ANGGOTA Komisi E DPRD Sumut, HM Nezar Djoely ST, yang heran sekaligus kaget mengetahui kondisi Provinsi Sumut peringkat tertinggi kasus gizi buruk di Indonesia, memastikan realitas tersebut merupakan pukulan berat bagi warga Sumut.
Ditemui M24 di gedung dewan Jln Imam Bonjol Medan, Jumat (3/2), politisi NasDem ini menegaskan, besar kemungkinan kasus gizi buruk banyak di Sumut, karena alokasi anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut kecil selama ini. "Harusnya minimal 10 persen, bukan 3,9 persen. Begitu pula dengan dana pendidikan yang diamanatkan UU sebesar 20 persen," ucapnya.
Menurutnya, mengacu hasil evaluasi Mendagri pada APBD Sumut 2017, ada arahan peningkatan anggaran untuk sektor kesehatan. Artinya, Mendagri telah menginstruksikan Pemprovsu menambah alokasi dana kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD Sumut 2017 di luar pembayaran gaji pegawai. Dia membeberkan, besaran anggaran 3,9 persen Dinkes Sumut pada APBD Sumut 2017 sebesar Rp448,994,332 miliar dari total APBD Sumut 2017 Rp12,1 triliun.
"Saya rasa cambuk bagi Pemprovsu dan Dinkes Sumut. Sebab masih banyak anggaran yang bisa disalurkan. Pemprovsu perlu mengevaluasi anggaran Dinkes. Jangan menitikberatkan proyek Alkes dan Laboratorium.
Berpihaklah kepada rakyat dan masyarakat yang butuh perhatian," ingatnya.
Berdasarkan survei Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU Medan periode 2015-2016, ungkap Nezar, di Asahan terdapat 117 anak penderita gizi buruk. Lalu di Kota Medan mencapai 113, Kota Gunung Sitoli 76, Langkat 72, Nias Barat 71, Madina 62, Dairi 55, Sergai 52, Batubara 49 dan Tapteng 43 anak. Penderita gizi buruk di Sumut tahun 2014 berjumlah 1.196 anak, tahun 2015 sebanyak 1.152 dan tahun 2016 mencapai 700 anak. "Ayo kita beri anggaran proporsional untuk kesehatan masyarakat. Ingat, anak-anak itu penerus bangsa yang harus dijaga, dilindungi dan dikuatkan," tutup Nezar. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar