, PDAM Tirtanadi serius dan tegas menyikapi kasus pencurian air yang dilakukan siapa pun. "Kami imbau agar pelanggan air PDAM Tirtanadi tidak melakukan penyambungan air secara ilegal. Karena tindakan ini melanggar hukum dan akan dtindak sesuai hukum berlaku," kata Tauhid.
Terpisah, Kepala Unit Satuan Pengamanan PDAM Tirtanadi, Edward Hutagalung, mengatakan, kedepan, unit kerjanya akan mendampingi petugas cabang, untuk memeriksa dugaan pencurian air dan sambungan air ilegal di semua area layanan PDAM Tirtanadi. ***
Kasus bermula dari kecurigaan PDAM Tirtanadi Cabang Sei Agul, atas pemakaian air dari pelanggan di Jln Garpu Medan, turun drastis selama setahun (2015). Setelah diperiksa 16 Januari 2016, di meteran air didapati ilegal connection (tidak melalui meteran air). Awalnya pihak PDAM Tirtanadi Cabang Sei Agul berusaha menyelesaikannya secara persuasif, mengenakan denda, namun yang bersangkutan tak koperatif. Bahkan balik melaporkan petugas PDAM Tirtanadi Cabang Sei Agul ke Polsek Medan Baru, dengan tuduhan perusakan.
Akhirnya PDAM Tirtanadi melaporkan hal ini ke Polrestabes Medan Februari, dengan nomor laporan STTLP/480/K/II/2016/RESTA MEDAN, diterima IPDA Sobarudin Pasaribu. Dalam pengembangan kasus pencurian air tersebut, Penyidik Polrestabes Medan telah 2 kali memanggil RM, dengan nomor surat S.pgl/2226-a/x/2016/Reskrim (spgl II), namun tak dihiraukan.
Sementara, Kepala Sekretariat Perusahaan PDAM Tirtanadi, Tauhid Ichyar, menyatakan, PDAM Tirtanadi serius dan tegas menyikapi kasus pencurian air yang dilakukan siapa pun. "Kami imbau agar pelanggan air PDAM Tirtanadi tidak melakukan penyambungan air secara ilegal. Karena tindakan ini melanggar hukum dan akan dtindak sesuai hukum berlaku," kata Tauhid.
Terpisah, Kepala Unit Satuan Pengamanan PDAM Tirtanadi, Edward Hutagalung, mengatakan, kedepan, unit kerjanya akan mendampingi petugas cabang, untuk memeriksa dugaan pencurian air dan sambungan air ilegal di semua area layanan PDAM Tirtanadi. ***
Pengetahuan Ketua Pansus Halal & Higienis Dipertanyakan
ANEH!! Hendrik Halomoan Sitompul dari Fraksi Demokrat DPRD Medan, terpilih sebagai ketua Pansus Ranperda Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. Alhasil, muncul penilaian Pansus tak akan berjalan maksimal.
Bahkan, terpilihnya Hendrik menjadi tanda tanya bagi anggota panitia khusus rancangan peraturan daerah (Pansus Ranperda) itu sendiri. Rajuddin Sagala dari Komisi B DPRD Medan misalnya. Ia mempertanyakan
pengetahuan Hendrik Halomoan Sitompul tentang definisi halal. Soalnya, Hendrik Halomoan Sitompul merupakan non muslim, yang belum tentu memahami esensi halal sebenarnya.
"Sangat kita sayangkanlah. Soalnya, dia tidak paham Al Quran dan Hadis. Definisi halal itu berasal dari Al Quran dan Hadis," paparnya usai mengikuti rapat pemilihan ketua Pansus tersebut, Senin (24/10).
Rajuddin menambahkan, Ranperda Pengawasan Serta Jaminan Produl Halal dan Higienis sangat berkaitan
dengan kepentingan masyarakat, khususnya umat Islam di Kota Medan. Jangan sampai, Ranperda yang
dihasilkan nanti malah memunculkan kontroversi di tengah-tengah umat. "Inikan untuk kepentingan Islam. Harus kerja keraslah kita supaya ini bisa teradopsi," ungkapnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, M Nasir, menilai, Pansus Ranperda Pengawasan Produk Serta Jaminan
Produk Halal dan Higienis tersebut, tidak berjalan maksimal. Mengingat, ketua Pansusnya bukan berasal
dari orang yang memahami betul tentang definisi halal. "Saya menyakini, Pansus ini tidak berjalan
maksimal, karena ketuanya tidak paham Al Quran dan Hadis. Ditakutkan tidak mengetahui esensi halal,"
paparnya.
M Nasir meminta agar seluruh anggota Pansus mengawal pembahasan Ranperda Pengawasan Serta Jaminan Produk
Halal dan Higienis agar tidak melenceng. "Saya minta supaya ini dikawal dan saya minta supaya anggota
Pansus yang Islam peduli dengan pembahasan Ranperda ini," pungkasnya.
Anggota Fraksi PAN, Ahmad Arief, menyayangkan terpilihnya Hendrik Halomoan Sitompul sebagai Ketua Pansus
Ranperda Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. Dikhawatirkan, keputusan ketua pansus itu
akan menjadi permasalahan di belakang hari, karena produk hukum yang akan dibahas ini sangat berkaitan
dengan produk halal.
Ketua Pansus Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, Hendrik Halomoan Sitompul, mengaku
heran, mengapa dia bisa diusulkan menjadi ketua Pansus tersebut. Namun, Hendrik mengungkapkan, akan
berusaha semaksimal mungkin mengakomodir seluruh aspirasi anggota Pansus tersebut dan akan berkoordinasi
dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk membahas definisi halal tersebut. "Apa yang dibilang MUI,
itulah yang kita jalankan," paparnya.
Namun, ada masalah yang penting lainnya dalam pembahasan Ranperda tersebut. Hendrik menambahkan, masalah
higienis juga menjadi masalah yang penting untuk dibahas. Karena, itu menyangkut masalah produksi
makanan dan minuman yang akan dikonsumsi masyarakat Kota Medan. "Masalah higienis itu cakupannya luas
ada masalah komposisi makanan, masa berlakunya dan kesehatannya. Intinya, jangan sampailah kita salah
memutuskan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau salah putuskan bisa berdampak lain,"
pungkasnya.
Pemilihan Ketua Pansus Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis itu tidak seperti pemilihan
ketua Pansus lainnya, yang langsung ditunjuk atas persetujuan anggota Pansus lainnya. Kali ini,
pemilihan Ketua Pansus Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis dipilih melalui voting. Ada
tiga kandidat yang terpilih sebagai calon ketua Pansus. Diantaranya Hendrik Halomoan Sitompul dari
Fraksi Demokrat, Rajuddin Sagala dari Fraksi PKS dan Zulkifli Lubis dari Fraksi PPP. Namun akhirnya,
Zulkifli Lubis memilih mundur. Dalam pemilihan tersebut, Hendrik Halomoan Sitompul meraih 11 suara dan
Rajuddin Sagala 8 suara. ***
Bahkan, terpilihnya Hendrik menjadi tanda tanya bagi anggota panitia khusus rancangan peraturan daerah (Pansus Ranperda) itu sendiri. Rajuddin Sagala dari Komisi B DPRD Medan misalnya. Ia mempertanyakan
pengetahuan Hendrik Halomoan Sitompul tentang definisi halal. Soalnya, Hendrik Halomoan Sitompul merupakan non muslim, yang belum tentu memahami esensi halal sebenarnya.
"Sangat kita sayangkanlah. Soalnya, dia tidak paham Al Quran dan Hadis. Definisi halal itu berasal dari Al Quran dan Hadis," paparnya usai mengikuti rapat pemilihan ketua Pansus tersebut, Senin (24/10).
Rajuddin menambahkan, Ranperda Pengawasan Serta Jaminan Produl Halal dan Higienis sangat berkaitan
dengan kepentingan masyarakat, khususnya umat Islam di Kota Medan. Jangan sampai, Ranperda yang
dihasilkan nanti malah memunculkan kontroversi di tengah-tengah umat. "Inikan untuk kepentingan Islam. Harus kerja keraslah kita supaya ini bisa teradopsi," ungkapnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, M Nasir, menilai, Pansus Ranperda Pengawasan Produk Serta Jaminan
Produk Halal dan Higienis tersebut, tidak berjalan maksimal. Mengingat, ketua Pansusnya bukan berasal
dari orang yang memahami betul tentang definisi halal. "Saya menyakini, Pansus ini tidak berjalan
maksimal, karena ketuanya tidak paham Al Quran dan Hadis. Ditakutkan tidak mengetahui esensi halal,"
paparnya.
M Nasir meminta agar seluruh anggota Pansus mengawal pembahasan Ranperda Pengawasan Serta Jaminan Produk
Halal dan Higienis agar tidak melenceng. "Saya minta supaya ini dikawal dan saya minta supaya anggota
Pansus yang Islam peduli dengan pembahasan Ranperda ini," pungkasnya.
Anggota Fraksi PAN, Ahmad Arief, menyayangkan terpilihnya Hendrik Halomoan Sitompul sebagai Ketua Pansus
Ranperda Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. Dikhawatirkan, keputusan ketua pansus itu
akan menjadi permasalahan di belakang hari, karena produk hukum yang akan dibahas ini sangat berkaitan
dengan produk halal.
Ketua Pansus Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, Hendrik Halomoan Sitompul, mengaku
heran, mengapa dia bisa diusulkan menjadi ketua Pansus tersebut. Namun, Hendrik mengungkapkan, akan
berusaha semaksimal mungkin mengakomodir seluruh aspirasi anggota Pansus tersebut dan akan berkoordinasi
dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk membahas definisi halal tersebut. "Apa yang dibilang MUI,
itulah yang kita jalankan," paparnya.
Namun, ada masalah yang penting lainnya dalam pembahasan Ranperda tersebut. Hendrik menambahkan, masalah
higienis juga menjadi masalah yang penting untuk dibahas. Karena, itu menyangkut masalah produksi
makanan dan minuman yang akan dikonsumsi masyarakat Kota Medan. "Masalah higienis itu cakupannya luas
ada masalah komposisi makanan, masa berlakunya dan kesehatannya. Intinya, jangan sampailah kita salah
memutuskan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau salah putuskan bisa berdampak lain,"
pungkasnya.
Pemilihan Ketua Pansus Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis itu tidak seperti pemilihan
ketua Pansus lainnya, yang langsung ditunjuk atas persetujuan anggota Pansus lainnya. Kali ini,
pemilihan Ketua Pansus Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis dipilih melalui voting. Ada
tiga kandidat yang terpilih sebagai calon ketua Pansus. Diantaranya Hendrik Halomoan Sitompul dari
Fraksi Demokrat, Rajuddin Sagala dari Fraksi PKS dan Zulkifli Lubis dari Fraksi PPP. Namun akhirnya,
Zulkifli Lubis memilih mundur. Dalam pemilihan tersebut, Hendrik Halomoan Sitompul meraih 11 suara dan
Rajuddin Sagala 8 suara. ***
Sabtu, 22 Oktober 2016
Aspal Jalan Dibagi-bagi ke Warga
PROYEK pengaspalan Jln Bayur Kec Delitua sarat korupsi. Selain asal jadi, sebahagian aspal justru dibagikan ke warga sekitar untuk halaman rumahnya.
"Ini jelas jelas sudah melanggar aturan. Seharusnya seluruh aspal hotmik digunakan untuk memperbaiki Jln Bayur. Jangan-jangan aspal tersebut dijual lagi ke warga. Padahal, dalam laporan pertanggungjawabannya, aspal tersebut untuk memperbaiki Jln Bayur," sebut Awaluddin, warga Delitua kepada wartawan, Jumat (21/10).
Akibat ulah pemborong yang tak profesional itu, katanya, kwalitas Jln Bayur pun diragukan. "Ini sudah pelanggaran. Pihak penegak hukum harus mengusutnya," imbuhnya.
Pantauan wartawan, aspal beberapa ruko di lokasi ditabur hotmik. Termasuk juga di depan Polsek Delitua, Depan Kantor Camat Delitua dan juga di depan rumah dinas camat di Jln Ardagusema Kel Delitua Barat. ***
"Ini jelas jelas sudah melanggar aturan. Seharusnya seluruh aspal hotmik digunakan untuk memperbaiki Jln Bayur. Jangan-jangan aspal tersebut dijual lagi ke warga. Padahal, dalam laporan pertanggungjawabannya, aspal tersebut untuk memperbaiki Jln Bayur," sebut Awaluddin, warga Delitua kepada wartawan, Jumat (21/10).
Akibat ulah pemborong yang tak profesional itu, katanya, kwalitas Jln Bayur pun diragukan. "Ini sudah pelanggaran. Pihak penegak hukum harus mengusutnya," imbuhnya.
Awas!! Endemi Demam Berdarah
TERCATAT ada 5 kasus penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kab Batubara. Menurut Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Batubara, dr Buang, satu diantaranya atas nama Iqbal Hariyanto (21), warga Dusun I, Desa Empat Negeri Kec Lima Puluh, meninggal dunia.
"Selain menderita DBD, Iqbal juga sudah terindikasi positif gagal ginjal. Mungkin itu juga yang membuat dia tidak tertolong lagi," ungkapnya kepada wartawan, kemarin.
Selain Iqbal, ada 3 warga Desa Empat Negeri yang juga terkena endemi wabah penyakit DBD. Mereka saat ini masih menjalani perawatan intensif di RS Batubara. Ketiganya yakni, Sabar (25), Nabila (6) dan Aulia (4), adiknya.
"Saya berharap pihak rumah sakit maupun dinas kesehatan secepatnya memperhatikan penyakit yang sangat mencemaskan ini," ujar Marliansyah Sinurat, ayah kandung kedua anak tersebut. ***
"Selain menderita DBD, Iqbal juga sudah terindikasi positif gagal ginjal. Mungkin itu juga yang membuat dia tidak tertolong lagi," ungkapnya kepada wartawan, kemarin.
Selain Iqbal, ada 3 warga Desa Empat Negeri yang juga terkena endemi wabah penyakit DBD. Mereka saat ini masih menjalani perawatan intensif di RS Batubara. Ketiganya yakni, Sabar (25), Nabila (6) dan Aulia (4), adiknya.
"Saya berharap pihak rumah sakit maupun dinas kesehatan secepatnya memperhatikan penyakit yang sangat mencemaskan ini," ujar Marliansyah Sinurat, ayah kandung kedua anak tersebut. ***
Jumat, 21 Oktober 2016
Demo Anti Ahok Ricuh
AKSI unjukrasa anti Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) masih terus bergulir di seantero Indonesia. Kali ini aksi penolakan Ahok ini digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Asahan, Jumat (21/10) di seputaran Tugu Imam Bonjol Kisaran.
Namun aksi yang semula berlangsung damai berakhir ricuh. Para mahasiswa dan pihak Kepolisian terlibat saling kejar dan dorong-dorongan, saat polisi coba menghalangi pendemo ketika akan membakar ban bekas. Akibat kericuhan ini, seorang mahasiswa, Faisal Arif Fahmi, sempat diamakan petugas polisi.
Pantauan M24, aksi unjuk rasa tolak Ahok yang mengambil titik kumpul di halaman Mesjid Raya Kisaran di Jalan Imam Bonjol Kisaran menuju Tugu Imam Bonjol, sekitar pukul 13.30 WIB awalnya berjalan damai.
Namun usai berorasi damai, sejumlah pengunjukrasa coba melakukan pembakaran ban bekas disekitar Tugu. Melihat hal ini, personil polisi dari Polres Asahan coba melakukan pencegahan dan pemadaman, hingga berujung keributan dan aksi saling kejar. Keributan lebih besar akhirnya bisa dihindarkan setelah kedua pihak ini bisa menahan diri.
Kordinator aksi, Indra Sinurat saat ditemui M24, sangat menyesalkan sikap aparat kepolisian yang bertidak arogan saat mengamankan jalannya aksi yang dilakukan HMI dan IMM Asahan.
"Jangan arogan, kalau tidak suka dengan aksi bakar ban, kan bisa dibilang baik-baik, jangan main tendang gitu. Kami akan melaporkan kejadian ini ke pihak Propam Poldasu terkait penganiayaan yang dilakukan personil Polres Asahan terhadap rekan kami Faisal," tegas Indra Sinurat.
Lanjut Indra, aksi yang dilakukan pihaknya, selain menuntut proses hukum terhadap Ahok yang dinilai sudah menistakan agama, pihaknya juga menuntut janji politik Jokowi-JK sebelum pilpres.
"Sudah dua tahun pemerintahan Jokowi - JK, mana janji-janji yang sudah pernah disampaikan saat kampanye dulu. Begitu juga terkait penistaan yang dilakukan Ahok, kami menuntut agar Ahok segera diproses hukum," tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Asahan, AKBP Tatan Dirsan Atmaja melalui Kasat Intelkam, AKP R Nainggolan, ketika dikonfirmasi membenarkan sempat terjadi kesalahpahaman antara petugas dengan peserta aksi. Namun hal itu dapat segera ditengahi dan diselesaikan dengan baik-baik.
"Kami tidak membenarkan adanya aksi bakar. Dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban umum, namun peserta aksi tetap melakukan dan saat dilarang mereka tidak terima sehingga sempat terjadi ketegangan," ujar Nainggolan.
Terkait seorang pendemo yang sempat diamankan, Nainggolan mengaku sudah dikembalikan, "Tidak ada penganiayaan, hanya diamankan sejenak," tegasnya.
Terpisah, Faisal Arif Fahmi, salah seorang pengunjukrasa yang diduga mengalami kekerasan oleh pihak kepolisian, saat ditemui sedang menjalani rawat inap di RSUD Kisaran.
Mahasiswa Institut Agama Islam Saat Uluum Kisaran ini mengalami luka memar di kening dan lebam di leher.
"Saat aku dibawa dari lokasi, di dalam mobil aku dipukuli, tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan. Pastinya aparat berseragam coklat," terang Faisal.
Pantauan di RSUD Kisaran, Wakapolres Asahan, Kompol Triyadi, didampingi Kabag Ops, Kompol P Hutahean, Kasat Intelkam AKP R Nainggolan dan Kasat Lantas AKP Rikki Ramadhan, tampak menjenguk Faisal. Ketika dikonfirmasi seusai menjenguk Faisal, Triyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait kekerasan yang dialami Faisal saat aksi berlangsung.
"Kami datang kemari untuk menjenguk dan melihat keadaan Faisal, yang kabarnya mengalami kekerasan dari anggota. Kita segera melakukan pemeriksaan terkait hal ini," terang Triyadi.***
Namun aksi yang semula berlangsung damai berakhir ricuh. Para mahasiswa dan pihak Kepolisian terlibat saling kejar dan dorong-dorongan, saat polisi coba menghalangi pendemo ketika akan membakar ban bekas. Akibat kericuhan ini, seorang mahasiswa, Faisal Arif Fahmi, sempat diamakan petugas polisi.
Pantauan M24, aksi unjuk rasa tolak Ahok yang mengambil titik kumpul di halaman Mesjid Raya Kisaran di Jalan Imam Bonjol Kisaran menuju Tugu Imam Bonjol, sekitar pukul 13.30 WIB awalnya berjalan damai.Namun usai berorasi damai, sejumlah pengunjukrasa coba melakukan pembakaran ban bekas disekitar Tugu. Melihat hal ini, personil polisi dari Polres Asahan coba melakukan pencegahan dan pemadaman, hingga berujung keributan dan aksi saling kejar. Keributan lebih besar akhirnya bisa dihindarkan setelah kedua pihak ini bisa menahan diri.
Kordinator aksi, Indra Sinurat saat ditemui M24, sangat menyesalkan sikap aparat kepolisian yang bertidak arogan saat mengamankan jalannya aksi yang dilakukan HMI dan IMM Asahan.
"Jangan arogan, kalau tidak suka dengan aksi bakar ban, kan bisa dibilang baik-baik, jangan main tendang gitu. Kami akan melaporkan kejadian ini ke pihak Propam Poldasu terkait penganiayaan yang dilakukan personil Polres Asahan terhadap rekan kami Faisal," tegas Indra Sinurat.
Lanjut Indra, aksi yang dilakukan pihaknya, selain menuntut proses hukum terhadap Ahok yang dinilai sudah menistakan agama, pihaknya juga menuntut janji politik Jokowi-JK sebelum pilpres.
"Sudah dua tahun pemerintahan Jokowi - JK, mana janji-janji yang sudah pernah disampaikan saat kampanye dulu. Begitu juga terkait penistaan yang dilakukan Ahok, kami menuntut agar Ahok segera diproses hukum," tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Asahan, AKBP Tatan Dirsan Atmaja melalui Kasat Intelkam, AKP R Nainggolan, ketika dikonfirmasi membenarkan sempat terjadi kesalahpahaman antara petugas dengan peserta aksi. Namun hal itu dapat segera ditengahi dan diselesaikan dengan baik-baik.
"Kami tidak membenarkan adanya aksi bakar. Dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban umum, namun peserta aksi tetap melakukan dan saat dilarang mereka tidak terima sehingga sempat terjadi ketegangan," ujar Nainggolan.
Terkait seorang pendemo yang sempat diamankan, Nainggolan mengaku sudah dikembalikan, "Tidak ada penganiayaan, hanya diamankan sejenak," tegasnya.
Terpisah, Faisal Arif Fahmi, salah seorang pengunjukrasa yang diduga mengalami kekerasan oleh pihak kepolisian, saat ditemui sedang menjalani rawat inap di RSUD Kisaran.
Mahasiswa Institut Agama Islam Saat Uluum Kisaran ini mengalami luka memar di kening dan lebam di leher.
"Saat aku dibawa dari lokasi, di dalam mobil aku dipukuli, tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan. Pastinya aparat berseragam coklat," terang Faisal.
Pantauan di RSUD Kisaran, Wakapolres Asahan, Kompol Triyadi, didampingi Kabag Ops, Kompol P Hutahean, Kasat Intelkam AKP R Nainggolan dan Kasat Lantas AKP Rikki Ramadhan, tampak menjenguk Faisal. Ketika dikonfirmasi seusai menjenguk Faisal, Triyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait kekerasan yang dialami Faisal saat aksi berlangsung.
"Kami datang kemari untuk menjenguk dan melihat keadaan Faisal, yang kabarnya mengalami kekerasan dari anggota. Kita segera melakukan pemeriksaan terkait hal ini," terang Triyadi.***
Pengungsi Sinabung Lama Terima Dana Lahan Usaha Tani
SETELAH menunggu cukup lama, sebanyak 240 kepala keluarga (kk) pengungsi bencana Erupsi Sinabung, dari Desa Kuta Tonggal. Guru Kinayan dan Berastepu, akhirnya bisa tersenyum lega, karena dana lahan usaha tani untuk pengungsi akhirnya bisa dicairkan, Jumat (21/10).
"Untuk hari ini kita sudah melakukan pencairan dana lahan tani bagi 240 kk pengungsi," ujar Kepala BPBD Karo, Matius Sitepu, di kantor TPN Kabanjahe.
Dijelaskan Matius, pencairan dana tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening dari para pengungsi penerima bantuan, yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi. “Untuk penanganan pengungsi ini, kita akan melakukan secepatnya. Sehingga target waktu yang telah ditentukan dapat terpenuhi atau pada bulan Desember 2016 nanti diharapkan telah tuntas dan semua pengungsi telah dapat mempergunakan dana lahan dan rumah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Karo, Terkelin Brahmana yang didampingi Wakilnya Cory Br Sebayang yang hadir dalam acara tersebut mengharapkan, seluruh SKPD yang terlibat dalam penanganan pengungsi Sinabung ini bekerja seoptimal mungkin, agar penanganan para pengungsi ini bisa tuntas tepat waktu.
“Kepada masyarakat pengungsi, bila ada permasalahan segera laporkan agar kita bisa secepatnya mencari solusi hingga semuanya lancar. Kearifan lokal harus selalu kita kedepankan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada disini,” ujarnya dihadapan para pengungsi. ***
"Untuk hari ini kita sudah melakukan pencairan dana lahan tani bagi 240 kk pengungsi," ujar Kepala BPBD Karo, Matius Sitepu, di kantor TPN Kabanjahe.
Dijelaskan Matius, pencairan dana tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening dari para pengungsi penerima bantuan, yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi. “Untuk penanganan pengungsi ini, kita akan melakukan secepatnya. Sehingga target waktu yang telah ditentukan dapat terpenuhi atau pada bulan Desember 2016 nanti diharapkan telah tuntas dan semua pengungsi telah dapat mempergunakan dana lahan dan rumah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Karo, Terkelin Brahmana yang didampingi Wakilnya Cory Br Sebayang yang hadir dalam acara tersebut mengharapkan, seluruh SKPD yang terlibat dalam penanganan pengungsi Sinabung ini bekerja seoptimal mungkin, agar penanganan para pengungsi ini bisa tuntas tepat waktu.
“Kepada masyarakat pengungsi, bila ada permasalahan segera laporkan agar kita bisa secepatnya mencari solusi hingga semuanya lancar. Kearifan lokal harus selalu kita kedepankan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada disini,” ujarnya dihadapan para pengungsi. ***
Pengendalian Lalat Buah di Dairi tak Maksimal
PELAKSANAAN
pengendalian hama lalat buah serentak di Kab. Dairi, berjalan kurang maksimal. Keterbatasan alat pengasapan (Fogging) menjadi kendala dalam proses pengasapan yang digelar di 8 kecamatan di Dairi.
Akibatnya pengasapan harus dilakukan secara bertahap dan tidak seluruh lahan tanaman jeruk yang sudah didata bisa mendapat pengasapan secara serentak.
Hal ini disampaikan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Helga Napitupulu kepada M24, Jumat (21/10), saat pelaksanaan pengasapan di Desa Bintang Mersada. Disebutkannya, alat fogging yang tersedia saat ini hanya 2 unit, untuk itu pengasapannya harus dilakukan secara bertahap. “Untuk Kec. Sidikalang, hari ini di pusatkan di Kel. Sidiangkat dan Batang Beruh,” ujar Helga.
Menurut Helga, walaupun terkendala dengan keterbatasan alat fogging, pengasapan akan tetap dilaksanakan hingga Sabtu (22/10) sesuai jadwal pelaksanaan.
“Buah jeruk yang jatuh akibat terserang lalat buah, kami kumpulkan dan masukan dalam plastik kedap udara agar telur lalat buah dalam buah jeruk tidak bisa menetas dan berkembang biak. Kami juga membagikan kepada petani jeruk perangkap petrogenol dan lem tikus untuk membantu pengendalian lalat buah ini,” terangnya.
Terpisah, salah seorang petani jeruk ketika ditemui di ladangnya terkait pengasapan dan bantuan pembasmi lalat buah mengakui kalau sempat didatangi petugas PPL. Namun kedatangannya hanya menanyakan luas dan jumlah tanaman jeruk.
“Saya sebelumnya sudah mendengar rencana Pemkab Dairi untuk melakukan pembasmian lalat buah secara serentak hari ini. Sehingga saya langsung berangkat ke ladang untuk melakukan persiapan, tapi setelah saya tunggu-tunggu hanya petugas PPL yang datang menanyakan luas dan jumlah tanaman jeruk,” sebut petani jeruk bermarga Sihombing ini.
Pantauan M24 di lapangan, pelaksanaan pembasmian lalat buah di 8 kecamatan di Dairi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena masih banyak petani jeruk yang belum terdata sehingga pelaksanaan pembasmiannya tidak maksimal. ***
pengendalian hama lalat buah serentak di Kab. Dairi, berjalan kurang maksimal. Keterbatasan alat pengasapan (Fogging) menjadi kendala dalam proses pengasapan yang digelar di 8 kecamatan di Dairi.
Akibatnya pengasapan harus dilakukan secara bertahap dan tidak seluruh lahan tanaman jeruk yang sudah didata bisa mendapat pengasapan secara serentak.
Hal ini disampaikan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Helga Napitupulu kepada M24, Jumat (21/10), saat pelaksanaan pengasapan di Desa Bintang Mersada. Disebutkannya, alat fogging yang tersedia saat ini hanya 2 unit, untuk itu pengasapannya harus dilakukan secara bertahap. “Untuk Kec. Sidikalang, hari ini di pusatkan di Kel. Sidiangkat dan Batang Beruh,” ujar Helga.Menurut Helga, walaupun terkendala dengan keterbatasan alat fogging, pengasapan akan tetap dilaksanakan hingga Sabtu (22/10) sesuai jadwal pelaksanaan.
“Buah jeruk yang jatuh akibat terserang lalat buah, kami kumpulkan dan masukan dalam plastik kedap udara agar telur lalat buah dalam buah jeruk tidak bisa menetas dan berkembang biak. Kami juga membagikan kepada petani jeruk perangkap petrogenol dan lem tikus untuk membantu pengendalian lalat buah ini,” terangnya.
Terpisah, salah seorang petani jeruk ketika ditemui di ladangnya terkait pengasapan dan bantuan pembasmi lalat buah mengakui kalau sempat didatangi petugas PPL. Namun kedatangannya hanya menanyakan luas dan jumlah tanaman jeruk.
“Saya sebelumnya sudah mendengar rencana Pemkab Dairi untuk melakukan pembasmian lalat buah secara serentak hari ini. Sehingga saya langsung berangkat ke ladang untuk melakukan persiapan, tapi setelah saya tunggu-tunggu hanya petugas PPL yang datang menanyakan luas dan jumlah tanaman jeruk,” sebut petani jeruk bermarga Sihombing ini.
Pantauan M24 di lapangan, pelaksanaan pembasmian lalat buah di 8 kecamatan di Dairi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena masih banyak petani jeruk yang belum terdata sehingga pelaksanaan pembasmiannya tidak maksimal. ***
Kamis, 20 Oktober 2016
Stop Pungli dan Pemerasan
KETUA Harian DPD Golkar Sumut, Ir Tengku Said Idris Pardede, yakin, investor asing bakal ramai masuk ke Sumut, bila praktik pungutan liar (Pungli) dan pemerasan bisa dihentikan. Sebab, meski pembenahan infrastruktur gencar dilakukan, investor tetap takut berbisnis karena banyak praktik pungli.
"Gak ada gunanya membentang karpet merah atau sibuk publikasi memanggil investor. Mereka pasti ramai datang ke Sumut bila pungli dan pemerasan dihentikan," kata alumni ISTN Jakarta itu kepada M24, kemarin, seraya menyebutkan, kalangan investor bahkan wisman, hanya mau datang jika kondisi daerah benar-benar aman, nyaman, daya dukung lingkungan baik, infrastruktur tersedia serta ada jaminan pemerintah dan aparat menumpas premanisme, pemerasan bahkan pungli.
"Makanya, ayo hentikan prilaku memeras, premanisme, pungli atau aksi kriminal. DPD Partai Golkar Sumut siap mengawal Sumut yang kondusif bagi kalangan investor maupun wisatawan," imbuhnya.
Dia mencontohkan, di negara Spanyol rakyat dan aparat sudah diberdayakan sejak dini, agar tak mengganggu iklim investasi atau membuat wisatawan menjadi tidak nyaman. Anak-anak di Spanyol, katanya, dididik khusus agar memiliki keterampilan mandiri. SDM aparat dan rakyat di sana pun selalu terlihat stabil tanpa premanisme, pemerasan, minta-minta dan pungli. "Perekonomian masyarakat melaju kencang," tandasnya. ***
"Gak ada gunanya membentang karpet merah atau sibuk publikasi memanggil investor. Mereka pasti ramai datang ke Sumut bila pungli dan pemerasan dihentikan," kata alumni ISTN Jakarta itu kepada M24, kemarin, seraya menyebutkan, kalangan investor bahkan wisman, hanya mau datang jika kondisi daerah benar-benar aman, nyaman, daya dukung lingkungan baik, infrastruktur tersedia serta ada jaminan pemerintah dan aparat menumpas premanisme, pemerasan bahkan pungli.
"Makanya, ayo hentikan prilaku memeras, premanisme, pungli atau aksi kriminal. DPD Partai Golkar Sumut siap mengawal Sumut yang kondusif bagi kalangan investor maupun wisatawan," imbuhnya.
Dia mencontohkan, di negara Spanyol rakyat dan aparat sudah diberdayakan sejak dini, agar tak mengganggu iklim investasi atau membuat wisatawan menjadi tidak nyaman. Anak-anak di Spanyol, katanya, dididik khusus agar memiliki keterampilan mandiri. SDM aparat dan rakyat di sana pun selalu terlihat stabil tanpa premanisme, pemerasan, minta-minta dan pungli. "Perekonomian masyarakat melaju kencang," tandasnya. ***
Eldin : Seluruh Aparatur Beri Pelayanan Terbaik ke Warga!!
PELAYANAN umum harus ikhlas dan tanggungjawab tanpa harapkan imbalan. Warning Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi ini, untuk seluruh aparaturnya, agar benar-benar memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Eldin juga mengimbau seluruh masyarakat, agar segera melaporkan aparatur yang meminta imbalan, pada saat membutuhkan pelayanan umum. Termasuk di kantor kelurahan maupun kecamatan.
"Jangan ragu dan takut. Pasti langsung ditindak. Saya tidak akan main-main. Berarti mereka tidak mau bersama-sama dengan saya lagi di pemerintahan ini," tegas Eldin, saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1438 H sekaligus penyambutan jamaah haji 2016 asal Kota Medan, Kamis (20/10), di Lapangan Merdeka Medan.
Dalam kesempatan itu, Eldin mengajak seluruh jajarannya di lingkungan Pemko Medan, menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1438 H, sebagai momentum hijrah menjadi lebih baik lagi. Terutama menyangkut pelayanan kepada masyarakat. "Mungkin tahun lalu masih ada pelayanan yang diberikan belum maksimal, maka tahun ini harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi, sehingga memuaskan masyarakat," ajak Eldin.
Lebih dari 10.000 umat Islam dari seluruh penjuru Kota Medan ditambah 1.854 jamaah haji hadir pada peringatan tahun baru Islam tersebut. 1.850 jemaah haji asal Kota Medan yang baru tiba dari Tanah Suci Mekkah, ditepungtawari.
Da'i asal Jakarta, Al Ustadz Bachtiar Nassir, dalam tausiahnya, mengapresiasi slogan Medan Rumah Kita. Dia mengibaratkan Medan Rumah Kita seperti rumah tangga sebagai satuan terkecilnya. Dimana yang utama harus ditegakkan, konsep tauhidnya dulu. Artinya, hanya Allah SWT satu-satunya yang disembah. Kemudian, rumah tangga itu harus dijadikan sebagai rumah ibadah maupun ilmu.
"Selain itu rumah tangga kita itu harus dijadikan sebagai tempat untuk ketenangan bagi keluarga dan anak-anak. Intinya, Medan Rumah Kita ini harus dijadikan sebagai rumah kita sendiri, sehingga rumah kita menjadi surgaku. Jika ini dapat diwujudkan, insya Allah Kota Medan menjadi jembatan kita menuju surga, sebagaimana kita menjadikan keluarga kita jembatan untuk masuk surga. Insya Allah akan damai dan semua akan bekerja keras," papar Bachtiar. ***
Tak hanya itu, Eldin juga mengimbau seluruh masyarakat, agar segera melaporkan aparatur yang meminta imbalan, pada saat membutuhkan pelayanan umum. Termasuk di kantor kelurahan maupun kecamatan.
"Jangan ragu dan takut. Pasti langsung ditindak. Saya tidak akan main-main. Berarti mereka tidak mau bersama-sama dengan saya lagi di pemerintahan ini," tegas Eldin, saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1438 H sekaligus penyambutan jamaah haji 2016 asal Kota Medan, Kamis (20/10), di Lapangan Merdeka Medan.
Dalam kesempatan itu, Eldin mengajak seluruh jajarannya di lingkungan Pemko Medan, menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1438 H, sebagai momentum hijrah menjadi lebih baik lagi. Terutama menyangkut pelayanan kepada masyarakat. "Mungkin tahun lalu masih ada pelayanan yang diberikan belum maksimal, maka tahun ini harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi, sehingga memuaskan masyarakat," ajak Eldin.
Lebih dari 10.000 umat Islam dari seluruh penjuru Kota Medan ditambah 1.854 jamaah haji hadir pada peringatan tahun baru Islam tersebut. 1.850 jemaah haji asal Kota Medan yang baru tiba dari Tanah Suci Mekkah, ditepungtawari.
Da'i asal Jakarta, Al Ustadz Bachtiar Nassir, dalam tausiahnya, mengapresiasi slogan Medan Rumah Kita. Dia mengibaratkan Medan Rumah Kita seperti rumah tangga sebagai satuan terkecilnya. Dimana yang utama harus ditegakkan, konsep tauhidnya dulu. Artinya, hanya Allah SWT satu-satunya yang disembah. Kemudian, rumah tangga itu harus dijadikan sebagai rumah ibadah maupun ilmu.
"Selain itu rumah tangga kita itu harus dijadikan sebagai tempat untuk ketenangan bagi keluarga dan anak-anak. Intinya, Medan Rumah Kita ini harus dijadikan sebagai rumah kita sendiri, sehingga rumah kita menjadi surgaku. Jika ini dapat diwujudkan, insya Allah Kota Medan menjadi jembatan kita menuju surga, sebagaimana kita menjadikan keluarga kita jembatan untuk masuk surga. Insya Allah akan damai dan semua akan bekerja keras," papar Bachtiar. ***
Selasa, 18 Oktober 2016
Jalan Sutrisno Medan Jadi Ibrahim Sinik
JALAN Sutrisno Medan akan berubah menjadi Jln Ibrahim Sinik. Dan Jln Plaju menjadi Jln Wushu. Jln Sutrisno simpang Pasar Sukaramai sampai Jln Thamrin diganti menjadi Jln Ibrahim Sinik. Sedangkan mulai dari simpang Jln Thamrin hingga simpang Jln Sutomo, namanya tetap Jln Sutrisno.
"Perubahan nama ini akan dibawa ke rapat pimpinan dan meminta persetujuan fraksi-fraksi di paripurna. Makanya kita melakukan tinjauan lapangan," kata Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, usai meninjau Jln Sutrisno, Selasa (18/10) siang, yang juga hadir Ketua Komisi D Sabar Samsurya Sitepu dan anggota komisi Ilhamsyah, Landen Marbun, M Nasir, Abdul Rani, Daniel Pinem, Jumadi dan Parlaungan Simangunsong.
Menurut Henry, tinjauan ini menindaklanjuti usulan perubahan nama jalan yang disampaikan Pemko Medan. Setelah mendapatkan keterangan dari warga dan pemerintahan setempat, DPRD berkesimpulan tidak ada masalah dalam perubahan nama. "Pemberian nama Ibrahim Sinik agar generasi muda mengenal sosok yang berperan pada perkembangan pers di Sumut dan Nasional," katanya.
Setelah berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat dan warga, imbuh Sabar, mereka sangat setuju dengan pemenggalan nama Jln Sutrisno menjadi sebagian nama Jln Ibrahim Sinik.
Salah seorang tokoh masyarakat Jln Sutrisno, Syafril Yakub, menegaskan, masyarakat sangat mendukung usulan pergantian nama Jln Sutrisno menjadi Jln Ibrahim Sinik. "Tentu kami mendukung sepenuhnya nama tokoh pers tersebut menjadi nama jalan. Apalagi almarhum DR Drs H Ibrahim Sinik, merupakan sosok yang menjadi panutan kami selama ini," ujarnya.
Plt Camat Medan Area, Ali Sipahutar, mengungkapkan, dukungan masyarakat juga telah dituangkan dalam surat dukungan yang telah ditandatangani dan diserahkan ke Pemko Medan. ***
"Perubahan nama ini akan dibawa ke rapat pimpinan dan meminta persetujuan fraksi-fraksi di paripurna. Makanya kita melakukan tinjauan lapangan," kata Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, usai meninjau Jln Sutrisno, Selasa (18/10) siang, yang juga hadir Ketua Komisi D Sabar Samsurya Sitepu dan anggota komisi Ilhamsyah, Landen Marbun, M Nasir, Abdul Rani, Daniel Pinem, Jumadi dan Parlaungan Simangunsong.
Menurut Henry, tinjauan ini menindaklanjuti usulan perubahan nama jalan yang disampaikan Pemko Medan. Setelah mendapatkan keterangan dari warga dan pemerintahan setempat, DPRD berkesimpulan tidak ada masalah dalam perubahan nama. "Pemberian nama Ibrahim Sinik agar generasi muda mengenal sosok yang berperan pada perkembangan pers di Sumut dan Nasional," katanya.
Setelah berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat dan warga, imbuh Sabar, mereka sangat setuju dengan pemenggalan nama Jln Sutrisno menjadi sebagian nama Jln Ibrahim Sinik.
Salah seorang tokoh masyarakat Jln Sutrisno, Syafril Yakub, menegaskan, masyarakat sangat mendukung usulan pergantian nama Jln Sutrisno menjadi Jln Ibrahim Sinik. "Tentu kami mendukung sepenuhnya nama tokoh pers tersebut menjadi nama jalan. Apalagi almarhum DR Drs H Ibrahim Sinik, merupakan sosok yang menjadi panutan kami selama ini," ujarnya.
Plt Camat Medan Area, Ali Sipahutar, mengungkapkan, dukungan masyarakat juga telah dituangkan dalam surat dukungan yang telah ditandatangani dan diserahkan ke Pemko Medan. ***
Gawat!! Camat Medan Denai Terima Suap
TAK hanya jual nama, pemborong bangunan tak berijin di Jln Tanggok Bongkar II, bahkan menyebut kalau Camat Medan Denai, Hendra Asmilan, telah menerima suap. Gawat!!.
Pemborong bangunan liar di Kel Tegal Sari Mandala I dan II itu, Hendrik, juga menyebutkan nama petugas penertipan bangunan kecamatan dan lurah Tegal Sari Mandala I, telah menerima suap darinya. Sehingga, katanya, pengerjaannya berjalan tanpa ada gangguan.
"Terus terang saya bang, apa mereka itu, pihak kecamatan, tak sadar telah menerima uang dari saya. Serta apa mereka lupa, bahwa merekalah yang menandatangani surat izin sebagai tanda diperbolehkannya saya mendirikan bangunan tanpa SIMB," katanya kepada M24 melalui selulernya, Selasa (18/10).
Menurut Hendrik, sebanarnya ia telah mengurus semua surat yang diperlukan. Termasuk SIMB terlebih dahulu, untuk mendirikan bangunan rumah lima pintu di Jln Tanggok Bongkar II Kelurahan Tegal Sari Mandala I. Hanya saja, katanya, persyaratan yang sudah lengkap dan diserahkan ke Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, lewat pihak kecamatan Medan Denai, hingga kini belum juga selesai.
"Saya tau SIMB yang kami butuhkan belum siap, tapi kami mendapat restu mendirikan bangunan terlebih dahulu dari kelurahan dan kecamatan, walaupun SIMB nya menyusul," urainya.
Sementara, Camat Medan Denai, Hendra Asmilan, saat dihububungi perihal menerima suap tersebut, langsung membantahnya. "Demi Allah, saya tak ada menerima suap dari pemborong bernama Hendrik. Jangan sembarangan dia. Dan biar tau saja, saya juga tak tau menahu kalau ada bangunan liar lima pintu tanpa SIMB sedang dikerjakan di wilayah kerja saya," ungkapnya.
Ia menambahkan, mungkin saja bawahannya yang telah menerima suap dari pemborong tersebut, sehingga harus ditindak tegas. Sebab dengan kejadian asal sebut itu, nama baiknya telah tercoreng.
Sedangkan petugas penertiban bangunan kecamatan Medan Denai, Junjung, yang dihubungi via telponnya, juga membantahnya. "Ahk..sssaya tidak tahu dan tttidak...beeenar...bahwa telah mengeluarkan surat izin membangun, sekaligus menerima suap dari Hendrik," katanya terbata-bata.
Zuir, warga setempat merasa sangat kecewa. Menurutnya, jika kabar suap itu benar, maka sangat keterlaluan sekali. "Kalaulah hal tersebut benar, sudah sangat kelewatan sekali pihak kecamatan itu. Sebab dengan kejadian ini, Pemko Medan telah dirugikan dengan menurunnya pendapatan PAD.
Zuir menambahkan, hingga kni belum juga dihentikan pengerjaannya bangunan tak berijin itu. Selaku warga setempat, ia merasa kecewa dan akan melakukan aksi, merubuhkan bangunan rata tanah. "Kita tak peduli siapa beking si Hendrik itu. Yang jelas kalau tak ada juga instruksi dari kecamatan untuk menghentikan pengerjaannya, maka kami akan merubuhkannya rata dengan tanah," pungkasnya. ***
Pemborong bangunan liar di Kel Tegal Sari Mandala I dan II itu, Hendrik, juga menyebutkan nama petugas penertipan bangunan kecamatan dan lurah Tegal Sari Mandala I, telah menerima suap darinya. Sehingga, katanya, pengerjaannya berjalan tanpa ada gangguan.
"Terus terang saya bang, apa mereka itu, pihak kecamatan, tak sadar telah menerima uang dari saya. Serta apa mereka lupa, bahwa merekalah yang menandatangani surat izin sebagai tanda diperbolehkannya saya mendirikan bangunan tanpa SIMB," katanya kepada M24 melalui selulernya, Selasa (18/10).
Menurut Hendrik, sebanarnya ia telah mengurus semua surat yang diperlukan. Termasuk SIMB terlebih dahulu, untuk mendirikan bangunan rumah lima pintu di Jln Tanggok Bongkar II Kelurahan Tegal Sari Mandala I. Hanya saja, katanya, persyaratan yang sudah lengkap dan diserahkan ke Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, lewat pihak kecamatan Medan Denai, hingga kini belum juga selesai.
"Saya tau SIMB yang kami butuhkan belum siap, tapi kami mendapat restu mendirikan bangunan terlebih dahulu dari kelurahan dan kecamatan, walaupun SIMB nya menyusul," urainya.
Sementara, Camat Medan Denai, Hendra Asmilan, saat dihububungi perihal menerima suap tersebut, langsung membantahnya. "Demi Allah, saya tak ada menerima suap dari pemborong bernama Hendrik. Jangan sembarangan dia. Dan biar tau saja, saya juga tak tau menahu kalau ada bangunan liar lima pintu tanpa SIMB sedang dikerjakan di wilayah kerja saya," ungkapnya.
Ia menambahkan, mungkin saja bawahannya yang telah menerima suap dari pemborong tersebut, sehingga harus ditindak tegas. Sebab dengan kejadian asal sebut itu, nama baiknya telah tercoreng.
Sedangkan petugas penertiban bangunan kecamatan Medan Denai, Junjung, yang dihubungi via telponnya, juga membantahnya. "Ahk..sssaya tidak tahu dan tttidak...beeenar...bahwa telah mengeluarkan surat izin membangun, sekaligus menerima suap dari Hendrik," katanya terbata-bata.
Zuir, warga setempat merasa sangat kecewa. Menurutnya, jika kabar suap itu benar, maka sangat keterlaluan sekali. "Kalaulah hal tersebut benar, sudah sangat kelewatan sekali pihak kecamatan itu. Sebab dengan kejadian ini, Pemko Medan telah dirugikan dengan menurunnya pendapatan PAD.
Zuir menambahkan, hingga kni belum juga dihentikan pengerjaannya bangunan tak berijin itu. Selaku warga setempat, ia merasa kecewa dan akan melakukan aksi, merubuhkan bangunan rata tanah. "Kita tak peduli siapa beking si Hendrik itu. Yang jelas kalau tak ada juga instruksi dari kecamatan untuk menghentikan pengerjaannya, maka kami akan merubuhkannya rata dengan tanah," pungkasnya. ***
Senin, 17 Oktober 2016
Buruh Tuntut Upah Layak
KETUA Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) Kec Namorambe, Lintang, turunkan 300 buruh se-Kecamatan Namorambe, berorasi di kantor Gubsu dan Lapangan Merdeka Medan. Mereka menuntut upah layak.
Menurut Lintang, upah yang diberi perusahaan belum cukup mensejahterakan buruh. Sebab gaji tertinggi buruh di Kec Namorambe Rp1,8 juta. "Maka kami menuntut pemerintah agar upah UMR ditambah Rp500 ribu. Dan jika pemerintah tak mau mengabulkan permintaan kami, kami akan menduduki kantor Gubsu," ungkap Lintang krpsads wsrtswsn, Senin (17/10).
Asiong Han, salah satu pengusaha pabrik, mengungkapkan, sebenarnya perusahaan bukan tak mau menaikan gaji buruh. Tetapi sekarang ini banyak perusahaan yang tutup karena tumpur. Dan produk yang dihasilkan perusahaan tak berjalan. "Sehingga untuk membayar gaji buruh yang sekarang saja perusahaan harus gali lobang tutup lobang," ujarnya. ***
Menurut Lintang, upah yang diberi perusahaan belum cukup mensejahterakan buruh. Sebab gaji tertinggi buruh di Kec Namorambe Rp1,8 juta. "Maka kami menuntut pemerintah agar upah UMR ditambah Rp500 ribu. Dan jika pemerintah tak mau mengabulkan permintaan kami, kami akan menduduki kantor Gubsu," ungkap Lintang krpsads wsrtswsn, Senin (17/10).
Asiong Han, salah satu pengusaha pabrik, mengungkapkan, sebenarnya perusahaan bukan tak mau menaikan gaji buruh. Tetapi sekarang ini banyak perusahaan yang tutup karena tumpur. Dan produk yang dihasilkan perusahaan tak berjalan. "Sehingga untuk membayar gaji buruh yang sekarang saja perusahaan harus gali lobang tutup lobang," ujarnya. ***
Proyek Drainase PU Tj Balai Terindikasi Korupsi
TANPA alasan yang jelas, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjungbalai memindahkan lokasi pembangunan drainase di wilayah Kec Datuk Bandar. Proyek drainase berbiaya Rp100 juta ini pun disinyalir terindikasi korupsi.
Dugaan korupsi Dinas PU terhadap pemindahan proyek drainase dan Jalan Lingkar Utara tersebut, terbongkar dalam rapat paripurna pendapat akhir Fraksi DPRD Tanjungbalai, Senin (17/10).
Walikota Tanjungbalai, M Syahrial, dalam nota pengantar keuangan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai TA 2015 itu, terkesan dipermalukan DPRD.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Tanjungbalai, Herna Veva, mengatakan, pemindahan lokasi pekerjaan pembangunan saluran drainase itu, ada di wilayah Kec Datuk Bandar. "Semula, di APBD TA 2016 lokasinya di Jln Indah Kasih Kelurahan Bunga Tanjung dipindahkan Dinas PU ke depan Farmasi Kota Tanjungbalai," paparnya.
Sementara, katanya, berkaitan dengan pembangunan Jalan Lingkar Utara berbiaya Rp56 miliar, pelaksanaannya sangat mengecewakan. "Pembangunan Jalan Lingkar Utara yang menelan biaya begitu besar itu, telah mengalami kerusakan di beberapa bagian, sehingga mengecewakan masyarakat," katanya.
Fraksi PDIP DPRD Tanjungbalai, kata Herna, minta seluruh jajaran yang berwenang segera melakukan investigasi terkait pembangunan jalan lingkar utara.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Tanjungbalai, M Nur Harahap, menerangkan, dalam penggunaan anggaran terdapat dana silpa Rp85 miliar lebih. "Silpa ini akibat proyek yang tak terselesaikan pada waktunya. Fraksi Golkar mengingatkan masyarakat sebagai pemilik anggaran, lakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan. Dan ini perlu dilakukan Walikota M Syahrial dalam mengelola anggaran demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Walikota Tanjungbalai, M Syahrial SH MH, mengatakan, kritik DPRD melalui pendapat akhir dari fraksi, hal yang harus diresapi. "Kedepan, saya akan kroscek kinerja setiap SKPD. Langkah itu untuk perbaikan. Terima kasih buat Banggar DPRD yang telah bersusah payah membahas Ranperda, nota pengantar keuangan ini untuk dijadikan Perda," tandasnya.***
Dugaan korupsi Dinas PU terhadap pemindahan proyek drainase dan Jalan Lingkar Utara tersebut, terbongkar dalam rapat paripurna pendapat akhir Fraksi DPRD Tanjungbalai, Senin (17/10).
Walikota Tanjungbalai, M Syahrial, dalam nota pengantar keuangan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai TA 2015 itu, terkesan dipermalukan DPRD.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Tanjungbalai, Herna Veva, mengatakan, pemindahan lokasi pekerjaan pembangunan saluran drainase itu, ada di wilayah Kec Datuk Bandar. "Semula, di APBD TA 2016 lokasinya di Jln Indah Kasih Kelurahan Bunga Tanjung dipindahkan Dinas PU ke depan Farmasi Kota Tanjungbalai," paparnya.
Sementara, katanya, berkaitan dengan pembangunan Jalan Lingkar Utara berbiaya Rp56 miliar, pelaksanaannya sangat mengecewakan. "Pembangunan Jalan Lingkar Utara yang menelan biaya begitu besar itu, telah mengalami kerusakan di beberapa bagian, sehingga mengecewakan masyarakat," katanya.
Fraksi PDIP DPRD Tanjungbalai, kata Herna, minta seluruh jajaran yang berwenang segera melakukan investigasi terkait pembangunan jalan lingkar utara.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Tanjungbalai, M Nur Harahap, menerangkan, dalam penggunaan anggaran terdapat dana silpa Rp85 miliar lebih. "Silpa ini akibat proyek yang tak terselesaikan pada waktunya. Fraksi Golkar mengingatkan masyarakat sebagai pemilik anggaran, lakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan. Dan ini perlu dilakukan Walikota M Syahrial dalam mengelola anggaran demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Walikota Tanjungbalai, M Syahrial SH MH, mengatakan, kritik DPRD melalui pendapat akhir dari fraksi, hal yang harus diresapi. "Kedepan, saya akan kroscek kinerja setiap SKPD. Langkah itu untuk perbaikan. Terima kasih buat Banggar DPRD yang telah bersusah payah membahas Ranperda, nota pengantar keuangan ini untuk dijadikan Perda," tandasnya.***
Minggu, 16 Oktober 2016
Plt Kadis PU Sidimpuan Jarang Ngantor
PELAKSANA Tugas Dinas Pekerjaan Umum (Plt Kadis PU) Kota Padangsidimpuan, Ir H Abdul Rahim Nasution, jarang masuk kantor. Banyak masyarakat yang berurusan dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD), yang membidangi teknis pelaksanaan proyek fisik tersebut, kecewa.
Diantaranya, wartawan yang akan konfirmasi terkait pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Padangsidimpuan. "Tidak masuk kantor pada saat berlangsungnya jam kerja, sudah merupakan kebiasaan bagi Abdul Rahim sejak ia dipercaya menjadi orang nomor satu di Dinas PU kota Padangsidimpuan. Untuk itu awak media jangan berharap bisa ketemu dengan Rahim," ungkap seorang wartawan, kemarin.
Menurutnya, jika memang tak ada masalah dengan kinerjanya, mengapa harus menghindar dari orang-orang media. Seharusnya jelaskan apa adanya, jika ada awak media yang mengkonfirmasi terkait proyek yang ditemukan ada masalah. "Tidak lari menghindar dari masalah. Karena jika lari, justru akan menimbulkan masalah baru," imbuhnya.
Ketua Lembaga Anak Bangsa (LABANG) Tabagsel, Ishar Pulungan, sangat menyayangkan sikap kepala dinas PU Kota Padangsidimpuan tersebut. Seharusnya sebagai seorang pimpinan tidak menghindari awak media.
"Sosial kontrol yang dilakukan awak media untuk memenuhi kebutuhan informasi, masyarakat dalam rangka kemajuan Kota Padangsidimpuan. Sikap tertutup yang ditunjukkan Kadis PU tersebut, mengindikasikan banyak hal yang disembunyikan di dinas tersebut. Sehingga ia merasa perlu bersikap tertutup dan tidak merasa perlu menerapkan sistem keterbukaan publik," paparnya.
Karenanya, ia berharap, sikap dan prilaku tertutup Rahim tersebut, harus secepatnya diubah, agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan mengawasi proyek-proyek fisik di Kota Padangsidimpuan. "Yah tujuannya demi kemajuan kota ini juga," kata Ishar.***
Diantaranya, wartawan yang akan konfirmasi terkait pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Padangsidimpuan. "Tidak masuk kantor pada saat berlangsungnya jam kerja, sudah merupakan kebiasaan bagi Abdul Rahim sejak ia dipercaya menjadi orang nomor satu di Dinas PU kota Padangsidimpuan. Untuk itu awak media jangan berharap bisa ketemu dengan Rahim," ungkap seorang wartawan, kemarin.
Menurutnya, jika memang tak ada masalah dengan kinerjanya, mengapa harus menghindar dari orang-orang media. Seharusnya jelaskan apa adanya, jika ada awak media yang mengkonfirmasi terkait proyek yang ditemukan ada masalah. "Tidak lari menghindar dari masalah. Karena jika lari, justru akan menimbulkan masalah baru," imbuhnya.
Ketua Lembaga Anak Bangsa (LABANG) Tabagsel, Ishar Pulungan, sangat menyayangkan sikap kepala dinas PU Kota Padangsidimpuan tersebut. Seharusnya sebagai seorang pimpinan tidak menghindari awak media.
"Sosial kontrol yang dilakukan awak media untuk memenuhi kebutuhan informasi, masyarakat dalam rangka kemajuan Kota Padangsidimpuan. Sikap tertutup yang ditunjukkan Kadis PU tersebut, mengindikasikan banyak hal yang disembunyikan di dinas tersebut. Sehingga ia merasa perlu bersikap tertutup dan tidak merasa perlu menerapkan sistem keterbukaan publik," paparnya.
Karenanya, ia berharap, sikap dan prilaku tertutup Rahim tersebut, harus secepatnya diubah, agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan mengawasi proyek-proyek fisik di Kota Padangsidimpuan. "Yah tujuannya demi kemajuan kota ini juga," kata Ishar.***
Warga Babalan Langkat Protes LPG 3 Kg
KOMPENSASI Bahan Bakar Minyak (BBM) ke LPG tahun 2007 lalu, terindikasi menjadi ajang penipuan oknum mafia LPG. Bahkan ini merugikan masyarakat Langkat khususnya warga Kecamatan Babalan.
Menurut warga pengguna LPG 3 Kg, warga Gang Dame Desa Securai Utara Kec Babalan Kab Langkat, berinisial MR, sejak pangalihan BBM ke LPG 3, pemakaiannya bisa bertahan 13 sampai 14 hari. Dan masyarakat pun bisa terbantu.
"Namun akhir-akhir ini pemakaian LPG 3 Kg bisa bertahan hanya untuk 5 hari saja. Dan api yang dihasilkan LPG tersebut berwarna merah bukan seperti LPG non subsidi. Dan sepertinya LPG 3 Kg tersebut bercampur dengan air," ungkapnya kepada wartawan, kemarin.
Kini, katanya, LPG 3 Kg hanya bisa bertahan 4 sampai 5 hari saja. Selama 15 hari dia harus menghabiskan LPG 3 Kg, sebanyak 3 sampai 4 tabung. "Yang jelas masyarakat pengguna LPG 3 Kg subsidi telah dirugikan," ujarnya.
Senada, R (40), menambahkan, dirinya heran atas pemborosan pemakaian LPG 3 Kg tersebut. Hanya untuk memasak sayur dan menggoreng ikan, bisa bertahan paling lama 6 hari. Dia juga mengaku kesal atas ulah oknum mafia yang tidak bertanggungjawab, dengan sengaja telah merugikan masyarakat demi keuntungan pribadinya. "Pihak penegak hukum agar menelusuri siapa mafia pengoplosan LPG dan menangkapnya," tandasnya.
Salah satu pemilik pangkalan LPG bersubsidi, PM, warga Dusun Kampung Jawa Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Langkat, saat dikonfirmasi, mengaku, kalau LPG bersubsidi 3 Kg tersebut bercampur air. "Isi tabung LPG 3 Kg tersebut separuh adalah air. Dan itu adalah kerjaan mafia LPG," ungkapnya, seraya menyebutkan, sejumlah masyarakat pengguna LPG yang beli dari pangkalannya, kerap komplain karena merasa dirugikan.
Terpisah, pemilik pangkalan lainnya, berinisial T, warga Dusun Pasar Lebar Securai, mengaku, tak tahu menahu masalah itu. "Kalau pangkalan LPG hanya memasarkan saja. Kalaupun itu terjadi, yang tahu hanya antara agen dan depot LPG saja," ujarnya. ***
Menurut warga pengguna LPG 3 Kg, warga Gang Dame Desa Securai Utara Kec Babalan Kab Langkat, berinisial MR, sejak pangalihan BBM ke LPG 3, pemakaiannya bisa bertahan 13 sampai 14 hari. Dan masyarakat pun bisa terbantu.
"Namun akhir-akhir ini pemakaian LPG 3 Kg bisa bertahan hanya untuk 5 hari saja. Dan api yang dihasilkan LPG tersebut berwarna merah bukan seperti LPG non subsidi. Dan sepertinya LPG 3 Kg tersebut bercampur dengan air," ungkapnya kepada wartawan, kemarin.
Kini, katanya, LPG 3 Kg hanya bisa bertahan 4 sampai 5 hari saja. Selama 15 hari dia harus menghabiskan LPG 3 Kg, sebanyak 3 sampai 4 tabung. "Yang jelas masyarakat pengguna LPG 3 Kg subsidi telah dirugikan," ujarnya.
Senada, R (40), menambahkan, dirinya heran atas pemborosan pemakaian LPG 3 Kg tersebut. Hanya untuk memasak sayur dan menggoreng ikan, bisa bertahan paling lama 6 hari. Dia juga mengaku kesal atas ulah oknum mafia yang tidak bertanggungjawab, dengan sengaja telah merugikan masyarakat demi keuntungan pribadinya. "Pihak penegak hukum agar menelusuri siapa mafia pengoplosan LPG dan menangkapnya," tandasnya.
Salah satu pemilik pangkalan LPG bersubsidi, PM, warga Dusun Kampung Jawa Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Langkat, saat dikonfirmasi, mengaku, kalau LPG bersubsidi 3 Kg tersebut bercampur air. "Isi tabung LPG 3 Kg tersebut separuh adalah air. Dan itu adalah kerjaan mafia LPG," ungkapnya, seraya menyebutkan, sejumlah masyarakat pengguna LPG yang beli dari pangkalannya, kerap komplain karena merasa dirugikan.
Terpisah, pemilik pangkalan lainnya, berinisial T, warga Dusun Pasar Lebar Securai, mengaku, tak tahu menahu masalah itu. "Kalau pangkalan LPG hanya memasarkan saja. Kalaupun itu terjadi, yang tahu hanya antara agen dan depot LPG saja," ujarnya. ***
Eks Gedung KNPI Asahan Dipersoalkan
SEJUMLAH pihak mulai mempersoalkan kembali eks gedung kantor Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Asahan, di Jln HOS Cokroaminoto Kisaran. Karena tak punya alas hak.
Bahkan, gedung tersebut disebut-sebut tak bertuan. Namun oleh pengurus KNPI Kab Asahan yang terakhir berkantor disitu, pimpinan Agus Ramanda, gedung tersebut sudah diserahkan ke pihak INKUD Kab Asahan.
Menurut salah satu tokoh masyarakat Asahan, Nasrun Lubis, yang mengetahui asal muasal berdirinya bangunan tersebut, tanah beserta bangunan itu pernah dijadikan sebagai kantor sejumlah instansi. "Dulu disitu sempat jadi Pos Polisi Militer, Kantor Sekber Golkar dan terakhir jadi kantor DPD KNPI Asahan," beber Nasrun saat berbincang dengan Metro24, Minggu (16/10) siang.
Untuk itu, Nasrun menyayangkan jika tanah beserta bangunan yang berdiri persis disamping gedung Bank Sumut itu, diklaim pihak tertentu sebagai miliknya. Baik itu Pemkab Asahan maupun perseorangan. "Kalau kita mengakui itu milik kita, ya kita harus ada bukti. Gak bisa cuma berdasarkan pengakuan saja," ungkapnya.
Senada, Aditya Prahmana, tokoh pemuda di Asahan, menambahkan, tanah beserta bangunan tersebut diduga tidak terdaftar sebagai aset Pemda Asahan. Dan itu dapat dilihat tidak adanya plank tanah ini milik Pemkab Asahan, seperti lazimnya aset Pemda Asahan lainnya. "Jika tanah itu tidak mempunyai alas hak dan tidak terdaftar sebagai aset Pemkab Asahan, maka tanah tersebut tidak bertuan dan kami siap mengawalnya," ujarnya.
Lebih lanjut Aditya mengatakan, beredar kabar jika bangunan eks gedung KNPI Asahan sudah diserahkan kembali ke pihak Pemkab Asahan, "Apa dasar penyerahan itu. Mengapa mereka, pengurus KNPI versi Rivai Darus, menyerahkan ke Pemkab Asahan," tanyanya.
Terpisah, Ketua DPD KNPI Asahan versi Rivai Darus, Agus Ramanda, dikonfirmasi via selulernya, mengaku, gedung yang disoal tersebut telah diserahkan ke pihak Induk Koperasi Unit Desa. "Sudah kita serahkan ke INKUD, sesuai dengan petunjuk Pemkab Asahan saat kita koordinasi waktu itu," jelas Agus. ***
Menurut salah satu tokoh masyarakat Asahan, Nasrun Lubis, yang mengetahui asal muasal berdirinya bangunan tersebut, tanah beserta bangunan itu pernah dijadikan sebagai kantor sejumlah instansi. "Dulu disitu sempat jadi Pos Polisi Militer, Kantor Sekber Golkar dan terakhir jadi kantor DPD KNPI Asahan," beber Nasrun saat berbincang dengan Metro24, Minggu (16/10) siang.
Untuk itu, Nasrun menyayangkan jika tanah beserta bangunan yang berdiri persis disamping gedung Bank Sumut itu, diklaim pihak tertentu sebagai miliknya. Baik itu Pemkab Asahan maupun perseorangan. "Kalau kita mengakui itu milik kita, ya kita harus ada bukti. Gak bisa cuma berdasarkan pengakuan saja," ungkapnya.
Senada, Aditya Prahmana, tokoh pemuda di Asahan, menambahkan, tanah beserta bangunan tersebut diduga tidak terdaftar sebagai aset Pemda Asahan. Dan itu dapat dilihat tidak adanya plank tanah ini milik Pemkab Asahan, seperti lazimnya aset Pemda Asahan lainnya. "Jika tanah itu tidak mempunyai alas hak dan tidak terdaftar sebagai aset Pemkab Asahan, maka tanah tersebut tidak bertuan dan kami siap mengawalnya," ujarnya.
Lebih lanjut Aditya mengatakan, beredar kabar jika bangunan eks gedung KNPI Asahan sudah diserahkan kembali ke pihak Pemkab Asahan, "Apa dasar penyerahan itu. Mengapa mereka, pengurus KNPI versi Rivai Darus, menyerahkan ke Pemkab Asahan," tanyanya.
Terpisah, Ketua DPD KNPI Asahan versi Rivai Darus, Agus Ramanda, dikonfirmasi via selulernya, mengaku, gedung yang disoal tersebut telah diserahkan ke pihak Induk Koperasi Unit Desa. "Sudah kita serahkan ke INKUD, sesuai dengan petunjuk Pemkab Asahan saat kita koordinasi waktu itu," jelas Agus. ***
Terimbas Proyek Tol, 141 Makam Dipindahkan
SEBANYAK 141 makam muslim di Kecamatan Perbaungan terpaksa akan dipindahkan. Sebab, 141 makam itu berada di jalur jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, yang ditargetkan akan selesai 2017 mendatang.
Kapolsek Perbaungan, AKP Andi Manalu, kepada M24, Minggu (16/10), membenarkan 141 makam muslim itu akan segera dipindahkan karena berada di lokasi jalan tol. Dalam pemindahan makam itu telah disepakati ahli waris dan tidak merasa kebetatan.
Pihak proyek telah menyediakan 11 rante lahan pemakaman baru untuk 141 makam yang akan dipindahkan tersebut. Bahkan sebelumnya pihak muspika di Kecamatan Perbaungan telah bermusyawarah kepada ahli waris. Intinya, dalam musyawarah itu, semua ahli waris setuju makam akan dipindahkan, demi mendukung proyek jalan tol tersebut. Dalam pemindahan makam tersebut, kata Andi, ada juga bentuk ganti rugi kepada ahli waris. Namun besaran ganti rugi akan dibicarakan kembali.
Sementara, Sahputra (56), salah satu ahli waris, warga Melati Perbaungan Sergai, mengatakan, demi kelancaran proyek itu, ia siap makam ayahnya dialihkan. " Ya namanya pemerintah. Yang penting disediakan lahan untuk pemindahannya. Dan proses pemindahan juga kami harapkan berjalan dengan baik," papar Sahputra.***
Kapolsek Perbaungan, AKP Andi Manalu, kepada M24, Minggu (16/10), membenarkan 141 makam muslim itu akan segera dipindahkan karena berada di lokasi jalan tol. Dalam pemindahan makam itu telah disepakati ahli waris dan tidak merasa kebetatan.
Pihak proyek telah menyediakan 11 rante lahan pemakaman baru untuk 141 makam yang akan dipindahkan tersebut. Bahkan sebelumnya pihak muspika di Kecamatan Perbaungan telah bermusyawarah kepada ahli waris. Intinya, dalam musyawarah itu, semua ahli waris setuju makam akan dipindahkan, demi mendukung proyek jalan tol tersebut. Dalam pemindahan makam tersebut, kata Andi, ada juga bentuk ganti rugi kepada ahli waris. Namun besaran ganti rugi akan dibicarakan kembali.
Sementara, Sahputra (56), salah satu ahli waris, warga Melati Perbaungan Sergai, mengatakan, demi kelancaran proyek itu, ia siap makam ayahnya dialihkan. " Ya namanya pemerintah. Yang penting disediakan lahan untuk pemindahannya. Dan proses pemindahan juga kami harapkan berjalan dengan baik," papar Sahputra.***
Parit Banyak Tersumbat, Medan Baru Jadi Langganan Banjir
SELAIN mengalami sedimentasi cukup parah, permukaan parit banyak yang dibeton untuk dijadikan lapak para pedagang. Akibatnya banyak parit tersumbat. Dan kawasan Medan Baru pun kerap jadi langganan banjir.
Dalam sepekan ini, sudah dua kali Dinas Bina Marga mengeruk parit di Kecamatan Medan Baru, akibat kondisi parit tersumbat, sehingga memicu banjir. Setelah sebelumnya, Senin (10/10), Dinas Bina Marga mengeruk parit di Jalan Abdullah Lubis Kel Merdeka, kemarin (15/10), kembali melakukan pengorekan parit di Jln Sriwijaya Kel Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.
Menurut Walikota Medan HT Dzulmi Eldin, pendangkalan dan penyumbatan parit sebagai pemicu utama terjadinya banjir di Kecamatan Medan Baru. Dan ini akibat lemahnya pengawasan camat maupun lurah. Jika, kata Eldin, camat dan lurah peka, maka sedimentasi maupun penyumbatan parit tidak akan terjadi.
Seperti yang diungkapkan warga di Jln Sriwijaya. Penyebab parit tersumbat selama ini akibat kurang tegasnya camat dan lurah melakukan pengawasan. Ketidaktegasan tersebut membuat para pedagang semakin berani menutup permukaan parit, untuk lapak jualan mereka. "Awalnya pedagang yang menutup parit untuk tempat berjualan sedikit. Namun karena camat dan lurah tidak melarang, warga yang berjualan pun semakin banyak," ungkap pria paro baya, yang tak mau menyebutkan identitasnya.
Akibat penutupan permukaan parit oleh para pedagang, katanya, air hujan terhalang masuk ke parit. Sehingga menggenangi jalan maupun rumah penduduk. Disamping itu, penutupan permukaan parit, lama kelamaan menyebabkan parit tersumbat, karena tidak dapat dikorek. "Kondisi ini yang menyebabkan Medan Baru menjadi langganan banjir," ungkapnya.
Kadis Bina Marga Kota Medan, Khairul Syahnan, mengakui, penyebab utama terjadinya banjir di kawasan Jln Sriwijaya, akibat parit terumbat dan permukaan parit banyak yang dibeton. Sehingga air tidak bisa mengalir ke parit pada saat hujan. "Untuk itu seluruh beton yang menutup permukaan parit kita bongkar guna mempermudah pengorekan parit,” jelas Syahnan. ***
Menurut Walikota Medan HT Dzulmi Eldin, pendangkalan dan penyumbatan parit sebagai pemicu utama terjadinya banjir di Kecamatan Medan Baru. Dan ini akibat lemahnya pengawasan camat maupun lurah. Jika, kata Eldin, camat dan lurah peka, maka sedimentasi maupun penyumbatan parit tidak akan terjadi.
Seperti yang diungkapkan warga di Jln Sriwijaya. Penyebab parit tersumbat selama ini akibat kurang tegasnya camat dan lurah melakukan pengawasan. Ketidaktegasan tersebut membuat para pedagang semakin berani menutup permukaan parit, untuk lapak jualan mereka. "Awalnya pedagang yang menutup parit untuk tempat berjualan sedikit. Namun karena camat dan lurah tidak melarang, warga yang berjualan pun semakin banyak," ungkap pria paro baya, yang tak mau menyebutkan identitasnya.
Akibat penutupan permukaan parit oleh para pedagang, katanya, air hujan terhalang masuk ke parit. Sehingga menggenangi jalan maupun rumah penduduk. Disamping itu, penutupan permukaan parit, lama kelamaan menyebabkan parit tersumbat, karena tidak dapat dikorek. "Kondisi ini yang menyebabkan Medan Baru menjadi langganan banjir," ungkapnya.
Kadis Bina Marga Kota Medan, Khairul Syahnan, mengakui, penyebab utama terjadinya banjir di kawasan Jln Sriwijaya, akibat parit terumbat dan permukaan parit banyak yang dibeton. Sehingga air tidak bisa mengalir ke parit pada saat hujan. "Untuk itu seluruh beton yang menutup permukaan parit kita bongkar guna mempermudah pengorekan parit,” jelas Syahnan. ***
Penertiban Bus Liar di Kabanjahe Belum Maksimal
DINAS Perhubungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo belum maksimal melaksanakan peraturan dan kesepakatan bersama perusahaan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), terkait masuknya bus liar ke Terminal Kabanjahe yang tidak memiliki ijin trayek.
Menurut Koordinator PT Sutra-PT Aronta Kabanjahe sekitarnya, Boyan Kaban, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dinilai tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kenderaan umum.
"Sudah berulang kali rapat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karo dan di Kantor Bupati Karo, namun tidak pernah terselesaikan permasalahannya," ujar Boyan kepada wartawan, Minggu (16/10), kesal.
Beberapa hal yang tidak dipatuhi Dinas Perhubungan diantaranya, pembiaran bus AKDP masuk terminal. Bahkan mengambil penumpang yang trayeknya diluar Kabanjahe-Medan-PP. Kemudian adanya pembiaran beroperasinya bus AKDP bernomor polisi/seri nomor polisi luar. "Dan juga adanya pembiaran beroperasinya AKDP yang melebihi plafon izin trayek Kabanjahe-Medan-PP," urainya.
Akibat tidak dipatuhinya aturan dan perundangan yang berlaku oleh Dinas Perhubungan, katanya, maka patut disimpulkan Dinas Perhubungan diskriminatif. Tidak adil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga, katanya, atas ketidakadilan diskriminatif itu, berakibat perusahaan AKDP yang resmi dan patuh terhadap aturan, merugi.
"Kalau dalam waktu singkat, apabila keluhan kami ini tidak mendapat respon, kami dari pihak PT Sutra/Aronta dan PO Borneo bersama sopir, karyawan akan membawa bus kami ke kantor Bupati, untuk menyampaikan aspirasi kami," tandasnya. ***
Menurut Koordinator PT Sutra-PT Aronta Kabanjahe sekitarnya, Boyan Kaban, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dinilai tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kenderaan umum.
"Sudah berulang kali rapat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karo dan di Kantor Bupati Karo, namun tidak pernah terselesaikan permasalahannya," ujar Boyan kepada wartawan, Minggu (16/10), kesal.
Beberapa hal yang tidak dipatuhi Dinas Perhubungan diantaranya, pembiaran bus AKDP masuk terminal. Bahkan mengambil penumpang yang trayeknya diluar Kabanjahe-Medan-PP. Kemudian adanya pembiaran beroperasinya bus AKDP bernomor polisi/seri nomor polisi luar. "Dan juga adanya pembiaran beroperasinya AKDP yang melebihi plafon izin trayek Kabanjahe-Medan-PP," urainya.
Akibat tidak dipatuhinya aturan dan perundangan yang berlaku oleh Dinas Perhubungan, katanya, maka patut disimpulkan Dinas Perhubungan diskriminatif. Tidak adil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga, katanya, atas ketidakadilan diskriminatif itu, berakibat perusahaan AKDP yang resmi dan patuh terhadap aturan, merugi.
"Kalau dalam waktu singkat, apabila keluhan kami ini tidak mendapat respon, kami dari pihak PT Sutra/Aronta dan PO Borneo bersama sopir, karyawan akan membawa bus kami ke kantor Bupati, untuk menyampaikan aspirasi kami," tandasnya. ***
Peternakan Babi Dinas Pertanian Dairi Disoal
PETERNAKAN
babi milik Dinas Pertanian Dairi di Dusun Huta Nadeak Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Dairi, dipertanyakan. Sebab keberadaan ternak yang sudah dalam kondisi mulai tua dan produktivitasnya menurun, biaya pakannya lebih besar.
Kadis Pertanian Dairi, Herlina Lumbantobing, yang dikonfirmasi, melalui Kepala UPT Pembenihan dan Pembibitan , Japriel Sinambela, Jumat (14/10), mengatakan peternakan ini untuk menghasilkan bibit anak babi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Dairi.
Menurutnya, saat ini kondisi ternak indukan babi sudah mulai tua dan produktifitanya sudan menurun, namun masih bisa menghasilkan anak babi. Meski jumlahnya tak sebanyak sewaktu indukan masih muda dan produktif. "Kalau masih muda dan produktif indukan babi dalam 2 tahun bisa 3 kali melahirkan dan satu ekor indukan babi, dapat melahirkan 8-10 ekor anak babi. Kalau dengan kondisi sekarang ini indukan babi sudah tua dan masa birahi sudah menurun. Sehingga indukan babi hanya melahirkan 5 ekor anak setiap melahirkan," sebutnya.
Ditambahkannya, biaya pakan yang dianggarkan untuk 21 ekor babi, terdiri dari 2 induk jantan dan 19 induk betina sebesar Rp180 juta setiap tahun. Kalau dari hasil penjualan Anak babi, seekor anak babi umur 3 bulan dengan berat 13-15 kilogram dijual Rp500 ribu. "Kalau biaya pakan dengan hasil yang didapat memang tidak sesuai. Tapi indukan babi kan harus tetap dikasi makan," ungkapnya.
Sementara, Kabid Peternakan Dinas Pertanian Dairi, Hotmarurat Sitanggang, saat ditemui di kantornya tidak berada ditempat. Salah satu stafnya, boru Berutu, saat ditanya M24 tentang keberadaan atasannya, terkesan tak senang. "Ada apa rupannya. Kalau masalah ternak tersebut, langsung aja tanya ke Kantor UPT Pembenihan dan Pembibitan di Sitinjo," katanya. ***
babi milik Dinas Pertanian Dairi di Dusun Huta Nadeak Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Dairi, dipertanyakan. Sebab keberadaan ternak yang sudah dalam kondisi mulai tua dan produktivitasnya menurun, biaya pakannya lebih besar.
Kadis Pertanian Dairi, Herlina Lumbantobing, yang dikonfirmasi, melalui Kepala UPT Pembenihan dan Pembibitan , Japriel Sinambela, Jumat (14/10), mengatakan peternakan ini untuk menghasilkan bibit anak babi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Dairi.Menurutnya, saat ini kondisi ternak indukan babi sudah mulai tua dan produktifitanya sudan menurun, namun masih bisa menghasilkan anak babi. Meski jumlahnya tak sebanyak sewaktu indukan masih muda dan produktif. "Kalau masih muda dan produktif indukan babi dalam 2 tahun bisa 3 kali melahirkan dan satu ekor indukan babi, dapat melahirkan 8-10 ekor anak babi. Kalau dengan kondisi sekarang ini indukan babi sudah tua dan masa birahi sudah menurun. Sehingga indukan babi hanya melahirkan 5 ekor anak setiap melahirkan," sebutnya.
Ditambahkannya, biaya pakan yang dianggarkan untuk 21 ekor babi, terdiri dari 2 induk jantan dan 19 induk betina sebesar Rp180 juta setiap tahun. Kalau dari hasil penjualan Anak babi, seekor anak babi umur 3 bulan dengan berat 13-15 kilogram dijual Rp500 ribu. "Kalau biaya pakan dengan hasil yang didapat memang tidak sesuai. Tapi indukan babi kan harus tetap dikasi makan," ungkapnya.
Sementara, Kabid Peternakan Dinas Pertanian Dairi, Hotmarurat Sitanggang, saat ditemui di kantornya tidak berada ditempat. Salah satu stafnya, boru Berutu, saat ditanya M24 tentang keberadaan atasannya, terkesan tak senang. "Ada apa rupannya. Kalau masalah ternak tersebut, langsung aja tanya ke Kantor UPT Pembenihan dan Pembibitan di Sitinjo," katanya. ***
Proyek Tower SUTT Rusak Hutan Lindung
PEMBANGUNAN tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) guna mentransmisikan dan menambah daya listrik untuk wilayah Dairi dan Pakpak Bharat serta Provinsi Aceh, diduga melanggar UU No 41/1999. Sebab, fungsi hutan sebagai penyimpan cadangan air terkesan diabaikan. Padahal ini untuk mengantisipasi longsor dan banjir. Sehingga tak bisa sembarangan untuk merusaknya.
Seperti yang terjadi di hutan lindung register 67 di Dusun Penjaraten, Desa Kuta Dame, Kabupaten Pakpak Bharat. Ratusan hektar porak-poranda diubah bentuk fungsinya akibat pembangunan tower SUTT. Beberapa warga sekitar, diantaranya bermarga Limbong dan Sianturi, menyebutkan, jika pembangunan tower SUTT untuk penambahan daya listrik milik PLN itu, tidak mereka campuri sama sekali.
"Pembangunan tower dilakukan di tengah areal hutan lindung register 67 ini sudah berlangsung selama lebih satu bulan ini," katanya kepada wartawan, kemarin.
Sementara warga bermarga Padang menambahkan, warga sekitar merasa cemas dengan pembabatan hutan untuk pembangunan tower itu. Karena akan berdampak banjir dan tanah longsor, bahkan sejumlah sumber mata air akan mengering. "Selain itu warga juga mengeluhkan hilangnya sumber pencarian utama warga, seperti kemenyan. Karena pohonnya habis ditebang pekerja proyek untuk pembangunan tower dan lintasan kabel SUTT," ungkapnya.
Kadis Kehutanan Pakpak Bharat, Muchtar AW, mengatakan, pembangunan tower SUTT dimaksud merupakan program pusat, dalam hal ini tentu memiliki ijin dari Kemenhut RI.
Sayangnya, saat ditanya soal ijin pakai dari Kemenhut, Muchtar AW malah tak mampu menjawab. "Lebih baik ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, dalam hal ini pengembang pembangunan SUTT di hutan Pakpak Bharat," ujar Muktar saat dikonfirmasi melalui selulernya, Minggu (16/10).
Amatan M24 di lokasi, Minggu (16/10), pembangunan tower SUTT milik PLN di tengah hutan lindung register 67 itu, dekat dengan perkampungan warga di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. Wilayah ini juga berbatasan dengan Kabupaten Dairi, dimana hutan dibabat seenaknya. Ini bisa menimbulkan bencana tanah longsor maupun kekeringan sumber mata air bagi penduduk sekitar di kemudian hari. ***
Seperti yang terjadi di hutan lindung register 67 di Dusun Penjaraten, Desa Kuta Dame, Kabupaten Pakpak Bharat. Ratusan hektar porak-poranda diubah bentuk fungsinya akibat pembangunan tower SUTT. Beberapa warga sekitar, diantaranya bermarga Limbong dan Sianturi, menyebutkan, jika pembangunan tower SUTT untuk penambahan daya listrik milik PLN itu, tidak mereka campuri sama sekali.
"Pembangunan tower dilakukan di tengah areal hutan lindung register 67 ini sudah berlangsung selama lebih satu bulan ini," katanya kepada wartawan, kemarin.
Sementara warga bermarga Padang menambahkan, warga sekitar merasa cemas dengan pembabatan hutan untuk pembangunan tower itu. Karena akan berdampak banjir dan tanah longsor, bahkan sejumlah sumber mata air akan mengering. "Selain itu warga juga mengeluhkan hilangnya sumber pencarian utama warga, seperti kemenyan. Karena pohonnya habis ditebang pekerja proyek untuk pembangunan tower dan lintasan kabel SUTT," ungkapnya.
Kadis Kehutanan Pakpak Bharat, Muchtar AW, mengatakan, pembangunan tower SUTT dimaksud merupakan program pusat, dalam hal ini tentu memiliki ijin dari Kemenhut RI.
Sayangnya, saat ditanya soal ijin pakai dari Kemenhut, Muchtar AW malah tak mampu menjawab. "Lebih baik ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, dalam hal ini pengembang pembangunan SUTT di hutan Pakpak Bharat," ujar Muktar saat dikonfirmasi melalui selulernya, Minggu (16/10).
Amatan M24 di lokasi, Minggu (16/10), pembangunan tower SUTT milik PLN di tengah hutan lindung register 67 itu, dekat dengan perkampungan warga di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. Wilayah ini juga berbatasan dengan Kabupaten Dairi, dimana hutan dibabat seenaknya. Ini bisa menimbulkan bencana tanah longsor maupun kekeringan sumber mata air bagi penduduk sekitar di kemudian hari. ***
Pabrik Kelapa Sawit Gunung Malela Cemarkan Limbah
Keberadaan CV Rapi Teknik yang persis di pinggir jalan dan berdampingan dengan pemukiman penduduk, adalah menjadi salah satu alasan mengapa PKS ini selalu disoal warga.
Juadi (65), salah satu warga nagori setempat, mengatakan, jalanan menjadi becek kalau musim penghujan dan berabu saat kemarau. Ini karena antrian truk pengangkut sawit di pinggir jalan di depan CV Rapi Teknik.
"Kalau sudah musim hujan gini, yah becek kalilah disini pak. Kalau kemarau berdebu kali. Karena truk-truk itu parkir di depan gudang dan di pinggir jalan. Belum lagi aroma limbah yang dikeluarkan dari cerobong pabrik, baunya minta ampunlah pak," ungkap Juadi kepada wartawan, kemarin.
Sebelumnya, Humas CV Rapi Teknik, Suhadi, mengatakan, segala yang dikeluhkan masyarakat telah dapat diatasi. "Masalah bau dari cerobong itu sudah kita atasi bang, dengan menanami tumbuhan yang menimbulkan aroma harum. Contohnya serai di sekitar PKS. Sehingga meminimalisir bau limbah," ucap Suhadi.
Selain itu, Gudang 18 juga dituding membuang limbah mentah ke Sungai di sekitar Pabrik. Sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sekitar. Karena berdampak pada kematian ikan-ikan warga di kolam yang juga dialiri air sungai. "Ikan kami bermatian di kolam ini. Apalagi kalau musim hujan tiba. Karena pabrik itu buang limbah mentah tanpa penyaringan ke sungai. Tanaman petani pun banyak yang rusak. Kalau terus-terusan dibiarkan begini pak, warga disini sudah dirugikan PKS itu," imbuh Sumanto, peternak ikan di Syahkuda Bayu.
Soal itu Suhadi membantahnya. "Silahkan tanya ke BLH. Kami memiliki 9 kolam penampungan limbah mentah dan masing masing itu bertahap. Pada kolam 3 dan 4, bakteri sudah bisa hidup disitu. Apalagi kolam ke 9. Setelah dari kolam ke 9 lah baru dibuang ke sungai. Sedang di kolam 3 dan 4 saja sudah ada kehidupan, bagaimana mungkin limbah yang kami buang bisa mengakibatkan kematian pada ikan-ikan warga," tandasnya.***
Kamis, 13 Oktober 2016
Medan Punya Rumah Pintar Pemilu
KOTA
Medan kini telah memiliki Rumah Pintar Pemilu. "Diharapkan dapat memberi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan meningkatkan partisipasi pemilih," ungkap Sekda KOta Medan, Syaiful Bahri Lubis, saat peresmian Rumah Pintar Pemilu KPU Medan, Rabu (12/10), di Kantor KPU Medan.
Peresmian dihadiri Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan anggota KPU Sumut, diantaranya, Evi Novida Ginting, Benget Silitonga dan juga para komisoner KPU Medan Pandapotan Tamba,Herdensi Adnin dan Agussyah Damanik. Selain itu, ada juga Wakapolsek Medan Baru, AKP S Simaremare dan puluhan siswa SMA serta tokoh masyarakat.
Menurut Syaiful, Rumah Pintar Pemilu diharapkan menjadi salah satu media edukasi bagi Pemilu di Medan. Pemko Medan sangat mengapresiasi program Nasional tersebut.
Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, mengatakan, secara Nasional KPU memang membuat program mencerdaskan masyarakat mengenai Pemilu. Program ini menurutnya menjadi bagian dari edukasi politik bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi apatis terhadap dunia politik. ***
Medan kini telah memiliki Rumah Pintar Pemilu. "Diharapkan dapat memberi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan meningkatkan partisipasi pemilih," ungkap Sekda KOta Medan, Syaiful Bahri Lubis, saat peresmian Rumah Pintar Pemilu KPU Medan, Rabu (12/10), di Kantor KPU Medan.
Menurut Syaiful, Rumah Pintar Pemilu diharapkan menjadi salah satu media edukasi bagi Pemilu di Medan. Pemko Medan sangat mengapresiasi program Nasional tersebut.
Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, mengatakan, secara Nasional KPU memang membuat program mencerdaskan masyarakat mengenai Pemilu. Program ini menurutnya menjadi bagian dari edukasi politik bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi apatis terhadap dunia politik. ***
Sekolah Banjir, Siswa SD Blokir Jalan Simpang Kantor
Aksi spontan gabungan siswa dan masyarakat, Kamis (13/10) pukul 08.00 WIB itu, dengan massa lebih kurang 100 orang. Mereka memblokade badan jalan Titi Pahlawan Kec Medan Labuhan.
Pantauan M24, di lokasi, aksi blokir jalan dilakukan siswa dengan membawa bangku sekolah ke badan jalan, melarang kenderaan yang akan melintas. Lalu para siswa dan warga menanam pohon pisang di badan jalan. Akibatnya, arus kenderaan di tempat itu menjadi lumpuh total.
"Warga dan anak sekolah melakukan unjukrasa karena sekolah mereka mengalami kebanjiran. Mereka tak bisa belajar. Bahkan rumah dan halaman warga juga banjir. Sementara, pemerintah tak kunjung berupaya memperbaiki parit pembuangan air di badan jalan," ungkap Suparmin, warga setempat.
Lebih lanjutnya dikatakannya, akibat parit yang rusak, banjir pun akhirnya tak pernah surut. Bahkan sampai menggenangi pemukiman dan lingkungan sekolah.
Aksi yang digelar siswa bersama masyarakat tersebut, persis di depan Polsek Medan Labuhan.
Wakapolsek Medan Labuhan, AKP TL Tambunan SH, mengimbau warga agar tidak menghalangi arus lalulintas. Namun warga tidak bersedia membubarkan diri, karena tidak mendapat penjelasan dari pihak kecamatan.
"Untuk sementara, arus lalulintas dialihkan ke Jln Young Panah Hijau. Kemudian, anak-anak sekolah yang ikut aksi, Kepala Yayasan M Yusuf, agar tidak melibatkan siswanya. Kembali masuk sekolah," ungkapnya. ***
Rabu, 12 Oktober 2016
1,5 Tahun Jalan Tuntungan Dibiarkan Rusak
KONDISI Jalan Besar Tuntungan Kecamatan Pancurbatu Deliserdang berbatasan dengan Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan, rusak parah. Bahkan, jalan sepanjang 2 Km menuju Kecamatan Kutalimbaru itu seperti tak beraspal.
Dedi Sembiring, warga setempat, mengatakan rusaknya jalan tersebut sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Penyebab kerusakan karena drainasenya tak berfungsi dengan baik dan dilalui truk yang melebihi tonase. Sehingga pada saat hujan, airnya meluap ke badan jalan.
"Rusaknya mulai 2014 sampai sekarang. Selama satu tahun setengah itu, aku sudah sering melihat pengguna jalan yang melintas terjatuh. Apalagi pada saat hujan turun, lubang tertutup dengan genangan air. Sehingga harus berhati-hati saat melintas," papar Dedi kepada wartawan, Rabu (12/10).
Menurut pria 35 tahun ini, dia bersama rekannya selalu minta warga menimbun badan jalan yang rusak. Dia juga menyebutkan, awal bulan lalu ada pihak pemerintah yang meninjau lokasi. "T saya tak tau persis dari dinas mana yang meninjau kemari," tandasnya.
Sekretaris Camat Pancurbatu, Wakil Karokaro SE, saat dikonfirmasi, mengatakan, pighaknya telah mengetahui kerusakan jalan tersebut dan mnegaku sudah melaporkannya ke Pemkab Deliserdang juga PU Deliserdang. "Sudah kita laporkan, tahun ini informasinya jalan itu akan diaspal," kata Karokaro. ***
Dedi Sembiring, warga setempat, mengatakan rusaknya jalan tersebut sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Penyebab kerusakan karena drainasenya tak berfungsi dengan baik dan dilalui truk yang melebihi tonase. Sehingga pada saat hujan, airnya meluap ke badan jalan.
"Rusaknya mulai 2014 sampai sekarang. Selama satu tahun setengah itu, aku sudah sering melihat pengguna jalan yang melintas terjatuh. Apalagi pada saat hujan turun, lubang tertutup dengan genangan air. Sehingga harus berhati-hati saat melintas," papar Dedi kepada wartawan, Rabu (12/10).
Menurut pria 35 tahun ini, dia bersama rekannya selalu minta warga menimbun badan jalan yang rusak. Dia juga menyebutkan, awal bulan lalu ada pihak pemerintah yang meninjau lokasi. "T saya tak tau persis dari dinas mana yang meninjau kemari," tandasnya.
Langganan:
Komentar (Atom)