DIREKTORAT Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementrian Perhubungan RI diminta segera membongkar tiang jalur kereta api layang Medan-Kualanamu pada PER 65 di Jln SM Raja Medan.
Sebab, konstruksi tata letak posisi tiang PER 65 tersebut berada di badan Jln SM Raja Medan. Menurut Ketua Umum Komando Pusat Intelijen Tndak Pidana Korupsi (ipikor) Kesatuan Andalan Bangsa Indonesia (Kesnbang), R Aris Prabowo SH BSC, posisi tiang PER 65 tersebut akan terkendala pembongkarannya jika terjadi pelebaran Jln SM Raja Medan. Karena tiang PER 65 tersebut harus memakan areal bebas aman selebar 2 meter. Sehingga ruas Jln SM Raja Medan menjadi mengecil akibat dari keberadaan ataupun peruntukkan tiang PER 65 tersebut.
"Karena itu Dirjen Perkerataapian harus membongkarnya. Apalagi di lapangan tidak tertera papan pemberitahuan anggaran dan pengawas proyek juga tidak ada," ungkap Aris kepada wartawan di Kualanamu, Minggu (4/3), sesaat sebelum bertolak ke Jakarta.
Menurutnya, jalur rel kereta api layang Medan-Kualanamu tersebut, posisinya 50 meter di ujung Jln SM Raja antara RS Permata Bunda dan PDAM Tirtanadi Medan. Di ujung jalan, di depan PDAM Tirtanadi, merupakan simpang empat melewati Jln Pandu, Jln Surabaya dan satu gang jalan sempit, dengan fenomena hari ke hari jalur tersebut sangat padat dan macet. Bahkan, kemacetan bertambah jika kereta api melintas. Karena 50 meter dari perempatan ujung Jln SM Raja tersebut harus ditemui jalur rel kereta api lagi, dimana 30 meter di depannya menghadang pula simpang empat traffic light Jln Katamso Medan.
"Sedari dahulu kami telah sampaikan kepada pemerintah untuk membuat jalan layang dari simpang empat Mesjid Raya menuju ke Jln Irian Barat dan seterusnya," kata Aris.
Dia menambahkan, pihaknya tidak mengetahui site plant tata ruang Kota Medan yang diagung-agungkan menjadi Kota Metropolitan. Aris menduga, pelaksanaan pekerjaan rel kereta api layang tersebut tidak mengikutsertakan instansi terkait, Pemko Medan dan DPRD Medan.
"Ironis memang, dana yang sangat besar dikucurkan hanya untuk memperjuangkan golongan menengah atas tersebut, justeru mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sekali lagi, kami meminta pihak Dirjen Perkeretaapian untuk membongkar tiang PER 65 tersebut," tandas Aris, seraya berharap Pemko Medan dan DPRD Medan segera menyikapi hal ini.
Jalur kereta api layang Medan-Kualanamu sepanjang 8 Km, merupakan proyek dari Dirjen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan RI, yang mulai dikerjakan 5 Januari 2016. Proyek yang menyedot anggaran sebesar Rp2,8 triliun dengan masa pengerjaan 2 tahun itu, dikerjakan oleh Kementrian BUMN RI. ***
Minggu, 05 Maret 2017
Jumat, 03 Maret 2017
Terkelin 'Gemas' Melihat Kinerja BBPJN
LAMBANNYA perbaikan jalan nasional di Tigapanah KM 81-82 membuat Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH geram. Dia menilai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Sumatera lamban dalam mengatasi kerusakan ruas jalan nasional tersebut, Kamis (2/3). Padahal jalan itu merupakan penghubung lima kabupaten dan provinsi.
Kerusakan itu sudah berulang kali diulas di media. Tapi belum juga ada tanggapan hingga berujung geramnya bupati. Dia berang lantaran jalan tersebut merupakan akses untuk mengangkut hasil panen petani di lima kabupaten. Selain itu, jalur itu juga kerap digunakan sebagai jalur angkutan sekolah dan serta jenis kendaraan pribadi lainnya.
Ketika melihat langsung jalan itu, Terkelin mengaku kesal dengan kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Sumatera. Dia melihat perbaikan dilakukan secara manual tidak menggunakan alat berat. Belasan orang pekerja dengan menggunakan cangkol terlihat mengorek drainase jalan.
“Kerusakan ini sudah cukup parah, tidak saja hujan jalan ini tergenang air limbah, akibat drainase jalan yang tidak layak lagi. Apalagi kalau musim penghujan jalan ini berubah bagaikan danau. Drainase ini harus diperlebar menggunakan alat berat, mana penanggungjawab kegiatan ini,” tanya Bupati Karo.
“Hari ini juga, kalau pengorekan dan pelebaran parit jalan menggunakan alat berat, tidak akan ada lagi air yang menggenang di badan jalan. Proses perbaikan ini harus dipercepat, mengingat kondisi jalan saat ini sangat parah dan berulang kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas maupun sumber dari kemacetan,” tegasnya.
Pantauan M24, Kamis (2/3) kerusakan ruas jalan sepanjang 1 Km dan yang terparah ada sekitar 300 meter di kawasan Tigapanah. Lapisan aspal di jalan tersebut hilang. Lubang-lubang menganga dengan kedalaman sekitar 30-50 Cm menanti pengguna kendaraan.
“Saya minta pihak satker BBPJN Wilayah I saling berkordinasi dengan Camat Tigapanah maupun PUD Karo, apa yang menjadi kendala di lapangan berikan sosialisasi kepada masyarakat. Paradigma kita harus berubah, kerja cerdas, berkualitas dan tuntas,” pinta Terkelin Brahmana.
“Kalau sosialisasinya bagus, masyarakat akan mendukung pembangunan yang juga untuk kepentingan bersama, apalagi jalan ini akses terdekat dari Medan menuju objek wisata Danau Toba,” tegasnya.
Samudra Pinem selaku konsultan supervisi APBN didampingi Freddy Siburian, Korlap Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Sumatera yang secara bersamaan sedang di lokasi, langsung merespon permintaan Bupati Karo.
“Hari ini juga akan dilakukan pembersihan parit jalan menggunakan alat berat. Perbaikan jalan yang rusak ini menjadi prioritas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Sumatera,” ujarnya. ***
Kerusakan itu sudah berulang kali diulas di media. Tapi belum juga ada tanggapan hingga berujung geramnya bupati. Dia berang lantaran jalan tersebut merupakan akses untuk mengangkut hasil panen petani di lima kabupaten. Selain itu, jalur itu juga kerap digunakan sebagai jalur angkutan sekolah dan serta jenis kendaraan pribadi lainnya.
Ketika melihat langsung jalan itu, Terkelin mengaku kesal dengan kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Sumatera. Dia melihat perbaikan dilakukan secara manual tidak menggunakan alat berat. Belasan orang pekerja dengan menggunakan cangkol terlihat mengorek drainase jalan.
“Kerusakan ini sudah cukup parah, tidak saja hujan jalan ini tergenang air limbah, akibat drainase jalan yang tidak layak lagi. Apalagi kalau musim penghujan jalan ini berubah bagaikan danau. Drainase ini harus diperlebar menggunakan alat berat, mana penanggungjawab kegiatan ini,” tanya Bupati Karo.
“Hari ini juga, kalau pengorekan dan pelebaran parit jalan menggunakan alat berat, tidak akan ada lagi air yang menggenang di badan jalan. Proses perbaikan ini harus dipercepat, mengingat kondisi jalan saat ini sangat parah dan berulang kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas maupun sumber dari kemacetan,” tegasnya.
Pantauan M24, Kamis (2/3) kerusakan ruas jalan sepanjang 1 Km dan yang terparah ada sekitar 300 meter di kawasan Tigapanah. Lapisan aspal di jalan tersebut hilang. Lubang-lubang menganga dengan kedalaman sekitar 30-50 Cm menanti pengguna kendaraan.
“Saya minta pihak satker BBPJN Wilayah I saling berkordinasi dengan Camat Tigapanah maupun PUD Karo, apa yang menjadi kendala di lapangan berikan sosialisasi kepada masyarakat. Paradigma kita harus berubah, kerja cerdas, berkualitas dan tuntas,” pinta Terkelin Brahmana.
“Kalau sosialisasinya bagus, masyarakat akan mendukung pembangunan yang juga untuk kepentingan bersama, apalagi jalan ini akses terdekat dari Medan menuju objek wisata Danau Toba,” tegasnya.
Samudra Pinem selaku konsultan supervisi APBN didampingi Freddy Siburian, Korlap Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Sumatera yang secara bersamaan sedang di lokasi, langsung merespon permintaan Bupati Karo.
“Hari ini juga akan dilakukan pembersihan parit jalan menggunakan alat berat. Perbaikan jalan yang rusak ini menjadi prioritas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Sumatera,” ujarnya. ***
Eksekutif Didesak Realisasikan Aspirasi Rakyat
LEGISLATIF mendesak pihak eksekutif di provinsi agar segera merealisasikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Pembangunan harus merata di semual lini, tanpa ada pengecualian.
Hal itulah yang menjadi tugas 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) periode 2014-2019 yang akan menjalani Reses ke daerah asal pemilihan (Dapil) masing-masing mulai 3 hingga 8 Maret 2017.
Anggota DPRDSU Donald Lumbanbatu SE (FP-Gerindra), HM Nezar Djoely ST (FP-Nasdem) dan Ebenejer Sitorus SE (FP-Hanura) ketika ditemui M24 secara terpisah di gedung dewan, Kamis (2/3), sepakat mendorong pemerintah untuk mengawal program pembangunan di Dapil masing-masing. "Saya berencana Reses pada 3 titik di 3 titik. Yaitu di Kec Parlilitan Kab Humbahas, Desa Aek Nauli Kec Dolok Sanggul Kab Humbahas dan Desa Lumban Bulbul Kec Balige Tobasa," terang Donald, seraya memastikan belum pernah Reses pada 3 lokasi tersebut.
Menyinggung aspirasi berkembang, Donald mengakui sudah banyak masyarakat mengeluhkan pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit ternak, pupuk hingga pembangunan saluran irigasi. "Cuma jangan kecek baluang, kita kadang malu. Reses menampung aspirasi, tapi setelah kita serahkan kepada eksekutif, tak ada 1 pun yang di realisasikan," sindirnya.
Hal senada disampaikan Nezar Djoely. Dia merinci, 3 titik yang akan dikunjungi diantaranya Kec Medan Marelan, Kec Medan Labuhan dan Siderejo Kec Medan Timur. "Semoga pemerintah Medan dan provinsi memperhatikan apa-apa yang jadi kebutuhan rakyat," tegasnya.
Sedangkan Ebenejer Sitorus berencana menembus 4 titik Reses. Meliputi Desa Rawang Kec Rawang Panca Arga Kab Asahan, Kec Sei Dadap Kab Asahan, Kec Air Putih Kab Batubara serta Kec Teluk Dalam - Kec Air Batu Kab Asahan. "Saya belum pernah Reses di 4 titik itu walau merupakan kampung halamanku," ujar Ebenejer.
Masalah yang sering dikeluhkan rakyat disebutnya seputar perbaikan infrastruktur jalan, jembatan hak-hak memperoleh jaminan kesehatan dan dukungan sekolah anak-anak dari keluarga miskin. "Persoalan utama adalah hak-hak warga miskin terabaikan karena penerima bantuan banyak tidak tepat sasaran," ungkap Ebenejer.
Dia mencontohkan, kartu pelayanan kesehatan dan BPJS bersubsidi justru banyak diterima oleh orang-orang mampu. Begitu pula bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin. ***
Hal itulah yang menjadi tugas 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) periode 2014-2019 yang akan menjalani Reses ke daerah asal pemilihan (Dapil) masing-masing mulai 3 hingga 8 Maret 2017.
Anggota DPRDSU Donald Lumbanbatu SE (FP-Gerindra), HM Nezar Djoely ST (FP-Nasdem) dan Ebenejer Sitorus SE (FP-Hanura) ketika ditemui M24 secara terpisah di gedung dewan, Kamis (2/3), sepakat mendorong pemerintah untuk mengawal program pembangunan di Dapil masing-masing. "Saya berencana Reses pada 3 titik di 3 titik. Yaitu di Kec Parlilitan Kab Humbahas, Desa Aek Nauli Kec Dolok Sanggul Kab Humbahas dan Desa Lumban Bulbul Kec Balige Tobasa," terang Donald, seraya memastikan belum pernah Reses pada 3 lokasi tersebut.
Menyinggung aspirasi berkembang, Donald mengakui sudah banyak masyarakat mengeluhkan pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit ternak, pupuk hingga pembangunan saluran irigasi. "Cuma jangan kecek baluang, kita kadang malu. Reses menampung aspirasi, tapi setelah kita serahkan kepada eksekutif, tak ada 1 pun yang di realisasikan," sindirnya.
Hal senada disampaikan Nezar Djoely. Dia merinci, 3 titik yang akan dikunjungi diantaranya Kec Medan Marelan, Kec Medan Labuhan dan Siderejo Kec Medan Timur. "Semoga pemerintah Medan dan provinsi memperhatikan apa-apa yang jadi kebutuhan rakyat," tegasnya.
Sedangkan Ebenejer Sitorus berencana menembus 4 titik Reses. Meliputi Desa Rawang Kec Rawang Panca Arga Kab Asahan, Kec Sei Dadap Kab Asahan, Kec Air Putih Kab Batubara serta Kec Teluk Dalam - Kec Air Batu Kab Asahan. "Saya belum pernah Reses di 4 titik itu walau merupakan kampung halamanku," ujar Ebenejer.
Masalah yang sering dikeluhkan rakyat disebutnya seputar perbaikan infrastruktur jalan, jembatan hak-hak memperoleh jaminan kesehatan dan dukungan sekolah anak-anak dari keluarga miskin. "Persoalan utama adalah hak-hak warga miskin terabaikan karena penerima bantuan banyak tidak tepat sasaran," ungkap Ebenejer.
Dia mencontohkan, kartu pelayanan kesehatan dan BPJS bersubsidi justru banyak diterima oleh orang-orang mampu. Begitu pula bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin. ***
Kamis, 02 Maret 2017
Kementerian Sosial RI Bantu Warga Terdampak Sinabung
MELALUI Dinas Sosisal Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Sosial RI salurkan bantuan warga terdampak erupsi Sinabung kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, di Kabanjahe, Rabu (1/3).
Turut mendampingi Terkelin Brahmana SH menerima bantuan itu, Komandan Dan Satgas Letkol Inf Agustatius Sitepu yang juga Dandim 0205/TK, Kapolres Tanah Karo AKBP Rio Nababan selaku wakil Dansatgas, Asisten I Pemerintahan Suang Karokaro, Kepala BPBD Karo Martin Sitepu dan Kadis Sosial Benyamin Sukatendel. Sedangkan pihak Dinas Sosial Pemprovsu yang menyerahkan bantuan itu, Adil Tarigan didampingi perwakilan Tagana Sumut Karya Jaya Tarigan.
Bantuan sosial kepada warga pengungsi terdampak erupsi Sinabung itu, akan disalurkan kepada warga desa yang berada di Desa Selandi Kecamatan Payung, berupa Sardencis 5.225 kaleng, Kecap Manis 550 botol, Mie Instan 11.000 bungkus dan Minyak Goreng 275 botol.
Selanjutnya, kata Kepala BPBD Karo Martin Sitepu, pihaknya juga telah mengusulkan kepada pemerintah pusat, supaya warga terdampak erupsi Sinabung lain, 557 kepala keluarga (KK) asal Desa Kuta Rayat yang kini telah dipulangkan, diberikan juga bantuan. Karena kehidupan mereka sangat memperihatinkan.
"Diharapkan Kementerian Sosial RI memperhatikan dan memberikan juga bantuan sosial kepada desa-desa yang terdampak erupsi Sinabung," harap Martin Sitepu.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH, sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan Kemensos RI yang disalurkan melalui Dinsos Pemprovsu itu. Bupati juga berharap, supaya pemerintah pusat terus memperhatikan warga yang berada di desa-desa terdampak erupsi Sinabung. Karena bukan hanya satu desa saja yang terdampak erupsi Sinabung.
Karena itu, diminta kepada BPBD Karo dan pihak terkait, supaya mendata warga-warga yang berada di desa terkena dampak, untuk diusulkan kepada Kemensos RI di Jakarta. Supaya mereka juga dibantu pemerintah. "Karena akibat erupsi Sinabung, kehidupan mereka menjadi sangat menderita. Tanaman pertanian mereka sebagai mata pencahariannya sering gagal panen, akibat dihantam abu erupsi Sinabung," ujar Terkelin ***
Turut mendampingi Terkelin Brahmana SH menerima bantuan itu, Komandan Dan Satgas Letkol Inf Agustatius Sitepu yang juga Dandim 0205/TK, Kapolres Tanah Karo AKBP Rio Nababan selaku wakil Dansatgas, Asisten I Pemerintahan Suang Karokaro, Kepala BPBD Karo Martin Sitepu dan Kadis Sosial Benyamin Sukatendel. Sedangkan pihak Dinas Sosial Pemprovsu yang menyerahkan bantuan itu, Adil Tarigan didampingi perwakilan Tagana Sumut Karya Jaya Tarigan.
Bantuan sosial kepada warga pengungsi terdampak erupsi Sinabung itu, akan disalurkan kepada warga desa yang berada di Desa Selandi Kecamatan Payung, berupa Sardencis 5.225 kaleng, Kecap Manis 550 botol, Mie Instan 11.000 bungkus dan Minyak Goreng 275 botol.
Selanjutnya, kata Kepala BPBD Karo Martin Sitepu, pihaknya juga telah mengusulkan kepada pemerintah pusat, supaya warga terdampak erupsi Sinabung lain, 557 kepala keluarga (KK) asal Desa Kuta Rayat yang kini telah dipulangkan, diberikan juga bantuan. Karena kehidupan mereka sangat memperihatinkan.
"Diharapkan Kementerian Sosial RI memperhatikan dan memberikan juga bantuan sosial kepada desa-desa yang terdampak erupsi Sinabung," harap Martin Sitepu.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH, sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan Kemensos RI yang disalurkan melalui Dinsos Pemprovsu itu. Bupati juga berharap, supaya pemerintah pusat terus memperhatikan warga yang berada di desa-desa terdampak erupsi Sinabung. Karena bukan hanya satu desa saja yang terdampak erupsi Sinabung.
Karena itu, diminta kepada BPBD Karo dan pihak terkait, supaya mendata warga-warga yang berada di desa terkena dampak, untuk diusulkan kepada Kemensos RI di Jakarta. Supaya mereka juga dibantu pemerintah. "Karena akibat erupsi Sinabung, kehidupan mereka menjadi sangat menderita. Tanaman pertanian mereka sebagai mata pencahariannya sering gagal panen, akibat dihantam abu erupsi Sinabung," ujar Terkelin ***
Dinas PU Asahan Cuma Hamburkan Duit Rakyat
RENCANA pembangunan kolam renang senilai Rp7,85 miliar dari APBD Asahan 2017 di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kisaran Barat, dinilai sangat berlebihan dan pemborosan.
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Asahan, Ir Suryandi rencana pembangunan kolam renang yang dikerjakan Dinas PU Asahan itu, belum saatnya dilakukan. Sebab, saat ini, masih banyak infrastruktur di wilayah Asahan masih buruk.
"Kalau menurut saya, pembangunan kolam renang tersebut belum begitu tepat lah. Sebab bisa dilihat jalan-jalan di Asahan, yang saat ini masih dalam keadaan buruk. Seperti jalan menuju Desa Sei Kepayang, itu kalau lewat sudah seperti ikut motor rally," ungkap Suryandi kepada M24, Kamis (2/3).
Suryandi menambahkan, besaran anggaran Rp7,85 miliar yang bersumber dari APBD Asahan untuk rencana pembangunan kolam renang tersebut, dinilai sangat tidak wajar. Hanya untuk menghambur-hamburkan uang rakyat Asahan saja.
"Saya berharap kepada Pemkab Asahan agar ditinjau kembali anggaran terkait rencana pembangunan kolam renang tersebut. Karena dinilai menghamburkan uang rakyat saja," kata Suryandi.
Sementara, Ketua Dewan Pembina Lingkaran Mahasiswa Asahan (LiMA), Husni Mustofa, mengatakan, rencana pembangunan kolam renang tersebut sangat mengejutkan. Karena anggaran yang cukup besar itu dinilai tidak tepat sasaran. "Seharusnya Pemkab Asahan bisa lebih mengoptimalkan anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasar warga. Misalnya bidang pendidikan dan infrastruktur jalan," kata Husni Mustofa.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Kominfo Asahan, Rahmad Hidayat Siregar, ketika dikonfirmasi, mengatakan, sebelumnya, biaya pembangunan kolam renang tersebut sudah dianggarkan. "Sudah sewajarnya Pemkab Asahan memiliki kolam renang befasilitas Nasional. Ke depan untuk menciptakan atlet renang," ungkap Rahmad.
Rahmad menjelaskan, kalau jalan-jalan saja yang diperbaiki, mungkin tidak akan ada habisnya. Maka dari itu butuh pembangunan kolam renang untuk menarik para wisata dari desa maupun dari kabupaten lain. "Selama ini Kota Kisaran dikenal kota perlintasan. Maka itu, kita buat kolam renang supaya ada daya tariknya Kota Kisaran ini," tandasnya. ***
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Asahan, Ir Suryandi rencana pembangunan kolam renang yang dikerjakan Dinas PU Asahan itu, belum saatnya dilakukan. Sebab, saat ini, masih banyak infrastruktur di wilayah Asahan masih buruk.
"Kalau menurut saya, pembangunan kolam renang tersebut belum begitu tepat lah. Sebab bisa dilihat jalan-jalan di Asahan, yang saat ini masih dalam keadaan buruk. Seperti jalan menuju Desa Sei Kepayang, itu kalau lewat sudah seperti ikut motor rally," ungkap Suryandi kepada M24, Kamis (2/3).
Suryandi menambahkan, besaran anggaran Rp7,85 miliar yang bersumber dari APBD Asahan untuk rencana pembangunan kolam renang tersebut, dinilai sangat tidak wajar. Hanya untuk menghambur-hamburkan uang rakyat Asahan saja.
"Saya berharap kepada Pemkab Asahan agar ditinjau kembali anggaran terkait rencana pembangunan kolam renang tersebut. Karena dinilai menghamburkan uang rakyat saja," kata Suryandi.
Sementara, Ketua Dewan Pembina Lingkaran Mahasiswa Asahan (LiMA), Husni Mustofa, mengatakan, rencana pembangunan kolam renang tersebut sangat mengejutkan. Karena anggaran yang cukup besar itu dinilai tidak tepat sasaran. "Seharusnya Pemkab Asahan bisa lebih mengoptimalkan anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasar warga. Misalnya bidang pendidikan dan infrastruktur jalan," kata Husni Mustofa.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Kominfo Asahan, Rahmad Hidayat Siregar, ketika dikonfirmasi, mengatakan, sebelumnya, biaya pembangunan kolam renang tersebut sudah dianggarkan. "Sudah sewajarnya Pemkab Asahan memiliki kolam renang befasilitas Nasional. Ke depan untuk menciptakan atlet renang," ungkap Rahmad.
Rahmad menjelaskan, kalau jalan-jalan saja yang diperbaiki, mungkin tidak akan ada habisnya. Maka dari itu butuh pembangunan kolam renang untuk menarik para wisata dari desa maupun dari kabupaten lain. "Selama ini Kota Kisaran dikenal kota perlintasan. Maka itu, kita buat kolam renang supaya ada daya tariknya Kota Kisaran ini," tandasnya. ***
Rabu, 01 Maret 2017
DPRD Sumut Tuntut Kejatisu Tindak Praktik Illegal Logging
KOMISI A DPRD Sumut menyampaikan beberapa aspirasi rakyat yang berkembang dengan audiensi ke Kejatisu di Jln AH Nasution Medan, kemarin (28/2). Diantaranya menuntut Kejatisu menindak praktik illegal logging.
Setelah menemui Kapolda Sumut, Irjen Rycko Amleza Dahniel, Senin (20/2), Komisi A DPRD Sumut, kembali beraudiensi ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu). Rombongan audensi diantaranya Ketua Komisi A DPRD Sumut FL Fernando Simanjuntak SH MH, Sekretaris Komisi A Sarma Hutajulu SH, anggota komisi Roni R Situmorang, Ramses Simbolon, Dolly Siregar dan Fanotona Waruwu.
Usai audiensi, Ketua Komisi A DPRD Sumut, FL Fernando Simanjuntak SH MH, yang dikonfirmasi M24, di gedung dewan Jln Imam Bonjol Medan, mengungkapkan, Komisi A DPRD Sumut yang membidangi hukum dan pemerintahan, juga menjadwalkan audiensi ke Kapolda Sumut, Pangdam I BB serta Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) I Belawan.
"Kita diterima Wakajatisu Bapak Baginda Lumbangaol. Kami sampaikan beberapa aspirasi rakyat berkembang, yang menuntut lembaga penegak hukum serius menangani perkara," terang Fernando, seraya memastikan, Komisi A DPRD Sumut secara khusus menyoroti maraknya Narkoba dan praktik illegal logging di Sumut.
Legislator asal Dapil Sumut IX Kabupaten Taput, Tobasa, Humbahas, Samosir, Tapteng dan Kota Sibolga itu, menambahkan, banyaknya narapidana dan tahanan membuat Lapas di Sumut over kapasitas. Kemudian pengaduan masyarakat di Tapanuli seputar praktik illegal logging, yang terkesan tidak ditindak penegak hukum lantaran melibatkan oknum aparat hukum sendiri. Makanya, dalam audiensi tersebut, Fernando mengaku, mendorong lembaga Kejatisu agar serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Kalau ada kasus tidak terbukti, dia mengusulkan supaya dikeluarkan SP3. Sebab bagi Fernando, penegakan hukum bukan sekadar menangkap, menahan atau menghukum pelaku tindak pidana. Melainkan harus memunculkan efek jera supaya Lapas tidak over kapasitas. "Komisi A DPRD Sumut dan penegak hukum perlu bersinergi menyahuti persoalan hukum di lingkungan masyarakat. Lihat saja, banyak pelabuhan tikus yang jadi sarang masuknya Narkoba. Apa upaya mengatasi dan kenapa banyak kasus menumpuk," katanya.
Menanggapi masukan Komisi A DPRD Sumut, Wakajatisu Baginda Lumbangaol memberi respon positif. "Kejatisu mengakui fakta juara II penunggak kasus korupsi di Indonesia dan akan berupaya membenahi ke depan," kata Baginda, seperti ditirukan Fernando.***
Setelah menemui Kapolda Sumut, Irjen Rycko Amleza Dahniel, Senin (20/2), Komisi A DPRD Sumut, kembali beraudiensi ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu). Rombongan audensi diantaranya Ketua Komisi A DPRD Sumut FL Fernando Simanjuntak SH MH, Sekretaris Komisi A Sarma Hutajulu SH, anggota komisi Roni R Situmorang, Ramses Simbolon, Dolly Siregar dan Fanotona Waruwu.
Usai audiensi, Ketua Komisi A DPRD Sumut, FL Fernando Simanjuntak SH MH, yang dikonfirmasi M24, di gedung dewan Jln Imam Bonjol Medan, mengungkapkan, Komisi A DPRD Sumut yang membidangi hukum dan pemerintahan, juga menjadwalkan audiensi ke Kapolda Sumut, Pangdam I BB serta Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) I Belawan.
"Kita diterima Wakajatisu Bapak Baginda Lumbangaol. Kami sampaikan beberapa aspirasi rakyat berkembang, yang menuntut lembaga penegak hukum serius menangani perkara," terang Fernando, seraya memastikan, Komisi A DPRD Sumut secara khusus menyoroti maraknya Narkoba dan praktik illegal logging di Sumut.
Legislator asal Dapil Sumut IX Kabupaten Taput, Tobasa, Humbahas, Samosir, Tapteng dan Kota Sibolga itu, menambahkan, banyaknya narapidana dan tahanan membuat Lapas di Sumut over kapasitas. Kemudian pengaduan masyarakat di Tapanuli seputar praktik illegal logging, yang terkesan tidak ditindak penegak hukum lantaran melibatkan oknum aparat hukum sendiri. Makanya, dalam audiensi tersebut, Fernando mengaku, mendorong lembaga Kejatisu agar serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Kalau ada kasus tidak terbukti, dia mengusulkan supaya dikeluarkan SP3. Sebab bagi Fernando, penegakan hukum bukan sekadar menangkap, menahan atau menghukum pelaku tindak pidana. Melainkan harus memunculkan efek jera supaya Lapas tidak over kapasitas. "Komisi A DPRD Sumut dan penegak hukum perlu bersinergi menyahuti persoalan hukum di lingkungan masyarakat. Lihat saja, banyak pelabuhan tikus yang jadi sarang masuknya Narkoba. Apa upaya mengatasi dan kenapa banyak kasus menumpuk," katanya.
Menanggapi masukan Komisi A DPRD Sumut, Wakajatisu Baginda Lumbangaol memberi respon positif. "Kejatisu mengakui fakta juara II penunggak kasus korupsi di Indonesia dan akan berupaya membenahi ke depan," kata Baginda, seperti ditirukan Fernando.***
Awas!! Lakalantas 2016 Ada 105 Ribu Kejadian
Hal itu disampaikan Gubsu HT Erry Nuradi dalam arahannya membacakan sambutan tertulis Kepala Korps Lalu Lintas Polri, saat bertindak sebagai Inspektur Apel Gelar Pasukan Operasi Simpatik Toba 2017, di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (1/3).
"Pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran rambu lalu-lintas tetap akan ditindak!," tegas T Erry.
Sikap tegas ini dilakukan, jelas T Erry, guna menurunkan maupun meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, Operasi Simpatik Toba 2017 ini lebih mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi kepada masyarakat.
Meskipun mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi, T Erry menegaskan, polisi tak segan memberikan bukti pelanggaran kepada pengendara yang melanggar lalu lintas.
Berdasarkan data, kata T Erry, jumlah pelanggaran lalu lintas berupa tilang tahun 2015 sebanyak 5.439.052 kasus dan tahun 2016 sebanyak 6.272.375 kasus. Ada kenaikan sekitar 15%. Sedangkan teguran, jelasnya, tahun 2015 sebanyak 2.526.162 pelanggaran dan tahun 2016 sebanyak 2.225.404 pelanggaran. Terjadi penurunan 11%.
"Untuk kecelakaan lalu lintas tahun 2015 sebanyak 98.970 kejadian sedangkan tahun 2016 sebanyak 105.374 kejadian. Sehingga terjadi kenaikan sekitar 6%. Sementara itu untuk korban meninggal dunia tahun 2015 sebanyak 26.495 orang sedangkan tahun 2016 sebanyak 25.859 orang. Artinya, terjadi penurunan sekitar 2%," paparnya.
Apel yang mengusung tema, Meningkatkan Kesadaran Kepatuhan Masyarakat Dalam Berlalulintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas Di Wilayah Sumatera Utara, Khususnya Kota Medan itu, dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Drs Andi Ludianto, Wakapoldasu Brigjen Pol Agus Andrianto, Kapolresta Medan Kombes Pol Sandi Nugroho, Dandim 0201/BS Kol Inf Bambang Herqutanto, Dansat Brimob Poldasu, perwira tinggi di Mapoldasu dan Mapolrestabes Medan, pimpinan SKPD serta camat.
Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, sangat mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Operasi Simpatik Toba 2017. Melalui operasi ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
"Di samping itu, melalui instansi terkait, Dishub Kota Medan, kita selalu mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib lalu lintas ini sebagai budaya dalam kehidupan masyarakat. Sebab, tertib berlalu-lintas ini dapat terwujud, jika didukung penuh seluruh lapisan masyarakat," tandasnya. ***
Langganan:
Postingan (Atom)