PLN Diultimatum, Selama Ramadhan Listrik Jangan Padam

WALIKOTA Binjai, HM Idaham dengan tegas mengultimatum Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Binjai  agar tak mematikan listrik selama bulan Ramadhan. Dia tak ingin kekhusukan bulan suci ternodai dengan pemadaman listrik, apa lagi di saat sedang berlangsungnya ibadah tarawih.

Jelang pelaksanaan ibadah puasa yang jatuh pada akhir Mei 2017 ini, Idaham meminta agar PT PLN Area Binjai memberikan pelayanan prima tanpa adanya pemadaman.

"Atas nama Pemko, saya ingatkan PLN untuk tidak melakukan pemadaman saat ibadah puasa," tegas Idaham ketika menjadi fasilitator temu ramah PLN Area Binjai dengan warga di Rumah Dinas Wali Kota Binjai, Jl Veteran, Kelurahan Tangsi, Kamis (27/4) .

Dia berharap dengan acara temu ramah itu, PLN Area Binjai  bisa memberi kepuasaan kepada masyarakat. "Kita berharap, semakin dekat hubungan pelanggan dengan PLN. Kedua, tersambungnya komunikasi yang baik. Ke depan kita berharap, bisa lebih memperoleh maanfaat dan pelayanan yang baik," tandas Idaham.

Sementara itu, Manager PLN Area Binjai, Lelan Hasibuan mengatakan pihaknya akan berupaya menekan pemadaman pada event-event penting seperti bulan suci ramadhan. Namun, kata dia, tetap saja segala sesuatunya dapat terjadi secara teknis. Begitupun, PLN Area Binjai tetap memberlakukan SOP khusus ramadhan.

"PLN berharap, tolong diberitahu informasi penting 1x24 jam sebelum event dimulai, supaya kami dapat memberikan ekstra pelayanan. Jadi pertemuan malam ini dilakukan secara nasional, PLN mau merubah atau meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat. PLN mau menggali, apasih yang diharapkan oleh masyarakat untuk perubahan yang lebih baik. Jadi kita mau menggali apa yang dirasakan masyarakat dan harapan masyarakat," ujar dia.

Dia juga menjelaskan tentang program, sistem kelistrikan dan pelayanan kepada masyarakat. Dia juga menjelaskan tentang bagaimana listrik mengalir dari gardu induk hingga ke rumah-rumah pelanggan. Kemudian juga proses dari mati lampu hingga kembali menyela.

"PLN Area Binjai ini paling luas wilayahnya. Terimakasih kepada Pak Walikota. Saya rasa satu-satunya Walikota di dunia yang mau buat acara di rumah dinas," katanya.

Lelan menambahkan,  untuk pelayanan kelistrikan, ada 550 buah gardu dan 1 buah gardu induk untuk PLN Area Binjai. Jumlah pelanggan, 108 ribu pelanggan yang paling banyak didominasi golongan tarif rumah tangga yang subsidi. ***

Deliserdang Jemput Blanko e-KTP ke Jakarta

KABUPATEN Deliserdang cuma kebagian 10 ribu blanko Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP). Padalah, kabupaten ini sudah mengajukan penambahan sejak lama, sebab pada Oktober tahun 2016 lalu, ketersediaan blanko sudah tak ada. Dari informasi yang diterima, blanko-blanko itu baru sampai ke DS, Senin (1/5) mendatang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Deliserdang, Mahruzar, Kamis (27/4) menerangkan pihaknya menjemput langsung ke Jakarta 10 ribu blanko tersebut. "Senin depan 10 ribu blangko E-KTP akan turun dari pusat, dua staf saya yang langsung menjemput ke Jakarta," terang Mahruzar.

Dia menambahkan, jika 10 ribu blangko e-KTP masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan Deliserdang. "Ini masih sangat kurang, saat ini kita butuh sedikitnya 80 ribu blangko E-KTP. 10 ribu blangko E-KTP ini diperuntukkan bagi datanya yang sudah print ready record (siap cetak)," kata Mahruzar.

Meski pun begitu, Mahruzar berharap agar masyarakat tetap bersabar dengan keterbatasan blangko E-KTP. "Masyarakat diharapkan tetap bersabar, masalahnya dari pusat kalau daerah hanya sebagai pelaksana," tegas Mahruzar.

Sebagai pengganti E-KTP, Mahruzar menjelasakan jika pihaknya mengeluarkan Surat Keterangan sebagai pengganti e-KTP. Menurut Mahruzar dikeluarkannya Surat Keterangan sebagai Pengganti e-KTP sesuai dengan Surat Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia Nomor : 471.13/10231/DUKCAPIL terkait format Surat Keterangan sebagai pengganti e-KTP menindaklanjuti Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor : 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 perihal Percepatan Penerbitan e-KTP dan Akta Kelahiran khususnya yang berkaitan dengan penerbitan e-KTP. "Dalam satu hari sedikitnya kita bisa melayani 1.000 pemohon e-KTP. Surat Keterangan sebagai Pengganti e-KTP berlaku enam bulan," jelas Mahruzar.

Meski pun blangko e-KTP kosong namun hal ini tidak mempengaruhi pelayanan di Disdukcapil Deliserdang. “Kita tetap melayani masyarakat yang membutuhkan data kependudukan, pelayanan tetap maksimal. Bagi masyarakat yang sudah memiliki Surat Keterangan tidak perlu mendaftar lagi saat blangko e-KTP sudah ada,” jelas Mahruzar.

Mahruzar pun menegaskan bagi masyarakat yang masa berlakul e-KTPnya sampai 2017 tetap berlaku seumur hidup tanpa diperpanjang. ****

May Day, Ribuan Pekerja Metal Turun ke Jalan

SEDIKITNYA 3 ribuan buruh DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumut turun ke jalan. Mereka menggelar aksi perayaan hari buruh Internasional (May Day) tanggal 1 Mei 2017 mendatang.

Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, menerangkan, aksi ribuan buruh akan dipusatkan di Medan, tujuan Kantor Gubsu, DPRD Sumut dan Bundaran SIB Jln Gatot Subroto Medan. "Walau pemerintah sudah meliburkan buruh pada 1 Mei, bukan berarti buruh harus tidur, kami akan turun ke jalan karena pemerintah belum mensejahterahkan rakyatnya. Khususnya kaum buruh," kata Willy, didampingi Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi, kemarin (25/4).

Menurut Willy, saat aksi nanti, FSPMI Sumut menuntut secara nasional dan mengangkat tuntutan kasus perburuhan yang terjadi di daerah. Diantaranya, hapus outsourcing dan pemagangan, jaminan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, tolak upah murah dan cabut PP78. Di sisi lain, kata Willy, para buruh justru dimiskinkan melalui regulasi yang di buat Jokowi. Seperti tidak beraninya Presiden mencabut PP 78/2015 tentang pengupahan.

"Gara-gara PP 78 ini buruh akan makin miskin. Kami berharap Jokowi memberikan kado indah pada perayaan hari buruh nanti dengan mencabut PP 78 itu," harap Willy.

Sementara, persoalan perburuhan di Sumut, Willy menyoroti beberapa poin persoalan. Mulai dari minimnya kinerja Dinas Tenaga Kerja, banyaknya kasus peburuhan yang bertahun-tahun tak terselesaiakan hingga tidak adanya keseriusan Gubsu melihat kondisi perburuhan di daerahnya. Saya kira Gubsu saat ini tak peka terhadap nasib buruh, belum ada kebijakan nayata dia untuk buruh. Jangankan itu, bicara soal buruh saja mungkin tak pernah dia," urai Willy.

Pada aksi nanti, kata Willy, jugaakan disampaikan berapa tuntutan penyelesaian kasus perburuhan kepada Disnaker Sumut. Diantaranya menolak gugatan Apindo terhadap UMK Medan dan Deliserdang di PTUN Medan, stop Union Busting, intimidasi dan mutasi terhadap pengurus dan anggota FSPMI di PT Perkebunan Sumatera Utara, stop kriminalisasi terhadap pengurus FSPMI PT Karya Delka Maritim (KDM) di Polres Pelabuhan Belawan dan agar Kapolres Pelabuhan Belawan segera menindak Kasat Reskim serta Penyidik Polres Belawan, yang diduga sengaja mengkriminalisasi buruh PT KDM.

"Disnaker agar segera menyelesaikan kasus di PT Yayasan Kebidanan Darmo Medan, PT Girvi Mas Tanjung Morawa, PT Daya Kimia Mandiri Belawan, PT Nusantara Jaya Plastik di Namorambe dan menuntut tanggungjawab PLN Sumbagut terhadap PHK buruh Yantek PT Yotra di Kabupaten Padang Lawas," pungkasnya. ***

730 Guru Honor Diberhentikan, Perpanjang SK Dipatok Rp5 Juta

SEBANYAK 730 guru honor atau pegawai tidak tetap (PTT) diberhentikan melalui surat edaran Kadis Pendidikan Simalungun sejak Juli 2016. Ironisnya, untuk memperpanjang SK, mereka dipatok Rp5 juta.

Praktik pungutan liar (Pungli), permintaan "pajak" oleh oknum pejabat Simalungun tersebut, dibeber ratusan guru honor SD dan SMP Negeri asal Kabupaten Simalungun, saat mendatangi gedung DPRD Sumut, di Jln Imam Bonjol Medan, Rabu (26/4) siang.

Pantauan M24 di lokasi aksi, massa guru tiba pukul 11.10 WIB, dipimpin Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Liston dan Ketua Forum Guru Honor SD/SMP Simalungun Ganda Armando Silalahi. Aspirasi massa diterima anggota Komisi E DPRD Sumut H Muchrid Nasution SE dan Zulfikar. Kepada para guru, anggota Komisi E DPRD Sumut Muchrid alias Coki, mengaku terkejut dengan informasi yang didengar terkait "uang pulsa", melicinkan penerbitan SK baru bagi guru honor yang sudah diberhentikan.

"Tak ada itu uang pulsa. Tim Saber Pungli harus segera bertindak menyelidiki oknum pejabat," tegasnya di hadapan perwakilan guru.

Politisi Partai Golkar ini yakin, permintaan uang Rp5 juta untuk perpanjangan SK guru honor, sama saja pungli. "Kita akan agendakan RDP memanggil semua pihak terkait. Masak sudah diberhentikan, muncul pula modus pungli perpanjangan SK," ungkap Coki geram.

Usai pertemuan, Ketua Forum Guru Honor SD/SMP Negeri Simalungun Ganda Armando Silalahi yang ditemui wartawan, mengungkapkan, hingga kini bahkan gaji 730 guru honor belum dibayar, sejak Juli-Desember 2016.

"Kata Bupati Simalungun tak ada uang di APBD membayar gaji lagi. Alasannya karena mulai Juli 2016, Kadis Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran tidak mengajar lagi," terang guru honor SDN 0967771 Godang Simalungun itu.

Bahkan dia heran, ketika 730 guru honor diberhentikan, Pemkab Simalungun justru merekrut 1.800 guru honor lain pada bulan Januari 2017. "Aneh sikap Bupati Simalungun. Saya sudah 8 tahun mengajar. Kami diberhentikan, namun dibuka juga penerimaan PTT. Kami minta DPRD Sumut memanggil Bupati Simalungun dan Kadis Pendidikan," pinta Ganda, sembari mengakui tetap mengajar sampai sekarang.

Dia berharap, penerimaan guru honor atau PTT, sebaiknya dilakukan Bupati Simalungun secara terbuka, dengan memprioritaskan 730 guru honor yang telah diberhentikan. "Data kami mencatat, Kabupaten Simalungun masih butuh 3.300 guru honor SD/SMP. Lalu kok kami dipecat," keluhnya tak habis fikir. ***

PT KIM Tidak Terapkan Konsep Ramah Lingkungan

PT KAWASAN Industri Medan (KIM) tidak menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kebijakan pembangunan usahanya. Terbukti, banyak parit-parit besar yang dulunya terintegrasi, sekarang malah ditutup.

Ungkapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan ini, disampaikan juru bicaranya, Jumadi, dalam rapat paripurna terhadap Ranperda Kota Medan, tentang penyertaan modal Pemko Medan kepada PT Kawasan Industri Medan (KIM), Selasa (25/4).

Penutupan parit terjadi di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, yang masuk KIM 1, KIM 2 dan KIM 3. Akibat penutupan parit-parit tersebut, masyarakat di sekitar PT KIM selalu mengalami banjir ketika hujan datang.

"Selama puluhan tahun, warga selalu menjadi korban ketidakpedulian PT KIM. Oleh karena itu, kami meminta agar PT KIM melakukan terobosan, guna menghentikan derita masyarakat korban banjir," bilangnya.

Jumadi menambahkan, jika terjadi banjir, tentu ini merugikan dunia usaha dan investasi di PT KIM. Karena itulah, harus ada solusi yang jelas dan kongkrit untuk ini.

Selain itu, PT KIM juga diminta memperbaiki sistem pengelolaan limbahnya. Karena selama ini masyarakat mengeluh akibat limbah. "Kami minta Pemko Medan memastikan agar limbah dari pabrik-pabrik yang ada di kawasan PT KIM, telah melalui proses yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Sementara, Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan melalui Herri Zulkarnain, mengkritisi keterlambatan dalam mengajukan Ranperda ini sebagaimana mestinya. "Fraksi Demokrat berkeyakinan, karena ketiadaan peraturan daerahlah yang membuat pihak PT KIM memanfaatkan momentum melakukan cicilan deviden laba ke Pemko Medan selama 10 tahun. Sehingga merugikan kepentingan Pemko Medan," tuturnya.

Dengan pedoman yang ada di peraturan daerah ini, lanjutnya, diharapkan penerimaan deviden setiap tahunnya akan teralisasi secara baik, tidak dicicil dan akan lebih meningkat. "Kami berpendapat, hasil finalisasi panitia khusus terhadap penyempurnaan Ranperda ini, dapat kami terima. Dan oleh karenanya sepakat untuk diputuskan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," tandasnya.***

Defisit Listrik Sumut 'Clear'

PERSOALAN listrik yang dikeluhkan pengusaha Sumut selama ini menemukan solusi. Defisit listrik 100 MW  kini teratasi, dengan pasokan kapal pembangkit dari Pelabuhan Turki menuju Belawan Medan. 'Clear'.
Dalam lawatannya ke Istanbul Turki, Gubsu Erry yang ikut melepas keberangkatan kapal pembangkit listrik terbesar di dunia, Marrine Vessel Power Plant (MVPP), Sabtu (22/4), mengaku, pasokan listrik sebesar 240 MW tersebut akan tiba bulan depan.    

"Saya berada di Turki untuk melihat langsung kapal pembangkit listrik terbesar dunia yang disewa PLN," kata HT Erry di Pelabuhan Turki.

Menurut Erry, solusi kapal pembangkit ditempuh pemerintah untuk mengatasi persoalan kelistrikan Sumut. "Kapal pembangkit ini akan menuju Belawan untuk memperkuat sistem kelistrikan di Sumatera. Direncanakan akan tiba di Belawan satu bulan ke depan," sebutnya.

Kapal berkapasitas 240 Megawatt (MW) akan dapat menutupi defisit listrik 100 MW bersamaan dengan transmisi 275 Kilovolt, yang jadi bagian dari proyek tol listrik Sumatera. "Pasokan daya dioperasikan untuk mengevakuasi listrik dari Sumatera Selatan, Tengah hingga Sumatera Utara sebesar 200 MW," papar Erry.

Tak Ada Pemadaman
Solusi kapal pembangkit MVPP yang disewa PLN diharapkan tidak lagi ada pemadaman seperti yang dikeluhkan masyarakat. "Kalau pun ada, mungkin karena persolan teknis, seperti mesin rusak, instalasi listrik tumbang dan masalah teknis lainnya. Kita optimis kerjasama PLN dan Pemprovsu membuat Sumut kian Paten," tutur Erry.

Ketersediaan listrik yang cukup akan membuat citra Sumut sebagai daerah tujuan investasi kian menarik. "Saya yakin, para investor, kalangan industri dan pelaku usaha lainnya, berlomba-lomba berinvestasi di Sumut karena listriknya cukup," beber Erry.

Turut mendampingi Gubsu ke Turki, Kadis Lingkungan Hidup Hidayati, Kepala Bappeda Irman dan Kadisdik Sumut Arsyad Lubis bersama pimpinan PT PLN (Persero) Sumut dan pusat. ***

Pedagang Nyaris Tertimpa Material Bangunan

PERUBUHAN  bangunan Ramayana Aksara yang terbakar setahun lalu, membuat pedagang mengamuk, Rabu (19/4). Pasalnya, material bangunan nyaris mengenai pedagang, bahkan abu reruntuhan berterbangan dan menempel di jualan pedagang.

"Woi..kalau mau merubuhkan bangunan pakai otak. Apa salahnya kalian kasih tahu, sebelum main rubuh. Jadi barang-barang dagangan kami tidak kotor terkena abu dari reruntuhan bangunan," teriak para pdagang kepada pekerja bangunan.

Hermanto (43), eks pedagang pakaian di Pasar Aksara menuturkan, selain abu material bangunan berterbangan, batu bangunan juga nyaris menimpa pedagang. Pemukiman warga di Pajak Bunga, juga nyaris tertimpa material bangunan. "Kami sangat tekejut ketika material bangunan itu runtuh Kami pikir gempa. Rupanya bangunan Ramayana yang terbakar itu dirubuhkan para pekerja bangunan pakai beko. Apalagi pekerja tidak memberi tahu sebelumnya," kesal Budi, warga setempat.

Tak lama setelah suara gemuruh tedengar, tiba tiba dan abu reruntuhan mulai timbul dan masuk ke pemukiman warga dan mengenai barang dagangan pedagang. Kesal karena proses perubuhan itu tak permisi, para pekerja diserbu untuk diminta pertanggung jawaban.

"Mana pemborongnya. Apa maksud kalian. Kenapa gak dikabari kepada warga kalau kalian mau merubuhkan bangunan itu. Hancur semua badan jalan kalian buat. Mandor kalian harus bertanggung jawab," bilang para pedagang emosi.

Sementara itu, Kepling XV Kel Phalawan, Medan Perjuagan, Rusmini menuturkan sebelumnya pedagang dan warga sudah ketemu dengan penanggung jawab proyek untuk membahas perubuhan bangunan tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan.

"Kemarin kita sudah bahas soal itu dan mereka berjanji sebelum peruntuhan, penanggung proyek memberitahukan kepada warga sekitar dan pedagang. Supaya mereka menutup seluruh rumah dan jualannya," pungkasnya saat berada di lokasi. ***

4 Jam Jalan Thamrin Langkat Macet

ARUS lalu lintas di Jln Thamrin Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan sempat terhambat, akibat pohon tua yang tumbang melintang di jalan tersebut.

Pantauan wartawan di lokasi, Kamis (20/4), pohon asam tua yang tumbang pukul 10.00 WIB tersebut, akibat akar pohonnya yang sudah lapuk. Sehingga, akar lapuk tersebut tak mampu lagi menahan beban batang pohonnya yang besar.

Tumbangnya pohon asam berbobot kurang lebih sekitar lima ton itu, melintang di badan jalan lintas Tanjung Pura menuju Aceh. Kejadian itu sempat membuat arus lalu lintas macet total selama kurang lebih 4 jam. Petugas Polsek Pangkalan Brandan terjun ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas yang macet tersebut.

Meski tak ada korban jiwa, namun kios nasi yang posisinya persis di bawah pohon rusak. Begitu juga di bagian seberang jalan, tepat di ujung pohon, usaha doorsmeer milik warga juga rusak, akibat reruntuhan cabang-cabang pohon.

"Ah sangat mengerikan, untunglah batang pohon yang sangat besar itu tidak menimpa bus maupun sepedamotor yang sedang melintas. Jika ada yang tertimpa pastila remuk," ungkap warga setempat.

Di lokasi kejadian, Kapolsek Pangkalan Brandan, AKP W Sidabutar, bersama anggotanya tampak sibuk mengamankan batang pohon asam yang tumbang dan menghalangi arus lalu lintas tersebut.

"Kami langsung ke TKP dan melakukan antisipasi arus lalu lintas jalan. Dan pohon asam itu akan kami potong lalu dibersihkan, agar arus lalu lintas kembali lancar," terangnya. ***

DPRD Medan Apresiasi Walikota Tanggung Biaya Kinara

DPRD Medan mengapresiasi inisiatif Walikota Medan Dzulmi Eldin untuk menanggung seluruh biaya kesembuhan maupun pendidikan Kinara (4), korban aksi sadis Andi Lala Cs.

Ketua Komisi B DPRD Medan, Maruli Tua Tarigan, berharap, apa yang diucapkan pejabat negara tersebut tidak hanya lipservice (janji manis-red) semata. Harus ada implementasinya di lapangan.

"Kita akan mengawal statement pak wali di sejumlah media massa, khususnya yang menyangkut dengan konterpart kita, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial," ungkap politisi Nasdem ini kepada wartawan, Rabu (19/4).

Senada, Sekretaris Komisi B DPRD Medan, M Nasir, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan ahli waris Kirana. Untuk pendidikan Kirana, pihaknya siap menyekolahkannya dari Raudhatul Athfal hingga Sekolah Dasar Islam Terpadu di Yayasan Nurul Azmi. "Kenapa, karena sesuai dengan kondisi kesehatan maupun psikis yang dialami Kirana, ia butuh penanaman agama yang kuat, agar ke depan bisa meredam gejolak yang ditimbulkan peristiwa masa lalu," sebutnya.

Politisi PKS ini menambahkan, pihaknya meminta seluruh lapisan masyarakat mengawal pernyataan pejabat pemerintah mengenai keberlangsungan hidup Kirana ke depan. Jangan sampai kejadian yang menimpa Aisah Pulungan terjadi pada Kirana. Kala itu Asiah menjadi viral di sejumlah media massa maupun nasional, atas dedikasinya merawat sang ayah yang sedang diserang penyakit. Aisah begitu gigih mencari uang untuk biaya berobat sang ayah, sampai melupakan masa depannya maupun kehidupan sosialnya sebagai anak kecil pada umumnya.

"Cukuplah keberadaan Aisah Pulungan yang tidak diketahui rimbanya saat ini tidak terjadi pada Kinara. Mari sama-sama kita kawal pernyataan Walikota Medan, Dzulmi Eldin, maupun pemerintah pusat," pungkasnya. ***

8 Ribu Blangko e-KTP Binjai Tiba

LAMBANNYA blangko KTP elektronik (e-KTP) karena harus mengikuti proses yang  dilakukan di pusat. Seperti lelang tender maupun pengadaan.

Akibat kosongnya blangko e-KTP di Kantor Disdukcatpil Kota Binjai, warga Binjai yang berhak memperoleh e-KTP harus menunggu beberapa hari ke depan. Bahkan pihak Disdukcatpil Kota Binjai harus mengeluarkan surat keterangan bagi warganya.

"Kemarin anggota kita sebanyak 3 orang, kita berangkatkan ke Dirjen Dukcatpil Kementrian Dalam Negeri, untuk menjemput blangko e-KTP. Rencananya besok (hari ini-red) sampai kembali ke Binjai," ungkap Kadisdukcatpil Pemko Binjai, M Taufiq Bahagia Ssos MSP, saat ditemui, Selasa (18/4).

Menurutnya, untuk jatah Disdukcatpil Kota Binjai, gelombang pertama akan masuk 4 outer atau 8.000 keping blangko e-KTP.

Lebih lanjut di katakan M Taufiq, untuk warga Binjai yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 92 persen. Begitupun dari 8.000 keping blangko e-KTP yang akan datang pada gelombang pertama, diprioritaskan untuk memperoleh e-KTP adalah surat keterangan warga dan difokuskan yang punya kode Print Ready Record (PRR).

"Edaran dari pusat yang difokuskan pertama adalah Print Ready Record. Karena sampai akhir Maret 2017, ada sebanyak 7.781 warga Binjai yang belum pernah mempunyai e-KTP. Untuk kebutuhan yang riil tidak terukur, karena selain data PRR, kan ada data penduduk yang pindah dan bertempat tinggal di Kota Binjai," tegas Taufiq, seraya menyebutkan, sampai pukul 11.05 WIB, Selasa (18/4), ada 1.706 data yang sudah direkam tapi belum masuk ke pusat.

Taufiq menambahkan, kalau semua perangkat mendukung, pihaknya bisa mencetak 150 keping blangko e-KTP per hari. Bahkan Disdukcatpil Kota Binjai telah menyiapkan UPS yang mampu bertahan selama 12 jam, apabila mati lampu.

"Ada 5 hal yang harus dipenuhi untuk mencetak blangko e-KTP. Salah satu dari 5 unsur itu mengalami gangguan, maka kita tidak bisa mencetak blangko e-KTP. Kelima unsur tersebut adalah jaringan, database pusat maupun daerah harus sinkron, aplikasi untuk pencetakan harus berjalan normal, keberadaan blangko, serta ribbon (tinta) harus ada," paparnya. ***

Camat dan Kades di Asahan Selewengkan Dana Desa

DANA desa tahun 2016 sebesar Rp57 juta di Desa Suka Jadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan diselewengkan sejumlah oknum tak bertanggungjawab.

Menurut MR, warga Desa Suka Jadi, dana desa sebesar Rp57 juta tersebut diduga telah dimainkan oleh Pj Kades Desa Suka Jadi dan Camat Meranti.

"Dana desa tersebut diduga dimainkan oleh Pj Kades berinisial RS dan Camat Meranti berinisial JS, dengan dalih biaya pemberdayaan masyarakat sebesar Rp45 juta dan perekrutan PKMD di Desa Suka Jadi sebesar Rp12 juta," tegasnya.

Kades Desa Suka Jadi Kecamatan Meranti, Bisker Sinaga, tak membantah perihal dugaan penyelewengan dana desa tersebut. "Memang benar ada sejumlah anggaran yang bersumber dari dana desa diduga dimainkan oleh oknum Pj Kades dan oknum Camat Meranti pada saat itu," ungkap Bisker saat ditemui M24, seusai mengikuti kegiatan di salah satu hotel di Kota Kisaran, kemarin.

Bisker menjelaskan, sebahagian dana desa yang diduga diselewengkan tersebut, sudah dipulangkan oleh JS selaku mantan Camat Meranti. "JS sudah mengembalikan sebahagian dana desa tersebut dan sebahagian lagi akan dibayarkannya dalam waktu dekat," urainya.

Sementara, RS selaku Pj Kades Suka Jadi, ketika dikonfirmasi via selulernya, menjelaskan, dana desa sebesar Rp57 juta sudah diserahkan ke JS selaku Camat Meranti beberapa waktu lalu. "Karena saya mau pensiun, jadi sebahagian dana desa tersebut sudah saya berikan semuanya kepada pak JS selaku Camat Meranti. Kalau mau lebih jelas tanyakan saja langsung sama beliau," ujarnya.

Tak hanya sampai di situ, wartawan coba menghubungi JS selaku mantan Camat Meranti. JS mengakui kalau sebahagian dana desa sebesar Rp57 juta ada pada dirinya.

"Memang benar dana desa itu ada pada saya, namun saya sudah mengembalikan sebahagian kepada Kepala Desa Suka Jadi. Dan sebahagian lagi akan dibayar dalam waktu dekat. Jadi, jangan terlalu ikut campur kali bos. Asal bos tau, itu merupakan urusan interen kami antara Pj Kades dengan saya selaku Camat Meranti," kata JS. ***

600 Personel 'Bersihkan' Pedagang Jalan Sutomo

TIM Gabungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tertibkan kembali pedagang kaki lima (PK5) yang masih ngotot berjualan di seputaran Jln Sutomo sekitarnya, Sabtu (15/4) dinihari.

Penertiban dilakukan pukul 04.00 WIB usai gelar apel di depan Kantor PD Pasar, persis dekat Tugu Pertempuran Medan Area, Tugu Apollo. Enam ratus personel kembali diturunkan untuk 'membersihkan'   kawasan Jln Sutomo sekitarnya dari PK5.

Tim gabungan dari SKPD terkait yang dibantu petugas Polrestabes Medan dan Kodim 0201/BS, membuat PK5 gelisah. Keinginan mereka menggelar lapak pun urung. Mereka khawatir akan jadi sasaran penertiban. Karena itu mereka memilih menunggu tanpa bongkar muat barang dagangann dari mobil pick-up.

Tim gabungan dipimpin Kasatpol PP Kota Medan, M Sofyan, menelusuri kawasan Jln Sutomo yang selama ini digunakan sebagai lapak transaksi jual beli sayuran dan buah. Untuk Jln Sutomo, tak satu pun yang berani beraktifitas, sehingga kawasan itu bersih dari PK5.

Aktifitas PK5 baru terlihat di seputaran Jln Bulan simpang Jln Veteran serta kawasan eks Kantor RRI Jln FL Tobing. Tim gabungan mengamankan barang dagangan yang dijajakan di badan jalan. Meski para pedagang, terutama kaum ibu, meronta-ronta mempertahankan dagangannya, namun tim gabungan lebih gesit dan kuat.

Sayuran dan buah pedagang diangkut menggunakan truk, termasuk meja dan tenda diamankan. Dan selama dua hari penertiban, tim gabungan menyita 3 truk pedagang penuh muatan. "Seluruh barang PK5 kita kumpulkan di markas Satpol PP Jln Adinegoro Medan. Barang-barang itu bisa mereka ambil setelah membuat pernyataan untuk tidak berjualan kembali di seputaran Jln Sutomo dan sekitarnya," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, efektifitas penertiban yang dilakukan selama ini mulai kelihatan. Jumlah PK5 di seputaran Jln Sutomo sekitarnya sudah jauh berkurang. Selain takut barang dagangannya ditertibkan, Sofyan mengatakan, pihak PD Pasar telah menyediakan sejumlah pasar tradisionil utuk menampung PK5 dari Jln Sutomo sekitarnya. Termasuk Pasar Induk Lau Cih Medan Tuntungan.

Dikatakan Sofyan, para PK5 saat ini begitu melihat tim gabungan datang, mereka kebanyakan langsung mengurungkan niat berjualan. "Mereka takut rugi karena barang dagangannya akan ditertibkan. Mereka baru berjualan setelah tim gabung pergi. Itu sebabnya kita melakukan penertiban sampai pagi hari. Dengan demikian para pembeli akan mencari sayuran maupun buah di pasar lain," paparnya.

Sofyan juga menegaskan, penertiban akan terus dilakukan tim gabungan sampai tak ada lagi PK5 yang menggelar lapak di kawasan Jln Sutomo sekitarnya. "Jika tidak ingin rugi, saya  kembali mengimbau kepada seluruh PK5, agar tidak berjualan lagi di Jln Sutomo sekitarnya. Berjualanlah di lokasi yang telah disediakan Pemko Medan melalui pihak PD Pasar," tandasnya. ***

Manajemen PT Gojek Banyak Masalah

RATUSAN pengemudi Gojek Online mengeluhkan sikap manajemen PT Gojek Indonesia (GI), yang dianggap merugikan ribuan pengendara Gojek di Kota Medan.

Aksi protes 500-an pengemudi Gojek Online di gedung DPRD Sumut, Rabu (12/4) siang itu, juga mengeluhkan buntut konflik dengan angkutan konvensional, yang berujung rekomendasi penutupan sementara operasionalnya. Ini sesuai hasil RDP Komisi A DPRD Sumut, Rabu (5/4), yang dinilai sangat melukai para pengemudi, karena mematikan mata pencarian.

Pantauan M24, massa Gojek Online tiba di gedung dewan pukul 10.50 WIB dengan bendera Forum Solidaritas Driver Online Roda 2 Medan Sekitarnya (FoSDOR2-MS). "Sampai RDP Komisi A kemarin kami masih belum bicara. Tapi rekomendasi RDP yang menyakitkan itu membuat kami datang sekarang. Suara sumbang menyatakan Gojek Online ditutup kami tolak. Perlu dipertimbangkan anggota dewan. Termasuk hak konsumen pemakai jasa kami. Mereka merdeka menentukan haknya," ungkap  Penasehat FoSDOR2-MS, Faisal Rony Nasution.

Menurutnya, Gojek Online tidak memonopoli, sebab tidak menyetop penumpang di jalanan. Rekomendasi penutupan sementara disebutnya tidak bijak, lantaran menyangkut kehidupan manusia. "Siapa kasih makan anak dan istri kami?. Transportasi Online menyerap tenaga kerja yang besar kok. Ada 2 rekan kami ditahan polisi, mohon ditangguhkan," imbaunya.

PT GI Rugikan Driver Gojek
Ketua Umum FosDOR2-MS, Joko Pitoyo S, menyesalkan hanya manajemen PT GI yang diundang RDP oleh Komisi A DPRD Sumut. Suara driver Gojek Online diyakininya perlu didengar, karena banyak masalah dalam manajemen PT GI. "Kami beda dengan manajemen PT GI. Selama ini kami dirugikan PT GI," ungkap Joko.

Dia pun yakin selama ini kebijakan manajemen PT GI sepihak dan tidak ada unsur pemerintah yang mengawasi. "Banyak masalah manajemen PT Gojek Indonesia yang merugikan driver Gojek Online," timpalnya.

Joko mencontohkan, bila driver tak menjemput tamu, maka driver mendapat tekanan manajemen atau bisa kena suspend (hukuman pemberhentian). Driver Gojek Online dipastikannya sangat berbeda dengan PT Gojek. "Kami setuju ada tarif atas/bawah dan pembatasan quota. Artinya, kami ditekan manajemen dan konflik lapangan dengan teman-teman konvensional. Kebijakan perusahaan juga tidak kami setujui karena merekrut driver tanpa batasan," kata Joko.

Minta Bantuan DPRDSU Lindungi Rakyat
Buharizal Hutagalung, salah satu driver Gojek, berpendapat, kedatangan ke DPRDSU tidak sekadar menyampaikan aspirasi tapi meminta bantuan DPRDSU melindungi rakyat. "Tolong fikirkan nasib dan kehidupan kami Pak. Bayangkan saja berapa lama kami tak pakai jaket hijau ini demi menjaga keamanan dan menghindari bentrok. Kami cari nafkah Pak. Kami beda dengan PT Gojek Indonesia. Bila tarif sekali bawa penumpang Rp10.000, hak kami 8.000 dan Rp2.000 PT GI. Lain dari itu tak ada yang kami dapat dari PT GI," terangnya, sambil menegaskan, mulai sekarang pihaknya siap menunjukkan identitas Gojek lebih terbuka dan mengimbau DPRD Sumut memberi klarifikasi atas rekomendasi penutupan sementara angkutan berbasis aplikasi online tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anhar Monel menyatakan secepatnya koordinasi dengan pimpinan dewan. "Segera kami sampaikan ke pimpinan. Ini sudah jadi persoalan nasional. Ada 2 masalah, keberadaan angkutan Online dan hubungan driver Gojek Online dengan PT GI," tutup Monel. ***

Sengketa Lahan Sulung Laout Sergai Tak Kunjung Usai

KASUS sengketa lahan PT Sulung Laout Cina Kasih Kecamatan Sei Rampah Sergai dengan masyarakat tak kunjung usai. Pemkab Sergai pun menyarankan kasus tersebut dibawa ke ramah hukum.

Asisten I Pemkab Sergai, Ramses Tambunan, mengungkapkan, Pemkab Sergai hingga saat ini belum ada mengeluarkan izin prinsip untuk lahan Sulung Laout. Seperti yang disangkakan kelompok Rakyat Menggugat Perampasan Tanah (Rampah) kepada Pemkab Sergai.

"Sampai kapan pun, bupati tidak akan mengeluarkan izin prinsip, selagi tanah tersebut dalam permasalahan," ucap Ramses saat saat menerima kelompok Rampah di ruangannya, Selasa (11/4).

Menurut Ramses, HGU PT Sulung Laout yang habis sejak 2014 lalu itu, lahannya masuk dalam kawasan Tata Ruang Pemkab Sergai. Mengingat, Pemkab Sergai tidak memiliki lahan, sementara tuntutan masyarakat untuk membangun Lapas dan pengadilan belum bisa terlaksana.

"Lokasi yang diperjuangkan Rampah dengan tuntunan lahan seluas 953 Ha, yang diklaim masyarakat itu, masuk dalam kawasan Tata Ruang Pemkab Sergai. Kami sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali memediasinya. Pemkab Sergai tidak punya hak untuk memutuskan. Pemkab Sergai hanya memediasi. Jadi saran kami agar menempuh jalur hukum," papar Ramses.

Sementara, Ketua Kelompk Rampah, Erik Purba, mengatakan, pemerintah Sergai perlu ambil andil dalam kasus tersebut. Mengingat di lokasi tersebut ada puluhan makam leluhur. Namun sekarang hanya tinggal sekitar 5 makam saja. Bahkan kondisi lahan itu telah diserobot pihak perkebunan. "Sampai kapan pun kami tetap berjuang hingga titik darah terakhir, karena itu merupakan milik raykat," ucap Erik Purba.

Sebelumnya, Kelompok Rampah juga melakukan aksi ke Polres Sergai, menuntut kasus pelecehan dan perusakan Posko Rampah dan Ketua Rampah Arsad yang sempat membuming di dunia maya, karena dicacimaki Dirut PT  Sulung Laout, David Tan, yang kini ditangani Polres Sergai, agar segera dituntaskan.

Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP Agustiawan, yang menerima perwakilan Kelompok Rampah ketika itu,  mengatakan, pihaknya hanya tinggal memeriksa satu saksi lagi. Sedangkan Kelompok Rampah meminta David Tan agar segara ditangkap.

Pantauan M24, usai diterima Asisten I Pemkab Sergai, puluhan massa Kelompok Rampah bubar dan berjanji akan kembali melakukan aksi dengan masa 1.500 orang. ***

Kasus Mesjid Agung Kisaran Mangkrak di KPK

MASSA Comunity Pers Club (CIPAS) dan Asahan Pers Club (APC), tagih Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tuntaskan kasus pembangungan Mesjid Agung Asahan yang mangkrak di KPK.

Desakan penyelesaian mandegnya laporan korupsi yang telah mereka serahkan ke pihak anti rasuah tersebut, terungkap saat Saut Situmorang menyampaikan kuliah umum di Hotel Sabty Kisaran, dalam rangkaian acara pelantikan Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Asahan dan launching Madrasah Anti Korupsi, Senin (10/4).

untuk menyampaikan uneg-unegnya langsung kepada Saut Situmorang, terkait mandegnya sejumlah laporan korupsi yang mereka serahkan ke pihak anti rasuah tersebut. Seperti dari massa mengatasnamakan Comunity Pers Club (CIPAS) dan Asahan Pers Club (APC).

Aksi sejumlah aktivis, dua massa organisasi di depan hotel tersebut, berlangsung sebelum acara dimulai. Mereka berorasi menggunakan alat pengeras suara dan minta agar bisa bertemu langsung dengan Saut Situmorang.

Satu jam berselang Saut Situmorang menemui para pendemo, perwakilan CIPAS dan APC, yang mempertanyakan perihal kasus pembangunan Mesjid Agung Asahan.

"Apa masalahnya hingga laporan kami dari APC ke pihak KPK tanggal 4 Desember 2014 lalu tidak juga ada tindaklanjutnya?. Begitu juga atas laporan rekan kami dari CIPAS, terkait hal sama, tertanggal 8 Agustus 2016, tolong penjelasan pak?," desak Suheri, perwakilan massa pendemo.

Dalam penjelasannya di hadapan massa, Saut menampik kasus yang dilaporkan APC dan CIPAS terkait dugaan korupsi pembangunan Mesjid Agung Asahan itu jalan di tempat. Menurutnya, dalam penanganan kasus korupsi tidak bisa dilakukan dengan gegabah.

"Masih lanjut. Hanya saja kita tidak boleh gegabah. Hanya saja kita tidak bisa memberi batas waktu sampai kapan kasus itu akan kita selesaikan," ucapnya.

Usai memberikan penjelasan singkat di hadapan massa, Saut Situmorang yang saat itu dikawal ketat pihak aparat dari Polres Asahan meninggalkan pengunjukrasa, bergegas memasuki lokasi acara.

Saat dicegat M24, kembali Saut Situmorang menegaskan, pihaknya tetap dan tidak akan bermain-main dalam menangani kasus korupsi Mesjid Agung. "Tidak ada itu main mata. Kita tetap komit untuk menyelesaikan kasus itu. Percayalah," tandasnya sembari berlalu. ***

Launching e-Planning Pemko Medan Diapresiasi KPK

WALIKOTA Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Pol (Purn) Basariah Panjaitan SH MH dan Gubsu Ir HT Erry Nuradi MSi, launching aplikasi e-Planning Pemko Medan, di Aula Martabe Kantor Gubsu, Kamis (6/4). Selain e-Planning, juga diluncurkan aplikasi e-Pendidikan SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.

Launcing ini dilakukan di sela-sela rapat koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegarasi di Provinsi Sumut, yang dihadiri 25 dari 33 bupati/walikota se-Sumut.

Sebelum e-Plannning Pemko Medan ini dilaunching, Kepala Bappeda Kota Medan, Wirya Alrahman, memaparkan secara rinci aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah. Mulai dari tingkat lingkungan sampai kota, termasuk sistematik penggunaannya.

Menurut Wirya, e-Planning Pemko Medan memiliki sejumlah aplikasi. Seperti Rembuk Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Pokok Pikiran dan RKPD dan KUA/PPAS. E-Planning ini telah digunakan Pemko Medan pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan tahun 2018. "Pasca rembuk warga, dilakukan survey lapangan tiap usulan," kata Wirya.

Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, mengungkapkan, aplikasi e-Planning Pemko Medan ini dibuat sebagai bukti komitmen dan keseriusan Pemko Medan, menindaklanjuti progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sumut. "Jika kabupaten/kota ingin menggunakan aplikasi e-Planning Pemko Medan ini, kita pun siap membantunya," ungkapnya.

Launching aplikasi ini mendapat apresiasi pimpinan KPK, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan SH MH. Menurutnya, ini bukti kerja keras tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsup) KPK yang diturunkan di Sumut sejak 2016, tidak sia-sia. "Untuk itulah KPK terus melakukan pendampingan di Sumut agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membuat sistem elektronik (online), agar tidak dapat dikutak-katik orang lain. Kita ingin melihat apakah ada hasil penandatanganan komitmen 15 bupati/walikota, terkait rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di Sumut," jelas Basaria.***

Jatah Beras Warga Miskin Deliserdang 3 Bulan Hilang

JATAH beras bagi warga miskin di Deliserdang sejak Januari 2017 lalu menghilang. Akibatnya, warga terpaksa harus berhemat agar bisa membeli beras.

Bahkan, kebijakan pemerintah mengurangi jumlah keluarga yang mendapatkkan beras miskin (raskin), juga menimbulkan kekhawatiran. Terkait ini, Pemkab Deliserdang berdalih, jika keterlambatan pembagian beras untuk warga miskin, karena Surat Keputusan Alokasi Penerima Manfaat (SK APM) dari Gubsu terlambat diterima pihaknya.

Kasubbag Sumber Daya Alam (SDA) Bagian Perkenomian Pemkab Deliserdang, Tursilo, kepada wartawan, Kamis (6/4), menerangkan, jika SK APM dari Gubsu baru diterima pihaknya Maret. Setelah itu, katanya, pihaknya melakukan proses administrasi, menyampaikan Surat Permintaan Alokasi (SPA) ke Bulog. "SPA disampaikan ke Bulog April. Informasi dari Bulog, raskin stan by di gudang Bulog. Tahun lalu juga mengalami keterlambatan, biasanya terlambat di awal tahun, Februari atau Maret," tegas Tursilo.

Tursilo pun menjelaskan, untuk Deliserdang, ada 59.666 KK penerima manfaat. Jumlah ini menurun 10 persen. "Dari pusat setiap tahun berkurang, tak hanya di Deliserdang, tapi di setiap kabupaten/kota. Pendataan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pusat," jelasnya.

Tursilo juga menyebutkan, setiap KPM mendapatkan 15 Kg raskin. "Harga sampai ke titik distribusi biasanya kantor camat Rp1.600 per Kg, setiap KPM mendapatkan 15 Kg. Namun pembagian sesuai kesepakatan di desa, baik jumlah dan harganya. Beras langsung ke kantor camat," ungkap Tursilo.

Camat Pantai Labu, Ayub, menagkui, sejak Januari 2017 lalu raskin belum turun. "Sudah tiga bulan raskin tidak dibagi. Beras dari Bulog belum turun, mungkin hari Senin sudah dibagi," kata Ayub.

Ayub menambahkan, ada pengurangan raskin dari pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi terjadi keributan, pihaknya gelar musyawarah di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. "Pembagian raskin diserahkan ke pihak pemerintahan desa. Untuk Kecamatan Pantai Labu ada 3.200 KK. Tahun lalu 450 KK tidak mendapat  jatah raskin. Tahun ini jumlahnya bertambah karena ada pengurangan dari pusat," kata Ayub.***

Jalanan Tergenang Air, Dinas PU Korek Parit

DINAS Pekerjaan Umum melakukan normalisasi parit di Jln HM Jhoni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Selasa (4/4) malam. Dan kini, persoalan genangan air yang selama ini dikeluhkan warga setiap kali hujan turun dapat teratasi.

Kepala Lingkungan I Kelurahan Teladan Barat, M Yusuf Nasution, mengungkapkan, selama ini Jln HM Jhoni  menjadi langganan genangan air setiap kali hujan deras turun. Bahkan, tak jarang air sampai menggenangi halaman maupun rumah sejumlah warga. Kondisi ini terjadi akibat parit mengalami pendangkalan.

"Kondisi seperti ini terjadi sejak tahun 2001, penyebabnya parit yang ada tak pernah dikorek, sehingga mengalami sendimentasi. Akibatnya, parit tak mampu menampung debit air hujan, sehingga melimpah dan menggenangi jalan serta sejumlah rumah warga," kata Yusuf.

Kadis PU Kota Medan, Khairul Syahnan, didampingi Kabid Alat berat Zulkifli, Camat Medan Kota Edi Matondang dan Lurah Teladan Barat Irwansyah Nur, yang langsung memantau akdi pengorekan parit, berulangkali memberi instruksi kepada anggotanya, agar normalisasi yang dilakukan benar-benar maksimal. Sehingga masyarakat sekitar bisa merasakan manfaatnya.

"Alhamdulillah, sudah lama warga sekitar mendambakan pengorekan seperti ini. Untuk itu atas nama warga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Walikota Medan, karena telah menyahuti keluhan kami dengan melakukan normalisasi parit ini," ungkap Yusuf.

Dinas PU Kota Medan juga menambal Jln Pabrik Tenun Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Barat, Selasa (4/4) dinihari. Patching ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, setelah menerima keluhan dari  warga sekitar.

Warga selama ini mengeluhkan kondisi sebagian jalan yang rusak, selain aspal mengelupas, juga ada yang berlubang. Kondisi itu sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar maupun para pengguna jalan saat melintasi Jln Pabrik Tenun. "Semoga dengan patching yang kita lakukan ini, warga pun puas," kata Syahnan.

Menurut Syahnan, Pemko Medan tahun ini masih fokus terhadap perbaikan infrastruktur, baik itu jalan maupun drainase. Untuk itu, secara bertahap, mereka terus memperbaiki jalan maupun drainase yang rusak maupun tersumbat. "Jadi untuk tahun 2017 ini, Dinas PU fokus perbaikan jalan dan drainase," ungkapnya.***

PT Indorayon Biarkan Lahan Pinjaman Dirusak Massa

PEMILIK lahan di Desa Pea Raso Sitio I Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Tapanuli Utara kecewa. Sebab, lahan yang dipinjam pakai PT Inti Indorayon Utama tersebut, dibiarkan dirusak sekelompok massa.

Menurut Lamser Simaremare (48), pemilik lahan, lahan seluas 3,6 hektar di Desa Sitio I Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Tapanuli Utara, yang  sekarang telah menjadi Kabupaten Humbang Hasundutan, dipakai dengan perjanjian dipakai untuk tanaman industri oleh PT Inti Indorayon Utama, mulai 10 Januari 1990 selama 30 tahun ke depan.

"Kita merasa perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, antara pemilik lahan dan Drs Hengky S menjabat Manager HTI Pola PIR dari PT Inti Indorayon Utama, sah menurut hukum. Karena disaksikan kepala desa yang distempel," papar petani yang berdomisili di Jln Dolok Sanggul Siborongborong Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong Huta Humbang Hasundutan, Rabu (5/4).

Namun, kata L Simaremare, sejak empat bulan terakhir, sekelompok massa merusak lahan yang dipinjam perusahaan yang beralamat di Porsea tersebut.

"Saya menduga ada pembiaran terhadap lahan tersebut, tidak peduli lahan yang dipinjam perusahaan itu. Kita minta PT Inti Indorayon Utama menertibkan sekelompok massa yang merusak lahan miliknya itu. Sekaligus bermusyawarah dengan pemilik lahan mencari jalan keluar terkait perusakan tersebut," ungkap L Simaremare, yang merasa kecewa dan mendatangi Manager PT Inti Indorayon Utama, bersama M24.

Terpisah, Manager PT Inti Indorayon Utama, melalui Adri br Sembiring, didampingi stafnya yang didatangi Lamser Simaremare, mengatakan akan mengkaji dan mempelajari berkas yang diberikan. "Kami minta tempo satu minggu pak, nanti kita kabari dan tolong ditulis atau ditinggal nomor telepon seluler yang dapat dihubungi," pungkasnya. ***

Warga Naga Timbul Tanjungmorawa Tolak Peternakan Ayam

WARGA Dusun V Kalitawang Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang menolak rencana pembangunan peternakan ayam. Karena berpotensi menimbulkan beragam penyakit.

Dalam pertemuan pekan lalu yang dihadiri ratusan warga dan beberapa tokoh masyarakat, warga sepakat menolak rencana pembangunan peternakan ayam milik (S), oknum polisi yang bertugas di Tanjung Balai. Selain itu, lokasinya juga terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Warga juga menilai lokasinya tidak sesuai peruntukan.

Menurut warga lokasi peternakan ayam tersebut, juga telah melanggar Perda Nomor 3/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deliserdang. "Wilayah Kecamatan Tanjungmorawa tidak termasuk ke dalam lokasi zona industri peternakan," ujar Abas Tarigan, warga setempat didampingi Ngulihi Ginting dan Imam Sakti Sipayung, perwakilan warga kepada M24, Selasa (4/4).

Menurutnya, lokasi yang akan digunakan berada di areal yang dulunya lokasi perkebunan warga. Sesuai aturan, lahan itu teknis tidak boleh dialihfungsikan bagi non pertanian. Kemudian lokasinya dekat dengan
rumah ibadah Gereja. Terutama pemukiman warga Dusun V Kalitawang. "Dari jarak lokasinya antara 100-150 meter dari pemukiman Itu terlalu dekat," katanya.      

Dia mengungkapkan, rencana itu baru diketahuinya saat melihat salinan surat persetujuan sejumlah oknum yang mengatasnamakan warga, membubuhkan tandatangan guna kepentigan izin lingkungan. Namun surat itu ditandatangani warga secara diam-diam, bahkan sebagian warga membubuhkan tandatangan yang bertempat tinggal jauh dari lokasi peternakan.

"Surat keberatan itu sudah kami sampaikan ke Camat Tanjungmorawa dan ditembuskan ke Kepala Desa Naga Timbul, agar camat maupun Kades tidak menandatangani izin pendirian peternakan milik S, oknum polisi itu," ungkap Abas Tarigan.

Alasan warga, katanya, karena mengakibatkan polusi udara (bau) yang sangat mengganggu masyarakat di sekitar kandang peternakan ayam. Hal ini mulai menyebabkan sakit kepala, mual dan hilang nafsu makan kurang. Selain itu, banyak lalat timbul karena kurangnya kebersihan kandang ayam. Lalat adalah jenis serangga yang berasal dari subordo Cyclorrapha ordo Diptera. Lalat ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Bukan itu saja Kekhawatiran menyebarnya virus flu burung Avian Infuenza (H5N1).

Menyikapi itu, Camat Tanjungmorawa, Drs H Timur Tumanggor SSos MAP, saat dikonfirmasi, mengaku kalau dirinya belum mengetahui adanya pengajuan perizinan ternak ayam di Dusun V Kalitawang tersebut. Namun dirinya telah menerima surat keberatan warga. "Saya berjanji akan mengecek soal pengajuan izin rekomendasinya," kata dia.

Sedangkan (S), oknum polisi pemilik peternakan ayam, hingga kini belum dapat dikonfirmasi. Berdasarkan keterangan salah seorang pekerja bangunan, pihaknya tidak mengetahui pemiliknya. "Tetapi kami bekerja di sini atas perintah rekan pemilik kandang," ujarnya. ***

101 PNS Pemko Medan Diambil Sumpah

KEPALA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Medan, Lahum SH, mengungkapkan, sumpah atau janji merupakan suatu kesanggupan mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan. Dan ini diikrarkan di hadapan atasan berwenang, menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Hal itu dikatakan Lahum melalui Sekretaris BKD dan Pengembangan SDM, Riswan SH MAP, saat mengambil sumpah 101 PNS Pemko Medan dari berbagai instansi, di Balaikota Medan, Senin (3/4).

Menurutnya, sumpah atau janji itu pada hakekatnya bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang. Melainkan juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bersumpah akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan. "Kepada PNS dipercayakan tugas Negara yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya," imbuhnya.

Selain itu, katanya, sebagai pedoman bagi para PNS untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai apataur Negara sebagaimana amanat UU. PNS juga harus bermental baik, bersatu padu, bersih, jujur, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi dan penuh tanggungjawab terhadap tugasnya.

"Sebagai salah satu usaha pembinaan, maka perlu diatur pelaksanaan sumpah/janji PNS, yang ditegaskan dalam UU Nomor 8/1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian," kata Lahum.

Setelah selesai pengambilan sumpah 101 PNS Pemko Medan, Riswan memberi selamat satu persatu PNS. "Harapannya semoga menjadi PNS yang baik," tandasnya. ***

2018, SMK Sumut Siap Laksanakan UNBK

HARI pertama ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 10 Jln Cik Ditiro Medan, ditinjau Sekda Provsu Hasban Ritonga dan Kadis Kominfo HM Fitriyus, Senin (3/3).

Dalam tinjauannya yang juga dihadiri anggota DPR RI Komisi X, dr Sofyan Tan, Hasban mengatakan, UNBK hari pertama di SMK 10 berjalan lancar. Begitu juga dengan kehadiran peserta ujian di SMK 10 sudah maksimal.

"Hanya satu orang yang tidak dapat mengikuti ujian karena orangtuanya meninggal dunia. Sesuai aturan diperkenankan untuk mengikuti ujian susulan," sebut Hasban.

Pelaksanaan UNBK tingkat SMK di Sumut tahun 2017 masih 40 persen, Hasban berharap tahun 2018, seluruh SMK dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). "Pemprovsu bersama pemerintah pusat akan sama-sama berjuang, agar pelaksanaan UNBK dapat dilaksanakan di seluruh SMK yang ada di Sumut. Pemprovsu optimis tahun 2018 UNBK dapat dilaksanakan di seluruh SMK di seluruh Sumatera Utara," sebut Hasban.

Anggota DPR RI Komisi X, dr Sofyan Tan, melihat pelaksanaan UNBK di SMK 10 berjalan lancar. "Kita lihat pelaksanaan UNBK hari ini lebih baik dari tahun kemarin, dari segi kualitas dan kuantitas," ujarnya.

Kepala SMK 10 Medan, Robert, mengatakan, peserta yang ikut UNBK di SMK 10 hari pertama, 346 siswa. Berasal dari SMK Dharmabakti dan Gajah Mada. Mata pelajaran yang diujikan hari pertama, Bahasa Indonesia. Pelaksanaan UNBK berlangsung empat hari, 4-7 April 2017. "Siswa yang tak hadir ini nantinya akan mengikuti ujian susulan 18 dan 19 April 2017. Di hari pertama ini masih berjalan lancar," sebut Robert.

Lancar
Sementara, UNBK di SMK Panca Abdi Bangsa (PABA) Jln Padang Sidempuan No 8 Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, berjalan tertib, aman dan lancar.

Menurut Kepala SMK Paba, Elly Riswanto SKom, UNBK hari pertama, Senin (3/4), dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 09.30 WIB. Sesi kedua dimulai pukul 10.30 WIB sampai pukul 12.30 WIB dan sesi ketiga dimulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. "Untuk hari ini, materi yang diujikan cuma bahasa Indonesia diikuti 189 siswa. Pembagian waktu yang dilaksanakan adalah SMK Teknik berjumlah 143 siswa, SMK Pertanian 12 siswa dan SMK BM 34 siswa," urainya.

Elly menambahkan, ada 6 kompetensi keahlian yang diujikan. Diantaranya Tehnik Audio-Video, Tehnik Kendaraan Ringan, Tehnik Sepeda Motor, Tehnik Komputer dan Jaringan, Agribisnis Tanaman Perkebunan serta Administrasi Perkantoran.

Dia juga menyebutkan, data prasarana UNBK terdiri dari Komputer Server 4 unit dan cadangan 4 unit. Sementara Komputer Client 100 unit dan cadangan 43 unit. "VC disediakan pihak sekolah, server dan komputer juga dari sekolah. Kalau untuk materi yang diujikan tetap sama, hanya nomor dari soal yang biasanya diacak. Contohnya sesi pertama dan sesi kedua pasti lain nomor soalnya," tandasnya. ***

Jaga Sawah Agar Tidak terjadi Alih Fungsi

WAKIL Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya mengimbau seluruh petani Desa Kuta Baru untuk menjaga sawah, agar tidak terjadi alih fungsi.

Imbauan tersebut bertujuan meningkatkan hasil panen guna mencapai kesejahteraan petani. "Pemkab Sergai siap membantu para petani untuk meningkatkan hasil panen, dengan memberi bantuan benih unggul dan alsintan kepada kelompok-kelompok tani di desa-desa," ungkap Darma, saat menghadiri acara kenduri turun sawah, yang dirangkai dengan pagelaran wayang kulit, di Balai Desa Kuta Baru Kecamatan Tebingtinggi Sergai, Minggu (2/4).

Lebih lanjut Darma megemukakan, dengan luas lahan sawah 38.946 Ha, Kabupaten Sergai merupakan salah satu lumbung beras di Provinsi Sumut. Utamanya dengan melakukan upaya meningkatkan produksi padi dalam rangka mempertahankan swasembada beras. Sekaligus peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan luas tanah tanam (LTT) dan peningkatan produktifitas.

"Karenanya, dengan melaksanakan kenduri, kita semua, khususnya petani di Desa Kuta Baru dapat lebih bersemangat menanam padi dan tidak ada keinginan mengalihfungsikan lahan sawah," harapnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Kuta Baru, Sutrisno, menyampaikan, kegiatan kenduri turun sawah ini menjadi kegiatan rutin yang di laksanakan setiap akan turun sawah. Harapannya, katanya, mendapat hasil panen yang memuasakan. Disamping itu, juga sebagai ajang silaturahmi dengan sesama masyarakat maupun petani.***

Peserta JKN Mandiri Bisa Daftar di Hypermart

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tj Balai memberikan kemudahan pendaftaran khusus untuk calon peserta mandiri yang memiliki keterbatasan waktu.

Kemudahan mendaftarkan diri sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tersebut, tidak perlu lagi antri di kantor BPJS Kesehatan Tj Balai. Tetapi bisa dilakukan setiap saat di Hypermart saat berbelanja.

"Pendaftaran peserta JKN-KIS sekarang ini menjadi mudah. Tidak perlu mengantri di kantor BPJS dan menunggu hari kerja, tetapi bisa setiap saat berbelanja di Hypermart," ungkap Kepala BPJS Kesehatan Kota Tj Balai, Nur Eva Parinduri, saat Grand Launching Hypermart di Jln Jamin Ginting Tj Balai dan peluncuran kerjasama, Kamis (31/3).

Lebih lanjut, Eva yang didampingi Manager Hyepermart, Togap Gultom, mengatakan, kerjasama ini merupakan terobosan dan kerjasama pertama pihak BPJS Kesehatan dengan pihak swasta, sebagai upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

"Hal ini merupakan strategi dan terobosan dengan pihak swasta, guna membantu dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat," kata Eva.

Menurutnya, layanan pendaftaran tersebut mulai berlaku 1 April 2017 pukul 10.00 WIB-22.00 WIB dan dibuka setiap hari, tanpa pungutan biaya. "Kecuali pembayaran iuran pertama sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Divisi Manager Hypermart Kota Tanjungbalai, Togap Gultom, mengatakan, kerjasama ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam membantu program pemerintah, mempercepat pencapaian target jumlah kepersertaan BPJS Kesehatan. "Kami sebagai perusahaan yang mengelola pusat perbelanjaan siap mendukung program pemerintah, memfasilitasi agar masyarakat dapat menjadi peserta JKN-KIS. Selain itu, Hypermart juga akan semakin ramai pengunjung," katanya.

Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN-KIS di Hypermart, calon peserta cukup mengisi formulir dan menyediakan foto copy KTP dan rekening tabungan bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. ***