LEGISLATIF mendesak pihak eksekutif di provinsi agar segera merealisasikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Pembangunan harus merata di semual lini, tanpa ada pengecualian.
Hal itulah yang menjadi tugas 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) periode 2014-2019 yang akan menjalani Reses ke daerah asal pemilihan (Dapil) masing-masing mulai 3 hingga 8 Maret 2017.
Anggota DPRDSU Donald Lumbanbatu SE (FP-Gerindra), HM Nezar Djoely ST (FP-Nasdem) dan Ebenejer Sitorus SE (FP-Hanura) ketika ditemui M24 secara terpisah di gedung dewan, Kamis (2/3), sepakat mendorong pemerintah untuk mengawal program pembangunan di Dapil masing-masing. "Saya berencana Reses pada 3 titik di 3 titik. Yaitu di Kec Parlilitan Kab Humbahas, Desa Aek Nauli Kec Dolok Sanggul Kab Humbahas dan Desa Lumban Bulbul Kec Balige Tobasa," terang Donald, seraya memastikan belum pernah Reses pada 3 lokasi tersebut.
Menyinggung aspirasi berkembang, Donald mengakui sudah banyak masyarakat mengeluhkan pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit ternak, pupuk hingga pembangunan saluran irigasi. "Cuma jangan kecek baluang, kita kadang malu. Reses menampung aspirasi, tapi setelah kita serahkan kepada eksekutif, tak ada 1 pun yang di realisasikan," sindirnya.
Hal senada disampaikan Nezar Djoely. Dia merinci, 3 titik yang akan dikunjungi diantaranya Kec Medan Marelan, Kec Medan Labuhan dan Siderejo Kec Medan Timur. "Semoga pemerintah Medan dan provinsi memperhatikan apa-apa yang jadi kebutuhan rakyat," tegasnya.
Sedangkan Ebenejer Sitorus berencana menembus 4 titik Reses. Meliputi Desa Rawang Kec Rawang Panca Arga Kab Asahan, Kec Sei Dadap Kab Asahan, Kec Air Putih Kab Batubara serta Kec Teluk Dalam - Kec Air Batu Kab Asahan. "Saya belum pernah Reses di 4 titik itu walau merupakan kampung halamanku," ujar Ebenejer.
Masalah yang sering dikeluhkan rakyat disebutnya seputar perbaikan infrastruktur jalan, jembatan hak-hak memperoleh jaminan kesehatan dan dukungan sekolah anak-anak dari keluarga miskin. "Persoalan utama adalah hak-hak warga miskin terabaikan karena penerima bantuan banyak tidak tepat sasaran," ungkap Ebenejer.
Dia mencontohkan, kartu pelayanan kesehatan dan BPJS bersubsidi justru banyak diterima oleh orang-orang mampu. Begitu pula bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar