BALAI Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan penarikan Mie Samyang asal Korea karena mengandung fragmen DNA babi, sebagaimana instruksi BPOM RI.
Kepala BBPOM di Medan, Yulius Sacramento Tarigan, mengaku, setelah pihaknya menyasar sejumlah sarana yang ada di wilayah kerjanya, hingga kini baru hanya menemukan 14 pcs produk mie tersebut yang beredar.
"Terkait Mie Samyang, dari seluruh sarana yang sudah kita sasar, ada ditemukan 14 pcs saja pada satu toko produk Mie Udong yang termasuk jenis bermasalah tersebut," ujar Sacramento kemarin, di Medan.
Sacramento menjelaskan, kecilnya jumlah penemuan itu karena merupakan sisa-sisa produk. Sebab sesuai informasi yang mereka dapat, produk mi itu sudah lama tidak ada tambahan pasokan lagi.
"Sepertinya jumlah yang kecil tersebut karena merupakan sisa-sisa produk yang menurut infonya sudah lama tidak ada lagi masuk tambahan," jelasnya.
Namun begitu, Sacramento tetap mengimbau, agar masyarakat dalam setiap pembelian produk supaya dapat selalu melakukan pengecekan. Yakni berupa cek kemasan, label, izin edar serta kedarluarsa (KLIK).
Sementara untuk pedagang, sambung dia, agar dapat menghindari produk ilegal karena produk tersebut tidak terjamin keamanan, mutu dan manfaatnya. Selain itu, supaya selalu mewaspadai modus sistem bonus yang mungkin disisipi serta tidak menempatkan barang makanan dengan barang bukan makanan, karena akan berisiko tercemar.
"Untuk produsen, supaya selalu perhatikan bahan baku yang terdaftar dan juga pilih pemasok yang dikenal," pungkasnya. ****
Kamis, 22 Juni 2017
Rabu, 21 Juni 2017
Jelang Lebaran, Banyak Aparat dan Organisasi Minta Sumbangan
MENJELANG lebaran, sejumlah pelaku industri banyak yang mengeluh, karena banyak oknum tertentu yang meminta sumbangan tak resmi. Bahkan kondisi ini sangat meresahkan para pelaku usaha.
Oknum tertentu yang meminta sumbangan tak resmi tersebut, menurut Pengamat Ekonomi Sumut, Gumawan Benyamin, merupakan oknum aparat, masyarakat dan organisasi tertentu.
"Banyak yang menilai ini hanyalah rutinitas biasa yang terjadi saban tahunnya. Meskipun juga tidak sedikit pengusaha yang merasa keberatan dengan tingginya permintaan sumbangan menjelang lebaran," katanya kepada wartawan, kemarin.
Memang sih, ujarnya, kesannya itu biasa buat sebahagian orang. Dan tentunya itu kembali lagi ke masing-masing pelaku usaha dalam memberikan paket tertentu tersebut. "Namun, menurut hemat saya adalah begini, kebiasaan seperti ini memang sebaiknya tidak ada lagi di masyarakat. Paket yang diberikan biarlah menjadi hak para pelaku usaha untuk diberikan ke siapapun," tandasnya.
Akan tetatpi, lanjutnya, di Ramadhan ini sudah pasti, umumnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang akan mendapatkan paket lebaran. Permintaan sumbangan ataupun bantuan bisa diabaikan. Terlebih yang melakukan pemaksaan, bisa diteruskan ke pihak yang berwajib. "Tidak semua pelaku usaha itu memiliki keuntungan yang besar, sehingga bisa bagi-bagi paket lebaran," paparnya.
Dia menegaskan, masih banyak pelaku usaha yang keuntungannya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi jangan jadikan kegiatan meminta sumbangan ini sebagai rutinitas biasa dan menjadi budaya setiap tahunnya.
"Tidak sedikit kita menemukan pelaku usaha yang mengeluh banyaknya permintaan sumbangan menjelang lebaran saat ini. Sebagai contoh, sekarang ada beberapa kilang padi yang sengaja memilih berhenti beroperasi menjelang lebaran. Karena banyaknya oknum-oknum tertentu yang memiliki tujuan meminta sumbangan, parsel atau semacamnya. Bahkan bukan hanya kegiatan produksinya saja, kegiatan distribusi terpaksa mereka tutup untuk menghindari itu semua," ungkapnya.
Dia menambahkan, dikuatirkan, masalah seperti itu bisa merembet ke masalah lainnya. "Kalau produksi dan distribusi terhenti, saya justru kuatir harga pangan akan mengalami kenaikan. Ini kan berbahaya bagi kita semua. Jadi bukan semata-mata ini masalah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. "Lebih dari itu ini semua mempengaruhi roda perekonomian dunia," tandasnya. ***
Selasa, 20 Juni 2017
Pasar Murah Disorot Legislator, Sirup Sehari Dijual Cuma 2 Lusin
PASAR murah yang digelar Pemko Medan melalui Dinas Perdagangan Kota Medan, disoroti anggota DPRD Medan. Sebab, di pasar murah itu sirup hanya dijual 2 lusin perharinya.
Ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinas Perdagangan Kota Medan dengan Komisi C DPRD Medan, Selasa (20/6). "Kami minta Dinas Perdagangan memberi penjelasan kenapa penjualan sirup di pasar murah hanya 2 lusin per hari, sehingga masyarakat kekurangan," ujar Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Zulkifli Lubis, yang memimpin RDP.
Beberapa staf Dinas Perdagangan yang hadir memberi penjelasan, sirup yang mereka peroleh dari distributor jumlahnya tak mencukupi. Pihaknya meminta 8.300 lusin untuk pengadaan sirup selama digelar pasar murah. "Tapi hanya dapat 7.570 lusin," jelas seorang staf dinas.
Selanjutnya, sirup yang dijual perbotol itu disebar ke lokasi pasar murah yang ada 151 titik di tiap kelurahan se-Kota Medan.
Namun, setelah dikalkulasi anggota dewan selama pasar murah berlangsung, sirup yang dijual hanya 6.040 lusin. Dengan rata-rata sirup yang dijual hanya 2 lusin perhari selama 20 hari masa pasar murah berlangsung. "Sisa sirup ini kemana? Ini harus dipertanyakan. Karena pasar murah ini dibuat untuk meringankan beban masyarakat," cecar Zulkifli.
Dia juga mengimbau agar ke depan, pasar murah lebih banyak menyediakan sirup. "Karena ini moment hari besar keagamaan, kebutuhan sirup juga tinggi. Sebaiknya di pasar murah disediakan sirup 5 lusin per hari. Kalau dua lusin, banyak warga yang tak kebagian," pintanya.
Pada RDP itu juga diketahui kalau Dinas Perdagangan sedang menyiapkan honor petugas di pasar murah yang di setiap titik ada 5 orang. Artinya, ada sekitar 755 petugas di pasar murah saat ini sedang menantikan honor dari Dinas Perdagangan.
"Diminta kepada dinas agar segera menyelesaikan honor pekerja yang ditugaskan di pasar murah," tandasnya. ****
Ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinas Perdagangan Kota Medan dengan Komisi C DPRD Medan, Selasa (20/6). "Kami minta Dinas Perdagangan memberi penjelasan kenapa penjualan sirup di pasar murah hanya 2 lusin per hari, sehingga masyarakat kekurangan," ujar Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Zulkifli Lubis, yang memimpin RDP.
Beberapa staf Dinas Perdagangan yang hadir memberi penjelasan, sirup yang mereka peroleh dari distributor jumlahnya tak mencukupi. Pihaknya meminta 8.300 lusin untuk pengadaan sirup selama digelar pasar murah. "Tapi hanya dapat 7.570 lusin," jelas seorang staf dinas.
Selanjutnya, sirup yang dijual perbotol itu disebar ke lokasi pasar murah yang ada 151 titik di tiap kelurahan se-Kota Medan.
Namun, setelah dikalkulasi anggota dewan selama pasar murah berlangsung, sirup yang dijual hanya 6.040 lusin. Dengan rata-rata sirup yang dijual hanya 2 lusin perhari selama 20 hari masa pasar murah berlangsung. "Sisa sirup ini kemana? Ini harus dipertanyakan. Karena pasar murah ini dibuat untuk meringankan beban masyarakat," cecar Zulkifli.
Dia juga mengimbau agar ke depan, pasar murah lebih banyak menyediakan sirup. "Karena ini moment hari besar keagamaan, kebutuhan sirup juga tinggi. Sebaiknya di pasar murah disediakan sirup 5 lusin per hari. Kalau dua lusin, banyak warga yang tak kebagian," pintanya.
Pada RDP itu juga diketahui kalau Dinas Perdagangan sedang menyiapkan honor petugas di pasar murah yang di setiap titik ada 5 orang. Artinya, ada sekitar 755 petugas di pasar murah saat ini sedang menantikan honor dari Dinas Perdagangan.
"Diminta kepada dinas agar segera menyelesaikan honor pekerja yang ditugaskan di pasar murah," tandasnya. ****
Senin, 19 Juni 2017
SMPN I Stabat Dituding Banyak Lakukan Pungli
AKIBAT anaknya tinggal kelas, orangtua murid SMPN I Stabat, M Mui, berencana akan menggugat pihak SMPN I Stabat ke PTUN. Bahkan M Mui menuding banyak praktik pungutan liar (Pungli) di SMPN I Stabat tersebut.
Menurutnya, gugatan ke PTUN yang akan dilakukannya, karena penilaian terhadap anaknya jelas-jelas cacat hukum. "Yang sangat saya sayangkan, bila ada perseteruan antara guru dan kepala sekolah mengenai bagi-bagi, kenapa murid yang dijadikan korban. Dan kenapa anak saya sendiri yang dikorbankan, tinggal kelas. Apa karena guru Syarifah Aini SPd tahu saya aktif di salah satu lembaga," papar Mui, kemarin.
Padahal menurut M Mui, yang juga Direktur Lembaga Badan Investigasi Transparansi Anggaran Republik Indonesia (Bintara), semua uang pungutan oleh pihak sekolah dibayarnya. "Kenapa anak saya tinggal kelas karena di SMPN I ini banyak sekali Pungli. Seperti anggaran dana BOS dari tahun 2015 hingga 2017, pengunaannya tidak pernah jelas. Bahkan hingga kini dana BOS di sekolah itu tidak transparan kepada wali-wali murid," ungkapnya.
Selain itu, setiap bulan, kurang lebih 800 siswa/siswi membayar uang kas Rp8.000. Lain lagi pungutan uang buku, setiap siswa membayar Rp12.000. Bahkan uang baju training sekolah, siswa wajib membayar Rp300.000. "Dan yang jelas, guru kelas VIII yang bernama Syarifah Aini SPd, jelas-jelas memiliki sentimen kepada Kepala Sekolah Gito SPd MPd. Apalagi pihak guru dan kepala sekolah selama ini tidak sinkron dan kenapa anak saya yang jadi dikorbankan," urainya.
Mui marah-marah dalam ruangan kelas SMPN I Stabat, saat dirinya datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya, M Sultan Arif yang tinggal kelas, Sabtu (17/6).
Kepala SMPN I Stabat, Gito SPd yang dikonfirmasi wartawan melalui telpon, mengatakan, setiap masalah bisa dibicarakan baik-baik dan untuk apa ribut-ribut. "Saya juga tidak tahu kalau anaknya yang tinggal kelas. Dan saya sudah kumpulkan seluruh guru, tapi guru-guru mengatakan M Sultan Arif harus tinggal kelas. Dan saya sudah bicarakan denga Mui, bila ia pindah sekolah, kemana ia mau sekolah, biar saya yang masukkan. Saya yang jamin," kata Gito. ****
Menurutnya, gugatan ke PTUN yang akan dilakukannya, karena penilaian terhadap anaknya jelas-jelas cacat hukum. "Yang sangat saya sayangkan, bila ada perseteruan antara guru dan kepala sekolah mengenai bagi-bagi, kenapa murid yang dijadikan korban. Dan kenapa anak saya sendiri yang dikorbankan, tinggal kelas. Apa karena guru Syarifah Aini SPd tahu saya aktif di salah satu lembaga," papar Mui, kemarin.
Padahal menurut M Mui, yang juga Direktur Lembaga Badan Investigasi Transparansi Anggaran Republik Indonesia (Bintara), semua uang pungutan oleh pihak sekolah dibayarnya. "Kenapa anak saya tinggal kelas karena di SMPN I ini banyak sekali Pungli. Seperti anggaran dana BOS dari tahun 2015 hingga 2017, pengunaannya tidak pernah jelas. Bahkan hingga kini dana BOS di sekolah itu tidak transparan kepada wali-wali murid," ungkapnya.
Selain itu, setiap bulan, kurang lebih 800 siswa/siswi membayar uang kas Rp8.000. Lain lagi pungutan uang buku, setiap siswa membayar Rp12.000. Bahkan uang baju training sekolah, siswa wajib membayar Rp300.000. "Dan yang jelas, guru kelas VIII yang bernama Syarifah Aini SPd, jelas-jelas memiliki sentimen kepada Kepala Sekolah Gito SPd MPd. Apalagi pihak guru dan kepala sekolah selama ini tidak sinkron dan kenapa anak saya yang jadi dikorbankan," urainya.
Mui marah-marah dalam ruangan kelas SMPN I Stabat, saat dirinya datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya, M Sultan Arif yang tinggal kelas, Sabtu (17/6).
Kepala SMPN I Stabat, Gito SPd yang dikonfirmasi wartawan melalui telpon, mengatakan, setiap masalah bisa dibicarakan baik-baik dan untuk apa ribut-ribut. "Saya juga tidak tahu kalau anaknya yang tinggal kelas. Dan saya sudah kumpulkan seluruh guru, tapi guru-guru mengatakan M Sultan Arif harus tinggal kelas. Dan saya sudah bicarakan denga Mui, bila ia pindah sekolah, kemana ia mau sekolah, biar saya yang masukkan. Saya yang jamin," kata Gito. ****
Kamis, 15 Juni 2017
FUMII Sumut Dukung JR Saragih Menuju Sumut 1
DUKUNGAN untuk JR Saragih maju di bursa calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 terus mengalir. Kali ini datang dari Forum Ustad Muda dan Intelektual Islam (FUMII) Sumatera Utara.
Melalui Ketua Umum FUMII Sumatera Utara, OK Muhammad Effendi, menyatakan, JR Saragih telah berhasil memperjuangkan kepentingan Islam di tanah Simalungun, dengan memberikan bantuan membangun Islamic Center demi membangun agama Islam di Simalungun.
"Kami sebagai FUMII Sumatera Utara mendeklarasikan dan mendukung JR Saragih sebagai Gubernur Sumatera Utara di pilkada 2018," ucapnya di Masjid As-Syuhada di Jln Asahan Kecamatan Siantar Simalungun, Rabu (14/6).
Diakuinya, sosok JR Saragih mampu menjaga harmonisasi dan melestarikan kerukunan agama, suku, ras dan budaya di tanah Simalungun. Terlebih, JR Saragih merupakan pemimpin semua golongan yang bersikap adil, pemersatu dan tidak diskriminatif.
Kemudian, dari karakter pemimpin maka pemilik nama asli Jopinus Ramli Saragih memiliki komitmen, bersih dari korupsi dan peduli terhadap orang miskin. Juga visioner serta merupakan pemimpin yang bersikap Arif dan penuh semangat dalam memperjuangkan masyarakat Islam lebih baik.
"Sosok JR Saragih merupakan sosok berjiwa Pancasila, menghayati dan mengandung nilai Pancasila yang terkandung dalam nilai lima sila dari Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," paparnya.
Mendengar ini, JR Saragih mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Forum Ustadz Muda Sumatera Utara, yang mendukung dirinya untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023.
"Melalui deklarasi ini maka mereka menginginkan saya untuk maju, tentunya mengapresiasi tinggi, sehingga melalui semangat baru ini bisa membangun Sumatera Utara. Dan bila ini terjadi, ini merupakan kehendak Sang Pencipta. Karena saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bukan untuk diri saya sendiri," tutupnya. ****
Melalui Ketua Umum FUMII Sumatera Utara, OK Muhammad Effendi, menyatakan, JR Saragih telah berhasil memperjuangkan kepentingan Islam di tanah Simalungun, dengan memberikan bantuan membangun Islamic Center demi membangun agama Islam di Simalungun.
"Kami sebagai FUMII Sumatera Utara mendeklarasikan dan mendukung JR Saragih sebagai Gubernur Sumatera Utara di pilkada 2018," ucapnya di Masjid As-Syuhada di Jln Asahan Kecamatan Siantar Simalungun, Rabu (14/6).
Diakuinya, sosok JR Saragih mampu menjaga harmonisasi dan melestarikan kerukunan agama, suku, ras dan budaya di tanah Simalungun. Terlebih, JR Saragih merupakan pemimpin semua golongan yang bersikap adil, pemersatu dan tidak diskriminatif.
Kemudian, dari karakter pemimpin maka pemilik nama asli Jopinus Ramli Saragih memiliki komitmen, bersih dari korupsi dan peduli terhadap orang miskin. Juga visioner serta merupakan pemimpin yang bersikap Arif dan penuh semangat dalam memperjuangkan masyarakat Islam lebih baik.
"Sosok JR Saragih merupakan sosok berjiwa Pancasila, menghayati dan mengandung nilai Pancasila yang terkandung dalam nilai lima sila dari Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," paparnya.
Mendengar ini, JR Saragih mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Forum Ustadz Muda Sumatera Utara, yang mendukung dirinya untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023.
"Melalui deklarasi ini maka mereka menginginkan saya untuk maju, tentunya mengapresiasi tinggi, sehingga melalui semangat baru ini bisa membangun Sumatera Utara. Dan bila ini terjadi, ini merupakan kehendak Sang Pencipta. Karena saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bukan untuk diri saya sendiri," tutupnya. ****
Rabu, 14 Juni 2017
DPRD Binjai Desak Pemko Gandeng Rumah Sakit Permudah Urus Akte Lahir Bayi Secara Online
KOMISI A DPRD Binjai mendesak Dinas Dukcapil agar membuat sistem aplikasi pengurusan akte kelahiran dan kartu keluarga secara online. Ini untuk mempermudah pengurusan bagi bayi yang baru lahir.
Usulan untuk mempermudah pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran bagi bayi yang lahir di rumah sakit, baik milik pemerintah, swasta serta klinik bersalin tersebut, disampaikan Ketua Komisi A DPRD Binjai, M Syarief Sitepu, kepada M24, kemarin.
Menurut Syarief, disamping itu pihak Disdukcapil juga diimbau untuk dapat menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit serta klinik bersalin di Kota Binjai, terkait memperlancar pengurusan KK dan Akta Kelahiran secara online tadi.
"Saat ini Kota Binjai kalau tak salah baru ada pengurusan kartu keluarga dan KTP, yang mempergunakan sistem online, namun pembuatan akta kelahiran secara online belum ada. Itu untuk memperlancar pengurusan akta kelahiran dan dengan demikian warga tak perlu repot ke Disdukcapil. Dengan pergunakan sistem online, otomatis data terinput masuk ke disdukcapil Binjai," terang Syarief.
Diungkapkannya, saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Jogyakarta, pemerintah setempat sudah menerapkan pengurusan secara online. "Bahkan sudah menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit dalam proses pengurusannya," ungkap Syarief Sitepu, seraya mengharapkan itu secapatnya dilaksanakan, agar warga Binjai dapat mempergunkan akses layanan itu.
Menurutnya, jika terlaksananya kerjasama dengan pihak rumah sakit soal pengurusan akta kelahiran, nantinya ketika keluarga yang sudah melahirkan sudah keluar rumah sakit, maka tinggal mengambil akta kelahiran dan KK ke Disdukcapil saja. "Karena sudah jadi," tandas Syarief.
Senada, Sairul, warga Binjai Utara, yang mengaku istrinya beberapa waktu lalu melahirkan bayi kedua di rumah sakit bersalin, menyatakan sangat setuju dengan penerapan pengurusan akta kelahiran dengan sistem online tersebut.
"Dan berharap pihak Pemko dan rumah sakit segera jalin kerjasama, untuk menerapkan pengurusan akta kelahiran sistem online tadi. Jadi warga Binjai lainnya cukup dengan pihak rumah sakit saja mengurusnya. Dan warga hanya tinggal ambil saja di Kantor Catatan Sipil," ungkap Sairul.****
Usulan untuk mempermudah pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran bagi bayi yang lahir di rumah sakit, baik milik pemerintah, swasta serta klinik bersalin tersebut, disampaikan Ketua Komisi A DPRD Binjai, M Syarief Sitepu, kepada M24, kemarin.
Menurut Syarief, disamping itu pihak Disdukcapil juga diimbau untuk dapat menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit serta klinik bersalin di Kota Binjai, terkait memperlancar pengurusan KK dan Akta Kelahiran secara online tadi.
"Saat ini Kota Binjai kalau tak salah baru ada pengurusan kartu keluarga dan KTP, yang mempergunakan sistem online, namun pembuatan akta kelahiran secara online belum ada. Itu untuk memperlancar pengurusan akta kelahiran dan dengan demikian warga tak perlu repot ke Disdukcapil. Dengan pergunakan sistem online, otomatis data terinput masuk ke disdukcapil Binjai," terang Syarief.
Diungkapkannya, saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Jogyakarta, pemerintah setempat sudah menerapkan pengurusan secara online. "Bahkan sudah menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit dalam proses pengurusannya," ungkap Syarief Sitepu, seraya mengharapkan itu secapatnya dilaksanakan, agar warga Binjai dapat mempergunkan akses layanan itu.
Menurutnya, jika terlaksananya kerjasama dengan pihak rumah sakit soal pengurusan akta kelahiran, nantinya ketika keluarga yang sudah melahirkan sudah keluar rumah sakit, maka tinggal mengambil akta kelahiran dan KK ke Disdukcapil saja. "Karena sudah jadi," tandas Syarief.
Senada, Sairul, warga Binjai Utara, yang mengaku istrinya beberapa waktu lalu melahirkan bayi kedua di rumah sakit bersalin, menyatakan sangat setuju dengan penerapan pengurusan akta kelahiran dengan sistem online tersebut.
"Dan berharap pihak Pemko dan rumah sakit segera jalin kerjasama, untuk menerapkan pengurusan akta kelahiran sistem online tadi. Jadi warga Binjai lainnya cukup dengan pihak rumah sakit saja mengurusnya. Dan warga hanya tinggal ambil saja di Kantor Catatan Sipil," ungkap Sairul.****
Selasa, 13 Juni 2017
Tanah Seribu Binjai Nominasi Kelurahan Terbaik
WAKIL Walikota H Timbas Tarigan SE menerima kunjungan tim penilai lomba kelurahan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara, di Lapangan depan Kantor Kelurahan Tanah Seribu, Selasa (13/6).
Kunjungan tim yang diketuai H Chairin Simanjuntak, dalam rangka penilaian Kelurahan Tanah seribu yang masuk nominasi, dalam Perlombaan Kelurahan Terbaik Tingkat provinsi Sumatera Utara 2017.
Timbas berharap, tim dapat memberikan masukan-masukan, sehingga Kelurahaan Tanah Seribu dapat ditetapkan menjadi kelurahaan terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Dan kepada Lurah Tanah Seribu, dapat kiranya memberikan jawaban terbaik kepada tim penilai. "Kelurahan Tanah Seribu telah banyak menunjukkan eksistensinya sebagai pelaksana kewenangan pemerintahan di tingkat kelurahan," kata Timbas.
Beberapa pencapaian Kelurahan Tanah Seribu, sebut Timbas, antara lain sangat berhasil dalam hal pemberdayaan masyarakat, serta secara bersama-sama menjaga kebersihan, ketentraman dan keamanan lingkungan. Sehingga menjadi salah satu kelurahan terbaik di tingkat Kota Binjai. Beberapa waktu lalu Tanah Seribu menjadi pemenang dalam perlombaan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
"Untuk itu, saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dedikasi serta kinerja lurah beserta seluruh jajarannya. Begitu juga dengan Tim Penggerak PKK Kelurahan dan terkhusus terimakasih saya kepada masyarakat Kelurahaan Tanah Seribu, yang telah berpartisipasi dalam pembangunan Kota Binjai selama ini. Saya menilai Kelurahan Tanah Seribu cukup pantas untuk masuk menjadi salah satu nominasi kelurahan terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Utara," papar Timbas.
Timbas berharap, ke depan, Kelurahan Tanah Seribu agar terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Sekaligus lebih menggali potensi di masyarakat, guna mendorong percepatan pembangunan kota lebih baik, melalaui program-program pemberdayaan masyarakat.
Ketua Tim Penilai, Chairin Simanjuntak, mengatakan, tujuan tim datang untuk mengevaluasi, bukan untuk menilai. Karena yang memberikan penilaian adalah kelurahan itu sendiri.
"Setelah kelurahan itu sendiri menilai kinerjanya kemudian dievaluasi oleh kecamatan. Setelah itu dievaluasi tingkat kota. Selanjutnya dievaluasi tingkat Provinsi seperti sekarang ini," kata Chairin, didampingi H Aspan Sofian, Sekretaris II PKR Sumut Fifia Chairin, Ony Manulang, Siti Rahmah dan Parlin Hutagaol.
Lurah Tanah Seribu, Fajar Lubis SSTP, menyampaikan ekspose tentang keberhasilan kelurahan yang dipimpinnya dalam hal pemberantasan narkoba. Prestasi lain yaitu penghargaan IPAL komunal dari Islamic Development Bank. "Kelurahan nantinya juga akan menerapkan kebijakan tes urine bagi pasangan yang akan menikah dan fasilitas free Wifi untuk masyarakat," jelas Fajar.
Sedangkan Ketua TP PKK Kelurahan Tanah Seribu, Lia Daniaty SKM, mengekspos keberhasilan-keberhasilan melaksanakan 10 program pokok PKK dan telah berhasil memperoleh juara pada tahun 2015 lalu. ****
Kunjungan tim yang diketuai H Chairin Simanjuntak, dalam rangka penilaian Kelurahan Tanah seribu yang masuk nominasi, dalam Perlombaan Kelurahan Terbaik Tingkat provinsi Sumatera Utara 2017.
Timbas berharap, tim dapat memberikan masukan-masukan, sehingga Kelurahaan Tanah Seribu dapat ditetapkan menjadi kelurahaan terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Dan kepada Lurah Tanah Seribu, dapat kiranya memberikan jawaban terbaik kepada tim penilai. "Kelurahan Tanah Seribu telah banyak menunjukkan eksistensinya sebagai pelaksana kewenangan pemerintahan di tingkat kelurahan," kata Timbas.
Beberapa pencapaian Kelurahan Tanah Seribu, sebut Timbas, antara lain sangat berhasil dalam hal pemberdayaan masyarakat, serta secara bersama-sama menjaga kebersihan, ketentraman dan keamanan lingkungan. Sehingga menjadi salah satu kelurahan terbaik di tingkat Kota Binjai. Beberapa waktu lalu Tanah Seribu menjadi pemenang dalam perlombaan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
"Untuk itu, saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dedikasi serta kinerja lurah beserta seluruh jajarannya. Begitu juga dengan Tim Penggerak PKK Kelurahan dan terkhusus terimakasih saya kepada masyarakat Kelurahaan Tanah Seribu, yang telah berpartisipasi dalam pembangunan Kota Binjai selama ini. Saya menilai Kelurahan Tanah Seribu cukup pantas untuk masuk menjadi salah satu nominasi kelurahan terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Utara," papar Timbas.
Timbas berharap, ke depan, Kelurahan Tanah Seribu agar terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Sekaligus lebih menggali potensi di masyarakat, guna mendorong percepatan pembangunan kota lebih baik, melalaui program-program pemberdayaan masyarakat.
Ketua Tim Penilai, Chairin Simanjuntak, mengatakan, tujuan tim datang untuk mengevaluasi, bukan untuk menilai. Karena yang memberikan penilaian adalah kelurahan itu sendiri.
"Setelah kelurahan itu sendiri menilai kinerjanya kemudian dievaluasi oleh kecamatan. Setelah itu dievaluasi tingkat kota. Selanjutnya dievaluasi tingkat Provinsi seperti sekarang ini," kata Chairin, didampingi H Aspan Sofian, Sekretaris II PKR Sumut Fifia Chairin, Ony Manulang, Siti Rahmah dan Parlin Hutagaol.
Lurah Tanah Seribu, Fajar Lubis SSTP, menyampaikan ekspose tentang keberhasilan kelurahan yang dipimpinnya dalam hal pemberantasan narkoba. Prestasi lain yaitu penghargaan IPAL komunal dari Islamic Development Bank. "Kelurahan nantinya juga akan menerapkan kebijakan tes urine bagi pasangan yang akan menikah dan fasilitas free Wifi untuk masyarakat," jelas Fajar.
Sedangkan Ketua TP PKK Kelurahan Tanah Seribu, Lia Daniaty SKM, mengekspos keberhasilan-keberhasilan melaksanakan 10 program pokok PKK dan telah berhasil memperoleh juara pada tahun 2015 lalu. ****
Senin, 12 Juni 2017
MUI Sarankan Pemko Medan Subsidi UKM
PEMKO Medan diminta untuk mensubsidi Usaha Kecil Menengah (UKM). Ini terkait permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penerbitan sertifikasi halal.
Hal ini diakui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ranperda Pengawasan produk Halal dan Higienis, Rajudin Sagala, usai melakukan kunjungan ke Kantor MUI pusat pekan kemarin.
Pada kunjungan tersebut, Pansus diterima Sekjen MUI Anwar Abbas, Komisi Fatwa Salahuddin Al-Aiyubi, Bidang Pendidik & Pelatihan Iin. Salah satu masukannya yakni Pemko Medan diminta mensubsidi penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku UKM.
Dikatakan Rajudin, pada prinsipnya MUI pusat merespon sangat positif munculnya Ranperda Halal dan Higenies di Kota Medan. Mengingat Medan mayoritas muslim dan meminta pembuatan Ranperda ini melibatkan MUI daerah sebagai perpanjangan MUI pusat, Balai POM dan Dinas Kesehatan.
"Pemerintah Kota diharapkan turut mensosialisakikan pentingnya Ranperda ini. Bahkan beberapa pemerintah daerah mengatakan kebanggaan dengan adanya wisata halal seperti di Lombok, Yogjakarta, Bogor," ucap Rajudin Sagala kepada wartawan, Minggu (11/6).
Dalam persoalan ini, dikatakan Rajudin, MUI pusat juga mendorong Pemko dapat meningkatkan kemampuan MUI kab/kota dengan mengalokasikan sejumlah anggaran APBD. Sehingga MUI daerah dapat lebih cepat bertindak ketika ada pelaku usaha yang melakukan pemalsuan label sertifikasi Halal.
MUI Pusat, sebutnya, juga menyarankan dalam Ranperda tersebut harus disebutkan sanksinya mulai dari sanksi administrasi, sanksi denda sampai pada sanksi pidana kurungan dengan mengacu pada UU diatasnya
"Karena memang ranperda ini sangat penting maka perlu peran semua pihak ikut terlibat. Terutama pemerintah pusat sampai daerah kab/kota, DPRD kab/kota dan masyarakat luas sehingga pengawasannya dapat berjalan dengan baik," jelasnya.***
Hal ini diakui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ranperda Pengawasan produk Halal dan Higienis, Rajudin Sagala, usai melakukan kunjungan ke Kantor MUI pusat pekan kemarin.
Pada kunjungan tersebut, Pansus diterima Sekjen MUI Anwar Abbas, Komisi Fatwa Salahuddin Al-Aiyubi, Bidang Pendidik & Pelatihan Iin. Salah satu masukannya yakni Pemko Medan diminta mensubsidi penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku UKM.
Dikatakan Rajudin, pada prinsipnya MUI pusat merespon sangat positif munculnya Ranperda Halal dan Higenies di Kota Medan. Mengingat Medan mayoritas muslim dan meminta pembuatan Ranperda ini melibatkan MUI daerah sebagai perpanjangan MUI pusat, Balai POM dan Dinas Kesehatan.
"Pemerintah Kota diharapkan turut mensosialisakikan pentingnya Ranperda ini. Bahkan beberapa pemerintah daerah mengatakan kebanggaan dengan adanya wisata halal seperti di Lombok, Yogjakarta, Bogor," ucap Rajudin Sagala kepada wartawan, Minggu (11/6).
Dalam persoalan ini, dikatakan Rajudin, MUI pusat juga mendorong Pemko dapat meningkatkan kemampuan MUI kab/kota dengan mengalokasikan sejumlah anggaran APBD. Sehingga MUI daerah dapat lebih cepat bertindak ketika ada pelaku usaha yang melakukan pemalsuan label sertifikasi Halal.
MUI Pusat, sebutnya, juga menyarankan dalam Ranperda tersebut harus disebutkan sanksinya mulai dari sanksi administrasi, sanksi denda sampai pada sanksi pidana kurungan dengan mengacu pada UU diatasnya
"Karena memang ranperda ini sangat penting maka perlu peran semua pihak ikut terlibat. Terutama pemerintah pusat sampai daerah kab/kota, DPRD kab/kota dan masyarakat luas sehingga pengawasannya dapat berjalan dengan baik," jelasnya.***
Minggu, 11 Juni 2017
Pembangunan Pelindo I Semrawut
PREDIKAT Pelabuhan Nomor 3 terbesar di Indonesia, rasanya sangat tidak pantas
disandang Pelabuhan Internasional Belawan, Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
I.
Sebab, jalan maupun parit (drainase) kini kondisinya semrawut. Jalan penuh lubang dan drainase yang dibongkar di sana sini, membuat wajah pelabuhan internasional Belawan semakin memprihatinkan. Keadaan ini membuat truk-truk maupun kontainer kesulitan untuk melintas dan sangat membahayakan pengemudi maupun pekerja yang tengah melintas.
Semrawutnya kondisi Pelabuhan Belawan ini akibat pembangunan yang dinilai asal-asalan, tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Selain jalan yang dipenuhi lubang tertutup air, abu jalan yang berasal dari sisa pembongkaran muatan kapal, juga beterbangan menutupi areal pelabuhan Belawan.
Seperti pantauan di lokasi, Jumat (9/6) siang, pintu utama yang biasanya digunakan dua jalur, kini hanya dioperasikan satu jalur. para pengemudi yang biasanya menggunakan pintu ini terpaksa keluar dari pintu yang berada di kawasan Gabion.
Di pintu ini, kondisinya hampir sama dengan pintu utama. Pintu ini masih menggunakan 2 jalur, yaitu jalur keluar dan masuk ke pelabuhan. Kondisi jalan di pintu ini juga sangat membahayakan para pengemudi. Mereka wajib ekstra hati-hati mengemudikan kendarannya. Sebab, di badan jalan, lubang yang memiliki kedalaman 40 hingga 60 cm siap menanti pengemudi yang lengah.
Sementara, di pinggir jalan, korekan parit sedalam 1 meter lebih terlihat mengangga dipenuhi air pasang. Di atas sisa galian parit, beberapa tiang listrik tergolek serta pembatas-pembatas jalan yang tidak terusrus. Tiang listrik yang digunakan sebagai penerang saat malam hari sengaja dibongkar dan diletakkan begitu saja. Sedangkan kabel listrik hanya disanggah kayu sementara di bawahnya korekan parit yang dipenuhi air.
Para pengemudi hanya mengandalkan lampu penerangan dari kendaraanya untuk menerangi jalan. Banyak dari tiang lampu yang ditumbangkan, namun tidak dibarengi dengan penerangan alternatif. Bila malam tiba, suasana Pelabuhan Belawan yang dulunya terang, kini berubah gelap gulita yang menunggu maut. Begitu pula dengan paving blok yang menutupi badan jalan, dibongkar dan diletakkan di berbagai tempat. Padahal sebagaimana diketahui, paving blok ini digunakan sebagai resapan air.
"Paving blok itu belum lama dipasang bang, setelah dibongkar diletakkan begitu saja. Udahlah jalan berabu, lubang-lubang di jalan digenangi air pula. Jadi tak tau mana jalan mana lubang," sebut Hendra (30), salah seorang pekerja pelabuhan.
Lebih lanjut Hendra menerangkan, abu dari sisa pembongkaran kapal memenuhi areal pelabuhan. "Disini banyak kali abunya bang, pekerja banyak yang tidak pake masker. Pokoknya saat ini bekerja di pelabuhan harus ekstra hati-hati," ujar Hendra diamini rekan-rekannya yang saat itu sedang beristirahat.
Keadaan ini terjadi karena pihak PT Pelindo tidak pernah mengecek kondisi pelabuhan yang semakin jorok dan semrawut. Dengan kondisi seperti ini, sungguh tidak cocok predikat pelabuhan nomor 3 terbesar di Indonesia yang disandang Pelindo I.
Akibat jalan yang sangat buruk, supir-supir menjadi kesusahan untuk keluar masuknya barang. "Kami payah mau keluar masuk truk bang, karena jalannya kayak gini dan banyak pembatas jalan yang diletakan begitu saja, besi bulat itu juga terbengkalai," ucap Udin, supir truk.
Terpisah, Humas Pelindo I saat dikonfirmasi M24, melalui telponnya tidak mengangkatnya. ***
Sebab, jalan maupun parit (drainase) kini kondisinya semrawut. Jalan penuh lubang dan drainase yang dibongkar di sana sini, membuat wajah pelabuhan internasional Belawan semakin memprihatinkan. Keadaan ini membuat truk-truk maupun kontainer kesulitan untuk melintas dan sangat membahayakan pengemudi maupun pekerja yang tengah melintas.
Semrawutnya kondisi Pelabuhan Belawan ini akibat pembangunan yang dinilai asal-asalan, tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Selain jalan yang dipenuhi lubang tertutup air, abu jalan yang berasal dari sisa pembongkaran muatan kapal, juga beterbangan menutupi areal pelabuhan Belawan.
Seperti pantauan di lokasi, Jumat (9/6) siang, pintu utama yang biasanya digunakan dua jalur, kini hanya dioperasikan satu jalur. para pengemudi yang biasanya menggunakan pintu ini terpaksa keluar dari pintu yang berada di kawasan Gabion.
Di pintu ini, kondisinya hampir sama dengan pintu utama. Pintu ini masih menggunakan 2 jalur, yaitu jalur keluar dan masuk ke pelabuhan. Kondisi jalan di pintu ini juga sangat membahayakan para pengemudi. Mereka wajib ekstra hati-hati mengemudikan kendarannya. Sebab, di badan jalan, lubang yang memiliki kedalaman 40 hingga 60 cm siap menanti pengemudi yang lengah.
Sementara, di pinggir jalan, korekan parit sedalam 1 meter lebih terlihat mengangga dipenuhi air pasang. Di atas sisa galian parit, beberapa tiang listrik tergolek serta pembatas-pembatas jalan yang tidak terusrus. Tiang listrik yang digunakan sebagai penerang saat malam hari sengaja dibongkar dan diletakkan begitu saja. Sedangkan kabel listrik hanya disanggah kayu sementara di bawahnya korekan parit yang dipenuhi air.
Para pengemudi hanya mengandalkan lampu penerangan dari kendaraanya untuk menerangi jalan. Banyak dari tiang lampu yang ditumbangkan, namun tidak dibarengi dengan penerangan alternatif. Bila malam tiba, suasana Pelabuhan Belawan yang dulunya terang, kini berubah gelap gulita yang menunggu maut. Begitu pula dengan paving blok yang menutupi badan jalan, dibongkar dan diletakkan di berbagai tempat. Padahal sebagaimana diketahui, paving blok ini digunakan sebagai resapan air.
"Paving blok itu belum lama dipasang bang, setelah dibongkar diletakkan begitu saja. Udahlah jalan berabu, lubang-lubang di jalan digenangi air pula. Jadi tak tau mana jalan mana lubang," sebut Hendra (30), salah seorang pekerja pelabuhan.
Lebih lanjut Hendra menerangkan, abu dari sisa pembongkaran kapal memenuhi areal pelabuhan. "Disini banyak kali abunya bang, pekerja banyak yang tidak pake masker. Pokoknya saat ini bekerja di pelabuhan harus ekstra hati-hati," ujar Hendra diamini rekan-rekannya yang saat itu sedang beristirahat.
Keadaan ini terjadi karena pihak PT Pelindo tidak pernah mengecek kondisi pelabuhan yang semakin jorok dan semrawut. Dengan kondisi seperti ini, sungguh tidak cocok predikat pelabuhan nomor 3 terbesar di Indonesia yang disandang Pelindo I.
Akibat jalan yang sangat buruk, supir-supir menjadi kesusahan untuk keluar masuknya barang. "Kami payah mau keluar masuk truk bang, karena jalannya kayak gini dan banyak pembatas jalan yang diletakan begitu saja, besi bulat itu juga terbengkalai," ucap Udin, supir truk.
Terpisah, Humas Pelindo I saat dikonfirmasi M24, melalui telponnya tidak mengangkatnya. ***
Jumat, 09 Juni 2017
Pembangunan Jalan Lingkar Binjai Dimulai
PEMKO Binjai melakukan pengukuran luas lahan terkait pembangunan insfratuktur jalan lingkar dari Simpang Megawati tembus ke Jln Makalona Kelurahan Tunggorono Kecamatan Binjai Timur, Kamis (8/6). Hadir dalam pengukuran lahan tersebut, Sekdako M Mahfullah P Daulay SSTP MAP, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Irwansyah Nasution SSos, Camat Binjai Timur Hardiansyah Pohan SSTP, Kasatpol-PP Sugiono SE dan Kepling setempat.
Sekdako, M Mafullah P Daulay SSTP MAP, mengungkapkan, pengukuran lahan bertujuan untuk menjadi data dan patokan ganti rugi. "Pemko Binjai akan melakukan pelepasan atau ganti rugi buat warga yang lahannya masuk dalam pembangunan tersebut," ungkap Mahfullah.
Mahfullah yang akrab disapa Ipung, menjelaskan, pembangunan jalan lingkar ini bertujuan untuk memperluas tata ruang kota. "Usai pembangunan jalan lingkar ini, diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian khususnya warga sekitar," terangnya
Menurutnya, pengukuran yang telah dilakukan ditandai dengan pemasangan patok sebagai tanda. "Usai dilakukan pengukuran di sepanjang lokasi, tahapan selanjutnya Pemko Binjai akan melakukan pertemuan kepada warga yang lahannya terkena jalur pembangunan jalan lingkar tersebut, guna pembahasan biaya ganti rugi," terang Ipung.
Hasil pantauan, kegiatan pengukuran lahan guna pembangunan jalan lingkar tersebut, berlangsung aman dan baik.***
Sekdako, M Mafullah P Daulay SSTP MAP, mengungkapkan, pengukuran lahan bertujuan untuk menjadi data dan patokan ganti rugi. "Pemko Binjai akan melakukan pelepasan atau ganti rugi buat warga yang lahannya masuk dalam pembangunan tersebut," ungkap Mahfullah.
Mahfullah yang akrab disapa Ipung, menjelaskan, pembangunan jalan lingkar ini bertujuan untuk memperluas tata ruang kota. "Usai pembangunan jalan lingkar ini, diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian khususnya warga sekitar," terangnya
Menurutnya, pengukuran yang telah dilakukan ditandai dengan pemasangan patok sebagai tanda. "Usai dilakukan pengukuran di sepanjang lokasi, tahapan selanjutnya Pemko Binjai akan melakukan pertemuan kepada warga yang lahannya terkena jalur pembangunan jalan lingkar tersebut, guna pembahasan biaya ganti rugi," terang Ipung.
Hasil pantauan, kegiatan pengukuran lahan guna pembangunan jalan lingkar tersebut, berlangsung aman dan baik.***
Kamis, 08 Juni 2017
Raskin di Tinggi Raja Asahan tak Layak Konsumsi
BERAS sejahtera atau beras miskin (raskin) di sejumlah desa di Kecamatan Tinggi Raja Asahan, tak layak konsumsi.
Menurut Hamdan (45), warga Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja, beras yang dikirim beberapa hari lalu dinilai jelek dan tak layak konsumsi."Beras rastra yang dikirim pihak Bulog jelek dan tidak layak konsumsi manusia," ujarnya dengan nada kesal kepada M24, Kamis (8/6).
Senada, Fahmi, warga Desa Teratai, menjelaskan, pihak desa setempat terpaksa membagikan beras tersebut, meski menurut mereka tidak layak konsumsi. "Mau gimana lagi mas, adanya kaya gini, beras tersebut terpaksa diterima walau hati tak rela," ujarnya.
Berasnya hitam, lanjut Fahmi, banyak kotoran dan kecil-kecil seperti kutu. "Pokoknya bang, beras tersebut sungguh tidak layak untuk dikonsumsi, kapan sih beras dari bulog itu kualitasnya bagus, seingat saya, belum pernah saya menerima beras rastra yang bagus," papar Fahmi.
Sementara, Camat Tinggi Raja, Yasser, ketika dikonfirmasi melalui selulernya, menjelaskan, dirinya sudah mendengarkan informasi keluhan warga terkait beras rastra yang dinilai tidak layak konsumsi tersebut.
"Keluhan warga di beberapa desa tersebut sudah saya sampaikan langsung ke Kepala Bulog Asahan. Hasilnya, pihak Bulog Asahan akan menukar beras yang dianggap tidak layak konsumsi tersebut," ujar Yasser.
Terpisah, Samuel Lubis, Kasi Pelayanan Publik Bulog Asahan, menjelaskan, beras yang dianggap rusak tersebut sudah ditukar ke beberapa desa di Kecamatan Tinggi Raja. "Pihak Bulog Asahan sudah mengganti semua beras yang dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Tinggi Raja tersebut," imbuhnya.
Soal kualitas beras yang dinilai tak layak, Samuel mengatakan, pihaknya mengaku tidak dapat berbuat banyak. Sebab, beras Bulog sebelumnya telah disimpan terlebih dahulu di gudang Bulog. "Lamanya waktu simpan juga mempengaruhi kualitas beras," papar Samuel. ****
Rabu, 07 Juni 2017
Pengadaan Buku Perpustakaan di SDN Binjai Rp5,7 M Disoal
PROYEK pengadaan buku untuk diisi ke perpustakaan seluruh SD Negeri di Kota Binjai senilai Rp5,7 miliar dinilai tidak efisien. Terlebih, kondisi perpustakaan di beberapa SDN Kota Binjai pun ada yang terlihat belum layak.
Praktisi Hukum, Teguh Syuhada Lubis, menyatakan, pengadaan buku-buku untuk diisi ke perpustakaan Kota Binjai senilai Rp5,7 miliar itu apakah sudah dilakukan pengkajian? Artinya, Dinas Pendidikan Kota Binjai selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), apakah sudah merancang atau merencanakan buku jenis apa yang akan diisi pada perpustakaan tersebut.
Karenanya, dia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi proyek tersebut. Sebab, Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang rawan anggarannya diselewengkan. "Rp5,7 miliar itu cukup banyak. Buku apa yang mau dibeli. Di jaman yang sekarang sudah gadget, apakah bakal ada anak-anak sekolah melirik buku ke perpustakaan," ujarnya, Rabu (7/6) siang.
Pantauan wartawan di SDN 024761, Jln MT Haryono, Kelurahan Kebun Lada, Binjai Utara, terlihat perpustakaan di ujung areal sekolah tersebut. Kondisi gudang buku itu tampak tidak layak. Sebab, terlihat ada tumpukan seperti barang bekas tak layak pakai. Misalnya barang meubeler sekolah yang tidak terpakai lagi. Menurut penjaga sekolah, buku-buku yang ada di dalam perpustakaan cukup banyak.
"Anak-anak juga banyak yang masuk. Tapi saya enggak tahu kali isi bukunya jenis apa saja. Namanya cuma penjaga sekolah. Kepala sekolah dan guru-guru lainnya sudah pulang," ujarnya.
Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Binjai, proyek pengadaan buku perpustakaan SDN Kota Binjai itu ditampung di APBD 2017 dengan nilai pagu paket Rp5.729.300.000. Sejauh ini, tahapannya masih pembukaan dokumen penawaran.
Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya proyek pengadaan buku tersebut. Tapi dia menepis, anggaran senilai Rp5,7 miliar itu ditampung APBD Kota Binjai 2017. "Ini DAK dari pusat, transfer daerah," ujar dia didampingi Didi, Kasi Sarana Disdik Kota Binjai, yang diamanahkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
Tingkah Ulina sedikit lain ketika datang wartawan menyoal proyek tersebut. Ulina tiba-tiba menyatakan, Disdik Kota Binjai tidak akan menyelewengkan anggaran yang semua-semuanya sudah berbasis online, mengacu kepada program Walikota Binjai Smart City. Dia bahkan melarang wartawan merekam pernyataannya. Kemudian, dia juga melarang wartawan mengambil fotonya. "Ini bukan pengadaan. Kalau pengadaan, di E-Catalog. Ini transfer daerah. Bukan urusan kita. Mereka care sama Binjai, syukur dikasih buku," tandasnya. ****
Praktisi Hukum, Teguh Syuhada Lubis, menyatakan, pengadaan buku-buku untuk diisi ke perpustakaan Kota Binjai senilai Rp5,7 miliar itu apakah sudah dilakukan pengkajian? Artinya, Dinas Pendidikan Kota Binjai selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), apakah sudah merancang atau merencanakan buku jenis apa yang akan diisi pada perpustakaan tersebut.
Karenanya, dia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi proyek tersebut. Sebab, Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang rawan anggarannya diselewengkan. "Rp5,7 miliar itu cukup banyak. Buku apa yang mau dibeli. Di jaman yang sekarang sudah gadget, apakah bakal ada anak-anak sekolah melirik buku ke perpustakaan," ujarnya, Rabu (7/6) siang.
Pantauan wartawan di SDN 024761, Jln MT Haryono, Kelurahan Kebun Lada, Binjai Utara, terlihat perpustakaan di ujung areal sekolah tersebut. Kondisi gudang buku itu tampak tidak layak. Sebab, terlihat ada tumpukan seperti barang bekas tak layak pakai. Misalnya barang meubeler sekolah yang tidak terpakai lagi. Menurut penjaga sekolah, buku-buku yang ada di dalam perpustakaan cukup banyak.
"Anak-anak juga banyak yang masuk. Tapi saya enggak tahu kali isi bukunya jenis apa saja. Namanya cuma penjaga sekolah. Kepala sekolah dan guru-guru lainnya sudah pulang," ujarnya.
Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Binjai, proyek pengadaan buku perpustakaan SDN Kota Binjai itu ditampung di APBD 2017 dengan nilai pagu paket Rp5.729.300.000. Sejauh ini, tahapannya masih pembukaan dokumen penawaran.
Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya proyek pengadaan buku tersebut. Tapi dia menepis, anggaran senilai Rp5,7 miliar itu ditampung APBD Kota Binjai 2017. "Ini DAK dari pusat, transfer daerah," ujar dia didampingi Didi, Kasi Sarana Disdik Kota Binjai, yang diamanahkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
Tingkah Ulina sedikit lain ketika datang wartawan menyoal proyek tersebut. Ulina tiba-tiba menyatakan, Disdik Kota Binjai tidak akan menyelewengkan anggaran yang semua-semuanya sudah berbasis online, mengacu kepada program Walikota Binjai Smart City. Dia bahkan melarang wartawan merekam pernyataannya. Kemudian, dia juga melarang wartawan mengambil fotonya. "Ini bukan pengadaan. Kalau pengadaan, di E-Catalog. Ini transfer daerah. Bukan urusan kita. Mereka care sama Binjai, syukur dikasih buku," tandasnya. ****
32 Titik Ruas Jalan di Binjai Telan Rp28 M
TRUK melebihi tonase kerap melintas di Jln Umar Baki dan Jln Perintis Kemerdekaan Binjai. Terkait itu, jalan tersebut akan diaspal beton tahun 2017 ini, dengan anggaran Rp11 miliar.
Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Kuspriyanto, tak hanya dua ruas jalan itu saja yang dilakukan pengaspalan beton. "Ada ruas jalan yang lain juga. Saya tidak ingat semuanya. Ada Jln Samanhudi dan Jln TPA, juga diaspal beton," ujar Kuspriyanto, Rabu (7/6).
Menurut Kuspriyanto, Dinas PU Kota Binjai melakukan aspal beton, karena ruas jalan tersebut kerap dilintasi truk-truk. Dia bilang, tidak hanya pada tahun 2017 ini saja, Dinas PU Kota Binjai melakukan pengaspalan dengan beton. "Sudah dua tahun berjalan dan ini merupakan lanjutan terus," ujarnya.
Sejauh ini, bilang Kuspriyanto, Dinas PU Kota Binjai masih melakukan proses lelang terhadap proyek pengaspalan beton maupun hotmix. Umumnya, selama 30 hari proses lelang berjalan. "Setelah Lebaran ini, sudah mulai pengerjaan," tambahnya.
Ditanya berapa panjang seluruh ruas jalan yang bakal diaspal beton oleh Dinas PU, Kuspriyanto tak dapat menyatakannya secara rinci. "Enggak tahu berapa panjang. Lebar pada masing-masing jalan kan berbeda. Volume jalan juga beda-beda," ujarnya.
Secara keseluruhan, ada 32 titik ruas jalan yang dilakukan pengaspalan dengan beton maupun hotmix. Untuk di Jln Diponegoro, Jln Bangau, Jln Labu, Jln Tembilang, Rambung dan Pasar Tavip, kata Kuspriyanto, semua itu diaspal hotmix. Dia menambahkan, pihaknya menyiapkan anggaran untuk pengaspalan jalan dengan beton dan hotmix, senilai Rp28 miliar. "Kami hanya pemberitahuan kalau mau dikerjakan. Jadi hubungannya ke lalu lintas pengendara," ujar Kuspriyanto.
Soal truk-truk yang disinyalir mengangkut muatan lebih hingga berdampak kepada jalan rusak, Kuspriyanto enggan menanggapinya. Namun, kata dia, Dinas PU Kota Binjai terus berusaha agar fisik ruas jalan itu memiliki kualitas. Artinya, tidak asal jadi dikerjakan. "Kita enggak berani soal muatan berlebih, karena ada Perda-nya. Kami dari Dinas PU, meningkatkan struktur kapasitas jalan saja," tandasnya. ***
Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Kuspriyanto, tak hanya dua ruas jalan itu saja yang dilakukan pengaspalan beton. "Ada ruas jalan yang lain juga. Saya tidak ingat semuanya. Ada Jln Samanhudi dan Jln TPA, juga diaspal beton," ujar Kuspriyanto, Rabu (7/6).
Menurut Kuspriyanto, Dinas PU Kota Binjai melakukan aspal beton, karena ruas jalan tersebut kerap dilintasi truk-truk. Dia bilang, tidak hanya pada tahun 2017 ini saja, Dinas PU Kota Binjai melakukan pengaspalan dengan beton. "Sudah dua tahun berjalan dan ini merupakan lanjutan terus," ujarnya.
Sejauh ini, bilang Kuspriyanto, Dinas PU Kota Binjai masih melakukan proses lelang terhadap proyek pengaspalan beton maupun hotmix. Umumnya, selama 30 hari proses lelang berjalan. "Setelah Lebaran ini, sudah mulai pengerjaan," tambahnya.
Ditanya berapa panjang seluruh ruas jalan yang bakal diaspal beton oleh Dinas PU, Kuspriyanto tak dapat menyatakannya secara rinci. "Enggak tahu berapa panjang. Lebar pada masing-masing jalan kan berbeda. Volume jalan juga beda-beda," ujarnya.
Secara keseluruhan, ada 32 titik ruas jalan yang dilakukan pengaspalan dengan beton maupun hotmix. Untuk di Jln Diponegoro, Jln Bangau, Jln Labu, Jln Tembilang, Rambung dan Pasar Tavip, kata Kuspriyanto, semua itu diaspal hotmix. Dia menambahkan, pihaknya menyiapkan anggaran untuk pengaspalan jalan dengan beton dan hotmix, senilai Rp28 miliar. "Kami hanya pemberitahuan kalau mau dikerjakan. Jadi hubungannya ke lalu lintas pengendara," ujar Kuspriyanto.
Soal truk-truk yang disinyalir mengangkut muatan lebih hingga berdampak kepada jalan rusak, Kuspriyanto enggan menanggapinya. Namun, kata dia, Dinas PU Kota Binjai terus berusaha agar fisik ruas jalan itu memiliki kualitas. Artinya, tidak asal jadi dikerjakan. "Kita enggak berani soal muatan berlebih, karena ada Perda-nya. Kami dari Dinas PU, meningkatkan struktur kapasitas jalan saja," tandasnya. ***
Dinkes Sergai Potong Jasa Medik Hingga 50 Persen
DANA kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS di Serdangbedagai (Sergai) dipotong hingga 30 sampai 50 persen. Pemotongan jasa medik (jasmed) tenaga medis dan perawat ini terjadi di seluruh Puskesmas Sergai.
Terkuaknya masalah ini berdasarkan informasi sejumlah petugas medis di beberapa Puskesmas. Pemotongan itu bahkan sudah bertahun-tahun dilakukan pihak Dinkes Sergai. Padahal dana kapitasi tersebut merupakan hak mutlak, yang harus diterima para tenaga medis di Puskesmas.
Menurut pegawai Puskesmas yang tak mau disebutkan namanya, pemotongan dana kapitasi JKN oleh Dinkes tersebut, berdalih pengurusan adminitrasi dan lain lain. Kegiatan itu juga sudah berjalan empat tahun lebih dan tidak tanggung tanggung pihak Dinkes memotong dana tersebut hingga mencapai 50 persen dari dana yang seharusnya diterima tenaga medias di Puskesmas.
"Setiap dana tersebut keluar kami tidak pernah penuh menerimanya. Dan yang kami herankan kami harus menandatangani kwitansi yang tidak sesuai dengan jumlah yang kami terima," ucapnya, Rabu (7/6), di Sei Rampah.
Dikatakannya, pemotongan dana kapitasi oleh pihak Dinkes terkesan dipaksakan. Sebab kalau tenaga medis yang mendapatkan dana kapitasi tersebut, tidak mau menandatangani meski tidak sesuai dengan jumlah yang diterima akan terancam dipindahkan dari tempat tugasnya. "Mau gak mau kami harus menerimanya kalau tidak kami dipindahkan kalau tahun lalu masih per tiga bulan sekarang satu bulan sekali," imbuhnya.
Hasil penelusuran M24, pemotongan itu dilakukan petugas berinisial (RM). Selanjutnya RM menyetorkan ke (LS SKm), salah satu Kasubag di Dinas Kesehatan Sergai.
Terpisah, Direktur LSM Lembaga Pemerhati Keadilan Hukum (LPKH), Sugito, mengaku sangat kecewa, mendengar soal pemotongan dana kapitasi oleh pihak Dinkes. Sebab, dana kapitasi tersebut merupakan hak mutlak dari Puskesmas, karena langsung masuk ke rekening bendahara mereka. "Apa yang dilakukan pihak Dinkes sudah jelas menyalahi aturan, karena memotong dana tersebut. Ini jelas dana tersebut dijadikan ajang memperkaya diri," ungkapnya.
Dia juga mengatakan akan segera mengusut permasalahan ini, jika benar-benar pihak Dinkes melakukan pemotongan dana tersebut. Sebab apa yang dilakukan pihak Dinkes, dengan memotong dana kapitasi tersebut, sudah menyalahi aturan. "Akan kita telusuri kebenaran, jika terbukti akan kita laporkan kepada penegak hukum," katanya.
Sementara, Kadis Kesehatan Sergai, Dr Bulan, saat dikonfirmasi M24, Rabu (7/6), mengaku tidak tahu "Mana ada pemotongan Puskesmas, mana yang melakukannya, coba nanti saya cek," kilahnya.***
Terkuaknya masalah ini berdasarkan informasi sejumlah petugas medis di beberapa Puskesmas. Pemotongan itu bahkan sudah bertahun-tahun dilakukan pihak Dinkes Sergai. Padahal dana kapitasi tersebut merupakan hak mutlak, yang harus diterima para tenaga medis di Puskesmas.
Menurut pegawai Puskesmas yang tak mau disebutkan namanya, pemotongan dana kapitasi JKN oleh Dinkes tersebut, berdalih pengurusan adminitrasi dan lain lain. Kegiatan itu juga sudah berjalan empat tahun lebih dan tidak tanggung tanggung pihak Dinkes memotong dana tersebut hingga mencapai 50 persen dari dana yang seharusnya diterima tenaga medias di Puskesmas.
"Setiap dana tersebut keluar kami tidak pernah penuh menerimanya. Dan yang kami herankan kami harus menandatangani kwitansi yang tidak sesuai dengan jumlah yang kami terima," ucapnya, Rabu (7/6), di Sei Rampah.
Dikatakannya, pemotongan dana kapitasi oleh pihak Dinkes terkesan dipaksakan. Sebab kalau tenaga medis yang mendapatkan dana kapitasi tersebut, tidak mau menandatangani meski tidak sesuai dengan jumlah yang diterima akan terancam dipindahkan dari tempat tugasnya. "Mau gak mau kami harus menerimanya kalau tidak kami dipindahkan kalau tahun lalu masih per tiga bulan sekarang satu bulan sekali," imbuhnya.
Hasil penelusuran M24, pemotongan itu dilakukan petugas berinisial (RM). Selanjutnya RM menyetorkan ke (LS SKm), salah satu Kasubag di Dinas Kesehatan Sergai.
Terpisah, Direktur LSM Lembaga Pemerhati Keadilan Hukum (LPKH), Sugito, mengaku sangat kecewa, mendengar soal pemotongan dana kapitasi oleh pihak Dinkes. Sebab, dana kapitasi tersebut merupakan hak mutlak dari Puskesmas, karena langsung masuk ke rekening bendahara mereka. "Apa yang dilakukan pihak Dinkes sudah jelas menyalahi aturan, karena memotong dana tersebut. Ini jelas dana tersebut dijadikan ajang memperkaya diri," ungkapnya.
Dia juga mengatakan akan segera mengusut permasalahan ini, jika benar-benar pihak Dinkes melakukan pemotongan dana tersebut. Sebab apa yang dilakukan pihak Dinkes, dengan memotong dana kapitasi tersebut, sudah menyalahi aturan. "Akan kita telusuri kebenaran, jika terbukti akan kita laporkan kepada penegak hukum," katanya.
Sementara, Kadis Kesehatan Sergai, Dr Bulan, saat dikonfirmasi M24, Rabu (7/6), mengaku tidak tahu "Mana ada pemotongan Puskesmas, mana yang melakukannya, coba nanti saya cek," kilahnya.***
Selasa, 06 Juni 2017
Pemprovsu Takut Kecolongan Pajak Kenderaan
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara desak Pertamina MOR I Sumbagut beri data pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumut. Ini diperlukan untuk menghindari kecolongan atas insentif pajak dari transaksi BBM.
Kepala BP2RD Sumut, Sarmadan Hasibuan, mengatakan, pihaknya diminta DPRD Sumut untuk memberikan data penggunaan BBM di Sumut, karena berkaitan dengan pajak yang diterima Pemerintah Provinsi Sumut. Sebab dengan transparansi, akan tercapai good corporate government (GCG).
Kata Sarmadan, di daerah seperti Jawa Barat, setiap transaksi BBM oleh Pertamina lewat SPBU, tertera berapa peruntukan pajaknya bagi pemerintah daerah berdasarkan transaksi penjualan.
"Harapan kami data tersebut bisa diberikan. Sehingga kalaupun ada laporan penjualan naik atau turun, itu bisa dijelaskan," sebut Sarmadan, usai kunjungan General Manager Pertamina MOR I Sumbagut Erry Widiastomo, di kantor Gubsu, Selasa (5/6).
BBM Jangan Langka
Sementara, menjelang momen lebaran Idul Fitri 1438 H akhir Juni mendatang, Gubsu HT Erry Nuradi, minta penyediaan stok BBM dari Pertamina ditambah, sesuai perkiraan kebutuhan penggunaan dari masyarakat. "Kita minta Pertamina agar tetap menjaga jangan sampai ada kelangkaan stok BBM saat Idul Fitri, mengingat pasti banyak kebutuhan di momen arus mudik dan arus balik lebaran," tegas Erry.
Persoalan kelangkaan pasokan BBM di beberapa daerah di Sumut, kata Erry, hingga saat ini masih kerap terjadi. Meski daerah yang mengalami kelangkaan merupakan kawasan relatif sulit dijangkau. Seperti Nias dan derdampak pada tingginya harga BBM di atas rata-rata. "Pertamina kami minta juga harus memastikan harga yang sesuai. Termasuk pengadaan beberapa depo BBM di sejumlah daerah yang dianggap perlu. BBM bukan hanya untuk kendaraan saja, namun juga industri, seperti pembangkit listrik yang menggunakan solar, ucap Erry.
Buka 24 Jam
General Manager Pertamina MOR I Sumbagut, Erry Widiastomo, memastikan, pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi melonjaknya permintaan kebutuhan BBM yang meningkat, saat momen lebaran, baik sebelum atau setelah Idul Fitri.
"Kita akan tingkatkan stok kemudian kapasitas kemampuan mobil tangki untuk beroperasi. Intinya kami akan menjaga distribusi agar jangan sampai ada kekosongan di SPBU," janji Widiastomo, seraya memastikan, dalam waktu dekat, Pertamina MOR I Sumbagut segera mempersiapkan posko berikut satgas, guna antisipasi lonjakan kebutuhan BBM di beberapa titik lokasi. Seperti kawasan wisata, termasuk mengintruksikan SPBU di Sumut beroperasi 24 jam.
"Ini akan kita persiapkan degan mengantisipasinya sejak lima hari sebelum lebaran (H-5) dan lima hari setelah lebaran (H+5)," jawabnya.****
Kepala BP2RD Sumut, Sarmadan Hasibuan, mengatakan, pihaknya diminta DPRD Sumut untuk memberikan data penggunaan BBM di Sumut, karena berkaitan dengan pajak yang diterima Pemerintah Provinsi Sumut. Sebab dengan transparansi, akan tercapai good corporate government (GCG).
Kata Sarmadan, di daerah seperti Jawa Barat, setiap transaksi BBM oleh Pertamina lewat SPBU, tertera berapa peruntukan pajaknya bagi pemerintah daerah berdasarkan transaksi penjualan.
"Harapan kami data tersebut bisa diberikan. Sehingga kalaupun ada laporan penjualan naik atau turun, itu bisa dijelaskan," sebut Sarmadan, usai kunjungan General Manager Pertamina MOR I Sumbagut Erry Widiastomo, di kantor Gubsu, Selasa (5/6).
BBM Jangan Langka
Sementara, menjelang momen lebaran Idul Fitri 1438 H akhir Juni mendatang, Gubsu HT Erry Nuradi, minta penyediaan stok BBM dari Pertamina ditambah, sesuai perkiraan kebutuhan penggunaan dari masyarakat. "Kita minta Pertamina agar tetap menjaga jangan sampai ada kelangkaan stok BBM saat Idul Fitri, mengingat pasti banyak kebutuhan di momen arus mudik dan arus balik lebaran," tegas Erry.
Persoalan kelangkaan pasokan BBM di beberapa daerah di Sumut, kata Erry, hingga saat ini masih kerap terjadi. Meski daerah yang mengalami kelangkaan merupakan kawasan relatif sulit dijangkau. Seperti Nias dan derdampak pada tingginya harga BBM di atas rata-rata. "Pertamina kami minta juga harus memastikan harga yang sesuai. Termasuk pengadaan beberapa depo BBM di sejumlah daerah yang dianggap perlu. BBM bukan hanya untuk kendaraan saja, namun juga industri, seperti pembangkit listrik yang menggunakan solar, ucap Erry.
Buka 24 Jam
General Manager Pertamina MOR I Sumbagut, Erry Widiastomo, memastikan, pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi melonjaknya permintaan kebutuhan BBM yang meningkat, saat momen lebaran, baik sebelum atau setelah Idul Fitri.
"Kita akan tingkatkan stok kemudian kapasitas kemampuan mobil tangki untuk beroperasi. Intinya kami akan menjaga distribusi agar jangan sampai ada kekosongan di SPBU," janji Widiastomo, seraya memastikan, dalam waktu dekat, Pertamina MOR I Sumbagut segera mempersiapkan posko berikut satgas, guna antisipasi lonjakan kebutuhan BBM di beberapa titik lokasi. Seperti kawasan wisata, termasuk mengintruksikan SPBU di Sumut beroperasi 24 jam.
"Ini akan kita persiapkan degan mengantisipasinya sejak lima hari sebelum lebaran (H-5) dan lima hari setelah lebaran (H+5)," jawabnya.****
Senin, 05 Juni 2017
4 Unit Bus Trans Binjai Bakal 'Mengaspal'
Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Syahrial, mengungkapkan, kehadiran Bus Trans Binjai ini belum diketahui pasti kapan dioperasikan. Sebab, payung hukum yang mengelola Bus Trans Binjai belum ada. "Sudah, sudah datang. Sudah di Medan," ujar Syahrial ketika dihubungi melalui selulernya, Senin (5/6).
Menurutnya, Bus Perintis ini sendiri dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD). "Belum tahu bagaimana. Nanti petunjuk pak wali. Sekarang masih dibuat di bawah kelola Dinas Perhubungan," ujar Syahrial, saat ditanya SKPD atau perusahaan daerah yang bakal mengelola bus tersebut.
Syahrial juga belum tahu kapan persisnya Bus Trans Binjai tiba di Kota Rambutan. Sebab, bus Trans Binjai masih butuh beberapa perbaikan, lantaran dikirim dari Bogor melalui jalan darat. "Belum tahu sampai Binjai. Dari Bogor dibawa kemari dari jalan darat. Ada yang perlu diperbaiki, namanya dibawa jalan. Operasi belum tahu kapan," ujar mantan Kasatpol PP Kota Binjai ini.
Memang kondisi Bus Perintis terlihat seperti tidak layak jalan. Kehadiran Bus Trans Binjai, diharapkan dapat mendukung program Smart City Walikota, Muhammad Idaham. Idaham sendiri pernah memaparkan konsepnya, kalau operasional Bus Trans Binjai menggunakan smart card. Artinya, masyarakat harus menggunakan smart card yang diambil pada kantor kelurahan tempat tinggal masing-masing secara gratis.
Selain itu, Pemko Binjai juga akan menyiapkan halte untuk bus tersebut. Itu dilakukan untuk masyarakat dapat menumpangi bus bermuatan 20 penumpang melalui halte.
Ketua Komisi C DPRD Binjai, Tengku Matsyah, menilai, Bus Trans Binjai dapat diperoleh dari pusat merupkan nilai plus untuk Pemko Binjai. Terutama Walikota Binjai HM Idaham yang mampu menurunkan bantuan pusat ke Kota Binjai. Hal ini sangat baik dan berguna untuk masyarakat Kota Binjai. Mengenai payung hukumnya nanti kita buat jika hal itu diperlukan. Namun, sejauh ini bagaimana regulasinya Dinas Perhuhubungan Pemko Binjai sebagai pengelolahnya.
"Yang jelas regulasinya bermuara pada azas manfat warga. Ini nilai plus sama kita. Manfaatnya kepada masyarakat, kita harus berterimakasih kepada walikota Binjai. Sulit loh bisa menurunkan 4 unit bus di daerah dari pusat," paparnya.***
Sabtu, 03 Juni 2017
BPJS & Rumah Sakit Dinilai Jebak Masyarakat Miskin
Anggota Komisi E Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) HM Nezar Djoely ST menduga pihak rumah sakit (RS) dan BPJS Kesehatan menjebak pasien miskin yang datang berobat. Sebab, keluarga miskin umumnya dalam kondisi galau dan tidak memahami mekanisme pelayanan BPJS.
"Saat keluar RS mereka sedih, komplain dan bingung. Tagihan meledak akibat masuk pasien umum. Inilah tanggungjawab RS dan BPJS semenjak dini. Menerangkan sekaligus membantu warga miskin yang berobat," kata Nezar kepada M24, kemarin.
Dia mencontohkan 1 kasus pasien yang tidak peserta BPJS berobat ke RS Madani, politisi Partai NasDem ini menyatakan iba atas gagalnya proses pengurusan yang dilakukan orangtua pasien. "Keluarga tetap dikenakan tagihan pasien umum sekira Rp8 juta. Saya melihat indikasi jebak-menjebak warga miskin saat berobat ke RS. Tolonglah sosialisasikan secara baik pola kepesertaan BPJS Kesehatan. Kasihan warga miskin dan yang tidak mampu," yakin Nezar.
Kasus serupa banyak terjadi di Medan. Data terakhir bulan Maret 2017 dari RS USU Medan. Selain bukan peserta BPJS, orangtua pasien juga tidak punya KTP/KK, pendapat Anda? Nezar justru tersenyum kecil. Baginya, ke depan pihak pengawas RS dan BPJS perlu memantau serius apa-apa kelemahan di lapangan supaya tidak mempersulit warga miskin. "Intinya permudah masyarakat berobat dengan pelayanan BPJS. Jangan bebankan urusan birokrasi surat menyurat atau mekanisme rumit apapun. Bantulah sesama. Cuma itu pesan moralnya," harap Nezar.
Dua Pendekatan Sosialisasi
Terpisah, M24 mengkonfirmasi Mulyani, Bagian Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kota Medan, Jumat sore (2/6). Melalui sambungan selulernya, Mulyani mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan 2 pendekatan. Di antaranya aturan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mulai aktif 15 hari sejak kepesertaan seseorang dikeluarkan.
Kemudian aturan pelayanan. Artinya, ketika ada pasien peserta BPJS Kesehatan berobat tapi tidak bisa menunjukkan kartu, maka limit tunggu kartu hanya 3x24 jam terhitung mulai registrasi RS. Tapi bila batas 3x24 jam tidak kunjung membawa kartu BPJS, Mulyani pun memposisikan pasien masuk status tagihan umum dan bukan BPJS.
"Pasien yang tidak peserta BPJS saja kita layani. Menangani kesehatan mereka baru menanyakan status umum atau BPJS. Setiap pasien yang sakit pasti minta dilayani full. Makanya, warga harus mendaftar ke BPJS Kesehatan sebelum sakit," imbau Mulyani, seraya memastikan, semua petugas BPJS di RS memiliki SOP yang akan diaudit rutin.
Mulyani mempercayai, para petugas BPJS di RS akan mengikuti SOP/ketentuan baku BPJS Kesehatan. "Kalo pasien ingin pelayanan BPJS, tolong penuhi syarat kepesertaan paling lambat 3x24 jam setelah registrasi," tutup Mulyani. ****
"Saat keluar RS mereka sedih, komplain dan bingung. Tagihan meledak akibat masuk pasien umum. Inilah tanggungjawab RS dan BPJS semenjak dini. Menerangkan sekaligus membantu warga miskin yang berobat," kata Nezar kepada M24, kemarin.
Dia mencontohkan 1 kasus pasien yang tidak peserta BPJS berobat ke RS Madani, politisi Partai NasDem ini menyatakan iba atas gagalnya proses pengurusan yang dilakukan orangtua pasien. "Keluarga tetap dikenakan tagihan pasien umum sekira Rp8 juta. Saya melihat indikasi jebak-menjebak warga miskin saat berobat ke RS. Tolonglah sosialisasikan secara baik pola kepesertaan BPJS Kesehatan. Kasihan warga miskin dan yang tidak mampu," yakin Nezar.
Kasus serupa banyak terjadi di Medan. Data terakhir bulan Maret 2017 dari RS USU Medan. Selain bukan peserta BPJS, orangtua pasien juga tidak punya KTP/KK, pendapat Anda? Nezar justru tersenyum kecil. Baginya, ke depan pihak pengawas RS dan BPJS perlu memantau serius apa-apa kelemahan di lapangan supaya tidak mempersulit warga miskin. "Intinya permudah masyarakat berobat dengan pelayanan BPJS. Jangan bebankan urusan birokrasi surat menyurat atau mekanisme rumit apapun. Bantulah sesama. Cuma itu pesan moralnya," harap Nezar.
Dua Pendekatan Sosialisasi
Terpisah, M24 mengkonfirmasi Mulyani, Bagian Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kota Medan, Jumat sore (2/6). Melalui sambungan selulernya, Mulyani mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan 2 pendekatan. Di antaranya aturan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mulai aktif 15 hari sejak kepesertaan seseorang dikeluarkan.
Kemudian aturan pelayanan. Artinya, ketika ada pasien peserta BPJS Kesehatan berobat tapi tidak bisa menunjukkan kartu, maka limit tunggu kartu hanya 3x24 jam terhitung mulai registrasi RS. Tapi bila batas 3x24 jam tidak kunjung membawa kartu BPJS, Mulyani pun memposisikan pasien masuk status tagihan umum dan bukan BPJS.
"Pasien yang tidak peserta BPJS saja kita layani. Menangani kesehatan mereka baru menanyakan status umum atau BPJS. Setiap pasien yang sakit pasti minta dilayani full. Makanya, warga harus mendaftar ke BPJS Kesehatan sebelum sakit," imbau Mulyani, seraya memastikan, semua petugas BPJS di RS memiliki SOP yang akan diaudit rutin.
Mulyani mempercayai, para petugas BPJS di RS akan mengikuti SOP/ketentuan baku BPJS Kesehatan. "Kalo pasien ingin pelayanan BPJS, tolong penuhi syarat kepesertaan paling lambat 3x24 jam setelah registrasi," tutup Mulyani. ****
Bank Sumut Dukung Daerah Jadi Kota Pintar
Manajemen PT Bank Sumut mendukung Pemerintah Kota Tebingtinggi dan daerah lain di Sumatera Utara menjadi kota pintar dengan menerapkan e-government.
"Dukungan Bank Sumut diwujudkan dengan ajakan dan siap membantu Pemkot Tebingtinggi mewujudkan transpransi keuangan," kata Direktur Pemasaran Bank Sumut Ester Junita Ginting di Medan, Jumat (2/6).
Ia mengatakan hal itu usai melakukan sosialisasi dengan jajaran Pemkot Tebingtinggi untuk bisa menerapkan aplikasi cash management system (CMS) Kasda Online terintegrasi dengan sistem informasi manajemen daerah (Simda) dan modul penerimaan negara generasi ke-2 khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota di Sumut.
Sosialisasi itu merupakan salah satu wujud pelayanan terbaik Bank Sumut sebagai bank pelayanan publik dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang trasparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih di Sumut.
Menurut Ester, Bank Sumut sudah mengembangkan aplikasi CMS Kasda Online terintegrasi dengan Simda dan modul penerimaan negara generasi ke-2 khusus untuk Pemprov Sumut dan kabupaten/kota di Sumut. CMS Kasda Online Bank Sumut sudah diimplementasikan sejak 2009 di Pemprov Sumut dan terus dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan ketentuan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
CMS Kasda Online sendiri dibangun dengan suatu pendekatan yang mengintegrasikan alur pencairan SP2D dan transaksi perbankan yang memungkinkan pemda sebagai end user melakukan monitoring transaksi pencairan dana APBD secara realtime.
Dalam perkembanganannya CMS Kasda Online selanjutnya diintegrasikan dengan aplikasi Simda guna tingkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
CMS Kasda Online yang terintegrasi dengan Simda BPKP diimpelemtasukan pertama kali pada Pemkab Serdang Bedagai pada tahun 2014.
Berikutnya, Samosir, Humbang Hasundutan, dan direncanakan selanjutnya bisa diimplementasikan secara menyeluruh pada 28 pemerintah daerah lainnya di Sumut. Pemerintah daerah yang telah menggunakan Simda BPKP yang akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2016 dengan pedampingan penuh oleh BPKP.
"Pada tahun ini Bank Sumut mengembangkan CMS Kasda Online yang terintegrasi degan modul penerimaan negara generasi ke-2 yang akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan monitoring penerimaan negara dalam satu sistem yang terintegrasi," kata Ester.
Saat ini sudah ada 14 kabupaten/kota yang sudah menggunakan CMS Kasda Online terintegrasi dengan Simda dan tahun ini akan diimplementasikan pada 10 pemerintah kabupaten/kota lainnya," katanya.
Bank Sumut sendiri juga sudah mengembangkan sistem online penerimaan kas daerah secara "host to host" untuk menerima pembayaran pajak/retribusi daerah dan seluruh penerimaan daerah yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang dapat dibayarkan melalalui delivery channel Bank Sumut (teller dan SMS banking).
Diharapkan implementasi sistim itu akan bisa cepat mewujudkan keinginan Pemkot Tebingtinggi sebagai kota pintar yang pada akhirnya akan tercipta kepemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab seperti yang diharapkan Gubernur Sumut H.T. Erry Nuradi atas Sumut.
Ester menegaskan bahwa penyediaan aplikasi mobile berbasis online yang telah disesuaikan dengan aplikasi smartphone memungkinkan bisa dipantau setiap saat. ***
"Dukungan Bank Sumut diwujudkan dengan ajakan dan siap membantu Pemkot Tebingtinggi mewujudkan transpransi keuangan," kata Direktur Pemasaran Bank Sumut Ester Junita Ginting di Medan, Jumat (2/6).
Ia mengatakan hal itu usai melakukan sosialisasi dengan jajaran Pemkot Tebingtinggi untuk bisa menerapkan aplikasi cash management system (CMS) Kasda Online terintegrasi dengan sistem informasi manajemen daerah (Simda) dan modul penerimaan negara generasi ke-2 khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota di Sumut.
Sosialisasi itu merupakan salah satu wujud pelayanan terbaik Bank Sumut sebagai bank pelayanan publik dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang trasparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih di Sumut.
Menurut Ester, Bank Sumut sudah mengembangkan aplikasi CMS Kasda Online terintegrasi dengan Simda dan modul penerimaan negara generasi ke-2 khusus untuk Pemprov Sumut dan kabupaten/kota di Sumut. CMS Kasda Online Bank Sumut sudah diimplementasikan sejak 2009 di Pemprov Sumut dan terus dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan ketentuan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
CMS Kasda Online sendiri dibangun dengan suatu pendekatan yang mengintegrasikan alur pencairan SP2D dan transaksi perbankan yang memungkinkan pemda sebagai end user melakukan monitoring transaksi pencairan dana APBD secara realtime.
Dalam perkembanganannya CMS Kasda Online selanjutnya diintegrasikan dengan aplikasi Simda guna tingkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
CMS Kasda Online yang terintegrasi dengan Simda BPKP diimpelemtasukan pertama kali pada Pemkab Serdang Bedagai pada tahun 2014.
Berikutnya, Samosir, Humbang Hasundutan, dan direncanakan selanjutnya bisa diimplementasikan secara menyeluruh pada 28 pemerintah daerah lainnya di Sumut. Pemerintah daerah yang telah menggunakan Simda BPKP yang akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2016 dengan pedampingan penuh oleh BPKP.
"Pada tahun ini Bank Sumut mengembangkan CMS Kasda Online yang terintegrasi degan modul penerimaan negara generasi ke-2 yang akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan monitoring penerimaan negara dalam satu sistem yang terintegrasi," kata Ester.
Saat ini sudah ada 14 kabupaten/kota yang sudah menggunakan CMS Kasda Online terintegrasi dengan Simda dan tahun ini akan diimplementasikan pada 10 pemerintah kabupaten/kota lainnya," katanya.
Bank Sumut sendiri juga sudah mengembangkan sistem online penerimaan kas daerah secara "host to host" untuk menerima pembayaran pajak/retribusi daerah dan seluruh penerimaan daerah yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang dapat dibayarkan melalalui delivery channel Bank Sumut (teller dan SMS banking).
Diharapkan implementasi sistim itu akan bisa cepat mewujudkan keinginan Pemkot Tebingtinggi sebagai kota pintar yang pada akhirnya akan tercipta kepemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab seperti yang diharapkan Gubernur Sumut H.T. Erry Nuradi atas Sumut.
Ester menegaskan bahwa penyediaan aplikasi mobile berbasis online yang telah disesuaikan dengan aplikasi smartphone memungkinkan bisa dipantau setiap saat. ***
Jumat, 02 Juni 2017
Blanko KTP Dijatah di Karo
LEMAHNYA birokrasi di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karo memaksa puluhan warga mengantri hingga berjam-jam lamanya. Bahkan ada yang sudah mengantri sejak pukul 03.00 WIB dini hari demi mendapatkan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Keterbatasan blanko ditambah buruknya birokrasi membuat sebagian warga mengeluh. Ada yang memilih pulang lantaran sakin bosannya menunggu dan tak kunjung dipanggil untuk dilakukan pendataan oleh petugas.
Salah satu warga bermarga Ginting saat ditemui di halaman Kantor Bupati Karo, Rabu (31/5) mengaku sudah hampir 5 jam berada di lokasi tersebut. "Mulai pukul 09.00 WIB pagi tadi sampe jam 15.00 WIB pun belum siap-siap atau belum dipanggil untuk minta data saya," akunya kepada m24.
Dia mengaku sengaja datang pagi agar bisa menyelesaikan urusan administrasi kependudukan itu dengan segera. "Kampung saya jauh nakku di Desa Mardingding sana, saya pikir sampe di sini bisa langsung diurus agar siang saya sudah bisa kembali ke kampung saya, ternyata sampe sore saya masih di sini karena terpaksa ikut antrian berhubung banyaknya orang yang mau bikin KTP serta urusan kependudukan lainya," keluhnya.
Terpisah, warga lainya Nd Erpinna br Barus mengatakan menyesalkan sistem antrian yang dibuat oleh Disdukcapil. Menurutnya, aturan tersebut terkesan memperlambat urusan dokumen kependudukan. "Aku mau urus KTP anak yang mau kuliah di Jawa, tapi tengoklah kek gini model antriannya, mau jam berapa lagi lah siapnya," ujarnya.
Dia menyebut model birokrasi masa lalu lebih memudahkan warga yang ingin melakukan pengurusan dokumen kependudukan. "Mendingan seperti dulu, enggak pake lama lagi bisa langsung selesai. Birokrasi seperti ini harus di pangkas agar pelayanan publik di Disdukcapil Karo ini maksimal. Kita jauh-jauh dari Lau Baleng sana menghabiskan banyak biaya, tetapi hasilnya harus menunggu lama," ketusnya.
Smeentara itu, Seketaris Disdukcapil Kabupaten Karo, Indra Bangun mengaku kalau pihaknya cuma mendapat jatah blanko KTP sedikit. "Kalau jumlah blangko KTP yang tersedia saat ini memang sangat terbatas karena di jatah oleh Kemendagri. Keterbatasan blangko membuat percetakan KTP hanya untuk yang sudah melakukan perekaman pada 2016 kebawah untuk perekaman 2017 untuk sementara harus memakai resi dulu sampe blangko 2017 ditambah dan harus menunggu antrian," terangnya.****
Keterbatasan blanko ditambah buruknya birokrasi membuat sebagian warga mengeluh. Ada yang memilih pulang lantaran sakin bosannya menunggu dan tak kunjung dipanggil untuk dilakukan pendataan oleh petugas.
Salah satu warga bermarga Ginting saat ditemui di halaman Kantor Bupati Karo, Rabu (31/5) mengaku sudah hampir 5 jam berada di lokasi tersebut. "Mulai pukul 09.00 WIB pagi tadi sampe jam 15.00 WIB pun belum siap-siap atau belum dipanggil untuk minta data saya," akunya kepada m24.
Dia mengaku sengaja datang pagi agar bisa menyelesaikan urusan administrasi kependudukan itu dengan segera. "Kampung saya jauh nakku di Desa Mardingding sana, saya pikir sampe di sini bisa langsung diurus agar siang saya sudah bisa kembali ke kampung saya, ternyata sampe sore saya masih di sini karena terpaksa ikut antrian berhubung banyaknya orang yang mau bikin KTP serta urusan kependudukan lainya," keluhnya.
Terpisah, warga lainya Nd Erpinna br Barus mengatakan menyesalkan sistem antrian yang dibuat oleh Disdukcapil. Menurutnya, aturan tersebut terkesan memperlambat urusan dokumen kependudukan. "Aku mau urus KTP anak yang mau kuliah di Jawa, tapi tengoklah kek gini model antriannya, mau jam berapa lagi lah siapnya," ujarnya.
Dia menyebut model birokrasi masa lalu lebih memudahkan warga yang ingin melakukan pengurusan dokumen kependudukan. "Mendingan seperti dulu, enggak pake lama lagi bisa langsung selesai. Birokrasi seperti ini harus di pangkas agar pelayanan publik di Disdukcapil Karo ini maksimal. Kita jauh-jauh dari Lau Baleng sana menghabiskan banyak biaya, tetapi hasilnya harus menunggu lama," ketusnya.
Smeentara itu, Seketaris Disdukcapil Kabupaten Karo, Indra Bangun mengaku kalau pihaknya cuma mendapat jatah blanko KTP sedikit. "Kalau jumlah blangko KTP yang tersedia saat ini memang sangat terbatas karena di jatah oleh Kemendagri. Keterbatasan blangko membuat percetakan KTP hanya untuk yang sudah melakukan perekaman pada 2016 kebawah untuk perekaman 2017 untuk sementara harus memakai resi dulu sampe blangko 2017 ditambah dan harus menunggu antrian," terangnya.****
Kamis, 01 Juni 2017
Pemkab Sergai Gelar Pasar Murah di 17 Kecamatan
Pasar murah yang digelar mulai 31 Mei sampai 16 Juni 2017 tersebut lokasinya berbeda-beda. Bupati Sergai, Ir H Soekirman, yang menyempatkan diri meninjau langsung ke lokasi di Alun-Alun Kantor Camat Perbaungan, Kamis (1/6), sekaligus membuka gelaran pasar murah tersebut.
Soekirman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu bersyukur. Selain itu, selama bulan puasa, dia juga mengajak agar menjaga kerukunan sebagai warga Tanah Bertuah Negeri Beradat. Dan ini tentunya dengan mengembangkan sikap saling menghormati. Baik antara sesama muslim maupun terhadap saudara yang non muslim.
Pasar murah ini menjual kebutuhan pokok, antara lain, mentega Palmia sachet dari Rp4.500 menjadi Rp4.000, tepung Segitiga Biru dari Rp10.000 menjadi Rp7.000, Bimoli 1 liter Rp15.000 menjadi Rp12.000, minyak goreng Palmia Rp13.500 menjadi Rp10.500. "Kemudian gula pasir Rp12.500 menjadi Rp10.500, beras IR 64/10 Kg dari Rp96.000 menjadi Rp85.000, beras 5 Kg dari Rp50.000 menjadi Rp43.000, syrup Kurnia Rp17.000/botol menjadi Rp15.000/botol," jelas Soekirman.
Soekirman juga menyebutkan, sebentar lagi jalan tol akan dioperasikan. Karenanya dia berharap, dengan adanya jalan tol dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas. "Mari kita jaga keselamatan dan kita sayangi diri kita serta keluarga," ajaknya.
Sebelumnya, Kadis Perindag Sergai, Hj Nina Deliana SSos MSi, menginginkan pasar murah ini bukan hanya ada di bulan puasa saja atau hari lebaran. Tetapi juga di hari besar umat non muslim. Masyarakat tentunya sangat menginginkan harga bahan pokok yang ada di pasar lebih murah, dibanding di toko.
"Bahan kebutuhan pokok yang dijual di 17 kecamatan, antara lain beras sebanyak 65 ton, gula pasir sebanyak 13 ton, minyak goreng 13 Kilo Liter, tepung terigu 13 ton, mentega 13 ton, sirup 13.000 botol," paparnya.
Jadwal pasar murah di tiap kecamatan, yaitu 6 Juni di Kecamatan Bintang Bayu dan Serba Jadi, 7 Juni di Kecamatan Silinda dan Kotarih, 8 Juni di Kecamatan Dolok Masihul dan Tebingtinggi, 9 Juni Teluk Mengkudu dan Pegajahan. "13 Juni Sei Rampah dan Sei Bamban, 14 Juni Pantai Cermin dan Tanjung Beringin, 15 Juni Dolok Merawan dan Sipispis serta 16 Juni Tebing Syahbandar dan Bandar Khalifah," tandas Nina.***
JR Saragih Dinilai Tak Pantas Jadi Gubsu
PEMBINA Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut, H Syamsul Qodri Marpaung Lc, menyayangkan sikap Bupati Simalungun JR Saragih, yang mengabaikan surat resmi panitia memintanya jadi narasumber Panel Diskusi Bedah Sumut, bertajuk pengalihan SMA/SMK ke Provinsi, Sabtu (20/5) lalu, di Aula Martabe Kantor Gubsu Jln Diponegoro Medan.
Sikap JR Saragih itu dipandang Syamsul Qodri cermin pemimpin kurang bijaksana selaku pelayan rakyat. Padahal, kegiatan Bedah Sumut yang digelar KAJI Unit DPRD Sumut, menghadirkan 8 penceramah berkompeten dan mengangkat isu hangat soal nasib ribuan guru honor, pasca-pengalihan SMA/SMK ke Provinsi sesuai amanat UU No 23/2014 tentang Pemda. Narasumber yang hadir, di antaranya Drs Shohibul Anshor Siregar MSi (Pemerhati Pendidikan), Drs Hasan Basri MM (Kadis Pendidikan Medan), Prof H Aldwin Surya SE MPd PhD (Dewan Pendidikan Sumut), James Siagian (Dinas Pendidikan Sumut), Drs Abdul Rahman Siregar (Ketua PGRI Sumut), Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut H Syamsul Qodri Marpaung Lc (mewakili Ketua DPRD Sumut), Joster Manalu STh (Guru Honor SMAN I Medan) serta pembanding Yonge LV Sihombing SE MBA.
"Kok Bupati gitu ya? Wartawan saja diabaikan. Bagaimana pula bila rakyat jelata? Harusnya pelayanan administrasi publik berjalan normal. Saya lihat Pemkab Simalungun anggap remeh pengundang. Jawab dong surat resmi panitia. Hargai orang yang datang jauh-jauh dari Medan ke Simalungun," sesal Syamsul Qodri, saat dikonfirmasi M24, Rabu (31/5).
Abaikan Keresahan 9.000 Guru Honor di Sumut
Menurut Syamsul Qodri, ketidakpedulian JR Saragih bisa jadi bukti pengabaian atas keresahan 9.000 lebih guru honor di 33 kab/kota Sumut, yang sudah 5 bulan belum gajian. Artinya, ada fakta, JR Saragih bukan pemimpin yang peka terhadap masalah rakyat, khususnya pendidikan. Syamsul Qodri percaya, Panel Diskusi yang digelar KAJI Unit DPRD Sumut bermaksud positif, mengangkat isu pendidikan dan bertujuan memberi gagasan kepada Provinsi maupun Kab Simalungun.
"JR Saragih disebut-sebut maju bakal calon (Balon) Gubsu 2018. Kenapa urusan administrasi publik saja tak becus? Aneh, di media dia rajin publikasi yang baik-baik terus. Saya sangat setuju bila ada yang mengatakan JR Saragih belum pantas jadi Gubsu," sindir Syamsul Qodri Marpaung, yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memastikan, kalau JR Saragih menolak hadir, sibuk atau enggan jadi narasumber, seyogianya memberi respon resmi terhadap surat Panitia. Apakah menolak hadir atau paling tidak mewakilkan staf berbicara. "Faktanya JR Saragih mengabaikan konfirmasi Panitia. JR Saragih gagal jadi pejabat yang baik," kata Syamsul Qodri blak-blakan.
Lebih keras lagi dilontarkan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut, Budiman Pardede SSos. Pada saat acara berlangsung, Budiman Pardede secara terbuka menyampaikan penyesalan mendalam terhadap Bupati Simalungun JR Saragih. Secara etika administrasi, ungkap Budiman, Panitia Seksi Narasumber Risvande Lubis, Zainal Arif dan Ranto Manullang, lebih dulu menghubungi Kadis Kominfo Simalungun Akmal Siregar. Lalu Akmal minta Panitia datang ke Simalungun. Nah, setelah ketiganya berada di Simalungun, Akmal Siregar malah menghindar. Tapi Panitia tidak hilang akal. Menemui Ajudan Bupati Simalungun Kiki br Purba dan meneruskan surat permohonan ke Bagian Umum.
"Surat Panitia diacuhkan sampai sekarang. Apa ada yang gak beres disembunyikan JR Saragih? Atau dia takut membawa materi soal guru honor," tanya Budiman. Dengan pengabaian surat Panitia tersebut, Budiman Pardede percaya sudah ada bukti meyakinkan, JR Saragih tidak pantas maju balon Gubsu 2018 apalagi jadi Gubsu. JR Saragih, Akmal Siregar dan Kiki Purba pun dipastikannya bukan pelayan rakyat yang mengayomi. "Mereka cuma pejabat yang suka menunjukkan pencitraan supaya dilihat orang banyak," cetus Budiman Pardede dengan nada tinggi, sembari merencanakan menyurati Ketua Umum DPP Partai Demokrat H Susilo Bambang Yudhoyono, terkait sikap tidak normal JR Saragih yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini.***
Sikap JR Saragih itu dipandang Syamsul Qodri cermin pemimpin kurang bijaksana selaku pelayan rakyat. Padahal, kegiatan Bedah Sumut yang digelar KAJI Unit DPRD Sumut, menghadirkan 8 penceramah berkompeten dan mengangkat isu hangat soal nasib ribuan guru honor, pasca-pengalihan SMA/SMK ke Provinsi sesuai amanat UU No 23/2014 tentang Pemda. Narasumber yang hadir, di antaranya Drs Shohibul Anshor Siregar MSi (Pemerhati Pendidikan), Drs Hasan Basri MM (Kadis Pendidikan Medan), Prof H Aldwin Surya SE MPd PhD (Dewan Pendidikan Sumut), James Siagian (Dinas Pendidikan Sumut), Drs Abdul Rahman Siregar (Ketua PGRI Sumut), Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut H Syamsul Qodri Marpaung Lc (mewakili Ketua DPRD Sumut), Joster Manalu STh (Guru Honor SMAN I Medan) serta pembanding Yonge LV Sihombing SE MBA.
"Kok Bupati gitu ya? Wartawan saja diabaikan. Bagaimana pula bila rakyat jelata? Harusnya pelayanan administrasi publik berjalan normal. Saya lihat Pemkab Simalungun anggap remeh pengundang. Jawab dong surat resmi panitia. Hargai orang yang datang jauh-jauh dari Medan ke Simalungun," sesal Syamsul Qodri, saat dikonfirmasi M24, Rabu (31/5).
Abaikan Keresahan 9.000 Guru Honor di Sumut
Menurut Syamsul Qodri, ketidakpedulian JR Saragih bisa jadi bukti pengabaian atas keresahan 9.000 lebih guru honor di 33 kab/kota Sumut, yang sudah 5 bulan belum gajian. Artinya, ada fakta, JR Saragih bukan pemimpin yang peka terhadap masalah rakyat, khususnya pendidikan. Syamsul Qodri percaya, Panel Diskusi yang digelar KAJI Unit DPRD Sumut bermaksud positif, mengangkat isu pendidikan dan bertujuan memberi gagasan kepada Provinsi maupun Kab Simalungun.
"JR Saragih disebut-sebut maju bakal calon (Balon) Gubsu 2018. Kenapa urusan administrasi publik saja tak becus? Aneh, di media dia rajin publikasi yang baik-baik terus. Saya sangat setuju bila ada yang mengatakan JR Saragih belum pantas jadi Gubsu," sindir Syamsul Qodri Marpaung, yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memastikan, kalau JR Saragih menolak hadir, sibuk atau enggan jadi narasumber, seyogianya memberi respon resmi terhadap surat Panitia. Apakah menolak hadir atau paling tidak mewakilkan staf berbicara. "Faktanya JR Saragih mengabaikan konfirmasi Panitia. JR Saragih gagal jadi pejabat yang baik," kata Syamsul Qodri blak-blakan.
Lebih keras lagi dilontarkan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut, Budiman Pardede SSos. Pada saat acara berlangsung, Budiman Pardede secara terbuka menyampaikan penyesalan mendalam terhadap Bupati Simalungun JR Saragih. Secara etika administrasi, ungkap Budiman, Panitia Seksi Narasumber Risvande Lubis, Zainal Arif dan Ranto Manullang, lebih dulu menghubungi Kadis Kominfo Simalungun Akmal Siregar. Lalu Akmal minta Panitia datang ke Simalungun. Nah, setelah ketiganya berada di Simalungun, Akmal Siregar malah menghindar. Tapi Panitia tidak hilang akal. Menemui Ajudan Bupati Simalungun Kiki br Purba dan meneruskan surat permohonan ke Bagian Umum.
"Surat Panitia diacuhkan sampai sekarang. Apa ada yang gak beres disembunyikan JR Saragih? Atau dia takut membawa materi soal guru honor," tanya Budiman. Dengan pengabaian surat Panitia tersebut, Budiman Pardede percaya sudah ada bukti meyakinkan, JR Saragih tidak pantas maju balon Gubsu 2018 apalagi jadi Gubsu. JR Saragih, Akmal Siregar dan Kiki Purba pun dipastikannya bukan pelayan rakyat yang mengayomi. "Mereka cuma pejabat yang suka menunjukkan pencitraan supaya dilihat orang banyak," cetus Budiman Pardede dengan nada tinggi, sembari merencanakan menyurati Ketua Umum DPP Partai Demokrat H Susilo Bambang Yudhoyono, terkait sikap tidak normal JR Saragih yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini.***
Langganan:
Postingan (Atom)