Sertifikasi guru di kota Medan kerap jadi masalah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri, menegaskan tidak ada uang kutipan sertifikasi guru di Medan. "Soal kutipan itu, kami mengharamkan seluruh kutipan terhadap sertifiksdi guru," jelas Hasan, dalam rapat evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan dengan Komisi D DPRD Medan, yang dipimpin Ketua Komisi B Sahat Maruli Tua Tarigan, Senin (27/2).
Mengenai dana sertifikasi, Hasan mengakui, semua uang sertifikasi masuk rekening pribadi guru. "Jadi tak mungkin ada pemotongan, melainkan mereka mengantar uang itu," tuturnya.
Dalam persoalan ini, Hasan berjanji akan memaksimalkan tim saber. "Kita sudah ada tim saber, kalau tak mau dicegah kita tangkap," jelasnya.
Dijelaskan Hasan, masalah pungli yang terjadi dalam permasalahan sertifikasi guru dipengaruhi banyak faktor. "Faktor individu guru juga menjadi masalah. Misalnya, banyak di antara guru-guru yang mau sertifikasi tidak mampu menyiapkan berkasnya, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan uang dengan membayar orang," tambah Hasan.
Kemudian soal data Dapodik, Hasan mengakui banyak guru yang tidak mempu melihat data Dapodik, sehingga menyuruh orang. Dalam permasalahan ini, Hasan juga tidak menampik adanya oknum di Dinas Pendidikan yang bermain. "Bayangkan saja, mereka tidak mengetahui dan mampu membuka data dapodik di internet, makanya mereka keluar duit," jelasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Medan Asmui Lubis, meminta Dinas Pendidikan untuk memberikan tindakan tegas terhadap praktik pungli terhadap perogram sertifikasi guru. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar