Awas!! Mie Samyang Mengandung Babi

BALAI Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan penarikan Mie Samyang asal Korea karena mengandung fragmen DNA babi, sebagaimana instruksi BPOM RI.

Kepala BBPOM di Medan, Yulius Sacramento Tarigan, mengaku, setelah pihaknya menyasar sejumlah sarana yang ada di wilayah kerjanya, hingga kini baru hanya menemukan 14 pcs produk mie tersebut yang beredar.

"Terkait Mie Samyang, dari seluruh sarana yang sudah kita sasar, ada ditemukan 14 pcs saja pada satu toko produk Mie Udong yang termasuk jenis bermasalah tersebut," ujar Sacramento kemarin, di Medan.

Sacramento menjelaskan, kecilnya jumlah penemuan itu karena merupakan sisa-sisa produk. Sebab sesuai informasi yang mereka dapat, produk mi itu sudah lama tidak ada tambahan pasokan lagi.

"Sepertinya jumlah yang kecil tersebut karena merupakan sisa-sisa produk yang menurut infonya sudah lama tidak ada lagi masuk tambahan," jelasnya.

Namun begitu, Sacramento tetap mengimbau, agar masyarakat dalam setiap pembelian produk supaya dapat selalu melakukan pengecekan. Yakni berupa cek kemasan, label, izin edar serta kedarluarsa (KLIK).

Sementara untuk pedagang, sambung dia, agar dapat menghindari produk ilegal karena produk tersebut tidak terjamin keamanan, mutu dan manfaatnya. Selain itu, supaya selalu mewaspadai modus sistem bonus yang mungkin disisipi serta tidak menempatkan barang makanan dengan barang bukan makanan, karena akan berisiko tercemar.

"Untuk produsen, supaya selalu perhatikan bahan baku yang terdaftar dan juga pilih pemasok yang dikenal," pungkasnya. ****

Jelang Lebaran, Banyak Aparat dan Organisasi Minta Sumbangan

MENJELANG lebaran, sejumlah pelaku industri banyak yang mengeluh, karena banyak oknum tertentu yang meminta sumbangan tak resmi. Bahkan kondisi ini sangat meresahkan para pelaku usaha.

Oknum tertentu yang meminta sumbangan tak resmi tersebut, menurut Pengamat Ekonomi Sumut, Gumawan Benyamin, merupakan oknum aparat, masyarakat dan organisasi tertentu.

"Banyak yang menilai ini hanyalah rutinitas biasa yang terjadi saban tahunnya. Meskipun juga tidak sedikit pengusaha yang merasa keberatan dengan tingginya permintaan sumbangan menjelang lebaran," katanya kepada wartawan, kemarin.

Memang sih, ujarnya, kesannya itu biasa buat sebahagian orang. Dan tentunya itu kembali lagi ke masing-masing pelaku usaha dalam memberikan paket tertentu tersebut. "Namun, menurut hemat saya adalah begini, kebiasaan seperti ini memang sebaiknya tidak ada lagi di masyarakat. Paket yang diberikan biarlah menjadi hak para pelaku usaha untuk diberikan ke siapapun," tandasnya.

Akan tetatpi, lanjutnya, di Ramadhan ini sudah pasti, umumnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang akan mendapatkan paket lebaran. Permintaan sumbangan ataupun bantuan bisa diabaikan. Terlebih yang melakukan pemaksaan, bisa diteruskan ke pihak yang berwajib. "Tidak semua pelaku usaha itu memiliki keuntungan yang besar, sehingga bisa bagi-bagi paket lebaran," paparnya.

Dia menegaskan, masih banyak pelaku usaha yang keuntungannya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi jangan jadikan kegiatan meminta sumbangan ini sebagai rutinitas biasa dan menjadi budaya setiap tahunnya.

"Tidak sedikit kita menemukan pelaku usaha yang mengeluh banyaknya permintaan sumbangan menjelang lebaran saat ini. Sebagai contoh, sekarang ada beberapa kilang padi yang sengaja memilih berhenti beroperasi menjelang lebaran. Karena banyaknya oknum-oknum tertentu yang memiliki tujuan meminta sumbangan, parsel atau semacamnya. Bahkan bukan hanya kegiatan produksinya saja, kegiatan distribusi terpaksa mereka tutup untuk menghindari itu semua," ungkapnya.

Dia menambahkan, dikuatirkan, masalah seperti itu bisa merembet ke masalah lainnya. "Kalau produksi dan distribusi terhenti, saya justru kuatir harga pangan akan mengalami kenaikan. Ini kan berbahaya bagi kita semua. Jadi bukan semata-mata ini masalah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. "Lebih dari itu ini semua mempengaruhi roda perekonomian dunia," tandasnya. ***

Pasar Murah Disorot Legislator, Sirup Sehari Dijual Cuma 2 Lusin

PASAR murah yang digelar Pemko Medan melalui Dinas Perdagangan Kota Medan, disoroti anggota DPRD Medan. Sebab, di pasar murah itu sirup hanya dijual 2 lusin perharinya.

Ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinas Perdagangan Kota Medan dengan Komisi C DPRD Medan, Selasa (20/6). "Kami minta Dinas Perdagangan memberi penjelasan kenapa penjualan sirup di pasar murah hanya 2 lusin per hari, sehingga masyarakat kekurangan," ujar Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Zulkifli Lubis, yang memimpin RDP.

Beberapa staf Dinas Perdagangan yang hadir memberi penjelasan, sirup yang mereka peroleh dari distributor jumlahnya tak mencukupi. Pihaknya meminta 8.300 lusin untuk pengadaan sirup selama digelar pasar murah. "Tapi hanya dapat 7.570 lusin," jelas seorang staf dinas.

Selanjutnya, sirup yang dijual perbotol itu disebar ke lokasi pasar murah yang ada 151 titik di tiap kelurahan se-Kota Medan.

Namun, setelah dikalkulasi anggota dewan selama pasar murah berlangsung, sirup yang dijual hanya 6.040 lusin. Dengan rata-rata sirup yang dijual hanya 2 lusin perhari selama 20 hari masa pasar murah berlangsung. "Sisa sirup ini kemana? Ini harus dipertanyakan. Karena pasar murah ini dibuat untuk meringankan beban masyarakat," cecar Zulkifli.

Dia juga mengimbau agar ke depan, pasar murah lebih banyak menyediakan sirup. "Karena ini moment hari besar keagamaan, kebutuhan sirup juga tinggi. Sebaiknya di pasar murah disediakan sirup 5 lusin per hari. Kalau dua lusin, banyak warga yang tak kebagian," pintanya.

Pada RDP itu juga diketahui kalau Dinas Perdagangan sedang menyiapkan honor petugas di pasar murah yang di setiap titik ada 5 orang. Artinya, ada sekitar 755 petugas di pasar murah saat ini sedang menantikan honor dari Dinas Perdagangan.

"Diminta kepada dinas agar segera menyelesaikan honor pekerja yang ditugaskan di pasar murah," tandasnya. ****

SMPN I Stabat Dituding Banyak Lakukan Pungli

AKIBAT anaknya tinggal kelas, orangtua murid SMPN I Stabat, M Mui, berencana akan menggugat pihak SMPN I Stabat ke PTUN. Bahkan M Mui menuding banyak praktik pungutan liar (Pungli) di SMPN I Stabat tersebut.

Menurutnya, gugatan ke PTUN yang akan dilakukannya, karena penilaian terhadap anaknya jelas-jelas cacat hukum. "Yang sangat saya sayangkan, bila ada perseteruan antara guru dan kepala sekolah mengenai bagi-bagi, kenapa murid yang dijadikan korban. Dan kenapa anak saya sendiri yang dikorbankan, tinggal kelas. Apa karena guru Syarifah Aini SPd tahu saya aktif di salah satu lembaga," papar Mui, kemarin.

Padahal menurut M Mui, yang juga Direktur Lembaga Badan Investigasi Transparansi Anggaran Republik Indonesia (Bintara), semua uang pungutan oleh pihak sekolah dibayarnya. "Kenapa anak saya tinggal kelas karena di SMPN I ini banyak sekali Pungli. Seperti anggaran dana BOS dari tahun 2015 hingga 2017, pengunaannya tidak pernah jelas. Bahkan hingga kini dana BOS di sekolah itu tidak transparan kepada wali-wali murid," ungkapnya.

Selain itu, setiap bulan, kurang lebih 800 siswa/siswi membayar uang kas Rp8.000. Lain lagi pungutan uang buku, setiap siswa membayar Rp12.000. Bahkan uang baju training sekolah, siswa wajib membayar Rp300.000. "Dan yang jelas, guru kelas VIII yang bernama Syarifah Aini SPd, jelas-jelas memiliki sentimen kepada Kepala Sekolah Gito SPd MPd. Apalagi pihak guru dan kepala sekolah selama ini tidak sinkron dan kenapa anak saya yang jadi dikorbankan," urainya.

Mui marah-marah dalam ruangan kelas SMPN I Stabat, saat dirinya datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya, M Sultan Arif yang tinggal kelas, Sabtu (17/6).

Kepala SMPN I Stabat, Gito SPd yang dikonfirmasi wartawan melalui telpon, mengatakan, setiap masalah bisa dibicarakan baik-baik dan untuk apa ribut-ribut. "Saya juga tidak tahu kalau anaknya yang tinggal kelas. Dan saya sudah kumpulkan seluruh guru, tapi guru-guru mengatakan M Sultan Arif harus tinggal kelas. Dan saya sudah bicarakan denga Mui, bila ia pindah sekolah, kemana ia mau sekolah, biar saya yang masukkan. Saya yang jamin," kata Gito. ****

FUMII Sumut Dukung JR Saragih Menuju Sumut 1

DUKUNGAN untuk JR Saragih maju di bursa calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 terus mengalir. Kali ini datang dari Forum Ustad Muda dan Intelektual Islam (FUMII) Sumatera Utara.

Melalui Ketua Umum FUMII Sumatera Utara, OK Muhammad Effendi, menyatakan, JR Saragih telah berhasil memperjuangkan kepentingan Islam di tanah Simalungun, dengan memberikan bantuan membangun Islamic Center demi membangun agama Islam di Simalungun.

"Kami sebagai FUMII Sumatera Utara mendeklarasikan dan mendukung JR Saragih sebagai Gubernur Sumatera Utara di pilkada 2018," ucapnya di Masjid As-Syuhada di Jln Asahan Kecamatan Siantar Simalungun, Rabu (14/6).

Diakuinya, sosok JR Saragih mampu menjaga harmonisasi dan melestarikan kerukunan agama, suku, ras dan budaya di tanah Simalungun. Terlebih, JR Saragih merupakan pemimpin semua golongan yang bersikap adil, pemersatu dan tidak diskriminatif.

Kemudian, dari karakter pemimpin maka pemilik nama asli Jopinus Ramli Saragih memiliki komitmen, bersih dari korupsi dan peduli terhadap orang miskin. Juga visioner serta merupakan pemimpin yang bersikap Arif dan penuh semangat dalam memperjuangkan masyarakat Islam lebih baik.

"Sosok JR Saragih merupakan sosok berjiwa Pancasila, menghayati dan mengandung nilai Pancasila yang terkandung dalam nilai lima sila dari Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," paparnya.

Mendengar ini, JR Saragih mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Forum Ustadz Muda Sumatera Utara, yang mendukung dirinya untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023.

"Melalui deklarasi ini maka mereka menginginkan saya untuk maju, tentunya mengapresiasi tinggi, sehingga melalui semangat baru ini bisa membangun Sumatera Utara. Dan bila ini terjadi, ini merupakan kehendak Sang Pencipta. Karena saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bukan untuk diri saya sendiri," tutupnya. ****

DPRD Binjai Desak Pemko Gandeng Rumah Sakit Permudah Urus Akte Lahir Bayi Secara Online

KOMISI A DPRD Binjai mendesak Dinas Dukcapil agar membuat sistem aplikasi pengurusan akte kelahiran dan kartu keluarga secara online. Ini untuk mempermudah pengurusan bagi bayi yang baru lahir.

Usulan untuk mempermudah pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran bagi bayi yang lahir di rumah sakit, baik milik pemerintah, swasta serta klinik bersalin tersebut, disampaikan Ketua Komisi A DPRD Binjai, M Syarief Sitepu, kepada M24, kemarin.

Menurut Syarief, disamping itu pihak Disdukcapil juga diimbau untuk dapat menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit serta klinik bersalin di Kota Binjai, terkait memperlancar pengurusan KK dan Akta Kelahiran secara online tadi.  

"Saat ini Kota Binjai kalau tak salah baru ada pengurusan kartu keluarga dan KTP, yang mempergunakan sistem online, namun pembuatan akta kelahiran secara online belum ada. Itu untuk memperlancar pengurusan akta kelahiran dan dengan demikian warga tak perlu repot ke Disdukcapil. Dengan pergunakan sistem online, otomatis data terinput masuk ke disdukcapil Binjai," terang Syarief.

Diungkapkannya, saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Jogyakarta, pemerintah setempat sudah menerapkan pengurusan secara online. "Bahkan sudah menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit dalam proses pengurusannya," ungkap Syarief Sitepu, seraya mengharapkan itu secapatnya dilaksanakan, agar warga Binjai dapat mempergunkan akses layanan itu.

Menurutnya, jika terlaksananya kerjasama dengan pihak rumah sakit soal pengurusan akta kelahiran, nantinya ketika keluarga yang sudah melahirkan sudah keluar rumah sakit, maka tinggal mengambil akta kelahiran dan KK ke Disdukcapil saja. "Karena sudah jadi," tandas Syarief.  

Senada, Sairul, warga Binjai Utara, yang mengaku istrinya beberapa waktu lalu melahirkan bayi kedua di rumah sakit bersalin, menyatakan sangat setuju dengan penerapan pengurusan akta kelahiran dengan sistem online tersebut.

"Dan berharap pihak Pemko dan rumah sakit segera jalin kerjasama, untuk menerapkan pengurusan akta kelahiran sistem online tadi. Jadi warga Binjai lainnya cukup dengan pihak rumah sakit saja mengurusnya. Dan warga hanya tinggal ambil saja di Kantor Catatan Sipil," ungkap Sairul.****

Tanah Seribu Binjai Nominasi Kelurahan Terbaik

WAKIL Walikota H Timbas Tarigan SE menerima kunjungan tim penilai lomba kelurahan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara, di Lapangan depan Kantor Kelurahan Tanah Seribu, Selasa (13/6).

Kunjungan tim yang diketuai H Chairin Simanjuntak, dalam rangka penilaian Kelurahan Tanah seribu yang masuk nominasi, dalam Perlombaan Kelurahan Terbaik Tingkat provinsi Sumatera Utara 2017.

Timbas berharap, tim dapat memberikan masukan-masukan, sehingga Kelurahaan Tanah Seribu dapat ditetapkan menjadi kelurahaan terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Dan kepada Lurah Tanah Seribu, dapat kiranya memberikan jawaban terbaik kepada tim penilai. "Kelurahan Tanah Seribu telah banyak menunjukkan eksistensinya sebagai pelaksana kewenangan pemerintahan di tingkat kelurahan," kata Timbas.

Beberapa pencapaian Kelurahan Tanah Seribu, sebut Timbas, antara lain sangat berhasil dalam hal pemberdayaan masyarakat, serta secara bersama-sama menjaga kebersihan, ketentraman dan keamanan lingkungan. Sehingga menjadi salah satu kelurahan terbaik di tingkat Kota Binjai. Beberapa waktu lalu Tanah Seribu menjadi pemenang dalam perlombaan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

"Untuk itu, saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dedikasi serta kinerja lurah beserta seluruh jajarannya. Begitu juga dengan Tim Penggerak PKK Kelurahan dan terkhusus terimakasih saya kepada masyarakat Kelurahaan Tanah Seribu, yang telah berpartisipasi dalam pembangunan Kota Binjai selama ini. Saya menilai Kelurahan Tanah Seribu cukup pantas untuk masuk menjadi salah satu nominasi kelurahan terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Utara," papar Timbas.

Timbas berharap, ke depan, Kelurahan Tanah Seribu agar terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Sekaligus lebih menggali potensi di masyarakat, guna mendorong percepatan pembangunan kota lebih baik, melalaui program-program pemberdayaan masyarakat.

Ketua Tim Penilai, Chairin Simanjuntak, mengatakan, tujuan tim datang untuk mengevaluasi, bukan untuk menilai. Karena yang memberikan penilaian adalah kelurahan itu sendiri.

"Setelah kelurahan itu sendiri menilai kinerjanya kemudian dievaluasi oleh kecamatan. Setelah itu dievaluasi tingkat kota. Selanjutnya dievaluasi tingkat Provinsi seperti sekarang ini," kata Chairin, didampingi H Aspan Sofian, Sekretaris II PKR Sumut Fifia Chairin, Ony Manulang, Siti Rahmah dan Parlin Hutagaol.

Lurah Tanah Seribu, Fajar Lubis SSTP, menyampaikan ekspose tentang keberhasilan kelurahan yang dipimpinnya dalam hal pemberantasan narkoba. Prestasi lain yaitu penghargaan IPAL komunal dari Islamic Development Bank. "Kelurahan nantinya juga akan menerapkan kebijakan tes urine bagi pasangan yang akan menikah dan fasilitas free Wifi untuk masyarakat," jelas Fajar. 

Sedangkan Ketua TP PKK Kelurahan Tanah Seribu, Lia Daniaty SKM, mengekspos keberhasilan-keberhasilan melaksanakan 10 program pokok PKK dan telah berhasil memperoleh juara pada tahun 2015 lalu. ****