KOORDINATOR Kopertis Wilayah I Sumut, Prof DR Dian Amanto MPd, menegaskan, pendidikan tinggi yang baik seharusnya memiliki lebih 40 persen dosen-dosennya sudah bergelar doktor. Di Sumut, katanya, dari 8.688 dosen di 264 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada, hanya ada 500 dosen peneliti dan 34 guru besar.
"Dari 1.016 Prodi hanya 2 yang terakreditasi A, sekitar 400 terakreditasi B dan 457 terakreditasi C dan yang lain belum jelas," kata Prof Dian, ketika memberikan sambutan pada acara Kebhinekaan yang Berintegrasi dan Grand Opening STMIK Methodist serta Education Fair, Senin (27/2), di kampus STMIK Jln Brahrang Binjai.
Walikota Binjai, HM Idaham, mengatakan, Pemko Binjai saat ini sedang memproses upaya untuk menciptakan lokasi baru di Binjai, membangun kawasan industri seluas 132 Ha dari lahan bekas PTPN. Hal itu akan berpeluang dalam mendukung jalan Tol Binjai-Belawan-Medan dan jalur KA dari Kuala Namu ke Binjai. Selain itu, katanya, akan menjadikan Binjai menjadi Kota Smart City, yang sangat membutuhkan operator-operator kumputer handal.
Bishop Wilayah I GMI, Pdt Darwis Manurung STh MPsi, menyatakan dukungannya atas pembangunan dan usaha-usaha yang membentuk manusia berjiwa bhineka dan berintregrasi. "Dimanapun kita berada, janganlah kita membuat pengkotakan-pengkotakan baru, tetapi mari bersatu," ungkapnya.
Sedangkan Staf Ahli Kasad, Mayjend Sumedy SE MM, menambahkan, sebagai putra daerah Binjai, dia berjanji akan membantu sejumlah buku untuk perpustakaan di STMIk. "Untuk menjadi pemimpin yang hebat kita perlu hebat, kita harus lebih berdisiplin dan berakhlak," ujarnya.
Selasa, 28 Februari 2017
Lahan Eks HGU PTPN II Sei Semayang Dibidik Pemko Binjai
PEMERINTAH Kota (Pemko) Binjai serius berencana mengembangkan tanaman produktif bernilai tinggi. Salah satunya adalah serai wangi.
Saat meninjau lokasi cabe di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Sei Semayang, Jln Pangeran Diponegoro Kecamatan Binjai Timur, Walikota Binjai, HM Idaham, mengatakan, pihaknya akan mengundang pengusaha serai wangi dari Perhimpunan Masyarakat Tani Indonesia (Permatani).
"Ini dimaksudkan untuk berkoordinasi menanam serai di lahan eks HGU," kata Idaham, Selasa (28/2)
Turut hadir saat meninjau, Kapolres Binjai AKBP M Rendra Salipu, Kasat Narkoba AKP Bambang Tarigan, Kapolsek Binjai Timur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir Dewi Anggreini, Camat Binjai Timur Hardiansyah Putra Pohan SSTP dan Lurah Tunggorono serta anggota Permatani Sumut.
Lebih Lanjut dikatakan Idaham, nantinya petani akan diberikan pelatihan dari Permatani, yang mana wilayah ini dapat sangat menjanjikan bagi pendapatan masyarakat. "Di sini potensial sekali dalam budidaya serai wangi dan seandainya bisa terlaksana, kami melihat ke depan, serai ini menjadi pilihan untuk dibudidayakan karena aromanya sekaligus kandungannya yang memiliki banyak manfaat." terangnya.
Idaham yakin, jika dilakukan keinginan besar dan keseriusan, mudah-mudahan ini berhasil, apalagi dengan kerjasama satu sama lain serta sejalan. "Karena aroma dari serai wangi ini memang wangi, berbeda wanginya dengan bunga melati, cengkeh atau minyak kayu putih tentunya. Maka, minyak dari sulingan seai wangi ini tak hanya mujarab dijadikan sebagai obat, namun juga sangat oke untuk bahan parfum atau pewangi lainnya," pungkasnya.
Saat meninjau lokasi cabe di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Sei Semayang, Jln Pangeran Diponegoro Kecamatan Binjai Timur, Walikota Binjai, HM Idaham, mengatakan, pihaknya akan mengundang pengusaha serai wangi dari Perhimpunan Masyarakat Tani Indonesia (Permatani).
"Ini dimaksudkan untuk berkoordinasi menanam serai di lahan eks HGU," kata Idaham, Selasa (28/2)
Turut hadir saat meninjau, Kapolres Binjai AKBP M Rendra Salipu, Kasat Narkoba AKP Bambang Tarigan, Kapolsek Binjai Timur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir Dewi Anggreini, Camat Binjai Timur Hardiansyah Putra Pohan SSTP dan Lurah Tunggorono serta anggota Permatani Sumut.
Lebih Lanjut dikatakan Idaham, nantinya petani akan diberikan pelatihan dari Permatani, yang mana wilayah ini dapat sangat menjanjikan bagi pendapatan masyarakat. "Di sini potensial sekali dalam budidaya serai wangi dan seandainya bisa terlaksana, kami melihat ke depan, serai ini menjadi pilihan untuk dibudidayakan karena aromanya sekaligus kandungannya yang memiliki banyak manfaat." terangnya.
Idaham yakin, jika dilakukan keinginan besar dan keseriusan, mudah-mudahan ini berhasil, apalagi dengan kerjasama satu sama lain serta sejalan. "Karena aroma dari serai wangi ini memang wangi, berbeda wanginya dengan bunga melati, cengkeh atau minyak kayu putih tentunya. Maka, minyak dari sulingan seai wangi ini tak hanya mujarab dijadikan sebagai obat, namun juga sangat oke untuk bahan parfum atau pewangi lainnya," pungkasnya.
Awas!! Terlambat Sampaikan LHKPN Kena Sanksi
SELURUH pejabat di lingkungan Pemko Binjai diminta segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), paling lambat 31 Maret.
Hal ini untuk memenuhi Peraturan KPK Nomor 7/2016, yang menyebutkan, penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap setahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun penyampaian LHKPN ke KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
"Nanti BKD akan membuat Surat Edaran siapa saja yang wajib LHKPN. Bagi yang terlambat menyampaikan ada sanksi administratif," ujar Sekda Kota Binjai, M Mahfullah P Daulay, saat membuka sosialisasi LHKPN dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemko Binjai, Selasa (28/2), di aula Kantor Walikota di Jln Jenderal Sudirman.
Mahfullah mengakui, selama ini penyampaian LHKPN belum optimal karena kurangnya pemahaman soal cara pengisian dan manfaat LHKPN. Padahal LHKPN ini sangat penting bagi para pejabat karier dan menghapus pandangan negatif masyarakat, tentang harta kekayaan pejabat negara.
Mahfullah juga menyampaikan tentang dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemko Binjai, berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-533/K/ tahun 2016. "Jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara dibebaskan dari ancaman pidana," jelas Mahfullah, seraya menegaskan, penerima gratifikasi juga dapat melaporkannya ke sekretariat UPG di Inspektorat Kota Binjai. ***
Hal ini untuk memenuhi Peraturan KPK Nomor 7/2016, yang menyebutkan, penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap setahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun penyampaian LHKPN ke KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
"Nanti BKD akan membuat Surat Edaran siapa saja yang wajib LHKPN. Bagi yang terlambat menyampaikan ada sanksi administratif," ujar Sekda Kota Binjai, M Mahfullah P Daulay, saat membuka sosialisasi LHKPN dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemko Binjai, Selasa (28/2), di aula Kantor Walikota di Jln Jenderal Sudirman.
Mahfullah mengakui, selama ini penyampaian LHKPN belum optimal karena kurangnya pemahaman soal cara pengisian dan manfaat LHKPN. Padahal LHKPN ini sangat penting bagi para pejabat karier dan menghapus pandangan negatif masyarakat, tentang harta kekayaan pejabat negara.
Mahfullah juga menyampaikan tentang dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemko Binjai, berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-533/K/ tahun 2016. "Jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara dibebaskan dari ancaman pidana," jelas Mahfullah, seraya menegaskan, penerima gratifikasi juga dapat melaporkannya ke sekretariat UPG di Inspektorat Kota Binjai. ***
Senin, 27 Februari 2017
Lapas di Sumut Over Kapasitas
Saat ini ada 37 lembaga pemasyarakatan (Lapas) rumah tahanan (Rutan) dan Cabang Rutan di Sumut. Akibat dihuni oleh puluhan ribu warga binaan, menjadikan Lapas di Sumut over kapasitas.
Menurut Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Hukum HAM Sumut, Hermawan Yunianto, kapasitas ideal 9.406 orang tapi justru diisi warga binaan sebanyak 25.823 orang. Hermawan mengungkapkan seputar problem Lapas dan Rutan di Provinsi Sumut, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Sumut, Senin (27/2).
"Tugas saya mengawasi semua UPT Lapas di Sumut. Saya dari Kaltim dan baru 1 bulan di Sumut. Kapasitas Lapas di Sumut over hampir 3 kali lipat. Lapas Klas II B Tanjung Balai Asahan yang harusnya 600 orang namun dihuni 1.312 orang," ungkapnya, sembari menambahkan, over kapasitas bisa saja terjadi walau belum tentu over crowded.
Kapasitas suatu Lapas 1.000 namun diisi 1.500 dinilainya belum crowded. Tapi kalau diiisi 3.000 penghuni berarti crowded. Hermawan menjelaskan, golongan Napi dan tahanan akan dibreakdown sesuai latar belakang kasus. "Ada 14 ribuan napi kasus Narkoba di Sumut. Rutan di Sumut juga sudah over crowded. Medan lebih 200 persen over crowded. Karena Lapas Medan jadi objek utama kami meningkatkan kualitas pelayanan," cetusnya.
Di sisi lain, Hermawan membeberkan pula problem besar di Sumut sesuai UU terkait keberadaan Lapas berisi Napi atau Rutan dihuni tahanan yang sedang dalam proses hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Begitu juga keberadaan Badan Pemasyarakatan (Bapas) yang masih minim tapi penting mengurusi napi Pembebasan Bersyarat (PB), cuti bersyarat hingga pelanggar pidana tertentu termasuk anak yang akan diuji/dianalisa sebelum masuk pengadilan. "Rumah penyimpanan barang bukti yang dititip penegak hukum juga seyogianya ada banyak berdiri di kab/kota. Di Sumut, 1 petugas Lapas berbanding 180 Napi. Tidak ada jaminan pelayanan kesehatan. Ada pelayanan rawat inap namun kurang maksimal. Perlu BPJS tanpa mempersoalkan warga binaan. Peningkatan SDM petugas mutlak," yakin Hermawan.
Solusinya, imbuh dia, pemerintah akan melakukan moratorium menjaring CPNS. Lalu Depkum HAM dan Panglima TNI telah merencanakan Bintara Tentara yang mau pensiun diarahkan bertugas ke Lapas. "Itu masih rencana untuk mengatasi over kapasitas Lapas/Rutan," ungkap Hermawan.
Senada, Kalapas Klas I A Medan, Asep Syarifuddin,.mengatakan, Lapas yang dikelola seharusnya menampung Napi hukuman 5 tahun. Namun jadi ironis lantaran setiap Napi dan Tahanan yang dikirim dari manapun tidak bisa ditolak. Sehingga over kapasitas tak bisa dihindari. "Pemerintah sudah memerintahkan agar memindahkan warga binaan ke Lapas yang minim tahanan. Toh tahanan berdatangan terus. Di Lapas kami tahanan kasus Narkoba 80 persen. Akibatnya rentan penyakit karena ruangan penuh. Rawan perkelahian, masuk Hp, Narkoba dan sebagainya," singkap Asep.
Menanggapi itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu, berharap Depkum HAM Sumut tetap mencarikan jalan keluar agar Lapas dan Rutan bisa lebih manusiawi dengan kapasitas hunian yang seimbang. "Bila perlu dukungan dana APBN, nanti kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalo terkait dana APBD, bisa kita upayakan bersama Gubsu," ucap Sarma.
Kendati demikian, Sarma mengingatkan perlunya dikuatkan integritas petugas Lapas/Rutan. "Jangan seperti Lapas di Lubuk Pakam ada ruang Karaoke. Status napi dan tahanan hanya hak kemerdekaan/kebebasan yang diambil Negara. Mereka berhak sehat atau memperoleh hak-hak mendasar lain," tegas Sarma. ***
Menurut Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Hukum HAM Sumut, Hermawan Yunianto, kapasitas ideal 9.406 orang tapi justru diisi warga binaan sebanyak 25.823 orang. Hermawan mengungkapkan seputar problem Lapas dan Rutan di Provinsi Sumut, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Sumut, Senin (27/2).
"Tugas saya mengawasi semua UPT Lapas di Sumut. Saya dari Kaltim dan baru 1 bulan di Sumut. Kapasitas Lapas di Sumut over hampir 3 kali lipat. Lapas Klas II B Tanjung Balai Asahan yang harusnya 600 orang namun dihuni 1.312 orang," ungkapnya, sembari menambahkan, over kapasitas bisa saja terjadi walau belum tentu over crowded.
Kapasitas suatu Lapas 1.000 namun diisi 1.500 dinilainya belum crowded. Tapi kalau diiisi 3.000 penghuni berarti crowded. Hermawan menjelaskan, golongan Napi dan tahanan akan dibreakdown sesuai latar belakang kasus. "Ada 14 ribuan napi kasus Narkoba di Sumut. Rutan di Sumut juga sudah over crowded. Medan lebih 200 persen over crowded. Karena Lapas Medan jadi objek utama kami meningkatkan kualitas pelayanan," cetusnya.
Di sisi lain, Hermawan membeberkan pula problem besar di Sumut sesuai UU terkait keberadaan Lapas berisi Napi atau Rutan dihuni tahanan yang sedang dalam proses hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Begitu juga keberadaan Badan Pemasyarakatan (Bapas) yang masih minim tapi penting mengurusi napi Pembebasan Bersyarat (PB), cuti bersyarat hingga pelanggar pidana tertentu termasuk anak yang akan diuji/dianalisa sebelum masuk pengadilan. "Rumah penyimpanan barang bukti yang dititip penegak hukum juga seyogianya ada banyak berdiri di kab/kota. Di Sumut, 1 petugas Lapas berbanding 180 Napi. Tidak ada jaminan pelayanan kesehatan. Ada pelayanan rawat inap namun kurang maksimal. Perlu BPJS tanpa mempersoalkan warga binaan. Peningkatan SDM petugas mutlak," yakin Hermawan.
Solusinya, imbuh dia, pemerintah akan melakukan moratorium menjaring CPNS. Lalu Depkum HAM dan Panglima TNI telah merencanakan Bintara Tentara yang mau pensiun diarahkan bertugas ke Lapas. "Itu masih rencana untuk mengatasi over kapasitas Lapas/Rutan," ungkap Hermawan.
Senada, Kalapas Klas I A Medan, Asep Syarifuddin,.mengatakan, Lapas yang dikelola seharusnya menampung Napi hukuman 5 tahun. Namun jadi ironis lantaran setiap Napi dan Tahanan yang dikirim dari manapun tidak bisa ditolak. Sehingga over kapasitas tak bisa dihindari. "Pemerintah sudah memerintahkan agar memindahkan warga binaan ke Lapas yang minim tahanan. Toh tahanan berdatangan terus. Di Lapas kami tahanan kasus Narkoba 80 persen. Akibatnya rentan penyakit karena ruangan penuh. Rawan perkelahian, masuk Hp, Narkoba dan sebagainya," singkap Asep.
Menanggapi itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu, berharap Depkum HAM Sumut tetap mencarikan jalan keluar agar Lapas dan Rutan bisa lebih manusiawi dengan kapasitas hunian yang seimbang. "Bila perlu dukungan dana APBN, nanti kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalo terkait dana APBD, bisa kita upayakan bersama Gubsu," ucap Sarma.
Kendati demikian, Sarma mengingatkan perlunya dikuatkan integritas petugas Lapas/Rutan. "Jangan seperti Lapas di Lubuk Pakam ada ruang Karaoke. Status napi dan tahanan hanya hak kemerdekaan/kebebasan yang diambil Negara. Mereka berhak sehat atau memperoleh hak-hak mendasar lain," tegas Sarma. ***
Catat! Kadisdik Medan Jamin Tak Ada Pungli Sertifikasi
Sertifikasi guru di kota Medan kerap jadi masalah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri, menegaskan tidak ada uang kutipan sertifikasi guru di Medan. "Soal kutipan itu, kami mengharamkan seluruh kutipan terhadap sertifiksdi guru," jelas Hasan, dalam rapat evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan dengan Komisi D DPRD Medan, yang dipimpin Ketua Komisi B Sahat Maruli Tua Tarigan, Senin (27/2).
Mengenai dana sertifikasi, Hasan mengakui, semua uang sertifikasi masuk rekening pribadi guru. "Jadi tak mungkin ada pemotongan, melainkan mereka mengantar uang itu," tuturnya.
Dalam persoalan ini, Hasan berjanji akan memaksimalkan tim saber. "Kita sudah ada tim saber, kalau tak mau dicegah kita tangkap," jelasnya.
Dijelaskan Hasan, masalah pungli yang terjadi dalam permasalahan sertifikasi guru dipengaruhi banyak faktor. "Faktor individu guru juga menjadi masalah. Misalnya, banyak di antara guru-guru yang mau sertifikasi tidak mampu menyiapkan berkasnya, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan uang dengan membayar orang," tambah Hasan.
Kemudian soal data Dapodik, Hasan mengakui banyak guru yang tidak mempu melihat data Dapodik, sehingga menyuruh orang. Dalam permasalahan ini, Hasan juga tidak menampik adanya oknum di Dinas Pendidikan yang bermain. "Bayangkan saja, mereka tidak mengetahui dan mampu membuka data dapodik di internet, makanya mereka keluar duit," jelasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Medan Asmui Lubis, meminta Dinas Pendidikan untuk memberikan tindakan tegas terhadap praktik pungli terhadap perogram sertifikasi guru. ***
Mengenai dana sertifikasi, Hasan mengakui, semua uang sertifikasi masuk rekening pribadi guru. "Jadi tak mungkin ada pemotongan, melainkan mereka mengantar uang itu," tuturnya.
Dalam persoalan ini, Hasan berjanji akan memaksimalkan tim saber. "Kita sudah ada tim saber, kalau tak mau dicegah kita tangkap," jelasnya.
Dijelaskan Hasan, masalah pungli yang terjadi dalam permasalahan sertifikasi guru dipengaruhi banyak faktor. "Faktor individu guru juga menjadi masalah. Misalnya, banyak di antara guru-guru yang mau sertifikasi tidak mampu menyiapkan berkasnya, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan uang dengan membayar orang," tambah Hasan.
Kemudian soal data Dapodik, Hasan mengakui banyak guru yang tidak mempu melihat data Dapodik, sehingga menyuruh orang. Dalam permasalahan ini, Hasan juga tidak menampik adanya oknum di Dinas Pendidikan yang bermain. "Bayangkan saja, mereka tidak mengetahui dan mampu membuka data dapodik di internet, makanya mereka keluar duit," jelasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Medan Asmui Lubis, meminta Dinas Pendidikan untuk memberikan tindakan tegas terhadap praktik pungli terhadap perogram sertifikasi guru. ***
Sabtu, 25 Februari 2017
Bupati Simalungun: Tak Ada Lintah di Danau Toba
"Saya berbicara di sini bahwa di Danau Toba ini aman tidak ada masalah, tidak ada gatal gatal di sini. Kami ada dokter, ada rumah sakit, jadi aman tak ada masalah apapun. Kami sudah buktikan, kami sudah berendam, tidak ada yang gatal satupun. Jadi kami katakan aman, kami jamin siapapun datang ke Danau Toba ini aman, tidak ada di sini digigit lintah asal jangan lintah itu dibawa dari luar," ucapnya.
Lanjut JR Saragih, masyarakat yang cinta akan Danau Toba jangan takut untuk datang. Menyoal anak yang digigit lintah beberapa hari lalu, JR menegaskan kalau hal itu perlu dibuktikan.
"Kejadian itu perlu di buktikan. Kecuali waktu kejadian itu dia membawa anaknya ke UGD ataupun Puskesmas baru bisa jadi bukti. Ini sama sekali tak ada. Kalau ngomomg aja nggak bisa dibuktikan. Dan di areal lokasi ini ada Babinsa dan Bahbinkamtibnas yang selalu stay di lokasi ini," urainya.
Semenjak menjabat sebagai Bupati Simalungun, katanya, perlahan demi perlahan dirinya sudah membenahi Danau Toba sesuai intruksi pusat. "Tahun 2010 Danau Toba udah meningkat pengunjungnya. Sebelumnya pengunjung kurang. Jadi jangan lagi dirusak, ini kebanggan orang Sumut," ucapnya.
Kru M24 sempat bertemu dengan Holmes Hutapea, inisiator pejuang Danau Toba, di pantai pemandian Pesangrahan, Kel Tigaraja, Kec Girsang Sipangan Bolon, Simalungun. Dia mengatakan hal tersebut jangan dibiarkan berlarut, bisa merusak reputasi Danau Toba.
Menurut Holmes, pemerintah harus segera melakukan penelitian lebih mendalam terkait isu temuan lintah di Danau Toba. "Kita harus cari tau, asal dari lintah dan kutu di Danau Toba. Makanya diperlukan ada lembaga penelitian independen yang lain membantu. Kalau BLH Simalungun, saya pribadi masih ragu," ucapnya.
Dibeberkan Holmes bahwa temuan ada sejenis lintah dan kutu di ketahui pada tahun 2015 sewaktu masih kerja di salah satu perusahaan keramba jaring apung (KJA). "Waktu itu saya menemukan binatang spesis baru sejenis lintah areal di KJA milik perusahaan Swiss. Kuat dugaan lintah juga bisa berasal dari limbah perusahaan Agrindo (ternak babi) dan KJA milik masyarakat," kenangnya.***
Jumat, 24 Februari 2017
Pemkab Asahan 'Tumbalkan' 15 KK
SEBANYAK 15 Kepala Keluarga (KK) warga Desa Rawang Pasar 6 Dusun 7, Kec Rawang Panca Arga, Asahan jadi 'tumbal' pembangunan Pasar Rakyat.
Rumah-rumah mereka digusur tanpa ada kepastian soal ganti rugi atau kompensasi. Khawatir, Rabu (22/2) kemarin, mereka mendatangi Kantor Bupati Asahan.
Mereka bertanya soal kejelasan nasib pasca rencana penggusuran tanpa ganti rugi dan tanpa adanya surat peringatan.
Kadis Diskoperindag, Supriyanto beserta Camat Rawang Panca Arga, Ponirin dan Kepala Desa Rawang Pasar 6, Joner Siagian menyambut ke-15 KK tersebut di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.
Mewakili warga, Ober Tua Nainggolan Th SH dalam pertemuan itu meminta Pemkab Asahan punya timbang rasa sebelum melakukan penggusuran.
“Kita setuju rencana pembangunan Pasar Rakyat untuk kesejahteraan, akan tetapi, warga di sini harusnya diberi surat peringatan dahulu dan diberikan ganti rugi agar memiliki tempat tinggal layak. Otoriter namanya kalau Pemkab Asahan tidak melaksanakannya,” ujar Ober.
Ober juga mengungkapkan, bahwa dari tahun 60-an mereka sudah mendiami tanah yang dibeli dari Panghulu (Kepala Desa) bernama Suwandi dan surat atas tanah tersebut juga ada. “Dilihat dari sisi segi lahirnya saja, bahwa Pemkab Asahan memiliki sertifikat tanah ini tahun 1989 dan di tahun 60-an saya lahir,” ungkap Ober.
"Apakah sertifikat yang dimiliki Pemkab Asahan kuat, sah dan mutlak?," tanyanya.
Ober juga mengesalkan sikap acuh anggota DPRD Asahan, khususnya Dapil Rawang Panca Arga. "Tak ada pendampingan warga di sini dan tidak dapat membahas permasalahan ini. Disebabkan karena kami tidak dapat berjumpa sama anggota DPRD Asahan Dapil daerah kamiu. Untuk jumpa saja susahnya tidak minta ampun,” ketusnya.
Dia berharap penyelesaian persoalan itu cepat selesai. Dia juga mengingatkan agar perangkat mulai terendah jangan mengultimatum warga. "Saya berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan,” pungkasnya.
Kadis Diskoperindag Asahan, Supriyanto meminta maaf karena pihaknya melakukan penindakan sewenang-wenang. Dia menyebut, tindakan itu bukanlah penggusuran tetapi penertiban.
Di hadapan warga, Supriyanto membeberkan rencana pembangunan Pasar Rakyat yang dianggarkan tahun 2017 sebesar Rp 1,3 Milyar di lokasi tersebut.
Dia juga sangat berharap agar persoalan itu tak meluas dan dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan.
Camat Rawang Panca Arga, Ponirin mengatakan kepada warga kalau pembangunan bukan tanggung jawab mereka. “Kalau mau pindah ke belakang bangunannya tidak bisa kami bangun, karena tidak ada dana. Pertemuan ini kita pending dulu, karena permasalahan ini akan segera kami bicarakan kepada Pak Bupati Asahan. Kami akan undang warga untuk pemberitahuan selanjutnya, setelah bertemu Bapak Bupati Asahan," tegasnya kepada warga. ***
Rumah-rumah mereka digusur tanpa ada kepastian soal ganti rugi atau kompensasi. Khawatir, Rabu (22/2) kemarin, mereka mendatangi Kantor Bupati Asahan.
Mereka bertanya soal kejelasan nasib pasca rencana penggusuran tanpa ganti rugi dan tanpa adanya surat peringatan.
Kadis Diskoperindag, Supriyanto beserta Camat Rawang Panca Arga, Ponirin dan Kepala Desa Rawang Pasar 6, Joner Siagian menyambut ke-15 KK tersebut di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.
Mewakili warga, Ober Tua Nainggolan Th SH dalam pertemuan itu meminta Pemkab Asahan punya timbang rasa sebelum melakukan penggusuran.
“Kita setuju rencana pembangunan Pasar Rakyat untuk kesejahteraan, akan tetapi, warga di sini harusnya diberi surat peringatan dahulu dan diberikan ganti rugi agar memiliki tempat tinggal layak. Otoriter namanya kalau Pemkab Asahan tidak melaksanakannya,” ujar Ober.
Ober juga mengungkapkan, bahwa dari tahun 60-an mereka sudah mendiami tanah yang dibeli dari Panghulu (Kepala Desa) bernama Suwandi dan surat atas tanah tersebut juga ada. “Dilihat dari sisi segi lahirnya saja, bahwa Pemkab Asahan memiliki sertifikat tanah ini tahun 1989 dan di tahun 60-an saya lahir,” ungkap Ober.
"Apakah sertifikat yang dimiliki Pemkab Asahan kuat, sah dan mutlak?," tanyanya.
Ober juga mengesalkan sikap acuh anggota DPRD Asahan, khususnya Dapil Rawang Panca Arga. "Tak ada pendampingan warga di sini dan tidak dapat membahas permasalahan ini. Disebabkan karena kami tidak dapat berjumpa sama anggota DPRD Asahan Dapil daerah kamiu. Untuk jumpa saja susahnya tidak minta ampun,” ketusnya.
Dia berharap penyelesaian persoalan itu cepat selesai. Dia juga mengingatkan agar perangkat mulai terendah jangan mengultimatum warga. "Saya berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan,” pungkasnya.
Kadis Diskoperindag Asahan, Supriyanto meminta maaf karena pihaknya melakukan penindakan sewenang-wenang. Dia menyebut, tindakan itu bukanlah penggusuran tetapi penertiban.
Di hadapan warga, Supriyanto membeberkan rencana pembangunan Pasar Rakyat yang dianggarkan tahun 2017 sebesar Rp 1,3 Milyar di lokasi tersebut.
Dia juga sangat berharap agar persoalan itu tak meluas dan dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan.
Camat Rawang Panca Arga, Ponirin mengatakan kepada warga kalau pembangunan bukan tanggung jawab mereka. “Kalau mau pindah ke belakang bangunannya tidak bisa kami bangun, karena tidak ada dana. Pertemuan ini kita pending dulu, karena permasalahan ini akan segera kami bicarakan kepada Pak Bupati Asahan. Kami akan undang warga untuk pemberitahuan selanjutnya, setelah bertemu Bapak Bupati Asahan," tegasnya kepada warga. ***
Kamis, 23 Februari 2017
60 Persen Pekerja Indonesia Tamat SD Dan SMP
"Gubernur Sumut harus membangun industri dari targetnya 20 persen sampai akhir tahun 2019 atau sebelum kampanye gubernur, bisa naik 25 persen. Industri farmasi obat-obatan dan alat-alat kesehatan berkontribusi tinggi, melebihi indeks pertumbuhan ekonomi nasional. Ini merupakan salah satu andalan kementrian industri," papar Menteri Perindustrian Indonesia, Airlangga Hartarto, di sela-sela peresmian Glove Plants 6 PT Medisafe Technologies, di Jln Tambak Rejo Dusun IX Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa, Kamis (23/2).
Menurut Airlangga, Presiden Jokowi sudah menetapkan 2017 merupakan tahun pemerataan SDM, melalui pendidikan koperasi. Pola-pola ini akan kami kembangkan secara nasional. Bapak Presiden memberikan tantangan, tahun 2019 targetnya adalah 1 juta tenaga kerja lulusan e planning atau lulusan pendidikan koperasi. Karena sekarang, 60 persen pekerja adalah lulusan SD dan SMP," terang Airlangga.
Gubsu HT Erry Nuradi,menerangkan, ada 52 unit perusahaan karet di Sumut dengan 18.215 tenaga kerja, terdiri dari perusahaan bergerak di sektor hulu sampai hilir. Seperti produk crumb rubber, sir, ban kendaraan, vulkanisir, karet gelang serta produk kebutuhan rumah tangga. "Hampir seluruhnya diekspor, 70 persen pasar untuk Amerika, selebihnya untuk Eropa dan Asia. Sebelumnya memiliki kemampuan kapasitas 1,6 miliar sarung tangan per tahun. Dengan perluasan tahun 2014 mencapai lebih 2,3 miliar sarung tangan per tahun," terang Erry.
Sementara, Chief Executif Officer Medisafe Technologies, Deepak Kumar Bang, mengungkapkan, saat ini perusahannya sudah menambah satu lagi pabrik sarung tangan sintetis di Tanjung Morawa. "Kami investasikan US$35 juta untuk membangun pabrik ini," ujarnya.***
Petani Asahan Terancam Gagal Panen
AKIBAT terserang penyakit, 400 hektar tanaman padi di Kampung Sei Loba Dusun VIII, IX dan X Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan rusak. Sejumlah petani terancam gagal panen.
Tanaman padi yang baru ditanam maupun yang sedang tumbuh mendadak mati, meski sudah dialiri air dan diberikan pupuk. Para petani di daerah itu mengeluh.
Amatan wartawan, kemarin, padi menguning dan tidak tumbuh seperti biasanya. Akibat musibah ini, sebahagian petani meninggalkan lahannya. Sebahagian lagi masih berharap padi mereka bisa tumbuh hidup dengan coba menyisip tanaman padi yang mati.
Menurut S Manurung (56), seorang petani, kejadian seperti ini sudah berlangsung selama tiga musim Dan musim ini yang terparah. Sebab bibit padi yang baru ditanam dua hari kemudian langsung mati mendadak. Padahal pengairan di sawah cukup. "Bibit padi baru dua hari ditanam bisa mati. Padahal pengairan sawah sudah mencukupi,” ujarnya.
Manurung juga mengaku tak mengetahui pasti penyebab rusaknya tanaman padi tersebut. Selain itu,lanjut Manurung, akibat kejadian ini, para petani didaerah ini merugi. Karena biaya yang dikeluarkan cukup besar, mengelola sawah per hektar mencapai Rp10 juta. Sementara hasilnya tidak ada. "Kami bingung mau berbuat apa, supaya padi kami bisa bertahan hidup sampai musim panen," papar Manurung, seraya meminta pemerintah segera bertindak. Mengingat daerah tersebut salah satu lumbung padi di Kabupaten Asahan.
Ketua kelompok tani setempat, J Siallagan (40), mengaku sudah pernah menyampaikan keluhan petani itu ke pemerintah setempat. Bahkan dalam Musrenbang, permasalahan ini sudah dibahas. Tetapi sampai sekarang belum juga ada tindakan.
Bahkan, lanjutnya, Pemkab Asahan melalui dinas terkait sudah membawa sampel tanah untuk dicek di laboratorium. Tetapi hasilnya belum ada disampaikan. Dan selama ini, kunjungan tersebut terkesan hanya datang mengecek tanpa ada solusi. "Terkesan tidak serius menanggapinya," katanya.
Untuk itu, mereka minta Pemkab Asahan segera memperhatikan nasib petani yang sudah merugi tiap musim. Bahkan kebutuhan ekonomi sudah terancam, mengingat bertani padi merupakan sumber mata pencaharian satu-satunya.***
Tanaman padi yang baru ditanam maupun yang sedang tumbuh mendadak mati, meski sudah dialiri air dan diberikan pupuk. Para petani di daerah itu mengeluh.Amatan wartawan, kemarin, padi menguning dan tidak tumbuh seperti biasanya. Akibat musibah ini, sebahagian petani meninggalkan lahannya. Sebahagian lagi masih berharap padi mereka bisa tumbuh hidup dengan coba menyisip tanaman padi yang mati.
Menurut S Manurung (56), seorang petani, kejadian seperti ini sudah berlangsung selama tiga musim Dan musim ini yang terparah. Sebab bibit padi yang baru ditanam dua hari kemudian langsung mati mendadak. Padahal pengairan di sawah cukup. "Bibit padi baru dua hari ditanam bisa mati. Padahal pengairan sawah sudah mencukupi,” ujarnya.
Manurung juga mengaku tak mengetahui pasti penyebab rusaknya tanaman padi tersebut. Selain itu,lanjut Manurung, akibat kejadian ini, para petani didaerah ini merugi. Karena biaya yang dikeluarkan cukup besar, mengelola sawah per hektar mencapai Rp10 juta. Sementara hasilnya tidak ada. "Kami bingung mau berbuat apa, supaya padi kami bisa bertahan hidup sampai musim panen," papar Manurung, seraya meminta pemerintah segera bertindak. Mengingat daerah tersebut salah satu lumbung padi di Kabupaten Asahan.
Ketua kelompok tani setempat, J Siallagan (40), mengaku sudah pernah menyampaikan keluhan petani itu ke pemerintah setempat. Bahkan dalam Musrenbang, permasalahan ini sudah dibahas. Tetapi sampai sekarang belum juga ada tindakan.
Bahkan, lanjutnya, Pemkab Asahan melalui dinas terkait sudah membawa sampel tanah untuk dicek di laboratorium. Tetapi hasilnya belum ada disampaikan. Dan selama ini, kunjungan tersebut terkesan hanya datang mengecek tanpa ada solusi. "Terkesan tidak serius menanggapinya," katanya.
Untuk itu, mereka minta Pemkab Asahan segera memperhatikan nasib petani yang sudah merugi tiap musim. Bahkan kebutuhan ekonomi sudah terancam, mengingat bertani padi merupakan sumber mata pencaharian satu-satunya.***
Rabu, 22 Februari 2017
Stanvaskan Proyek Podomoro
KETUA Komisi D DPRD Sumut, H Syah Afandin SH alias Ondim, secara tegas minta PT Sinar Menara Deli (Podomoro Land) taat hukum dan menghentikan kegiatan proyek (stanvas) untuk sementara waktu. Terkait upaya hukum PK yang dilakukan, Ondim menyatakan wajib dihormati. Komisi D dan A DPRD Sumut juga mengingatkan pihak perusahaan jangan melakukan apapun sebelum ada keputusan lebih tinggi berkekuatan hukum tetap.
"Masalah Amdal mereka juga jadi persoalan. Kita akan tinjau ke lapangan dengan melibatkan Dinas LH, Badan Wilayah Sungai (BWS) dan pihak terkait. Inilah cermin kelalaian pemerintah," ujar Ondim, di ruang kerjanya, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Sinar Menara Deli (Podomoro Land), Dinas Lingkungan Hidup Sumut dan LSM Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (Gebraksu), di gedung dewan, Selasa (21/2).
Bagi Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut itu, resume kerja pemerintah telah mengakibatkan persoalan tidak sederhana. Seandainya kelak PK ditolak MA, maka Ondim yakin akan menimbulkan kerugian besar terhadap pihak ketiga. ***
Usut Usaha Ilegal di Lahan Eks HGU PTPN II
APARAT penegak hukum dan DPRD Deliserdang didesak segera mengusut usaha ilegal di lahan eks HGU PTPN II, yang diduga melibatkan Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan.
Tuntutan tersebut disampaikan puluhan massa Komite Rakyat Nasional (Kornas) Deliserdang, saat berunjukrasa di Kantor DPRD Deliserdang, Rabu (22/2). Aksi demo dikawal ketat aparat Polsek Lubuk Pakam dan Polres Deliserdang.
"DPRD Deliserdang, Polri serta jaksa, harus membentuk Pansus dan Timsus. Ada perwakilan independen yang diikutkan dalam persoalan lahan yang dikuasai dan diusahai oknum mafia bekerjasama dengan oknum pejabat Deliserdang, yang sangat merugikan PAD Deliserdang," ungkap Koordinator Aksi, Eko Supianto.
Puluhan massa ini juga menuntut agar para pengusaha yang menguasai dan mengusahai lahan eks PTPN II secara ilegal, yang terkesan terjadi pembiaran oleh Bupati Deliserdang, diusut dan ditangkap.
Massa Kornas Deliserdang akhirnya diterima anggota Komisi C DPRD Deliserdang, diantaranya Nusantara Tarigan dan Bayu Sumantri Agung, di ruang rapat Komisi A DPRD Deliserdang.
Di hadapan anggota dewan, Eko menegaskan, banyak tempat-tempat usaha ilegal di lahan eks HGU PTPN II yang tidak memiliki izin. Bahkan tidak ada kontribusi terhadap PAD Deliserdang. "Kita resah dengan usaha-usaha ilegal di lahan eks HGU PTPN II. Kami berharap anspirasi kami ini terus berlanjut, jika tidak kami akan melakukan aksi yang lebih besar," tegas Eko.
Menanggapi itu, Nusantara Tarigan, menegaskan, jika permasalahan ini akan diteruskan ke pimpinan. "PTPN II akan kita panggil. Kita sering mendengar pertikaian antar masyarakat, karena rebutan lahan eks HGU PTPN II. Kita sudah menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Utara," tegas Nusantara Tarigan.
Sementara, Bayu Sumantri Agung, menambahkan, pihaknya akan memanggil Bupati Deliserdang dan membentuk Pansus. "Banyak bangunan di lahan eks HGU PTPN II, jika melibatkan Bupati Deliserdang maka akan kita panggil bupati untuk membentuk Pansus," ujar Bayu.
Lebih lanjut, Bayu Sumantri Agung, mengatakan, jika Komisi C DPRD Deliserdang dan pimpinan DPRD Deliserdang aka membentuk tim melibatkan jaksa dan Polri. "Permasalahan tanah di Deliserdang memang cukup merepotkan, PAD Deliserdang sangat rendah padahal potensi Deliserdang. Mungkin karena permasalahan ini," kata Bayu. ***
Tuntutan tersebut disampaikan puluhan massa Komite Rakyat Nasional (Kornas) Deliserdang, saat berunjukrasa di Kantor DPRD Deliserdang, Rabu (22/2). Aksi demo dikawal ketat aparat Polsek Lubuk Pakam dan Polres Deliserdang.
"DPRD Deliserdang, Polri serta jaksa, harus membentuk Pansus dan Timsus. Ada perwakilan independen yang diikutkan dalam persoalan lahan yang dikuasai dan diusahai oknum mafia bekerjasama dengan oknum pejabat Deliserdang, yang sangat merugikan PAD Deliserdang," ungkap Koordinator Aksi, Eko Supianto.
Puluhan massa ini juga menuntut agar para pengusaha yang menguasai dan mengusahai lahan eks PTPN II secara ilegal, yang terkesan terjadi pembiaran oleh Bupati Deliserdang, diusut dan ditangkap.
Massa Kornas Deliserdang akhirnya diterima anggota Komisi C DPRD Deliserdang, diantaranya Nusantara Tarigan dan Bayu Sumantri Agung, di ruang rapat Komisi A DPRD Deliserdang.
Di hadapan anggota dewan, Eko menegaskan, banyak tempat-tempat usaha ilegal di lahan eks HGU PTPN II yang tidak memiliki izin. Bahkan tidak ada kontribusi terhadap PAD Deliserdang. "Kita resah dengan usaha-usaha ilegal di lahan eks HGU PTPN II. Kami berharap anspirasi kami ini terus berlanjut, jika tidak kami akan melakukan aksi yang lebih besar," tegas Eko.
Menanggapi itu, Nusantara Tarigan, menegaskan, jika permasalahan ini akan diteruskan ke pimpinan. "PTPN II akan kita panggil. Kita sering mendengar pertikaian antar masyarakat, karena rebutan lahan eks HGU PTPN II. Kita sudah menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Utara," tegas Nusantara Tarigan.
Sementara, Bayu Sumantri Agung, menambahkan, pihaknya akan memanggil Bupati Deliserdang dan membentuk Pansus. "Banyak bangunan di lahan eks HGU PTPN II, jika melibatkan Bupati Deliserdang maka akan kita panggil bupati untuk membentuk Pansus," ujar Bayu.
Lebih lanjut, Bayu Sumantri Agung, mengatakan, jika Komisi C DPRD Deliserdang dan pimpinan DPRD Deliserdang aka membentuk tim melibatkan jaksa dan Polri. "Permasalahan tanah di Deliserdang memang cukup merepotkan, PAD Deliserdang sangat rendah padahal potensi Deliserdang. Mungkin karena permasalahan ini," kata Bayu. ***
Selasa, 21 Februari 2017
DPRD Medan: Lakukan Pemetaan Ulang Lahan Parkir
DINAS Perhubungan Medan diminta melakukan pemetaan ulang lahan parkir. Apalagi banyak parkir liar di Kota Medan yang belum ditata ulang. Hal ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor retribusi parkir badan jalan. Terlebih di badan jalan yang masuk ke jalan nasional.
"Perlu dianalisa kembali potensi areal parkir badan jalan di Medan ini," papar anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis, saat Kunker ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, Jln Pinang Baris Medan, Selasa (21/2).
Godfried menambahkan, beberapa titik jalan nasional di Kota Medan, seperti Jln Gatot Subroto, Jln SM Raja dan Jln Yos Sudarso, masih banyak badan jalannya dipakai jadi areal parkir. "Lalu, kemana masuk retribusi parkir di badan jalan nasional itu," pungkasnya.
Senada, Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Sahat Simbolon, mengatakan, Dishub Medan seharusnya serius menertibkan areal parkir liar di Kota Medan. "Parkir-parkir liar yang tidak memiliki karcis parkir harus ditertibkan. Agar retribusi parkirnya bisa terarah dan mudah dikontrol," ujar Sahat, seraya menambahkan, Dishub Medan jangan tutup mata melihat fenomena parkir liar di Kota Medan. Jangan sampai ada kesan Dishub Medan membiarkan areal parkir-parkir liar di Kota Medan.
Kepala Dishub Kota Medan, Renward Prapat, mengungkapkan, pihaknya optimis mampu mendapatkan PAD Kota Medan dari sektor retribusi parkir badan jalan sebesar Rp11 miliar di 2017. Mengingat, saat ini, Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan hanya bertugas untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir saja dan tidak lagi fokus untuk menertibkan parkir liar. Soalnya, penertiban parkir liar saat ini sudah ditangani oleh Bidang Pengembangan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan.
"Upaya kita tingkatkan PAD akan bentuk tim untuk jemput bola ke lapangan. Karena selama ini banyak yang nunggak penyetoran retribusi parkirnya. Akan kita beri sanksi," pungkasnya. ***
"Perlu dianalisa kembali potensi areal parkir badan jalan di Medan ini," papar anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis, saat Kunker ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, Jln Pinang Baris Medan, Selasa (21/2).
Godfried menambahkan, beberapa titik jalan nasional di Kota Medan, seperti Jln Gatot Subroto, Jln SM Raja dan Jln Yos Sudarso, masih banyak badan jalannya dipakai jadi areal parkir. "Lalu, kemana masuk retribusi parkir di badan jalan nasional itu," pungkasnya.
Senada, Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Sahat Simbolon, mengatakan, Dishub Medan seharusnya serius menertibkan areal parkir liar di Kota Medan. "Parkir-parkir liar yang tidak memiliki karcis parkir harus ditertibkan. Agar retribusi parkirnya bisa terarah dan mudah dikontrol," ujar Sahat, seraya menambahkan, Dishub Medan jangan tutup mata melihat fenomena parkir liar di Kota Medan. Jangan sampai ada kesan Dishub Medan membiarkan areal parkir-parkir liar di Kota Medan.
Kepala Dishub Kota Medan, Renward Prapat, mengungkapkan, pihaknya optimis mampu mendapatkan PAD Kota Medan dari sektor retribusi parkir badan jalan sebesar Rp11 miliar di 2017. Mengingat, saat ini, Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan hanya bertugas untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir saja dan tidak lagi fokus untuk menertibkan parkir liar. Soalnya, penertiban parkir liar saat ini sudah ditangani oleh Bidang Pengembangan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan.
"Upaya kita tingkatkan PAD akan bentuk tim untuk jemput bola ke lapangan. Karena selama ini banyak yang nunggak penyetoran retribusi parkirnya. Akan kita beri sanksi," pungkasnya. ***
Ribuan Parbetor Minta Izin Ojek Online Distop
Tuntutan massa pendemo di Kantor Walikota Medan itu, menuding keberadaan angkutan berbasis online tersebut, bertentangan dengan UU Nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 74/2014 tentang angkutan jalan yang menyatakan ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggara angkutan umum.
"Berikan kebebasan seluas-luasnya untuk operasional becak bermotor, angkot, tanpa adanya larangan masuk ke wilayah daerah tertentu," ungkap Pimpinan Aksi, Johan Merdeka dalam orasinya, Selasa (21/2).
Tuntutan lainnya, sambung Johan, permudah pengurusan speksi, STNK dan sebagainya terhadap becak bermotor. Lalu berikan jaminan sosial yang layak kepada keluarga abang becak, supir angkot dan supir taksi agar sejahtera. "Yang terpenting, jadikan becak sebagai ikon wisata di Kota Medan," katanya.
Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan, Qamarul Fatah, yang menerima aspirasi pendemo, ditolak. Massa minta tuntutan mereka diterima langsung Walikota Medan Dzulmi Eldin. "Kami tidak mau aksi kami diterima orang lain selain Walikota Dzulmi Eldin secara langsung," kata Johan.
Anggota DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, kemudian mendatangi mobil komando pengunjukrasa. Ia menyarankan para penarik becak membuat surat laporan ke Komisi D DPRD Medan. "Dari surat itu nanti kita bisa panggil pihak yang berwenang, seperti Kepala Dinas Perhubungan, pengusaha Go Jek, dan perwakilan penarik becak," jelas Bendahara Fraksi PDIP tersebut kepada sejumlah perwakilan penarik becak.
Dia mengungkapkan persoalan tersebut bisa dibicarakan baik-baik daripada menggelar demonstrasi. "Jangan anarkis, apalagi sampai memburu penarik Go Jek. Coba kirim surat ke DPRD Medan, mudah-mudahan kita bisa membantu," kata anggota Komisi D tersebut.
Paul menambahkan, pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dan membahas keluhan penarik becak. Dari rapat itu juga nantinya mereka bisa menanyakan izin Go-Jek dan transportasi online lainnya.
Belum Punya Izin Operasional
Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Renward Parapat, yang menemui massa pendemo, setuju kalau becak bermotor (betor) menjadi ikon Kota Medan. "Pemko tidak akan hapus Betor dari Medan," tuturnya.
Diungkapkannya, angkutan berbasis online saat ini sedang dikonsultasikan bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Diakuinya, Pemko Medan tidak memiliki wewenang apa pun terhadap angkutan berbasis online. "Angkutan berbasis online ini kan internet. Jadi izinnya ada di Kominfo. Kami sedang berkonsultasi dengan aparatur pemerintahan yang lain," terangnya.
Kadishub Kota Medan, Renward Parapat, yang menanggapi keresahan penarik becak terkait transportasi online menyatakan, Gojek sebagai salah satu sasaran pengunjuk rasa belum memiliki izin operasional. "Sekarang kan Gojek tidak izinnya. Apanya yang mau saya tindak di situ," ungkap Renward.
Renward mengatakan, pihak Pemko Medan bisa saja mencabut izinnya. Namun karena tidak memiliki izin, ia mengatakan hanya bisa melakukan penindakan terhadap kendaraan angkutannya. "Kalau mereka (Gojek) punya izin, bisa saja dari walikota kita cabut izinnya," imbuhnya.
Ia juga menyatakan akan melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk bersama menertibkan angkutan umum plat hitam. "Kami harus tetap koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menertibkan kendaraan plat hitam. Kami kan dari Dinas Perhubungan bisa menertibkan itu bersama dengan kepolisian. Tentu kami harus berkoordinasi," bebernya. ***
Senin, 20 Februari 2017
Masyarakat Birubiru Minta Kejaksaan Periksa Kades
MASYARAKAT Kecamatan Birubiru minta Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam memeriksa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) TA 2016 peningkatan infrastruktur pembangunan di desa. Sebab, sampai saat ini di Kecamatan Birubiru masih banyak kepala desa (Kades) yang belum rampung menyelesaikan pembangunan fisik ADD di desanya.
"Maka sudah saatnya Kejari Lubuk Pakam turun ke lokasi memeriksa perjalanan pengelolaan anggaran tersebut. Apakah dikerjakan sudah sesuai Juknis juga RAB atau tidak," ungkap tokoh masyarakat setempat, Bahagia Ginting kepada M24, Minggu (19/2).
Menurutnya, perjalanan pengelolaan anggaran ADD dan DD TA 2016 di Kecamatan Birubiru rawan penyelewengan. Karena di kecamatan tersebut, rata-rata Kades mempercayakan pembangunannya kepada rekanan. "Bagaimana pun kalau namanya pemborong tidak peduli kualitas pembangunan. Mereka cuma mementingkan keuntungan saja," katanya.
Lebih lancut dikatakannya, jika dalam pemeriksaan nantinya penegak hukum menemukan kebijakan Kades merugian negara, maka hukum dengan seberat-beratnya. "Agar menjadi efek jera bagi Kades-Kades yang lain," tandasnya. ***
"Maka sudah saatnya Kejari Lubuk Pakam turun ke lokasi memeriksa perjalanan pengelolaan anggaran tersebut. Apakah dikerjakan sudah sesuai Juknis juga RAB atau tidak," ungkap tokoh masyarakat setempat, Bahagia Ginting kepada M24, Minggu (19/2).
Menurutnya, perjalanan pengelolaan anggaran ADD dan DD TA 2016 di Kecamatan Birubiru rawan penyelewengan. Karena di kecamatan tersebut, rata-rata Kades mempercayakan pembangunannya kepada rekanan. "Bagaimana pun kalau namanya pemborong tidak peduli kualitas pembangunan. Mereka cuma mementingkan keuntungan saja," katanya.
Lebih lancut dikatakannya, jika dalam pemeriksaan nantinya penegak hukum menemukan kebijakan Kades merugian negara, maka hukum dengan seberat-beratnya. "Agar menjadi efek jera bagi Kades-Kades yang lain," tandasnya. ***
Asap Pabrik PTPN III Sei Silau Resahkan Warga
DAMPAK dari asap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN III di Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, membuat warga sekitar resah.
"Kami warga Desa Prapat Janji meminta kepada bapak Rosmansyah STP, selaku salah seorang anggota DPRD Asahan, agar mencari solusinya. Karena dampak asap yang berasal dari cerobong pabrik PKS PTPN III Sei Silau, dinilai sudah mencemari udara di lingkungan kami," ungkap Kepala Desa Prapat Janji, Sriwati Sinambela, dalam acara reses anggota DPRD Asahan Dapil II di Kecamatan Buntu Pane.
Sriwati juga menjelaskan, adanya asap pekat disertai partikel butiran hitam, yang keluar dari cerobong tersebut, membuat teras rumah warga menjadi jorok. "Itu hanya pertikal-partikel butiran hitam yang keluar, bagaimana kalau partikel kecil tersebut terhirup oleh warga?. Kan bisa berbahaya untuk kesehatan warga desa kami," jelasnya.
Afduh selaku Maskep di pabrik PKS PTPN III Sei Silau, saat dikonfirmasi wartawan, mengatakan, asap yang keluar dari cerobong tersebut sebenarnya tidak ada menimbulkan masalah. Menurutnya, warga di Desa Prapat Janji mempermasalahkan itu, kerena tahun ini pabrik PKS PTPN III Sei Silau tidak mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR).
"Warga komplain karena CSR nya tidak kami keluaran, karena kami fokus mengeluarkan CSR yang untuk korban erupsi di Sinabung beberapa waktu lalu," ungkap Afduh di ruang kerjanya, kemarin.
Afduh juga menjelaskan, kalau ketinggian cerobong asap itu sudah standar. "Kita sudah pernah mendapatkan sertifikat standart untuk cerobong asap ini bang. Saat ini, pihak pabrik sedang memperbaiki boiler yang sedang mengalami kerusakan. Mungkin, karena boiler tersebut rusak, asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut menjadi hitam pekat," jelasnya.
Terpisah, anggota DPRD Asahan dari PDIP, Rosmansyah STP, berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan warga tersebut, karena dinilai sudah meresahkan warga. ***
"Kami warga Desa Prapat Janji meminta kepada bapak Rosmansyah STP, selaku salah seorang anggota DPRD Asahan, agar mencari solusinya. Karena dampak asap yang berasal dari cerobong pabrik PKS PTPN III Sei Silau, dinilai sudah mencemari udara di lingkungan kami," ungkap Kepala Desa Prapat Janji, Sriwati Sinambela, dalam acara reses anggota DPRD Asahan Dapil II di Kecamatan Buntu Pane.Sriwati juga menjelaskan, adanya asap pekat disertai partikel butiran hitam, yang keluar dari cerobong tersebut, membuat teras rumah warga menjadi jorok. "Itu hanya pertikal-partikel butiran hitam yang keluar, bagaimana kalau partikel kecil tersebut terhirup oleh warga?. Kan bisa berbahaya untuk kesehatan warga desa kami," jelasnya.
Afduh selaku Maskep di pabrik PKS PTPN III Sei Silau, saat dikonfirmasi wartawan, mengatakan, asap yang keluar dari cerobong tersebut sebenarnya tidak ada menimbulkan masalah. Menurutnya, warga di Desa Prapat Janji mempermasalahkan itu, kerena tahun ini pabrik PKS PTPN III Sei Silau tidak mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR).
"Warga komplain karena CSR nya tidak kami keluaran, karena kami fokus mengeluarkan CSR yang untuk korban erupsi di Sinabung beberapa waktu lalu," ungkap Afduh di ruang kerjanya, kemarin.
Afduh juga menjelaskan, kalau ketinggian cerobong asap itu sudah standar. "Kita sudah pernah mendapatkan sertifikat standart untuk cerobong asap ini bang. Saat ini, pihak pabrik sedang memperbaiki boiler yang sedang mengalami kerusakan. Mungkin, karena boiler tersebut rusak, asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut menjadi hitam pekat," jelasnya.
Terpisah, anggota DPRD Asahan dari PDIP, Rosmansyah STP, berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan warga tersebut, karena dinilai sudah meresahkan warga. ***
Miris!! 37 KK di Silo Laut Tak Ada Listrik
SETIDAKNYA ada 37 kepala keluarga (KK) di Dusun XI Desa Silo Baru Kecamatan Silo Laut Asahan, hingga kini belum menikmati listrik. Masih menggunakan lampu teplok, patromax dan mesin genset.
Padahal, masyarakat telah berulangkali memohon kepada Pemkab Asahan, melalui Musrenbang, agar pemukiman mereka dialiri arus listrik untuk menghindari gelap-gulita.
"Hingga saat ini permohonan kami belum terealisasi. Padahal permohonan kami tersebut sudah berkali-kali kami sampaikan pada saat Musrenbang berlangsung. Sudah lama Indonesia merdeka, kami tetap belum menikmati buah kemerdekaan itu," ungkap HR, warga Dusun XI Desa Silo Baru, kepada M24, Senin (20/2).
Menurutnya, selama bertahun-tahun mereka menanti-nanti agar rumah mereka dapat diterangi listrik dari PT PLN. Selama ini, katanya, penerangan listrik hanya dinikmati warga di perkotaan dan pedesaan yang tak jauh dari kecamatan. Sementara mereka yang tinggal di pelosok desa maupun dusun, disinyalir tidak pernah memperoleh fasilitas penerangan dari perusahaan milik negara itu.
"Padahal penduduk yang tinggal di kota, desa dan dusun memiliki hak yang sama untuk memperoleh penerangan listrik dari negara dan kami juga membayar pajak. Mengapa justru saat ini, dusun kami tetap dianaktirikan," paparnya, seraya berharap Pemkab Asahan tidak mempersulit warga di pelosok dusun.
Camat Silo Laut, Maraskti Siregar, mengaku sangat prihatin dan kaget. Karena dirinya tidak menyangka masih banyak masyarakat di daerahnya belum menikmati aliran listrik dari PT PLN. Karenanya pihaknya mendesak Pemkab Asahan untuk segera turun-tangan melakukan pendataan. Sekaligus pemasangan jaringan listrik di Dusun XI Desa Silo Baru di Kecamatan Silo Laut.
"Saat ini saya masih baru menjabat sebagai camat di sini. Terkait permasalahan tersebut, sebelumnya saya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Tarukim Asahan, agar bisa membuat laporan ke Propinsi Sumut. Karena saat ini, mengenai listrik sudah menjadi tanggungjawab dan wewenang Propinsi Sumut," ujar Marasakti, seraya berharap, agar masalah ini dapat segera ditindak-lanjuti Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
Kepala Desa Silo Baru, Ahmad Sapyan, ketika dikonfirmasi melalui selulernya, tak membantahnya. "Memang benar, masyarakat di Dusun XI dari dulu sampai sekarang belum mendapat penerangan listrik dari PT PLN," ujarnya. ***
Padahal, masyarakat telah berulangkali memohon kepada Pemkab Asahan, melalui Musrenbang, agar pemukiman mereka dialiri arus listrik untuk menghindari gelap-gulita.
"Hingga saat ini permohonan kami belum terealisasi. Padahal permohonan kami tersebut sudah berkali-kali kami sampaikan pada saat Musrenbang berlangsung. Sudah lama Indonesia merdeka, kami tetap belum menikmati buah kemerdekaan itu," ungkap HR, warga Dusun XI Desa Silo Baru, kepada M24, Senin (20/2).
Menurutnya, selama bertahun-tahun mereka menanti-nanti agar rumah mereka dapat diterangi listrik dari PT PLN. Selama ini, katanya, penerangan listrik hanya dinikmati warga di perkotaan dan pedesaan yang tak jauh dari kecamatan. Sementara mereka yang tinggal di pelosok desa maupun dusun, disinyalir tidak pernah memperoleh fasilitas penerangan dari perusahaan milik negara itu.
"Padahal penduduk yang tinggal di kota, desa dan dusun memiliki hak yang sama untuk memperoleh penerangan listrik dari negara dan kami juga membayar pajak. Mengapa justru saat ini, dusun kami tetap dianaktirikan," paparnya, seraya berharap Pemkab Asahan tidak mempersulit warga di pelosok dusun.
Camat Silo Laut, Maraskti Siregar, mengaku sangat prihatin dan kaget. Karena dirinya tidak menyangka masih banyak masyarakat di daerahnya belum menikmati aliran listrik dari PT PLN. Karenanya pihaknya mendesak Pemkab Asahan untuk segera turun-tangan melakukan pendataan. Sekaligus pemasangan jaringan listrik di Dusun XI Desa Silo Baru di Kecamatan Silo Laut.
"Saat ini saya masih baru menjabat sebagai camat di sini. Terkait permasalahan tersebut, sebelumnya saya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Tarukim Asahan, agar bisa membuat laporan ke Propinsi Sumut. Karena saat ini, mengenai listrik sudah menjadi tanggungjawab dan wewenang Propinsi Sumut," ujar Marasakti, seraya berharap, agar masalah ini dapat segera ditindak-lanjuti Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
Kepala Desa Silo Baru, Ahmad Sapyan, ketika dikonfirmasi melalui selulernya, tak membantahnya. "Memang benar, masyarakat di Dusun XI dari dulu sampai sekarang belum mendapat penerangan listrik dari PT PLN," ujarnya. ***
Minggu, 19 Februari 2017
Pelajar Korea Gali Model Pendidikan di Medan
PERTUKARAN pelajar dari Gwangju sebagai bagian dari peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, yang telah terjalin pada berbagai sektor kehidupan.
Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, berharap, selama tinggal di Kota Medan para pelajar dapat merasa nyaman, sebagaimana rasanya tinggal di rumah sendiri. Sehingga cita rasa dan keindahan Kota Medan meninggalkan kesan yang baik dan positif kepada mereka.
"Kunjungan ini bukan semata-mata kunjungan antar pelajar saja, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi antar kedua kota yang bersaudara," ungkap Eldin, saat menjamu pelajar dari Kota Gwuangju Korea Selatan, yang mengikuti Student Exchange Program 2017, di Pendopo Rumah Dinas Walikota Medan, Sabtu (18/2).
Menurutnya, program ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelajar di Kota Medan, untuk meningkatkan kepercayaan diri agar bisa bersaing dengan sekolah di Negara lain. Terutama dalam mempersiapkan bekal masa depan menjadi anak-anak yang cerdas, mandiri dan cepat beradaptasi dengan perkembangan global.
Rombongan pertukaran pelajar Gwangju terdiri dari 14 pelajar dan 2 pendamping, yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan studi selama 9 hari, Minggu (12/2) hingga Senin (20/2).
Kabag Hubungan Kerjasama, Drs Rivai Nasution MM, menambahkan, selama di Kota Medan, para pelajar studi tour di SMAN 1 Medan, SMAN 4 Medan, SMA Shafiyatul Amaliyyah, SMA Al-Azhar, SMA Prime One School, MAN 1 Medan dan SMA Tritech Informatika Medan, untuk saling bertukar informasi sistem dan model pendidikan bersama pelajar dan guru. Mereka juga melakukan edukasi wisata dan kebudayan ke Istana Maimun, Museum Rahmad Gallery serta objek wisata budaya dan kuliner lainnya.
Pendamping pelajar asal Korea Selatan, Mrs Chohee Yang, memberi apresiasi kepada Pemko Medan, karena telah menerima dengan baik selama berada di Kota Medan. "Kami atas nama rombongan pertukaran pelajar mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bertukar informasi di bidang pendidikan, mengenal model dan sistem pendidikan yang ada di Kota Medan serta sistem kebudayaan lokalnya," ungkap Mrs Chohee. ***
Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, berharap, selama tinggal di Kota Medan para pelajar dapat merasa nyaman, sebagaimana rasanya tinggal di rumah sendiri. Sehingga cita rasa dan keindahan Kota Medan meninggalkan kesan yang baik dan positif kepada mereka.
"Kunjungan ini bukan semata-mata kunjungan antar pelajar saja, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi antar kedua kota yang bersaudara," ungkap Eldin, saat menjamu pelajar dari Kota Gwuangju Korea Selatan, yang mengikuti Student Exchange Program 2017, di Pendopo Rumah Dinas Walikota Medan, Sabtu (18/2).
Menurutnya, program ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelajar di Kota Medan, untuk meningkatkan kepercayaan diri agar bisa bersaing dengan sekolah di Negara lain. Terutama dalam mempersiapkan bekal masa depan menjadi anak-anak yang cerdas, mandiri dan cepat beradaptasi dengan perkembangan global.
Rombongan pertukaran pelajar Gwangju terdiri dari 14 pelajar dan 2 pendamping, yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan studi selama 9 hari, Minggu (12/2) hingga Senin (20/2).
Kabag Hubungan Kerjasama, Drs Rivai Nasution MM, menambahkan, selama di Kota Medan, para pelajar studi tour di SMAN 1 Medan, SMAN 4 Medan, SMA Shafiyatul Amaliyyah, SMA Al-Azhar, SMA Prime One School, MAN 1 Medan dan SMA Tritech Informatika Medan, untuk saling bertukar informasi sistem dan model pendidikan bersama pelajar dan guru. Mereka juga melakukan edukasi wisata dan kebudayan ke Istana Maimun, Museum Rahmad Gallery serta objek wisata budaya dan kuliner lainnya.
Pendamping pelajar asal Korea Selatan, Mrs Chohee Yang, memberi apresiasi kepada Pemko Medan, karena telah menerima dengan baik selama berada di Kota Medan. "Kami atas nama rombongan pertukaran pelajar mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bertukar informasi di bidang pendidikan, mengenal model dan sistem pendidikan yang ada di Kota Medan serta sistem kebudayaan lokalnya," ungkap Mrs Chohee. ***
Jumat, 17 Februari 2017
Warga Mardinding Tuntut Bupati Bangun Infrastruktur
PENGANGKUTAN hasil pertanian di Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo terhambat infrastruktur yang tidak memadai. Warga Mardinding, khususnya di Dusun Kuta Kendit dan Dusun Kuta Cerumbu, mendesak Bupati Karo Terkelin Berahmana, untuk segera membangun infrastruktur pendukung.
Mulai dari pengerasan jalan sepanjang 4 Km dengan kiri kanan parit permanen, jembatan permanen sepanjang 50 meter, pembangunan tower telekomunikasi serta pemasangan aliran listrik PLN.
Tuntutan warga Kuta Cerumbu dan Kuta Kendit itu, diungkapkan Ketua Umum Komando Pusat Departemen Intelijen Tipikor Kesatuan Andalan Bangsa (Kesnbang) Indonesia, R Aris Prabowo SH BSC, yang melakukan investigasi selama tiga hari di dua dusun tersebut, kepada M24, di Medan, Jumat (17/2).
Menurut Aris, Tipikor sangat peduli dengan keluhan warga di dua dusun tersebut. Dan jika ini tidak disikapi, bukan tidak mungkin warga akan mengadukan hal itu langsung ke Presiden Jokowi. "Beruntung kita masih bisa meredam keinginan puluhan warga di dua dusun itu, yang berencana akan tidur di kantor bupati untuk menyampaikan tuntutannya atas pembangunan infrastruktur tersebut," ujarnya.
Apalagi sebelumnya, kata Aris, sejumlah warga di sana sudah dikutip Rp950 ribu per KK oleh oknum yang mengaku-aku orang PLN, berdalih mobilisasi pemasangan listrik. Dan untuk kasus ini sebenarnya, ujar Aris, sudah menjadi tugas dan wewenang pihak kepolisian. "Polisi harus bergerak, mencari dan menangkap pelakunya," tegasnya.
Menyahuti keluhan warga di Dusun Kuta Cerumbu dan Kuta Kendit, ucap Aris, juga butuh peran aktif dan kepedulian tokoh masyarakat setempat, agar Tanah Karo menjadi lebih maju. Hasil pertaniannya yang cukup potensial menjadi terkenal secara nasional. Seperti cabai dan jeruk yang kualitasnya memang nomor satu di Sumut.
"Termasuk juga para wakil rakyat setempat. Anggota DPRD Karo yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Mardinding, seharusnya terketuk hatinya. Bayangkan saja, warga di Dusun Kuta Kendit dan Kuta Cerumbu yang berjumlah 250 KK tinggal di atas bukit tertinggi di Tanah Karo, kesulitan jika membawa keluarganya yang sakit untuk berobat," urai Aris.
Bukan hanya sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur, Tanah Karo menurut Aris, juga berpotensi untuk menjadi daerah pertanian wisata nasional. "Sepanjang jalan Tanah Karo kita tanam pohon jeruk dan bunga-bunga yang punya nilai ekonomis, punya nilai jual. Kami yakin setiap warga di sini tak keberatan menyumbangkan satu pohon jeruk atau bunga, demi mewujudkan citra kebersamaan, masyarakat merasa membangun, memiliki dan mencintai Tanah Karo," tandasnya.
Apalagi, kata Aris, Tanah Karo menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Untuk itu, Komando Pusat Dept Intelijen Tipikor Kesnbang Indonesia atas nama warga di dua dusun, berharap semua ini dapat segera terwujud. Karena rakyat menantikan bukti, bukan janji-janji politis. "Kami senantiasa membuka diri untuk diajak berperan serta bersama membangun negeri tercinta ini. Hubungi kami di nomor 085276722079," pungkasnya. ***
Mulai dari pengerasan jalan sepanjang 4 Km dengan kiri kanan parit permanen, jembatan permanen sepanjang 50 meter, pembangunan tower telekomunikasi serta pemasangan aliran listrik PLN.
Tuntutan warga Kuta Cerumbu dan Kuta Kendit itu, diungkapkan Ketua Umum Komando Pusat Departemen Intelijen Tipikor Kesatuan Andalan Bangsa (Kesnbang) Indonesia, R Aris Prabowo SH BSC, yang melakukan investigasi selama tiga hari di dua dusun tersebut, kepada M24, di Medan, Jumat (17/2).Menurut Aris, Tipikor sangat peduli dengan keluhan warga di dua dusun tersebut. Dan jika ini tidak disikapi, bukan tidak mungkin warga akan mengadukan hal itu langsung ke Presiden Jokowi. "Beruntung kita masih bisa meredam keinginan puluhan warga di dua dusun itu, yang berencana akan tidur di kantor bupati untuk menyampaikan tuntutannya atas pembangunan infrastruktur tersebut," ujarnya.
Apalagi sebelumnya, kata Aris, sejumlah warga di sana sudah dikutip Rp950 ribu per KK oleh oknum yang mengaku-aku orang PLN, berdalih mobilisasi pemasangan listrik. Dan untuk kasus ini sebenarnya, ujar Aris, sudah menjadi tugas dan wewenang pihak kepolisian. "Polisi harus bergerak, mencari dan menangkap pelakunya," tegasnya.
Menyahuti keluhan warga di Dusun Kuta Cerumbu dan Kuta Kendit, ucap Aris, juga butuh peran aktif dan kepedulian tokoh masyarakat setempat, agar Tanah Karo menjadi lebih maju. Hasil pertaniannya yang cukup potensial menjadi terkenal secara nasional. Seperti cabai dan jeruk yang kualitasnya memang nomor satu di Sumut.
"Termasuk juga para wakil rakyat setempat. Anggota DPRD Karo yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Mardinding, seharusnya terketuk hatinya. Bayangkan saja, warga di Dusun Kuta Kendit dan Kuta Cerumbu yang berjumlah 250 KK tinggal di atas bukit tertinggi di Tanah Karo, kesulitan jika membawa keluarganya yang sakit untuk berobat," urai Aris.
Bukan hanya sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur, Tanah Karo menurut Aris, juga berpotensi untuk menjadi daerah pertanian wisata nasional. "Sepanjang jalan Tanah Karo kita tanam pohon jeruk dan bunga-bunga yang punya nilai ekonomis, punya nilai jual. Kami yakin setiap warga di sini tak keberatan menyumbangkan satu pohon jeruk atau bunga, demi mewujudkan citra kebersamaan, masyarakat merasa membangun, memiliki dan mencintai Tanah Karo," tandasnya.
Apalagi, kata Aris, Tanah Karo menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Untuk itu, Komando Pusat Dept Intelijen Tipikor Kesnbang Indonesia atas nama warga di dua dusun, berharap semua ini dapat segera terwujud. Karena rakyat menantikan bukti, bukan janji-janji politis. "Kami senantiasa membuka diri untuk diajak berperan serta bersama membangun negeri tercinta ini. Hubungi kami di nomor 085276722079," pungkasnya. ***
Kamis, 16 Februari 2017
Sumut Tetap Andalan Jokowi
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Sumatera Utara, dihadiri Gubsu HT Erry Nuradi, di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (16/2) sore.
Rapat terbatas dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustarian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri PANRB Asman Abnur.
Jokowi mengemukakan, secara geografis Sumatera Utara memiliki posisi strategis, karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka dekat Singapura, Malaysia dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi hub internasional, selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera. "Kuncinya, ada pada percepatan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan, bandara maupun jalan tol," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menitipkan pesan kepada Gubsu Tengku Erry, agar pengembangan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba betul-betul diperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat. Terutama sektor UMKM. "Hanya dengan cara itu pengembangan sektor pariwisata akan bisa memberikan kontribusi nyata pada upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, memperkecil ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan," pungkas Presiden.
Sementara itu, Gubsu HT Erry Nuradi yang diundang khusus oleh Presiden, menyebutkan, kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bersinergi dengan pemerintah kab/kota, stakeholder terkait, guna mendorong percepatan pembangunan proyek strategis. Seperti jalan tol, kawasan ekonomi khusus Sei Mangke, Pelabuhan Kuala Tanjung, bendungan Lau Si Meme, pariwisata Danau Toba dan lainnya.
"Terima kasih Pak Presiden. Hasilnya antara lain pelabuhan Kuala Tanjung tetap jadi Hub Internasional dan gas Sei Mangke mulai 1 Maret jadi 9,5 USD/Mmbtu. Masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas perhatian khusus Bapak Presiden Jokowi, bagi percepatan pembangunan infrastruktur di daerah ini," tandas Erry. ***
Rapat terbatas dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustarian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri PANRB Asman Abnur.Jokowi mengemukakan, secara geografis Sumatera Utara memiliki posisi strategis, karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka dekat Singapura, Malaysia dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi hub internasional, selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera. "Kuncinya, ada pada percepatan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan, bandara maupun jalan tol," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menitipkan pesan kepada Gubsu Tengku Erry, agar pengembangan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba betul-betul diperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat. Terutama sektor UMKM. "Hanya dengan cara itu pengembangan sektor pariwisata akan bisa memberikan kontribusi nyata pada upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, memperkecil ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan," pungkas Presiden.
Sementara itu, Gubsu HT Erry Nuradi yang diundang khusus oleh Presiden, menyebutkan, kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bersinergi dengan pemerintah kab/kota, stakeholder terkait, guna mendorong percepatan pembangunan proyek strategis. Seperti jalan tol, kawasan ekonomi khusus Sei Mangke, Pelabuhan Kuala Tanjung, bendungan Lau Si Meme, pariwisata Danau Toba dan lainnya.
"Terima kasih Pak Presiden. Hasilnya antara lain pelabuhan Kuala Tanjung tetap jadi Hub Internasional dan gas Sei Mangke mulai 1 Maret jadi 9,5 USD/Mmbtu. Masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas perhatian khusus Bapak Presiden Jokowi, bagi percepatan pembangunan infrastruktur di daerah ini," tandas Erry. ***
Terkait Lelang Jabatan Gubsu Diingatkan tak Buka Ruang Intervensi
PEMUDA Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut memastikan, akan mengawal proses lelang jabatan yang saat ini sedang berlangsung di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Menurut Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda Lira Sumut, Bachtiar, kepentingan masyarakat dalam konteks ini, adalah terselenggaranya proses seleksi transparan, akuntabel dan tidak KKN. Bahkan jauh dari unsur politis maupun intervensi.
"Kita pasti awasi ini. Untuk itu kita telah menurunkan sejumlah investigator," kata Bachtiar kepada wartawan di Medan, Kamis (16/2).
Didampingi Wakil Ketua Yadi Susanto SH dan Iskandar Lubis SH, Sekretaris Agus Susanto, Wakil Sekretaris Muhammad Said dan Bendahara Jafar L Gultom, tokoh muda ini menegaskan, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi (Pansel JPT) Pratama di lingkungan Pemprovsu masih sulit disimpulkan bebas tekanan politik maupun intervensi pihak-pihak tertentu. Padahal apa yang mereka kerjakan sangat penting, yakni mewujudkan agenda merit system pada tata kelola pemerintahan, sebagaimana amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkuat Permen Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No 13/2014.
"Jika proses seleksinya tidak bebas dari unsur-unsur negatif itu, maka hasil produk pasti melenceng dari tujuan. Patut kita pahami bersama, merit system pada tata kelola pemerintahan pasti 'pincang', jika aparaturnya tak memenuhi kualifikasi. Ujung-ujungnya, percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat hanya angan-angan belaka," imbuhnya.
Bahkan, dia mengingatkan, agar Sekdaprovsu Hasban Ritonga selaku Ketua Pansel JPT Pratama, tak 'main-main' dalam hal ini. Begitu juga Gubsu HT Erry Nuradi diingatkan agar tak membuka ruang intervensi maupun koreksi.
Merit system ASN merupakan penilaian kinerja berdasarkan prestasi. Sistem ini mengimplementasikan metode penggajian progresif terhadap ASN, berkaitan langsung dengan prestasi kerja.
Menurut Kabag Mutasi dan Pensiun BKD Sumut, Khair Harahap, selaku Sekretariat Pansel JPT Pratama, ada 19 SKPD diseleksi terbuka untuk posisi JPT Pratama-nya. Diantaranya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala BKD, Kepala Bappeda, Kaban Kesbangpol Linmas, Inspektur, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kemudian Kadis Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang, Kadis Kesehatan, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi. Selanjutnya, Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sekretaris DPRD, Kepala Biro Bina Perekonomian, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan. ***
Menurut Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda Lira Sumut, Bachtiar, kepentingan masyarakat dalam konteks ini, adalah terselenggaranya proses seleksi transparan, akuntabel dan tidak KKN. Bahkan jauh dari unsur politis maupun intervensi.
"Kita pasti awasi ini. Untuk itu kita telah menurunkan sejumlah investigator," kata Bachtiar kepada wartawan di Medan, Kamis (16/2).
Didampingi Wakil Ketua Yadi Susanto SH dan Iskandar Lubis SH, Sekretaris Agus Susanto, Wakil Sekretaris Muhammad Said dan Bendahara Jafar L Gultom, tokoh muda ini menegaskan, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi (Pansel JPT) Pratama di lingkungan Pemprovsu masih sulit disimpulkan bebas tekanan politik maupun intervensi pihak-pihak tertentu. Padahal apa yang mereka kerjakan sangat penting, yakni mewujudkan agenda merit system pada tata kelola pemerintahan, sebagaimana amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkuat Permen Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No 13/2014.
"Jika proses seleksinya tidak bebas dari unsur-unsur negatif itu, maka hasil produk pasti melenceng dari tujuan. Patut kita pahami bersama, merit system pada tata kelola pemerintahan pasti 'pincang', jika aparaturnya tak memenuhi kualifikasi. Ujung-ujungnya, percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat hanya angan-angan belaka," imbuhnya.
Bahkan, dia mengingatkan, agar Sekdaprovsu Hasban Ritonga selaku Ketua Pansel JPT Pratama, tak 'main-main' dalam hal ini. Begitu juga Gubsu HT Erry Nuradi diingatkan agar tak membuka ruang intervensi maupun koreksi.
Merit system ASN merupakan penilaian kinerja berdasarkan prestasi. Sistem ini mengimplementasikan metode penggajian progresif terhadap ASN, berkaitan langsung dengan prestasi kerja.
Menurut Kabag Mutasi dan Pensiun BKD Sumut, Khair Harahap, selaku Sekretariat Pansel JPT Pratama, ada 19 SKPD diseleksi terbuka untuk posisi JPT Pratama-nya. Diantaranya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala BKD, Kepala Bappeda, Kaban Kesbangpol Linmas, Inspektur, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kemudian Kadis Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang, Kadis Kesehatan, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi. Selanjutnya, Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sekretaris DPRD, Kepala Biro Bina Perekonomian, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan. ***
Rabu, 15 Februari 2017
Dinas Kehutanan Harus Jeli Soal IPPKH
KOMISI B DPRD Sumut ingatkan Dinas Kehutanan (Dishut) Sumut agar jeli terbitkan surat-surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau dokumen pengusahaan hutan di Sumut kepada pihak korporasi (swasta). Sebab, banyak perusahaan yang beroperasi justru merugikan rakyat, merusak lingkungan dan mengeksploitasi alam tanpa upaya pelestarian.
"Setiap perusahaan pengelolaan kayu atau shaw-mill apa masih diawasi Dishut?. Adakah pendapatan daerah?. Industri penerima kayu apa memberi kontribusi?. Berapa hektar lagi hutan kita yang eksis," ungkap anggota Komisi B DPRD Sumut, Patar Sitompul, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut, Robi Agusman Harahap SH, kemarin (14/2), di gedung dewan.
Bahkan, legislator lainnya, Toni Togatorop, lebih keras lagi mencecar Kadishut Sumut. Diakui Toni, warga sering mengeluh karena banyak hutan dirambah seenaknya oleh pengusaha. "Dishut Sumut kami lihat tak ada inovasi mengantisipasi. Fungsi dan manfaat Dishut terkesan mandul mengawasi koorporasi. Kebijakan Dishut soal pelimpahan IPPKH cenderung memikirkan kepentingan koorporasi dan oknum pejabat," spapar Toni, sembari memastikan, kayu dan hutan harus jadi bagian kesejahteraan rakyat dan bukan menguntungkan pribadi, kelompok atau korporasi pemegang izin.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Anhar Monel, menambahkan, Dishut dan Komisi B DPRD Sumut perlu membuat kebijakan dan grand design, supaya bisa mengawasi pengelolaan hutan yang bermanfaat buat kesejahteraan rakyat. "Mana-mana regulasi pusat dan daerah yang perlu dijadikan dasar," kata Monel.
Menanggapi itu, Kadishut Sumut, Halen Purba, mengakui, IPPKH di Sumut dimiliki 38 perusahaan dan akan dievaluasi 1x5 tahun. Menurutnya, untuk Areal Penggunaan Lain (APL) merupakan kewenangan Pemkab. Sedangkan di provinsi hanya mengimbau perpanjangan APL. "Lahan hutan yang tersisa di Sumut sekira 1,5 juta Ha atau kira-kira 50 persen. Kewenangan provinsi sedikit dan sebatas koordinasi. Semua di kabupaten. Target kami tahun 2020 akan memberi kontribusi Rp20 triliun dari lahan produksi 1,5 juta Ha. Ini grand design kami. Jadi tahun 2018 kita bisa mulai uji coba. Ada blok usaha, penelitian, konservasi dan produksi," ungkapnya. ***
"Setiap perusahaan pengelolaan kayu atau shaw-mill apa masih diawasi Dishut?. Adakah pendapatan daerah?. Industri penerima kayu apa memberi kontribusi?. Berapa hektar lagi hutan kita yang eksis," ungkap anggota Komisi B DPRD Sumut, Patar Sitompul, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut, Robi Agusman Harahap SH, kemarin (14/2), di gedung dewan.
Bahkan, legislator lainnya, Toni Togatorop, lebih keras lagi mencecar Kadishut Sumut. Diakui Toni, warga sering mengeluh karena banyak hutan dirambah seenaknya oleh pengusaha. "Dishut Sumut kami lihat tak ada inovasi mengantisipasi. Fungsi dan manfaat Dishut terkesan mandul mengawasi koorporasi. Kebijakan Dishut soal pelimpahan IPPKH cenderung memikirkan kepentingan koorporasi dan oknum pejabat," spapar Toni, sembari memastikan, kayu dan hutan harus jadi bagian kesejahteraan rakyat dan bukan menguntungkan pribadi, kelompok atau korporasi pemegang izin.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Anhar Monel, menambahkan, Dishut dan Komisi B DPRD Sumut perlu membuat kebijakan dan grand design, supaya bisa mengawasi pengelolaan hutan yang bermanfaat buat kesejahteraan rakyat. "Mana-mana regulasi pusat dan daerah yang perlu dijadikan dasar," kata Monel.
Menanggapi itu, Kadishut Sumut, Halen Purba, mengakui, IPPKH di Sumut dimiliki 38 perusahaan dan akan dievaluasi 1x5 tahun. Menurutnya, untuk Areal Penggunaan Lain (APL) merupakan kewenangan Pemkab. Sedangkan di provinsi hanya mengimbau perpanjangan APL. "Lahan hutan yang tersisa di Sumut sekira 1,5 juta Ha atau kira-kira 50 persen. Kewenangan provinsi sedikit dan sebatas koordinasi. Semua di kabupaten. Target kami tahun 2020 akan memberi kontribusi Rp20 triliun dari lahan produksi 1,5 juta Ha. Ini grand design kami. Jadi tahun 2018 kita bisa mulai uji coba. Ada blok usaha, penelitian, konservasi dan produksi," ungkapnya. ***
Pemko Medan Segera Bentuk Kampung Bebas Narkoba
SINERGITAS Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0201/BS selama ini sudah cukup baik. Bahkan bersama Polrestabes Medan, Pemko Medan akan bentuk Kampung Bebas Narkoba.
Pembentukan Kampung Bebas Narkoba tersbut dimulai dari lingkungan, kelurahan sampai kecamatan. Selain itu, Pemko Medan juga sangat terbantu dengan diturunkannya petugas Babinsa maupun Babinkantimbas dalam mendukung keamanan. Melalui petugas Babinsa dan Babinkantimbmas itu, dengan cepat mendapat informasi apa saja yang terjadi di tengah masyarakat.
"Insya Allah langkah yang kita lakukan ini dapat dukungan penuh dari masyarakat. Melalui pembentukan Kampung Bebas Narkoba ini, kita ingin masyarakat ikut mendukung pemberantasan Narkoba dari lingkungan tempat tinggalnya masing-masing," papar Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin, saat menerima kunjungan Letkol Inf L Panggabean dari Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat (Pusterad), di rumah dinas walikota, kemarin (14/2).
Dalam kesempatan itu, Eldin juga berharap, pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang akan digalakkan kembali, tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga non fisik. Sehingga, katanya, masyarakat di Belawan mendapatkan pencerahan. Mengingat Belawan merupakan pintu gerbang masuk Kota Medan. Untuk itu, kata Eldin, Pemko Medan siap mendukung pelaksanaan TMMD, agar berjalan lancar seperti harapan.
Sebelumnya, L Panggabean yang didampingi Pasinter Kodim 0201/BS Mayor Inf Budi Oktavian, Kapten Dooren dari Pusterad dan Danramil 09/Belawan Kapten Hari Susilo, minta dukungan penuh walikota, demi sukses dan lancarnya pelaksanaan TMMD di Belawan, Agustus 2017 mendatang. Sebab, tujuan TMMD ini digelar untuk membangun desa, sekaligus memotivasi masyarakat membangun desa.
L Panggabean mengaku miris. Berdasarkan pertemuannya dengan salah satu tokoh masyarakat di Belawan, TMMD (dulu AMD), terakhir kali dilaksanakan tahun 1995. Artinya, sejak 1995 sampai Februari 2017 ini belum pernah lagi dilaksanakan TMMD.
Karenanya L Panggabean berharap, pelaksanaan TMMD yang akan digelar nanti menjadi momen digelarnya TMMD secara rutin setiap tahun. Untuk mendapat dukungan penuh masyarakat, rencananya TMMD akan dikemas dengan pendekatan kebudayaan setempat maupun olahraga. "Kita ingin menarik animo masyarakat untuk membantu dan mendukung TMMD," kata Panggabean. ***
Pembentukan Kampung Bebas Narkoba tersbut dimulai dari lingkungan, kelurahan sampai kecamatan. Selain itu, Pemko Medan juga sangat terbantu dengan diturunkannya petugas Babinsa maupun Babinkantimbas dalam mendukung keamanan. Melalui petugas Babinsa dan Babinkantimbmas itu, dengan cepat mendapat informasi apa saja yang terjadi di tengah masyarakat."Insya Allah langkah yang kita lakukan ini dapat dukungan penuh dari masyarakat. Melalui pembentukan Kampung Bebas Narkoba ini, kita ingin masyarakat ikut mendukung pemberantasan Narkoba dari lingkungan tempat tinggalnya masing-masing," papar Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin, saat menerima kunjungan Letkol Inf L Panggabean dari Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat (Pusterad), di rumah dinas walikota, kemarin (14/2).
Dalam kesempatan itu, Eldin juga berharap, pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang akan digalakkan kembali, tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga non fisik. Sehingga, katanya, masyarakat di Belawan mendapatkan pencerahan. Mengingat Belawan merupakan pintu gerbang masuk Kota Medan. Untuk itu, kata Eldin, Pemko Medan siap mendukung pelaksanaan TMMD, agar berjalan lancar seperti harapan.
Sebelumnya, L Panggabean yang didampingi Pasinter Kodim 0201/BS Mayor Inf Budi Oktavian, Kapten Dooren dari Pusterad dan Danramil 09/Belawan Kapten Hari Susilo, minta dukungan penuh walikota, demi sukses dan lancarnya pelaksanaan TMMD di Belawan, Agustus 2017 mendatang. Sebab, tujuan TMMD ini digelar untuk membangun desa, sekaligus memotivasi masyarakat membangun desa.
L Panggabean mengaku miris. Berdasarkan pertemuannya dengan salah satu tokoh masyarakat di Belawan, TMMD (dulu AMD), terakhir kali dilaksanakan tahun 1995. Artinya, sejak 1995 sampai Februari 2017 ini belum pernah lagi dilaksanakan TMMD.
Karenanya L Panggabean berharap, pelaksanaan TMMD yang akan digelar nanti menjadi momen digelarnya TMMD secara rutin setiap tahun. Untuk mendapat dukungan penuh masyarakat, rencananya TMMD akan dikemas dengan pendekatan kebudayaan setempat maupun olahraga. "Kita ingin menarik animo masyarakat untuk membantu dan mendukung TMMD," kata Panggabean. ***
Senin, 13 Februari 2017
Dugaan Pungli Dana Desa di STM Hilir Mencuat
TIM Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut, akan lakukan audit pengunaan dan SILPA Dana Desa 2016 di Desa Sigau Kecamatan Pancur Batu dan Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu. Lima belas kepala desa di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deliserdang ini pun mulai kasak-kusuk. Apalagi Kementrian Keuangan menetapkan penyaluran dana desa 2016 dilakukan dalam dua tahap. Pertama, 60 persen Maret lalu dan 40 persen Agustus 2016.
Terkait itu, seluruh kepala desa diwajibkan menyerahkan duit Rp4 juta kepada Azwar Nasution SSTP Msi, mantan Camat STM Hilir. Penyerahan diterima melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan STM Hilir. Sebahagiannya diserahkan kepada pihak Muspika Kecamatan STM Hilir dan lainnya untuk biaya rekomendasi pencairan dana ke bank yang dikeluarkan camat.
"Kalau memang nantinya ada audit, maka dana yang dimintai Rp4 juta itu sudah pasti kami beberkan," kata sejumlah kepala desa di Kecamatan STM Hilir, yang enggan menyebutkan namanya, kemarin (12/2).
Menurutnya, awalnya beberapa kepala desa menolak potongan Rp4 juta itu, karena sifatnya biaya koordinasi tidak ada dimasukkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). "Namun karena ada tekanan, mau tak mau kami terpaksa mengikuti arahan camat dalam rapat tertutup. Untuk menutupi biaya itu, terpaksa kepala desa membuat potongan di atas 11,5 persen dari yang ditentukan setiap proyek," katanya.
Contohnya, kata dia, ketentuan pengenaan pajak atas penggunaan dana desa dari APBN atau APBD, tergantung jenis pembayarannya. "Kami Kades di STM Hilir ini, jika nanti Satgas Saber Pungli membutuhkan kami sebagai saksi, maka kami sejak awal sudah sepakat untuk memberikan keterangan,” jawab mereka.
Senada, petugas kebersihan di Kecamatan STM Hilir, juga merasakan ketidakadilan. "Pada masa Azwar Nasution SSTP Msi jadi Camat STM Hilir, honor gaji yang kami terima bukan seperti diamprah gaji yang kami tandatangani. Kami tandatangani Rp1.000.000 dipotong Rp300.000," ungkap seorang wanita paroh baya.
Sayangnya, Azwar Nasution SSTP Msi, yang bgerkali-kali dikonfirmasi melalui ponselnya tak mengangkatnya, meski nada pangilan masuk. ***
Terkait itu, seluruh kepala desa diwajibkan menyerahkan duit Rp4 juta kepada Azwar Nasution SSTP Msi, mantan Camat STM Hilir. Penyerahan diterima melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan STM Hilir. Sebahagiannya diserahkan kepada pihak Muspika Kecamatan STM Hilir dan lainnya untuk biaya rekomendasi pencairan dana ke bank yang dikeluarkan camat.
"Kalau memang nantinya ada audit, maka dana yang dimintai Rp4 juta itu sudah pasti kami beberkan," kata sejumlah kepala desa di Kecamatan STM Hilir, yang enggan menyebutkan namanya, kemarin (12/2).
Menurutnya, awalnya beberapa kepala desa menolak potongan Rp4 juta itu, karena sifatnya biaya koordinasi tidak ada dimasukkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). "Namun karena ada tekanan, mau tak mau kami terpaksa mengikuti arahan camat dalam rapat tertutup. Untuk menutupi biaya itu, terpaksa kepala desa membuat potongan di atas 11,5 persen dari yang ditentukan setiap proyek," katanya.
Contohnya, kata dia, ketentuan pengenaan pajak atas penggunaan dana desa dari APBN atau APBD, tergantung jenis pembayarannya. "Kami Kades di STM Hilir ini, jika nanti Satgas Saber Pungli membutuhkan kami sebagai saksi, maka kami sejak awal sudah sepakat untuk memberikan keterangan,” jawab mereka.
Senada, petugas kebersihan di Kecamatan STM Hilir, juga merasakan ketidakadilan. "Pada masa Azwar Nasution SSTP Msi jadi Camat STM Hilir, honor gaji yang kami terima bukan seperti diamprah gaji yang kami tandatangani. Kami tandatangani Rp1.000.000 dipotong Rp300.000," ungkap seorang wanita paroh baya.
Sayangnya, Azwar Nasution SSTP Msi, yang bgerkali-kali dikonfirmasi melalui ponselnya tak mengangkatnya, meski nada pangilan masuk. ***
Warga Minta Ternak Babi di Hamparan Perak Ditutup
Protes keberadaan ternak babi milik Aguan dan Ahwan, di Desa Tandem I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang itu, menuntut agar segera ditutup, karena sudah meresahkan warga. Sayangnya, aksi mereka dihalau aparat Polres Binjai. Aksi pun nyaris ricuh. "Saya perwakilan, jadi biarkan saya masuk," kata seorang warga.
Kabag Ops Polres Binjai, Kompol Zenda Sitepu, yang memimpin anggotanya di lapangan, bersikukuh menghadang barisan pendemo yang hendak masuk. Barisan personil sabhara pun disiagakan, agar tak satupun pendemo melintas. "Hadang, siapapun tak boleh masuk kecuali beberapa perwakilan," tegas Kompol Zenda Sitepu.
Pukul 12.00 WIB, Kapolres Binjai AKBP M Rendra Salipu bersama Kasatreskrim, Kasatnarkoba, Kasatsabhara dan Kapolsek Binjai, tiba di lokasi mengendarai sepeda motor. Seketika itu, seratusan personil polisi Polres Binjai yang berjaga-jaga di lokasi membubarkan diri. "Beberapa personil tetap kita siagakan untuk berjaga-jaga di tempat ini, gunanya untuk meantisipasi hal-hal yang tak diinginkan," ungkap Kapolsek Binjai, AKP Arnawati.
Menurutnya, Senin (20/2), pemilik ternak babi dan dinas terkait, Polsek Binjai, camat Hamparan Perak, Pemkab Deliserdang, DPRD Deliserdang dan warga sekitar, akan diundang melakukan pertemuan di Kantor Kepala Desa Tandem Hilir I. "Guna menyatukan suara tentang penutupan peternakan babi itu, apakah si pemilik akan mengangkut ternaknya sendiri atau ada solusi lain," beber Arnawati. ***
Jumat, 10 Februari 2017
Ratusan Ton Ikan Petani Mati Mendadak
PULUHAN ton ikan milik petani KJA (Kerambah Jaring Apung) di Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Humbahas, mati mendadak, Minggu (8/1) kemarin. Informasi diperoleh, awalnya ikan-ikan tersebut terlihat lemas, Sabtu (7/1) sore kemarin.
Melihat kondisi itu, para petani KJA akhirnya menghubungi pihak Dinas Perikanan Humbahas. Keesokan harinya, ikan mulai mati satu per satu.
Informasi yang dihimpun, sebanyak 600 KJA milik petani gagal panen karena ikan mati mendadak. Dari keterangan yang disampaikan oleh Rudi Simamora, Kabid Perikanan di Dinas Perikanan dan Peternakan Pemkab Humbahas, Selasa (10/1) siang, pihaknya telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap air danau, hasilnya disebut jika air danau mengandung oksigen 2,6 DO. Hal ini disebut menjadi penyebab kematian ikan yang ada di kerambah.
Rudi juga menjelaskan, ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kurangnya oksigen di dalam danau, yakni perubahan suhu udara, angin kencang dan sinar matahari. "Kita sudah turun ke lokasi, dari hasil pemeriksaan sementara terdapat kekurangan oksigen pada air danau karena kandungan oksigennya hanya 2,6," sebutnya.
Lanjut Rudi, jenis ikan yang mati akibat kekurangan oksigen adalah ikan batak, ikan mas dan ikan jahir. Sudah pasti akibat kejadian itu, para petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Tak hanya ikan yang ada di dalam kerambah, beberapa ekor ikan di luar kerambah seperti ikan kaca-kaca juga mati mendadak. "Jadi yang mati bukan hanya ikan yang ada di dalam kerambah, tapi juga ikan yang di luar kerambah seperti ikan kaca-kaca," lanjut Rudi.
Hingga saat ini, para petani kerambah masih melakukan pembersihan. Bangkai ikan itu rencananya akan dikubur di satu tempat agar air danau toba tidak semakin tercemar. "Sampai sekarang masih dilakukan pembersihan, kita meminta para petani mengubur bangkai ikan, karena kalau dibiarkan nanti air danau akan semakin tercemar," sebut Rudi.
Meski begitu, Rudi belum dapat memberikan keterangan resmi soal jumlah ikan yang mati medadak. "Kalau jumlah pastinya belum tau, masih kita bersihkan," sebutnya mengakhiri.
Sebelumnya, tahun lalu kejadian yang sama juga pernah terjadi di wilayah Kecamatan Haranggaol Horison, Simalungun. Saat itu, Pemkab Simalungun juga mengatakan jika penyebab kematian ikan-ikan itu akibat kekurangan oksigen. ***
Melihat kondisi itu, para petani KJA akhirnya menghubungi pihak Dinas Perikanan Humbahas. Keesokan harinya, ikan mulai mati satu per satu.
Informasi yang dihimpun, sebanyak 600 KJA milik petani gagal panen karena ikan mati mendadak. Dari keterangan yang disampaikan oleh Rudi Simamora, Kabid Perikanan di Dinas Perikanan dan Peternakan Pemkab Humbahas, Selasa (10/1) siang, pihaknya telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap air danau, hasilnya disebut jika air danau mengandung oksigen 2,6 DO. Hal ini disebut menjadi penyebab kematian ikan yang ada di kerambah.Rudi juga menjelaskan, ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kurangnya oksigen di dalam danau, yakni perubahan suhu udara, angin kencang dan sinar matahari. "Kita sudah turun ke lokasi, dari hasil pemeriksaan sementara terdapat kekurangan oksigen pada air danau karena kandungan oksigennya hanya 2,6," sebutnya.
Lanjut Rudi, jenis ikan yang mati akibat kekurangan oksigen adalah ikan batak, ikan mas dan ikan jahir. Sudah pasti akibat kejadian itu, para petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Tak hanya ikan yang ada di dalam kerambah, beberapa ekor ikan di luar kerambah seperti ikan kaca-kaca juga mati mendadak. "Jadi yang mati bukan hanya ikan yang ada di dalam kerambah, tapi juga ikan yang di luar kerambah seperti ikan kaca-kaca," lanjut Rudi.
Hingga saat ini, para petani kerambah masih melakukan pembersihan. Bangkai ikan itu rencananya akan dikubur di satu tempat agar air danau toba tidak semakin tercemar. "Sampai sekarang masih dilakukan pembersihan, kita meminta para petani mengubur bangkai ikan, karena kalau dibiarkan nanti air danau akan semakin tercemar," sebut Rudi.
Meski begitu, Rudi belum dapat memberikan keterangan resmi soal jumlah ikan yang mati medadak. "Kalau jumlah pastinya belum tau, masih kita bersihkan," sebutnya mengakhiri.
Sebelumnya, tahun lalu kejadian yang sama juga pernah terjadi di wilayah Kecamatan Haranggaol Horison, Simalungun. Saat itu, Pemkab Simalungun juga mengatakan jika penyebab kematian ikan-ikan itu akibat kekurangan oksigen. ***
Kamis, 09 Februari 2017
Wabup Sergai Janji Kroscek Dugaan Korupsi Dinkes
WAKIL Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, berjanji akan mencek hasil audit BPK terhadap neraca keuangan TA 2014.
Terutama hasil temuan dugaan kejanggalan penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Sergai. "Saya cek dulu. Karena saya baru menjabat 2016 lalu," kata Darma Wijaya saat ditelepon, Kamis (9/2).
Menurutnya, butuh pengecekan secara rinci mengenai laporan hasil audit keuangan BPK tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan, dr Helmi Sinaga, pun berucap hampir sama dengan atasannya tersebut.
Namun Helmi tak berani berkomentar karena mengaku belum lama menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Kesehatan Sergai. "Kebetulan saya masih baru pak, jadi saya ga bisa menjawabnya," ungkapnya.
Sementara, kuasa pengguna anggaran langsung di Dinas Kesehatan, yakni Kadis drg Zaniar, hingga kemarin, belum mau membalas SMS yang dilayangkan ke nomor handphonenya. Demikian juga Bupati Soekirman. Keduanya masih memilih bungkam dan tak menggubris konfirmasi via handphone media ini.
Sekadar catatan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) Nomor 04.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal 2 Mei 2014, ditemukan nilai utang Dinas Kesehatan sebesar Rp1.438.534.800. Utang didapat dari paket pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh rekanan, namun belum dibayar hingga 31 Desember 2013.
Rincian proyek di Dinas Kesehatan Serdang Bedagai meliputi pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Limbon, pembangunan Garasi kapal Puskesmas Beringin dengan jumlah utang Rp474.325.000, pengadaan Notebook E-Puskesmas Rp134.000.000, pengadaan printer Rp12.400.000, pengadaan Aplikasi E-Puskesmas Rp51.600.000, pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Rp26.270.000 dan pengadaan Komputer PC E-Puskesmas dengan jumlah utang Rp189.600.000.
Sementara info lain menyebutkan, sedikitnya 10 item dugaan korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) di Dinas Kesehatan Serdang Bedagai TA 2014. Dugaan korupsi ini dilakukan dengan cara-cara sangat halus. Salah satunya dengan memenangkan CV Elvis Sarana Medilab untuk dua item pekerjaan. Diantaranya, pengadaan mobiler untuk Poskesdes dan Puskesmas.
Untuk menghindari lelang umum, drg Zaniar MAP melakukan pemaketan langsung kepada perusahaan CV Elvis Sarana Medilab. Item lainnya, terkait pemotongan dana BPJS sebesar 20-30 persen. Bendahara Dinkes mengeluarkan amprah yang ditandatangani tenaga medis Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Namun dalam realisasinya, dana tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada amprah.
Dinkes juga diduga mark-up pengadaan 2 unit note book Tahun 2014. Harga 1 unit laptop dibanderol Rp24 juta. Selain itu, dugaan manipulasi pengadaan dan cetak biaya perjalanan dinas di setiap Puskesmas, dengan nominal rata-rata Rp25 juta. Selanjutnya, dugaan korupsi pengadaan garasi kapal senilai Rp474 juta pada TA 2013. Padahal TA 2012 anggaran yang sama telah digelontorkan.***
Terutama hasil temuan dugaan kejanggalan penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Sergai. "Saya cek dulu. Karena saya baru menjabat 2016 lalu," kata Darma Wijaya saat ditelepon, Kamis (9/2).
Menurutnya, butuh pengecekan secara rinci mengenai laporan hasil audit keuangan BPK tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan, dr Helmi Sinaga, pun berucap hampir sama dengan atasannya tersebut.
Namun Helmi tak berani berkomentar karena mengaku belum lama menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Kesehatan Sergai. "Kebetulan saya masih baru pak, jadi saya ga bisa menjawabnya," ungkapnya.
Sementara, kuasa pengguna anggaran langsung di Dinas Kesehatan, yakni Kadis drg Zaniar, hingga kemarin, belum mau membalas SMS yang dilayangkan ke nomor handphonenya. Demikian juga Bupati Soekirman. Keduanya masih memilih bungkam dan tak menggubris konfirmasi via handphone media ini.
Sekadar catatan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) Nomor 04.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal 2 Mei 2014, ditemukan nilai utang Dinas Kesehatan sebesar Rp1.438.534.800. Utang didapat dari paket pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh rekanan, namun belum dibayar hingga 31 Desember 2013.
Rincian proyek di Dinas Kesehatan Serdang Bedagai meliputi pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Limbon, pembangunan Garasi kapal Puskesmas Beringin dengan jumlah utang Rp474.325.000, pengadaan Notebook E-Puskesmas Rp134.000.000, pengadaan printer Rp12.400.000, pengadaan Aplikasi E-Puskesmas Rp51.600.000, pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Rp26.270.000 dan pengadaan Komputer PC E-Puskesmas dengan jumlah utang Rp189.600.000.
Sementara info lain menyebutkan, sedikitnya 10 item dugaan korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) di Dinas Kesehatan Serdang Bedagai TA 2014. Dugaan korupsi ini dilakukan dengan cara-cara sangat halus. Salah satunya dengan memenangkan CV Elvis Sarana Medilab untuk dua item pekerjaan. Diantaranya, pengadaan mobiler untuk Poskesdes dan Puskesmas.
Untuk menghindari lelang umum, drg Zaniar MAP melakukan pemaketan langsung kepada perusahaan CV Elvis Sarana Medilab. Item lainnya, terkait pemotongan dana BPJS sebesar 20-30 persen. Bendahara Dinkes mengeluarkan amprah yang ditandatangani tenaga medis Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Namun dalam realisasinya, dana tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada amprah.
Dinkes juga diduga mark-up pengadaan 2 unit note book Tahun 2014. Harga 1 unit laptop dibanderol Rp24 juta. Selain itu, dugaan manipulasi pengadaan dan cetak biaya perjalanan dinas di setiap Puskesmas, dengan nominal rata-rata Rp25 juta. Selanjutnya, dugaan korupsi pengadaan garasi kapal senilai Rp474 juta pada TA 2013. Padahal TA 2012 anggaran yang sama telah digelontorkan.***
Rabu, 08 Februari 2017
Distribusi Eks HGU PTPN II 5.873 Ha Disoal
KOMISI A DPRD Sumut cecar Pemprovsu terkait tidak beresnya distribusi lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha di DeliSerdang, Langkat, Binjai, Medan dan Sergai. Tak adanya progress sejak 1998 sampai sekarang, membuat kalangan legislator berang dan berencana membentuk panitia khusus (Pansus).
"Yang disampaikan Asisten Pak Jumsadi Damanik gak ada perkembangan. Kami harap kemajuan sebelum Pansus dibentuk. PTPN II setahu saya menguasai 1.600 Ha. Kalo hanya menginformasikan data tahun 1998, basi dong. Di Marindal saja muncul mafia tanah bermain. Kami tau informasi tapi kok sekarag kita pura-pura tidak tau," ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu, dalam rapat dengar pendapat (RDP), Senin (6/2), dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut, FL Fernando Simanjuntak SH MH.
Sementara, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Qodri, menambahkan, dimana lokasi tanah, untuk siapa dan siapa menguasai sekarang harus jelas. "Sejarah kepemilikannya perlu kita ketahui. Termasuk peta utuh HGU dan yang sudah dikeluarkan dari HGU," ingat Syamsul Qodri.
Sebelumnya, Asisten Pemprovsu, Jumsadi Damanik, membeberkan, saat ini ada 56 ribu-an Ha HGU eks PTPN II yang diperpanjang dan 5.873,06 dikeluarkan dari HGU. Pada areal yang tidak diperpanjang, kata Jumsadi, terdapat 6 kelompok menguasasi lahan, penggarap 1.546,12 Ha, kelompok tani 1.377,12 Ha, pensiunan PTPN II/perumahan 3.558,38 Ha, untuk RTRW 2.641,47 Ha, masyarakat Melayu 5.450 Ha dan USU (6.300 Ha).
"Berbagai usaha kita lakukan menuntaskan areal eks HGU PTPN II. Namun kewenangan pelepasan hak setelah ada izin Meneg BUMN. Sampai sekarang belum ada izin. Ini yang jadi kendala," ujar Jumsadi
Perwakilan Kanwil BPN Sumut, Erwin Nasution, menjelaskan, aset negara harus clear sesuai aturan. Pengaturan penguasaan diserahkan ke Gubsu untuk membuat daftar nominatif. "Progress sedang berjalan. Ada 5.873,06 Ha eks HGU PTPN II yang telah dipersiapkan peruntukannya. Tapi pada siapa di lapangan belum jelas. Daftar nominatif sangat perlu, tapi siapa menguasai di lapangan saat ini?. Persoalan kecil kok, kita hanya mendata di lapangan," ucap Erwin. ***
"Yang disampaikan Asisten Pak Jumsadi Damanik gak ada perkembangan. Kami harap kemajuan sebelum Pansus dibentuk. PTPN II setahu saya menguasai 1.600 Ha. Kalo hanya menginformasikan data tahun 1998, basi dong. Di Marindal saja muncul mafia tanah bermain. Kami tau informasi tapi kok sekarag kita pura-pura tidak tau," ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu, dalam rapat dengar pendapat (RDP), Senin (6/2), dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut, FL Fernando Simanjuntak SH MH.
Sementara, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Qodri, menambahkan, dimana lokasi tanah, untuk siapa dan siapa menguasai sekarang harus jelas. "Sejarah kepemilikannya perlu kita ketahui. Termasuk peta utuh HGU dan yang sudah dikeluarkan dari HGU," ingat Syamsul Qodri.
Sebelumnya, Asisten Pemprovsu, Jumsadi Damanik, membeberkan, saat ini ada 56 ribu-an Ha HGU eks PTPN II yang diperpanjang dan 5.873,06 dikeluarkan dari HGU. Pada areal yang tidak diperpanjang, kata Jumsadi, terdapat 6 kelompok menguasasi lahan, penggarap 1.546,12 Ha, kelompok tani 1.377,12 Ha, pensiunan PTPN II/perumahan 3.558,38 Ha, untuk RTRW 2.641,47 Ha, masyarakat Melayu 5.450 Ha dan USU (6.300 Ha).
"Berbagai usaha kita lakukan menuntaskan areal eks HGU PTPN II. Namun kewenangan pelepasan hak setelah ada izin Meneg BUMN. Sampai sekarang belum ada izin. Ini yang jadi kendala," ujar Jumsadi
Perwakilan Kanwil BPN Sumut, Erwin Nasution, menjelaskan, aset negara harus clear sesuai aturan. Pengaturan penguasaan diserahkan ke Gubsu untuk membuat daftar nominatif. "Progress sedang berjalan. Ada 5.873,06 Ha eks HGU PTPN II yang telah dipersiapkan peruntukannya. Tapi pada siapa di lapangan belum jelas. Daftar nominatif sangat perlu, tapi siapa menguasai di lapangan saat ini?. Persoalan kecil kok, kita hanya mendata di lapangan," ucap Erwin. ***
PT BSP Kisaran Terancam Diseret ke Jalur Hukum
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kisaran akan melaporkan PT BSP Kisaran ke Kejari Asahan, jika tak segera melunasi tunggakan iuran BPJS sebesar Rp1,5 miliar lebih.
Menurut Kabid Pemasaran di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Eddy Febri, melalui MoU dengan Kejari Asahan, pihaknya akan menyeret pihak perusahaan ke jalur hukum.
"Ini akan kami lakukan jika tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan di PT BSP Kisaran tidak segera diselesaikan," ujar Eddy kepada M24, di ruang kerjanya, Selasa (7/2).
Lebih lanjut dikatakannya, tindakan tersebut untuk memberi 'pembinaan' secara hukum, karena PT BSP Kisaran dinilai telah melakukan pelanggaran aturan yang berlaku. Sebab, menunggak iuran BPJS telah dianggap sebagai piutang negara. "Karena ini merupakan perintah undang-undang. Sehingga pelaksanaan pun harus dikawal. Kami perusahaan yang tidak mengejar profit, tapi perusahaan pun harus sadar dengan hak normatif pekerja," katanya.
Nominal tunggakan di perusahaan PT BSP Kisaran, ungkap Eddy, periode September 2016 mencapai angka Rp1,5 miliar lebih. Sesuai dengan amanat UU Nomor 24/2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86/2013 tentang pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftar, mereka yang menunggak terancam 8 tahun kurungan penjara atau denda Rp1 miliar, bahkan bisa dicabut izin usahanya.
Piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan, merupakan piutang negara, dimana terdapat kewajiban perusahaan untuk melunasi iuran. Dan ada hak pekerja atau karyawan terhadap piutang tersebut. "Ketika ada karyawan perusahaan yang menunggak iuran dan karyawan tersebut mengalami resiko atas pekerjaannya, maka BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat memproses ganti rugi atas segala resiko tersebut. Dan tentu ini sangat merugikan karyawan," tegasnya.
Sementara, Kajari Asahan, H Robert H Hutagalung SH CN, melalui Kasidatun Erwin Nasution, mengatakan, MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Asahan, sebagai back-up Kejari terhadap penegakan dan pembinaan hukum program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, kata dia, jika terjadi permasalahan perdata, kejaksaan bisa menjadi pendamping hukum sebagai jaksa pengacara negara, bila perkaranya litigasi di pengadilan. Namun jika terjadi non litigasi, kejaksaan bisa menjadi mediator dan negosiator.
"Sebelumnya kami dari pihak Kejari Asahan, pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Kisaran dan pihak DPRD Asahan telah memanggil PT BSP Kisaran. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak PT BSP Kisaran telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp4 miliar lebih dan sisanya saat ini sekitar Rp1,5 miliar. Kami berharap, ke depan PT BSP Kisaran segera melunasi seluruh tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Karena piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan piutang negara," tegasnya.
HR Area Head PT BSP Kisaran, Widya Wardana, yang dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui selulernya, enggan berkomentar. ***
Menurut Kabid Pemasaran di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Eddy Febri, melalui MoU dengan Kejari Asahan, pihaknya akan menyeret pihak perusahaan ke jalur hukum.
"Ini akan kami lakukan jika tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan di PT BSP Kisaran tidak segera diselesaikan," ujar Eddy kepada M24, di ruang kerjanya, Selasa (7/2).
Lebih lanjut dikatakannya, tindakan tersebut untuk memberi 'pembinaan' secara hukum, karena PT BSP Kisaran dinilai telah melakukan pelanggaran aturan yang berlaku. Sebab, menunggak iuran BPJS telah dianggap sebagai piutang negara. "Karena ini merupakan perintah undang-undang. Sehingga pelaksanaan pun harus dikawal. Kami perusahaan yang tidak mengejar profit, tapi perusahaan pun harus sadar dengan hak normatif pekerja," katanya.
Nominal tunggakan di perusahaan PT BSP Kisaran, ungkap Eddy, periode September 2016 mencapai angka Rp1,5 miliar lebih. Sesuai dengan amanat UU Nomor 24/2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86/2013 tentang pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftar, mereka yang menunggak terancam 8 tahun kurungan penjara atau denda Rp1 miliar, bahkan bisa dicabut izin usahanya.
Piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan, merupakan piutang negara, dimana terdapat kewajiban perusahaan untuk melunasi iuran. Dan ada hak pekerja atau karyawan terhadap piutang tersebut. "Ketika ada karyawan perusahaan yang menunggak iuran dan karyawan tersebut mengalami resiko atas pekerjaannya, maka BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat memproses ganti rugi atas segala resiko tersebut. Dan tentu ini sangat merugikan karyawan," tegasnya.
Sementara, Kajari Asahan, H Robert H Hutagalung SH CN, melalui Kasidatun Erwin Nasution, mengatakan, MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Asahan, sebagai back-up Kejari terhadap penegakan dan pembinaan hukum program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, kata dia, jika terjadi permasalahan perdata, kejaksaan bisa menjadi pendamping hukum sebagai jaksa pengacara negara, bila perkaranya litigasi di pengadilan. Namun jika terjadi non litigasi, kejaksaan bisa menjadi mediator dan negosiator.
"Sebelumnya kami dari pihak Kejari Asahan, pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Kisaran dan pihak DPRD Asahan telah memanggil PT BSP Kisaran. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak PT BSP Kisaran telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp4 miliar lebih dan sisanya saat ini sekitar Rp1,5 miliar. Kami berharap, ke depan PT BSP Kisaran segera melunasi seluruh tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Karena piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan piutang negara," tegasnya.
HR Area Head PT BSP Kisaran, Widya Wardana, yang dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui selulernya, enggan berkomentar. ***
Selasa, 07 Februari 2017
Pemko Medan Optimis UMKM Tembus Pasar Internasional
WALIKOTA Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi punya harapan besar, kalau produk-produk UMKM Kota Medan bisa menembus dan bersaing ketat dalam pasar Internasional. "Untuk itu, Pemko Medan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, terus melakukan pematangan pembinaan kepada UMKM Kota Medan," ungkap Eldin, ketika menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Perempuan Sumatera Utara (APPINSU), di rumah dinas walikota Medan, Selasa (7/2).
Menurut Ketua APPINSU, dr Geeta, kedatangan mereka dalam rangka ingin menyelenggarakan program Entrepreneur of Millenium Perdasama-APPINSU, di Garuda Plaza Hotel, Sabtu (25/2) mendatang. "Nantinya program ini akan dihadiri Delegasi Perdasama Perak, terdiri dari Pemerintah Malaysia serta para pengusaha Malaysia. Sekaligus akan melihat pangsa pasar di Kota Medan, yang akan berimbas pada jalinan dan pengembangan investasi ekonomi melalui kerjasama pemasaran produk UMKM Kota Medan antara Pemko Medan dengan Pemerintah Malaysia serta para pengusaha dari Malaysia," papar dr Geeta, didampingi Nova Zaini.
UMKM Kota Medan, kata Eldin, merupakan sarana untuk terus mengembangkan program perekonomian masyarakat. Terutama program ekonomi kerakyatan, untuk menstimulus masyarakat agar berinovasi dalam berkarya.
"Saat ini kita sudah memiliki banyak produk-produk unggulan dan potensial dari UMKM di berbagai sektor. Seperti tekstil, makanan dan kerajinan tangan. Tinggal dibenahi pada aspek pengemasan dan pemasarannya. Karena pada dasarnya, hingga saat ini, produksi eksport UMKM Kota Medan terus meningkat," ujar Eldin, didampingi Asisten Pemerintahan Umum Drs Musaddad MSi dan Kadis Koperasi UKM Kota Medan Ir Emilia Lubis.
Karenanya, Eldin menyambut baik program kerjasama yang akan dijalin dengan pemerintah dan pengusaha dari negeri jiran tersebut. ***
Menurut Ketua APPINSU, dr Geeta, kedatangan mereka dalam rangka ingin menyelenggarakan program Entrepreneur of Millenium Perdasama-APPINSU, di Garuda Plaza Hotel, Sabtu (25/2) mendatang. "Nantinya program ini akan dihadiri Delegasi Perdasama Perak, terdiri dari Pemerintah Malaysia serta para pengusaha Malaysia. Sekaligus akan melihat pangsa pasar di Kota Medan, yang akan berimbas pada jalinan dan pengembangan investasi ekonomi melalui kerjasama pemasaran produk UMKM Kota Medan antara Pemko Medan dengan Pemerintah Malaysia serta para pengusaha dari Malaysia," papar dr Geeta, didampingi Nova Zaini.
UMKM Kota Medan, kata Eldin, merupakan sarana untuk terus mengembangkan program perekonomian masyarakat. Terutama program ekonomi kerakyatan, untuk menstimulus masyarakat agar berinovasi dalam berkarya.
"Saat ini kita sudah memiliki banyak produk-produk unggulan dan potensial dari UMKM di berbagai sektor. Seperti tekstil, makanan dan kerajinan tangan. Tinggal dibenahi pada aspek pengemasan dan pemasarannya. Karena pada dasarnya, hingga saat ini, produksi eksport UMKM Kota Medan terus meningkat," ujar Eldin, didampingi Asisten Pemerintahan Umum Drs Musaddad MSi dan Kadis Koperasi UKM Kota Medan Ir Emilia Lubis.
Karenanya, Eldin menyambut baik program kerjasama yang akan dijalin dengan pemerintah dan pengusaha dari negeri jiran tersebut. ***
Sungai Rampah Tercemar Limbah Pabrik
Fenomena tersebut dimanfaatkan warga setempat, memanen ikan yang mati lemas di Sungai Rampah, Selasa (7/2). Warga yang awalnya mencium aroma tak sedap, kaget melihat ikan jenis paitan, gabus, keting dan udang naik ke permukaan air. Warga yang tadinya akan ke ladang malah mencari ikan di pinggiran sungai. Bahkan warga bisa penen ikan 3 hingga 5 Kilogram.
Amir (66), warga Dusun I Desa Sei Rampah kepada M24, mengatakan, warga mulai mengetahui ribuan ikan mabuk pukul 06.00 WIB. Setelah itu dengan berbagai peralatan warga beramai-ramai menangkapi ikan yang mabuk. "Jenis ikan yang mabuk, diantaranya paitan, keting, gabus, udang dan mata merah," terang Amir, yang mengaku datang terlambat sehingga hanya dapat ikan sedikit.
Kepala Dusun III Sei Rampah, A Effendi Rangkuti, menambahkan, ribuan ikan yang mabuk diduga tercemar limbah dari hulu sungai. Beberapa bulan yang lalu, kejadian serupa juga terjadi, ribuan ikan mabuk.
Menurutnya, ada dua pabrik tepung tapioka beroperasi di Sei Rampah dan diduga kuat limbah dari pabrik itu sengaja dibuang. "Kemungkinan besar ikan-ikan mabuk karena pembuangan limbah dari pabrik itu dan ini sudah beberapa kali terjadi," ucapnya.
Plt Kadis Lingkungan Hidup, Syafrial Budi, ketika dihubungi M24, mengatakan, pihaknya akan mengirimkan stafnya untuk meninjau langsung ke sungai Sei Rampah. "Kita belum bisa pastikan sumber limbah itu, kita akan turunkan staf untuk melakukan pengecekan langsung," ucapnya. ***
Senin, 06 Februari 2017
Lift Khusus Legislator Medan tak Etis
KEBIJAKAN lift khusus bagi pimpinan dan anggota DPRD Medan dianggap tidak etis. Pasalnya, gedung yang dibangun memakan dana Rp90 miliar itu adalah milik rakyat, bukan pribadi. Penolakan itu datang dari Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, Mulia Asri Rambe, Senin (6/2).
Kepada wartawan, Bayek, sapaan akrabnya, menilai pelarangan mempergunakan lift itu seperti ada pembatasan. "Jangan ada pembatasan siapapun yang mau datang dan menggunakan fasilitas lift ini. Rakyat bebas mau datang kapanpun untuk menemui perwakilannya. Anggota dewan nggak perlu dijaga-jaga seperti sekarang ini, di dalam lift ada satpam. Nggak cocok itu," ungkapnya.
Bayek yang juga menjabat Ketua DPC Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Medan ini, menampik kabar kalau pengeklusifan lift itu atas permintaan sejumlah anggota DPRD Medan. Ia menilai tidak ada urgensi antara pembatasan penggunaan lift dengan kinerja anggota dewan.
"Apa gedung DPRD Medan ini sudah tidak nyaman lagi bagi anggota dewan atau lainnya. Kalau memang seperti itu anggapannya, kan bisa meminta aparat kepolisian untuk memberikan keamanan. Bukan dengan cara-cara memblokir seperti itu. Nanti apa kata masyarakat. Gedung ini pake uang rakyat, kita bekerja untuk rakyat," ujarnya ketus, seraya meminta tulisan bernada pelarangan menggunakan lift khusus pimpinan dan anggota dewan segera dicabut.
Bayek menegaskan, konstituen (masyarakat) dengan anggota dewan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pasalnya, 50 anggota dewan yang duduk di kursi parlemen saat ini adalah orang-orang pilihan yang dipercayakan masyarakat sebagai wakilnya. "Tugas utama kita adalah menampung aspirasi dan mewujudkan keinginan konstituen. Kalau mereka saja sudah dibatasi untuk bertemu dewannya, kapan lagi mereka dapat menemui para wakil rakyatnya," pungkasnya.
Satu dari lift di gedung dewan dilarang pemakaiannya mulai basemen hingga lantai enam. Kebijakan Sekretaris DPRD Medan, Abdul Azis tersebut, karena selama ia melihat semua berdesakan untuk masuk ke lift yang sama. "Kan gak enak kalau dilihat," ungkapnya. ***
Kepada wartawan, Bayek, sapaan akrabnya, menilai pelarangan mempergunakan lift itu seperti ada pembatasan. "Jangan ada pembatasan siapapun yang mau datang dan menggunakan fasilitas lift ini. Rakyat bebas mau datang kapanpun untuk menemui perwakilannya. Anggota dewan nggak perlu dijaga-jaga seperti sekarang ini, di dalam lift ada satpam. Nggak cocok itu," ungkapnya.
Bayek yang juga menjabat Ketua DPC Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Medan ini, menampik kabar kalau pengeklusifan lift itu atas permintaan sejumlah anggota DPRD Medan. Ia menilai tidak ada urgensi antara pembatasan penggunaan lift dengan kinerja anggota dewan.
"Apa gedung DPRD Medan ini sudah tidak nyaman lagi bagi anggota dewan atau lainnya. Kalau memang seperti itu anggapannya, kan bisa meminta aparat kepolisian untuk memberikan keamanan. Bukan dengan cara-cara memblokir seperti itu. Nanti apa kata masyarakat. Gedung ini pake uang rakyat, kita bekerja untuk rakyat," ujarnya ketus, seraya meminta tulisan bernada pelarangan menggunakan lift khusus pimpinan dan anggota dewan segera dicabut.
Bayek menegaskan, konstituen (masyarakat) dengan anggota dewan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pasalnya, 50 anggota dewan yang duduk di kursi parlemen saat ini adalah orang-orang pilihan yang dipercayakan masyarakat sebagai wakilnya. "Tugas utama kita adalah menampung aspirasi dan mewujudkan keinginan konstituen. Kalau mereka saja sudah dibatasi untuk bertemu dewannya, kapan lagi mereka dapat menemui para wakil rakyatnya," pungkasnya.
Satu dari lift di gedung dewan dilarang pemakaiannya mulai basemen hingga lantai enam. Kebijakan Sekretaris DPRD Medan, Abdul Azis tersebut, karena selama ia melihat semua berdesakan untuk masuk ke lift yang sama. "Kan gak enak kalau dilihat," ungkapnya. ***
Dinas Kebersihan Medan Fokus Benahi TPA
DINAS Kebersihan Kota Medan fokus lakukan pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Penampungan Sampah (TPS).
"Aksesbilitas TPA saat ini diharapkan dapat berjalan normal. Pemko tak punya TPS sendiri, tapi menyewa lahan milik masyarakat. Nanti saya akan koordinasi dengan Dinas TRTB (saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang) untuk disediakan lokasi TPS," ungkap Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Muhammad Husni, saat menjamu kunjungan anggota Komisi D DPRD Medan, Senin (6/2).
Husni menyebutkan, kurang maksimalnya aksesibilitas TPA di Kel Terjun Kecamatan Medan Marelan, menjadi penyebab Medan gagal meraih penghargaan Adipura. "Nanti TPA akan diperluas sebanyak 12 hektar," jelas Husni.
Husni juga menceritakan, struktur organisasi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum terbentuk. Ini karen Walikota Medan, Dzulmi Eldin, hanya melantik dirinya sebagai kepala dinas. "Hanya eselon dua yang diangkat, untuk eselon tiga belum ada. Pasca digabung, eselon tiga juga mendapat pengurangan, yakni dari delapan menjadi tiga eselon," kata Husni.
Pada kesempatan ini, anggota Komisi D DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, menyinggung soal Kota Medan yang tak mendapatkan Adipura. "Sudah 2 tahun kita tak dapat Adipura. Ada Apa ini?. Padahal kita pernah 4 tahun berturut meraih Piala Adipura," tutur Godfried.
Ketua Komisi D DPRD Medan, Sahat Simbolon, menambahkan, belum ditetapkannya eselon tiga oleh walikota bukan menjadi alasan tak kerja maksimal. "Jangan karena tak dilantik jadi tidak kerja maksimal. Pak Kadis harus bisa mengkoordinir para anggotanya yang ada saat ini," pungkas Sahat.
Selain Sahat Simbolon dan Godfried Effendi Lubis, ikut dalam rombongan anggota komisi D lainnya, Jumadi, Daniel Pinem dan Ilhamsyah. ***
"Aksesbilitas TPA saat ini diharapkan dapat berjalan normal. Pemko tak punya TPS sendiri, tapi menyewa lahan milik masyarakat. Nanti saya akan koordinasi dengan Dinas TRTB (saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang) untuk disediakan lokasi TPS," ungkap Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Muhammad Husni, saat menjamu kunjungan anggota Komisi D DPRD Medan, Senin (6/2).
Husni menyebutkan, kurang maksimalnya aksesibilitas TPA di Kel Terjun Kecamatan Medan Marelan, menjadi penyebab Medan gagal meraih penghargaan Adipura. "Nanti TPA akan diperluas sebanyak 12 hektar," jelas Husni.
Husni juga menceritakan, struktur organisasi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum terbentuk. Ini karen Walikota Medan, Dzulmi Eldin, hanya melantik dirinya sebagai kepala dinas. "Hanya eselon dua yang diangkat, untuk eselon tiga belum ada. Pasca digabung, eselon tiga juga mendapat pengurangan, yakni dari delapan menjadi tiga eselon," kata Husni.
Pada kesempatan ini, anggota Komisi D DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, menyinggung soal Kota Medan yang tak mendapatkan Adipura. "Sudah 2 tahun kita tak dapat Adipura. Ada Apa ini?. Padahal kita pernah 4 tahun berturut meraih Piala Adipura," tutur Godfried.
Ketua Komisi D DPRD Medan, Sahat Simbolon, menambahkan, belum ditetapkannya eselon tiga oleh walikota bukan menjadi alasan tak kerja maksimal. "Jangan karena tak dilantik jadi tidak kerja maksimal. Pak Kadis harus bisa mengkoordinir para anggotanya yang ada saat ini," pungkas Sahat.
Selain Sahat Simbolon dan Godfried Effendi Lubis, ikut dalam rombongan anggota komisi D lainnya, Jumadi, Daniel Pinem dan Ilhamsyah. ***
Berbagai Korupsi di Pemkab Sergai, Soekirman Harus Bertanggungjawab!!
PIHAK kepolisian, kejaksaan dan KPK, diminta turun melakukan penyelidikan dugaan korupsi Dinkes Sergai, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Nomor 04.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal 2 Mei 2014.
Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Sumut, Wasner Sianturi, yang geram dengan banyaknya temuan kejanggalan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai, pada Neraca 31 Desember 2013 dengan nilai utang Dinas Kesehatan Sergai sebesar Rp1.438.534.800.
"Saya miris mendengar informasi Anda. Apalagi saya dari Dapil Sergai. Saya imbau komponen masyarakat melaporkan kepada polisi, KPK atau kejaksaan. Harusnya kinerja Bupati Sergai dan Kepala Dinkes Sergai menerapkan UU 17/2003 tentang keuangan negara," sesal Wasner, saat dikonfirmasi M24 melalui ponselnya, Senin (6/2).
Menurut legislator PDIP Dapil Sumut IV ini, UU 17/2003 mengatur jelas prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan berkeadilan, saat pemerintah menggunakan uang negara. Bukan tertutup, KKN atau memperkaya diri/kelompok. Secara moral, terang Wasner, Bupati Sergai Ir Soekirman selaku kepala daerah patut jujur dan bertanggungjawab dengan berbagai dugaan korupsi di sana. Sebagai wakil rakyat, Wasner juga menyatakan mendukung penuh warga melapor ke penegak hukum sekaligus meminta penegak hukum turun memeriksa pihak-pihak terkait.
Bagi anggota Komisi B DPRD Sumut ini, menjadi sesuatu yang sangat mengherankan bila kalangan pejabat masih terus nekat melakukan praktik KKN di era bersih-bersih sekarang. "Termasuk Pungli. Laporkan semua pejabat yang nakal kepada Tim Saber Pungli Sergai yang sudah dibentuk Jumat (3/2) kemarin," pinta Wasner.
Seperti diberitakan M24 sebelumnya, hutang Dinkes Sergai Rp1.438.534.800 bersumber dari 7 paket pekerjaan yang telah selesai dikerjakan rekanan, namun belum dibayar hingga 31 Desember 2013. Laporan BPK merinci temuan-temuan proyek Dinas Kesehatan Sergai, berupa pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Limbon, pembangunan garasi kapal Puskesmas Beringin dengan jumlah hutang Rp474.325.000, pengadaan Notebook E-Puskesmas Rp134.000.000, pengadaan printer Rp12.400.000, pengadaan Aplikasi E-Puskesmas Rp51.600.000, pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Rp26.270.000 dan pengadaan Komputer PC E-Puskesmas dengan jumlah hutang Rp189.600.000.
Info lain yang dikumpul menyebutkan, sedikitnya 10 item dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Sergai TA 2014. Dugaan korupsi itu dilakukan dengan cara-cara sangat halus. Salah satunya dengan memenangkan CV Elvis Sarana Medilab untuk 2 item pekerjaan. Diantaranya pengadaan mobiler untuk Poskesdes dan Puskesmas. "Diduga untuk menghindari lelang umum, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yakni Kadinkes Sergai, drg Zaniar MAP, melakukan pemaketan langsung kepada perusahaan CV Elvis Sarana Medilab," ungkap seorang sumber.
Item lain terkait pemotongan dana BPJS sebesar 20-30 persen. Dugaan modusnya, bendahara Dinkes mengeluarkan amprah yang ditandatangani tenaga medis Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Namun dalam realisasinya dana tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada amprah. Dinkes juga diduga mark-up pengadaan 2 unit note book tahun 2014. Harga 1 unit laptop dibanderol Rp24 juta. Selain itu, dugaan manipulasi pengadaan dan cetak biaya perjalanan dinas di setiap Puskesmas, dengan nominal rata-rata Rp25 juta. Selanjutnya ada pula dugaan korupsi pengadaan garasi kapal senilai Rp474 juta pada TA 2013. Padahal TA 2012 anggaran yang sama telah digelontorkan. ***
Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Sumut, Wasner Sianturi, yang geram dengan banyaknya temuan kejanggalan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai, pada Neraca 31 Desember 2013 dengan nilai utang Dinas Kesehatan Sergai sebesar Rp1.438.534.800.
"Saya miris mendengar informasi Anda. Apalagi saya dari Dapil Sergai. Saya imbau komponen masyarakat melaporkan kepada polisi, KPK atau kejaksaan. Harusnya kinerja Bupati Sergai dan Kepala Dinkes Sergai menerapkan UU 17/2003 tentang keuangan negara," sesal Wasner, saat dikonfirmasi M24 melalui ponselnya, Senin (6/2).
Menurut legislator PDIP Dapil Sumut IV ini, UU 17/2003 mengatur jelas prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan berkeadilan, saat pemerintah menggunakan uang negara. Bukan tertutup, KKN atau memperkaya diri/kelompok. Secara moral, terang Wasner, Bupati Sergai Ir Soekirman selaku kepala daerah patut jujur dan bertanggungjawab dengan berbagai dugaan korupsi di sana. Sebagai wakil rakyat, Wasner juga menyatakan mendukung penuh warga melapor ke penegak hukum sekaligus meminta penegak hukum turun memeriksa pihak-pihak terkait.
Bagi anggota Komisi B DPRD Sumut ini, menjadi sesuatu yang sangat mengherankan bila kalangan pejabat masih terus nekat melakukan praktik KKN di era bersih-bersih sekarang. "Termasuk Pungli. Laporkan semua pejabat yang nakal kepada Tim Saber Pungli Sergai yang sudah dibentuk Jumat (3/2) kemarin," pinta Wasner.
Seperti diberitakan M24 sebelumnya, hutang Dinkes Sergai Rp1.438.534.800 bersumber dari 7 paket pekerjaan yang telah selesai dikerjakan rekanan, namun belum dibayar hingga 31 Desember 2013. Laporan BPK merinci temuan-temuan proyek Dinas Kesehatan Sergai, berupa pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Limbon, pembangunan garasi kapal Puskesmas Beringin dengan jumlah hutang Rp474.325.000, pengadaan Notebook E-Puskesmas Rp134.000.000, pengadaan printer Rp12.400.000, pengadaan Aplikasi E-Puskesmas Rp51.600.000, pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Rp26.270.000 dan pengadaan Komputer PC E-Puskesmas dengan jumlah hutang Rp189.600.000.
Info lain yang dikumpul menyebutkan, sedikitnya 10 item dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Sergai TA 2014. Dugaan korupsi itu dilakukan dengan cara-cara sangat halus. Salah satunya dengan memenangkan CV Elvis Sarana Medilab untuk 2 item pekerjaan. Diantaranya pengadaan mobiler untuk Poskesdes dan Puskesmas. "Diduga untuk menghindari lelang umum, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yakni Kadinkes Sergai, drg Zaniar MAP, melakukan pemaketan langsung kepada perusahaan CV Elvis Sarana Medilab," ungkap seorang sumber.
Item lain terkait pemotongan dana BPJS sebesar 20-30 persen. Dugaan modusnya, bendahara Dinkes mengeluarkan amprah yang ditandatangani tenaga medis Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Namun dalam realisasinya dana tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada amprah. Dinkes juga diduga mark-up pengadaan 2 unit note book tahun 2014. Harga 1 unit laptop dibanderol Rp24 juta. Selain itu, dugaan manipulasi pengadaan dan cetak biaya perjalanan dinas di setiap Puskesmas, dengan nominal rata-rata Rp25 juta. Selanjutnya ada pula dugaan korupsi pengadaan garasi kapal senilai Rp474 juta pada TA 2013. Padahal TA 2012 anggaran yang sama telah digelontorkan. ***
Minggu, 05 Februari 2017
Kasus Gizi Buruk Sumut Tertinggi di Indonesia
ANGGOTA Komisi E DPRD Sumut, HM Nezar Djoely ST, yang heran sekaligus kaget mengetahui kondisi Provinsi Sumut peringkat tertinggi kasus gizi buruk di Indonesia, memastikan realitas tersebut merupakan pukulan berat bagi warga Sumut.
Ditemui M24 di gedung dewan Jln Imam Bonjol Medan, Jumat (3/2), politisi NasDem ini menegaskan, besar kemungkinan kasus gizi buruk banyak di Sumut, karena alokasi anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut kecil selama ini. "Harusnya minimal 10 persen, bukan 3,9 persen. Begitu pula dengan dana pendidikan yang diamanatkan UU sebesar 20 persen," ucapnya.
Menurutnya, mengacu hasil evaluasi Mendagri pada APBD Sumut 2017, ada arahan peningkatan anggaran untuk sektor kesehatan. Artinya, Mendagri telah menginstruksikan Pemprovsu menambah alokasi dana kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD Sumut 2017 di luar pembayaran gaji pegawai. Dia membeberkan, besaran anggaran 3,9 persen Dinkes Sumut pada APBD Sumut 2017 sebesar Rp448,994,332 miliar dari total APBD Sumut 2017 Rp12,1 triliun.
"Saya rasa cambuk bagi Pemprovsu dan Dinkes Sumut. Sebab masih banyak anggaran yang bisa disalurkan. Pemprovsu perlu mengevaluasi anggaran Dinkes. Jangan menitikberatkan proyek Alkes dan Laboratorium.
Berpihaklah kepada rakyat dan masyarakat yang butuh perhatian," ingatnya.
Berdasarkan survei Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU Medan periode 2015-2016, ungkap Nezar, di Asahan terdapat 117 anak penderita gizi buruk. Lalu di Kota Medan mencapai 113, Kota Gunung Sitoli 76, Langkat 72, Nias Barat 71, Madina 62, Dairi 55, Sergai 52, Batubara 49 dan Tapteng 43 anak. Penderita gizi buruk di Sumut tahun 2014 berjumlah 1.196 anak, tahun 2015 sebanyak 1.152 dan tahun 2016 mencapai 700 anak. "Ayo kita beri anggaran proporsional untuk kesehatan masyarakat. Ingat, anak-anak itu penerus bangsa yang harus dijaga, dilindungi dan dikuatkan," tutup Nezar. ***
Ditemui M24 di gedung dewan Jln Imam Bonjol Medan, Jumat (3/2), politisi NasDem ini menegaskan, besar kemungkinan kasus gizi buruk banyak di Sumut, karena alokasi anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut kecil selama ini. "Harusnya minimal 10 persen, bukan 3,9 persen. Begitu pula dengan dana pendidikan yang diamanatkan UU sebesar 20 persen," ucapnya.
Menurutnya, mengacu hasil evaluasi Mendagri pada APBD Sumut 2017, ada arahan peningkatan anggaran untuk sektor kesehatan. Artinya, Mendagri telah menginstruksikan Pemprovsu menambah alokasi dana kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD Sumut 2017 di luar pembayaran gaji pegawai. Dia membeberkan, besaran anggaran 3,9 persen Dinkes Sumut pada APBD Sumut 2017 sebesar Rp448,994,332 miliar dari total APBD Sumut 2017 Rp12,1 triliun.
"Saya rasa cambuk bagi Pemprovsu dan Dinkes Sumut. Sebab masih banyak anggaran yang bisa disalurkan. Pemprovsu perlu mengevaluasi anggaran Dinkes. Jangan menitikberatkan proyek Alkes dan Laboratorium.
Berpihaklah kepada rakyat dan masyarakat yang butuh perhatian," ingatnya.
Berdasarkan survei Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU Medan periode 2015-2016, ungkap Nezar, di Asahan terdapat 117 anak penderita gizi buruk. Lalu di Kota Medan mencapai 113, Kota Gunung Sitoli 76, Langkat 72, Nias Barat 71, Madina 62, Dairi 55, Sergai 52, Batubara 49 dan Tapteng 43 anak. Penderita gizi buruk di Sumut tahun 2014 berjumlah 1.196 anak, tahun 2015 sebanyak 1.152 dan tahun 2016 mencapai 700 anak. "Ayo kita beri anggaran proporsional untuk kesehatan masyarakat. Ingat, anak-anak itu penerus bangsa yang harus dijaga, dilindungi dan dikuatkan," tutup Nezar. ***
Tim Saber Pungli Sergai Hamburkan Anggaran
BUKAN saja tak memiliki target, Tim Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) ini, bahkan hanya menghambur-hamburkan anggaran saja.
Menurut Direktur Ekonomi Sosial Control (ECOSOC) Indonesia, B Tua Pangaribuan SE, dalam rangka mensosialisasikan UPP dan Satgas Saber Pungli ke desa-desa, tim yang baru saja dilantik Bupati Sergai, Ir Soekirman tersebut, tentu akan menguras anggaran.
"Harusnya tim Saber Pungli punya target kerja, bukan memaparkan dasar-dasar pembentukannya. Mau sosialisasi ujung-ujungnya bahas masalah anggaran. Dan ini saya rasa salah kaprah, hanya kedok untuk menghambur-hamburkan anggaran," ucap Tua Pangaribuan kepada M24, Minggu (5/2).
Dia menambahkan, saat ini lelang jabatan sedang berlangsung di Pemkab Sergai. Ada 45 pejabat Sergai bertarung dalam waktu dekat. Dia katakan, lelang jabatan itu rentan pungli dan perlu diawasi, sebagai target kerja tim saber tadi. Bahkan, Tua menyesali tidak dilibatkan peran wartawan dalam pembentukan tim UPP dan Satgas Saber Pungli tersebut.
"Media tidak dilibatkan padhal media di Sergai sangat dibutuhkan pemerintah, apalagi terkait informasi di luar, media pasti lebih tahu," tandas Tua.
Sebelumnya, Bupati Sergai, Ir Soekirman, mengatakan, pemerintah sekarang bergerak cepat dalam memberantas praktik pungutan liar terkait pelayanan publik. Dibuktikan dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Menurutnya, pada tahap pertama reformasi hukum, pemerintah menitikberatkan pada upaya-upaya yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Dalam tahap ini, pemerintah fokus pada lima perkara hukum, yakni, pemberantasan pungutan liar, pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM, STNK dan BPKB. ***
Menurut Direktur Ekonomi Sosial Control (ECOSOC) Indonesia, B Tua Pangaribuan SE, dalam rangka mensosialisasikan UPP dan Satgas Saber Pungli ke desa-desa, tim yang baru saja dilantik Bupati Sergai, Ir Soekirman tersebut, tentu akan menguras anggaran.
"Harusnya tim Saber Pungli punya target kerja, bukan memaparkan dasar-dasar pembentukannya. Mau sosialisasi ujung-ujungnya bahas masalah anggaran. Dan ini saya rasa salah kaprah, hanya kedok untuk menghambur-hamburkan anggaran," ucap Tua Pangaribuan kepada M24, Minggu (5/2).
Dia menambahkan, saat ini lelang jabatan sedang berlangsung di Pemkab Sergai. Ada 45 pejabat Sergai bertarung dalam waktu dekat. Dia katakan, lelang jabatan itu rentan pungli dan perlu diawasi, sebagai target kerja tim saber tadi. Bahkan, Tua menyesali tidak dilibatkan peran wartawan dalam pembentukan tim UPP dan Satgas Saber Pungli tersebut.
"Media tidak dilibatkan padhal media di Sergai sangat dibutuhkan pemerintah, apalagi terkait informasi di luar, media pasti lebih tahu," tandas Tua.
Sebelumnya, Bupati Sergai, Ir Soekirman, mengatakan, pemerintah sekarang bergerak cepat dalam memberantas praktik pungutan liar terkait pelayanan publik. Dibuktikan dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Menurutnya, pada tahap pertama reformasi hukum, pemerintah menitikberatkan pada upaya-upaya yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Dalam tahap ini, pemerintah fokus pada lima perkara hukum, yakni, pemberantasan pungutan liar, pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM, STNK dan BPKB. ***
Kamis, 02 Februari 2017
Telkomsel Paksa Konsumen Lakukan Pengisian Pulsa, Aneh!!
BUKAN hanya beragam alasan yang terkesan mengada-ada menjadi jurus mengelak dari bonus bundling pelanggan, tetapi Telkomsel bahkan mendesak konsumennya agar melakukan pengisian pulsa. Ini terungkap saat pihak Telkomsel menghubungi Anriani, salah satu pengguna kartu Simpati yang sudah dua kali tidak mendapatkan bonus bundling dalam promo tukar tambah ponsel, Desember 2016 lalu.
Menurut Anriani, orang Telkomsel dari bagian Back Office (BO), Aber, kemarin (1/2) pukul 11.28 WIB, menggubunginya, menyarankan agar Anriani segera melakukan pengisian pulsa. Anjuran yang terkesan memaksa tersebut, dikatakan Anriani aneh.
"Aneh aja kalau orang Telkomsel suruh-suruh saya untuk isi pulsa. Apa urusannya. Apalagi terkesan memaksa begitu nyuruhnya," ungkap Anriani kepada M24, Kamis (2/2).
Sebelumnya, kata Anriani, ada juga pihak Telkomsel yang menghubunginya, menanyakan apakah bonus bundling sudah diterima atau belum. Anriani yang disebut-sebut bukan white list oleh pihak Telkomsel, merasa heran atas pertanyaan pihak Telkomsel tersebut.
"Saya katakan ke orang yang menelpon, kalau menurut mereka saya bukan white list, kenapa mereka bertanya apakah saya sudah ada terima bonus bundling. Agak bingung juga saya jadinya. Apalagi orang yang menelepon saya tanggal 31 Januari itu, lantas cepat-cepat mengakhiri pembicaraan di telpon," papar Anriani, yang masih tetap bingung dengan pertanyaan apakah sudah terima bonus bundling tersebut atau belum.
Bahkan hari berikutnya, Aber, orang Back Office (BO) Telkomsel dari Graha Merah Putih, kembali menghubungi Anriani, meminta agar Anriani segera melakukan pengisian pulsa.
Saran pengisian pulsa oleh pihak Telkomsel, menurut Aber dalam obrolan via telpon, untuk mengetahui apakah Anriani masih mendapatkan bonus bundling itu atau tidak.
"Loh, tapi kalian bilang (Telkomsel-red), saya tidak white list, kenapa kalian tanyakan itu (bonus bundling-red)," kata Anriani kepada Aber ketika itu.
Anehnya, ujar Anriani, menurut Aber, jika dilihat historis SMS promo tukar tambah ponsel dan bonus bundling yang pernah didapat, Anriani masih white list. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan ungkapan Supervisor Pelayanan Graha Merah PutihTimbul Pangaribuan sebelumnya, yang mengatakan Anriani bukan white list.
"Bahkan pada saat itu Mas Timbul keukeuh kalau saya bukan white list, meskipun dia bilang akan dicek lagi. Ketika suami saya bertanya, di situ Mas Timbul gamang," ungkap.
Namun, saat Anriani menegaskan, yang juga pernah ia sampaikan kepada Timbul Pangaribuan, jika dirinya yang tidak white list melakukan pengisian pulsa, kemudian masih mendapatkan bonus bundling, soal pertanggungjawaban pihak Telkomsel bagaimana.
"Sebelumnya bilang tidak white list tetapi sekarang bilang white list. Apa maksudnya. Kok sepertinya pihak Telkomsel nggak serius menyikapi masalah seperti ini. Kok Telkomsel plin plan begitu, tidak profesional," kata Anriani.
Akhirnya, Anriani, Kamis (2/2) pukul 17.45 WIB, melakuan pengisian pulsa setelah berkali-kali pihak Telkomsel menyarankan bahkan terkesan memaksa. Benar, beberapa menit setelahnya muncul bonus bundling itu, 600 MB kuota t-sel, 100 SMS dan 100 menit telpon. Tetapi, kata Anriani, kalau memang dirinya white list, kenapa dua kali tidak menerima bonus bundling.
"Kenapa bisa begitu. Apa penyebabnya. Dari sejak awal kasus ini muncul, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak Telkomsel. Kenapa pihak Telkomsel tidak pernah mau mengatakan penyebab saya tidak terima bonus bundling dua kali. Padahal kesimpulan terakhir saya white list. Berarti pihak Telkomsel mempermainkan saya sebagai konsumennya. Saya merasa dibohongi," pungkasnya. ***
Menurut Anriani, orang Telkomsel dari bagian Back Office (BO), Aber, kemarin (1/2) pukul 11.28 WIB, menggubunginya, menyarankan agar Anriani segera melakukan pengisian pulsa. Anjuran yang terkesan memaksa tersebut, dikatakan Anriani aneh.
"Aneh aja kalau orang Telkomsel suruh-suruh saya untuk isi pulsa. Apa urusannya. Apalagi terkesan memaksa begitu nyuruhnya," ungkap Anriani kepada M24, Kamis (2/2).
Sebelumnya, kata Anriani, ada juga pihak Telkomsel yang menghubunginya, menanyakan apakah bonus bundling sudah diterima atau belum. Anriani yang disebut-sebut bukan white list oleh pihak Telkomsel, merasa heran atas pertanyaan pihak Telkomsel tersebut.
"Saya katakan ke orang yang menelpon, kalau menurut mereka saya bukan white list, kenapa mereka bertanya apakah saya sudah ada terima bonus bundling. Agak bingung juga saya jadinya. Apalagi orang yang menelepon saya tanggal 31 Januari itu, lantas cepat-cepat mengakhiri pembicaraan di telpon," papar Anriani, yang masih tetap bingung dengan pertanyaan apakah sudah terima bonus bundling tersebut atau belum.
Bahkan hari berikutnya, Aber, orang Back Office (BO) Telkomsel dari Graha Merah Putih, kembali menghubungi Anriani, meminta agar Anriani segera melakukan pengisian pulsa.
Saran pengisian pulsa oleh pihak Telkomsel, menurut Aber dalam obrolan via telpon, untuk mengetahui apakah Anriani masih mendapatkan bonus bundling itu atau tidak.
"Loh, tapi kalian bilang (Telkomsel-red), saya tidak white list, kenapa kalian tanyakan itu (bonus bundling-red)," kata Anriani kepada Aber ketika itu.
Anehnya, ujar Anriani, menurut Aber, jika dilihat historis SMS promo tukar tambah ponsel dan bonus bundling yang pernah didapat, Anriani masih white list. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan ungkapan Supervisor Pelayanan Graha Merah PutihTimbul Pangaribuan sebelumnya, yang mengatakan Anriani bukan white list.
"Bahkan pada saat itu Mas Timbul keukeuh kalau saya bukan white list, meskipun dia bilang akan dicek lagi. Ketika suami saya bertanya, di situ Mas Timbul gamang," ungkap.
Namun, saat Anriani menegaskan, yang juga pernah ia sampaikan kepada Timbul Pangaribuan, jika dirinya yang tidak white list melakukan pengisian pulsa, kemudian masih mendapatkan bonus bundling, soal pertanggungjawaban pihak Telkomsel bagaimana.
"Sebelumnya bilang tidak white list tetapi sekarang bilang white list. Apa maksudnya. Kok sepertinya pihak Telkomsel nggak serius menyikapi masalah seperti ini. Kok Telkomsel plin plan begitu, tidak profesional," kata Anriani.
Akhirnya, Anriani, Kamis (2/2) pukul 17.45 WIB, melakuan pengisian pulsa setelah berkali-kali pihak Telkomsel menyarankan bahkan terkesan memaksa. Benar, beberapa menit setelahnya muncul bonus bundling itu, 600 MB kuota t-sel, 100 SMS dan 100 menit telpon. Tetapi, kata Anriani, kalau memang dirinya white list, kenapa dua kali tidak menerima bonus bundling.
"Kenapa bisa begitu. Apa penyebabnya. Dari sejak awal kasus ini muncul, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak Telkomsel. Kenapa pihak Telkomsel tidak pernah mau mengatakan penyebab saya tidak terima bonus bundling dua kali. Padahal kesimpulan terakhir saya white list. Berarti pihak Telkomsel mempermainkan saya sebagai konsumennya. Saya merasa dibohongi," pungkasnya. ***
Para Nelayan Kehilangan Mata Pencaharian
JEMBATAN berusia 12 tahun di Kelurahan Sei Bilah Barat Lingkungan 7 Kecamatan Sei Lepan Langkat, kemarin (1/2), rubuh, akibat kondisinya yang sudah tua.
Kejadian tersebut membuat masyarakat, para nelayan di sekitar lokasi tak bisa melaut, karena sampan mereka terhalang.
Darwis (56), warga Lingkungan Pasar Pompa Kelurahan Sei Bilah Barat, mengungkapkan, peristiwa robohnya jembatan diduga akibat pengerjaan beberapa tahun lalu tidak ikut peraturan SNI.
"Jembatan ini memang sudah berusia sekitar 12 tahun yang lalu dibanggun. Tapi dalam satu tahun yang lalu, pada tahun 2015 jembatan tersebut diperbaiki Dinas PU Kab Langkat. Diduga akibat tidak mengikuti peraturan SNI, jembatan yang menelan APBD Langkat ratusan juta rupiah, kualitasnya tidak sesuai harapan. Akibatnya ya seperti in," papar Darwis.
Menurutnya, masyarakat juga tidak tahu persis berapa anggaran yang dipakai untuk meperbaiki jembatan tersebut. Karena selama ini pengerjaan perbaikan jembatan tidak pernah memasang plank. "Kami sebagai warga Sei Bilah sangat prihatin dengan proyek seperti ini. Saya harap Pemkab Langkat segera memperbaikinya, agar masyarakat yang mayoritasnya nelayan bisa kembali melaut," terang Darwis.
Sementara, Abdul Wahid Hasibuan (56), salah satu tokoh masyarakat Kota Pangkalan Brandan menambahkan, seluruh warga berharap Pemkab Langkat segera membangun kembali jembatan tersebut. Agar, transportasi masyarakat Kelurahan Sei Bilah Barat lancar. Baik transportasi jalan darat maupun transportasi jalan laut. Sebab di bawah jembatan ini, jalur ke arah laut, dimana para nelayan mencari nafkah sehari-hari. "Dan setiap hari mereka lintasi," tandasnya. ***
Darwis (56), warga Lingkungan Pasar Pompa Kelurahan Sei Bilah Barat, mengungkapkan, peristiwa robohnya jembatan diduga akibat pengerjaan beberapa tahun lalu tidak ikut peraturan SNI.
"Jembatan ini memang sudah berusia sekitar 12 tahun yang lalu dibanggun. Tapi dalam satu tahun yang lalu, pada tahun 2015 jembatan tersebut diperbaiki Dinas PU Kab Langkat. Diduga akibat tidak mengikuti peraturan SNI, jembatan yang menelan APBD Langkat ratusan juta rupiah, kualitasnya tidak sesuai harapan. Akibatnya ya seperti in," papar Darwis.
Menurutnya, masyarakat juga tidak tahu persis berapa anggaran yang dipakai untuk meperbaiki jembatan tersebut. Karena selama ini pengerjaan perbaikan jembatan tidak pernah memasang plank. "Kami sebagai warga Sei Bilah sangat prihatin dengan proyek seperti ini. Saya harap Pemkab Langkat segera memperbaikinya, agar masyarakat yang mayoritasnya nelayan bisa kembali melaut," terang Darwis.
Sementara, Abdul Wahid Hasibuan (56), salah satu tokoh masyarakat Kota Pangkalan Brandan menambahkan, seluruh warga berharap Pemkab Langkat segera membangun kembali jembatan tersebut. Agar, transportasi masyarakat Kelurahan Sei Bilah Barat lancar. Baik transportasi jalan darat maupun transportasi jalan laut. Sebab di bawah jembatan ini, jalur ke arah laut, dimana para nelayan mencari nafkah sehari-hari. "Dan setiap hari mereka lintasi," tandasnya. ***
Telkomsel Tipu Pelanggan
TUDINGAN penipuan Telkomsel terkait bonus (bundling) tukar tambah ponsel, terkesan menggunakan beragam alasan yang dibuat-buat. Bahkan upaya tersebut mengarah untuk mengelak dari janji bonus-bonus tersebut.
Kejadian serupa kembali menimpa Anriani untuk kedua kalinya, saat dirinya melakukan pengisian pulsa Rp20 ribu pada 15 Januari 2017 lalu. Bonus-bonus (bundling) itu tidak muncul.
"Saya pun menelepon call center 16 Januari pukul 08.54 WIB. Dibuat surat pengaduan oleh call center dan saya diminta menunggu paling lama 4 hari kerja untuk mendapat jawabannya," ungkap Anriani kepada M24, Rabu (1/2).
Belum lagi 4 hari, kata Anriani, dia sudah dihubungi pihak Telkomsel di hari yang sama, 16 Januari pukul 13.55 WIB dan hanya ditanya-tanya saja. Kemudian, lanjut Anriani, dia kembali dihubungi pihak Telkomsel pukul 20.37 WIB, juga hanya ditanya-tanya dan berjanji akan memproses masalah tersebut kurang lebih 4 hari kerja.
"Apa yang saya tunggu ternyata tak membuahkan hasil. Sesuai janji pihak Telkomsel 4 hari kerja, ternyata tidak ada menghubungi saya. Akhirnya, saya berinisiatif menghubungi kembali 188 (call centre) Telkomsel Senin 23 Januari. Saat itu pihak Telkomsel hanya menyarankan untuk membuat surat pengaduan kedua dan akan diproses 4 hari kerja," urainya.
Esok harinya, Anriani dihubungi pihak Telkomsel, mengatakan kalau dirinya salah mengaktifasikan paket data. "Jelas saya tidak bisa terima dengan penjelasan tersebut. Karena ketika saya mengisi pulsa dan mengaktifasikan paket data itu, jaraknya cukup lama, ada sekitar 2 jam. Lagian selama ini juga tidak ada masalah," ungkap Anriani.
Sampai akhirnya pada 26 Januari, ujar Anriani, dirinya dihubungi bagian Back Office Graha Merah Putih Medan. Anriani diminta menghubungi *363*44# dan pihak Telkomsel berjanji akan menghubungi kembali.
Tapi jawabannya muncul tulisan "Mohon maaf anda tidak dapat melakukan trade-in, karena nomor anda tidak termasuk ke dalam program itu". Tulisan ini kemudian saya bacakan ketika saya ditelpon kembali. Jawaban dari seberang telpon bilang kalau saya bukan white list, bukan konsumen terpilih untuk mendapatkan bonus-bonus (bundling) tersebut," kata Anriani kesal.
Penasaran dengan white list, Anriani pun meluncur ke Graha Merah Putih, Jumat 27 Januari. Sama, tatap muka langsung dengan orang-orang Telkomsel kali ini pun hanya mendapatkan pertanyaan yang itu-itu juga, seperti ketika ngobrol via telpon. Walaupun pada saat itu sudah dipertemukan dengan Supervisor Pelayanan Graha Merah Putih, Timbul Pangaribuan, namun tetap saja belum ada solusi yang memuaskan.
Bahkan, Timbul Pangaribuan yang semula dengan tegas menyatakan kalau Anriani bukan white list, gamang, saat mengetahui nomor kartu Simpati Anriani pernah mendapatkan bonus dari tukar tambah hape tersebut.
"White list itu pelanggan terpilih. Kenapa bisa mendapatkan SMS promo tukar tambah hape, karena peralihan dari white list. Tapi kalau bukan white list, tentunya tidak akan pernah sama sekali mendapatkan bonus itu," papar Timbul ketika itu, yang ragu, karena sedari awal terkesan ngotot kalau nomor kartu Simpati Anriani bukan merupakan white list.
Bahkan, saat dikonfirmasi apakah memang pihak Telkomsel mengelak atas bonus-bonus (bundling) para pengguna kartu Telkomsel di pertengahan jalan, dengan harapan pelanggan mengabaikannya, Timbul menepisnya. Namun, Timbul mengakui, untuk kasus seperti ini baru satu pelanggan yang komplain, yakni atas nama Anriani. Padahal berapa banyak pengguna kartu Telkomsel di Medan, Sumatera Utara bahkan Sumatera. Awalnya diiming-imingi dengan berbagai bonus selama setahun, kemudian di tengah perjalanan dilepas atau diputus pemberian bonusnya.
"Saya rasa tidak. Kalau seperti itu yang bapak bilang rasanya kecil bagi Telkomsel," kata Timbul, sembari berjanji akan mencari tahu penyebab permasalahannya kemudian memprosesnya empat hari kerja dan memberitahu dengan menghubungi Anriani kembali.
"Jadi, biar kita cek lagi dan paling lama hari Rabu (1/2) dikabari pak," janji Timbul ketika itu.
Namun Anriani yang terlanjur kecewa dan marah atas pelayanan Telkomsel, tak begitu yakin dengan janji yang disampaikan Timbul. "Paling nanti juga hanya ditanya-tanya saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Makanya saya bilang ini memang ada unsur penipuannya. Saya benar-benar kecewa dan marah dengan pelayanan pihak Telkomsel," pungkasnya. ***
Kejadian serupa kembali menimpa Anriani untuk kedua kalinya, saat dirinya melakukan pengisian pulsa Rp20 ribu pada 15 Januari 2017 lalu. Bonus-bonus (bundling) itu tidak muncul.
"Saya pun menelepon call center 16 Januari pukul 08.54 WIB. Dibuat surat pengaduan oleh call center dan saya diminta menunggu paling lama 4 hari kerja untuk mendapat jawabannya," ungkap Anriani kepada M24, Rabu (1/2).
Belum lagi 4 hari, kata Anriani, dia sudah dihubungi pihak Telkomsel di hari yang sama, 16 Januari pukul 13.55 WIB dan hanya ditanya-tanya saja. Kemudian, lanjut Anriani, dia kembali dihubungi pihak Telkomsel pukul 20.37 WIB, juga hanya ditanya-tanya dan berjanji akan memproses masalah tersebut kurang lebih 4 hari kerja.
"Apa yang saya tunggu ternyata tak membuahkan hasil. Sesuai janji pihak Telkomsel 4 hari kerja, ternyata tidak ada menghubungi saya. Akhirnya, saya berinisiatif menghubungi kembali 188 (call centre) Telkomsel Senin 23 Januari. Saat itu pihak Telkomsel hanya menyarankan untuk membuat surat pengaduan kedua dan akan diproses 4 hari kerja," urainya.
Esok harinya, Anriani dihubungi pihak Telkomsel, mengatakan kalau dirinya salah mengaktifasikan paket data. "Jelas saya tidak bisa terima dengan penjelasan tersebut. Karena ketika saya mengisi pulsa dan mengaktifasikan paket data itu, jaraknya cukup lama, ada sekitar 2 jam. Lagian selama ini juga tidak ada masalah," ungkap Anriani.
Sampai akhirnya pada 26 Januari, ujar Anriani, dirinya dihubungi bagian Back Office Graha Merah Putih Medan. Anriani diminta menghubungi *363*44# dan pihak Telkomsel berjanji akan menghubungi kembali.
Tapi jawabannya muncul tulisan "Mohon maaf anda tidak dapat melakukan trade-in, karena nomor anda tidak termasuk ke dalam program itu". Tulisan ini kemudian saya bacakan ketika saya ditelpon kembali. Jawaban dari seberang telpon bilang kalau saya bukan white list, bukan konsumen terpilih untuk mendapatkan bonus-bonus (bundling) tersebut," kata Anriani kesal.
Penasaran dengan white list, Anriani pun meluncur ke Graha Merah Putih, Jumat 27 Januari. Sama, tatap muka langsung dengan orang-orang Telkomsel kali ini pun hanya mendapatkan pertanyaan yang itu-itu juga, seperti ketika ngobrol via telpon. Walaupun pada saat itu sudah dipertemukan dengan Supervisor Pelayanan Graha Merah Putih, Timbul Pangaribuan, namun tetap saja belum ada solusi yang memuaskan.
Bahkan, Timbul Pangaribuan yang semula dengan tegas menyatakan kalau Anriani bukan white list, gamang, saat mengetahui nomor kartu Simpati Anriani pernah mendapatkan bonus dari tukar tambah hape tersebut.
"White list itu pelanggan terpilih. Kenapa bisa mendapatkan SMS promo tukar tambah hape, karena peralihan dari white list. Tapi kalau bukan white list, tentunya tidak akan pernah sama sekali mendapatkan bonus itu," papar Timbul ketika itu, yang ragu, karena sedari awal terkesan ngotot kalau nomor kartu Simpati Anriani bukan merupakan white list.
Bahkan, saat dikonfirmasi apakah memang pihak Telkomsel mengelak atas bonus-bonus (bundling) para pengguna kartu Telkomsel di pertengahan jalan, dengan harapan pelanggan mengabaikannya, Timbul menepisnya. Namun, Timbul mengakui, untuk kasus seperti ini baru satu pelanggan yang komplain, yakni atas nama Anriani. Padahal berapa banyak pengguna kartu Telkomsel di Medan, Sumatera Utara bahkan Sumatera. Awalnya diiming-imingi dengan berbagai bonus selama setahun, kemudian di tengah perjalanan dilepas atau diputus pemberian bonusnya.
"Saya rasa tidak. Kalau seperti itu yang bapak bilang rasanya kecil bagi Telkomsel," kata Timbul, sembari berjanji akan mencari tahu penyebab permasalahannya kemudian memprosesnya empat hari kerja dan memberitahu dengan menghubungi Anriani kembali.
"Jadi, biar kita cek lagi dan paling lama hari Rabu (1/2) dikabari pak," janji Timbul ketika itu.
Namun Anriani yang terlanjur kecewa dan marah atas pelayanan Telkomsel, tak begitu yakin dengan janji yang disampaikan Timbul. "Paling nanti juga hanya ditanya-tanya saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Makanya saya bilang ini memang ada unsur penipuannya. Saya benar-benar kecewa dan marah dengan pelayanan pihak Telkomsel," pungkasnya. ***
Langganan:
Komentar (Atom)