Launcing ini dilakukan di sela-sela rapat koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegarasi di Provinsi Sumut, yang dihadiri 25 dari 33 bupati/walikota se-Sumut.
Sebelum e-Plannning Pemko Medan ini dilaunching, Kepala Bappeda Kota Medan, Wirya Alrahman, memaparkan secara rinci aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah. Mulai dari tingkat lingkungan sampai kota, termasuk sistematik penggunaannya.
Menurut Wirya, e-Planning Pemko Medan memiliki sejumlah aplikasi. Seperti Rembuk Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Pokok Pikiran dan RKPD dan KUA/PPAS. E-Planning ini telah digunakan Pemko Medan pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan tahun 2018. "Pasca rembuk warga, dilakukan survey lapangan tiap usulan," kata Wirya.
Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, mengungkapkan, aplikasi e-Planning Pemko Medan ini dibuat sebagai bukti komitmen dan keseriusan Pemko Medan, menindaklanjuti progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sumut. "Jika kabupaten/kota ingin menggunakan aplikasi e-Planning Pemko Medan ini, kita pun siap membantunya," ungkapnya.
Launching aplikasi ini mendapat apresiasi pimpinan KPK, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan SH MH. Menurutnya, ini bukti kerja keras tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsup) KPK yang diturunkan di Sumut sejak 2016, tidak sia-sia. "Untuk itulah KPK terus melakukan pendampingan di Sumut agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membuat sistem elektronik (online), agar tidak dapat dikutak-katik orang lain. Kita ingin melihat apakah ada hasil penandatanganan komitmen 15 bupati/walikota, terkait rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di Sumut," jelas Basaria.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar