Bahkan, kebijakan pemerintah mengurangi jumlah keluarga yang mendapatkkan beras miskin (raskin), juga menimbulkan kekhawatiran. Terkait ini, Pemkab Deliserdang berdalih, jika keterlambatan pembagian beras untuk warga miskin, karena Surat Keputusan Alokasi Penerima Manfaat (SK APM) dari Gubsu terlambat diterima pihaknya.
Kasubbag Sumber Daya Alam (SDA) Bagian Perkenomian Pemkab Deliserdang, Tursilo, kepada wartawan, Kamis (6/4), menerangkan, jika SK APM dari Gubsu baru diterima pihaknya Maret. Setelah itu, katanya, pihaknya melakukan proses administrasi, menyampaikan Surat Permintaan Alokasi (SPA) ke Bulog. "SPA disampaikan ke Bulog April. Informasi dari Bulog, raskin stan by di gudang Bulog. Tahun lalu juga mengalami keterlambatan, biasanya terlambat di awal tahun, Februari atau Maret," tegas Tursilo.
Tursilo pun menjelaskan, untuk Deliserdang, ada 59.666 KK penerima manfaat. Jumlah ini menurun 10 persen. "Dari pusat setiap tahun berkurang, tak hanya di Deliserdang, tapi di setiap kabupaten/kota. Pendataan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pusat," jelasnya.
Tursilo juga menyebutkan, setiap KPM mendapatkan 15 Kg raskin. "Harga sampai ke titik distribusi biasanya kantor camat Rp1.600 per Kg, setiap KPM mendapatkan 15 Kg. Namun pembagian sesuai kesepakatan di desa, baik jumlah dan harganya. Beras langsung ke kantor camat," ungkap Tursilo.
Camat Pantai Labu, Ayub, menagkui, sejak Januari 2017 lalu raskin belum turun. "Sudah tiga bulan raskin tidak dibagi. Beras dari Bulog belum turun, mungkin hari Senin sudah dibagi," kata Ayub.
Ayub menambahkan, ada pengurangan raskin dari pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi terjadi keributan, pihaknya gelar musyawarah di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. "Pembagian raskin diserahkan ke pihak pemerintahan desa. Untuk Kecamatan Pantai Labu ada 3.200 KK. Tahun lalu 450 KK tidak mendapat jatah raskin. Tahun ini jumlahnya bertambah karena ada pengurangan dari pusat," kata Ayub.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar