Awas!! Lakalantas 2016 Ada 105 Ribu Kejadian

OPERASI Simpatik Toba 2017 menyasar pemeriksaan kelengkapan surat-surat berkendara yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Gubsu HT Erry Nuradi dalam arahannya membacakan sambutan tertulis Kepala Korps Lalu Lintas Polri, saat bertindak sebagai Inspektur Apel Gelar Pasukan Operasi Simpatik Toba 2017, di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (1/3).

"Pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran rambu lalu-lintas tetap akan ditindak!," tegas T Erry.

Sikap tegas ini dilakukan, jelas T Erry, guna menurunkan maupun meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, Operasi Simpatik Toba 2017 ini lebih mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi kepada masyarakat.

Meskipun mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi, T Erry menegaskan, polisi tak segan memberikan bukti pelanggaran kepada pengendara yang melanggar lalu lintas.

Berdasarkan data, kata T Erry, jumlah pelanggaran lalu lintas berupa tilang tahun 2015 sebanyak 5.439.052 kasus dan tahun 2016 sebanyak 6.272.375 kasus. Ada kenaikan sekitar 15%. Sedangkan teguran, jelasnya, tahun 2015 sebanyak 2.526.162 pelanggaran dan tahun 2016 sebanyak 2.225.404 pelanggaran. Terjadi penurunan 11%.

"Untuk kecelakaan lalu lintas tahun 2015 sebanyak 98.970 kejadian sedangkan tahun 2016 sebanyak 105.374 kejadian. Sehingga terjadi kenaikan sekitar 6%. Sementara itu untuk korban meninggal dunia tahun 2015 sebanyak 26.495 orang sedangkan tahun 2016 sebanyak 25.859 orang. Artinya, terjadi penurunan sekitar 2%," paparnya.

Apel yang mengusung tema, Meningkatkan Kesadaran Kepatuhan Masyarakat Dalam Berlalulintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas Di Wilayah Sumatera Utara, Khususnya Kota Medan itu, dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Drs Andi Ludianto, Wakapoldasu  Brigjen Pol Agus Andrianto, Kapolresta Medan Kombes Pol Sandi Nugroho, Dandim 0201/BS Kol Inf Bambang Herqutanto, Dansat Brimob Poldasu, perwira tinggi di Mapoldasu dan Mapolrestabes Medan, pimpinan SKPD serta camat.

Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, sangat mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Operasi Simpatik Toba 2017. Melalui operasi ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Di samping itu, melalui instansi terkait, Dishub Kota Medan, kita selalu mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib lalu lintas ini sebagai budaya dalam kehidupan masyarakat. Sebab, tertib berlalu-lintas ini dapat terwujud, jika didukung penuh seluruh lapisan masyarakat," tandasnya. ***

Sumut Cuma Punya 34 Guru Besar

KOORDINATOR Kopertis Wilayah I Sumut, Prof DR Dian Amanto MPd, menegaskan, pendidikan tinggi yang baik seharusnya memiliki lebih 40 persen dosen-dosennya sudah bergelar doktor. Di Sumut, katanya, dari 8.688 dosen di 264 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada, hanya ada 500 dosen peneliti dan 34 guru besar.

"Dari 1.016 Prodi hanya 2 yang terakreditasi A, sekitar 400 terakreditasi B dan 457 terakreditasi C dan yang lain belum jelas," kata Prof Dian, ketika memberikan sambutan pada acara Kebhinekaan yang Berintegrasi dan Grand Opening STMIK Methodist serta Education Fair, Senin (27/2), di kampus STMIK  Jln Brahrang Binjai.

Walikota Binjai, HM Idaham, mengatakan, Pemko Binjai saat ini sedang memproses upaya untuk menciptakan  lokasi baru di Binjai, membangun kawasan industri seluas 132 Ha dari lahan bekas PTPN. Hal itu akan  berpeluang dalam mendukung jalan Tol Binjai-Belawan-Medan dan jalur KA dari Kuala Namu ke Binjai. Selain itu, katanya, akan menjadikan Binjai menjadi Kota Smart City, yang sangat membutuhkan operator-operator  kumputer handal.

Bishop Wilayah I GMI, Pdt Darwis Manurung STh MPsi, menyatakan dukungannya atas pembangunan dan usaha-usaha yang membentuk manusia berjiwa bhineka dan berintregrasi. "Dimanapun kita berada, janganlah kita membuat pengkotakan-pengkotakan baru, tetapi mari bersatu," ungkapnya.
 
Sedangkan Staf Ahli Kasad, Mayjend Sumedy SE MM, menambahkan, sebagai putra daerah Binjai, dia berjanji akan membantu sejumlah buku untuk perpustakaan di STMIk. "Untuk menjadi pemimpin yang hebat kita perlu hebat, kita harus lebih berdisiplin dan berakhlak," ujarnya.

Lahan Eks HGU PTPN II Sei Semayang Dibidik Pemko Binjai

PEMERINTAH Kota (Pemko) Binjai serius berencana mengembangkan tanaman produktif bernilai tinggi. Salah satunya adalah serai wangi.

Saat meninjau lokasi cabe di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Sei Semayang, Jln Pangeran Diponegoro Kecamatan Binjai Timur, Walikota Binjai, HM Idaham, mengatakan, pihaknya akan mengundang pengusaha serai wangi dari Perhimpunan Masyarakat Tani Indonesia (Permatani).

"Ini dimaksudkan untuk berkoordinasi menanam serai di lahan eks HGU," kata Idaham, Selasa (28/2)

Turut hadir saat meninjau, Kapolres Binjai AKBP M Rendra Salipu, Kasat Narkoba AKP Bambang Tarigan, Kapolsek Binjai Timur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir Dewi Anggreini, Camat Binjai Timur Hardiansyah Putra Pohan SSTP dan Lurah Tunggorono serta anggota Permatani Sumut.

Lebih Lanjut dikatakan Idaham, nantinya petani akan diberikan pelatihan dari Permatani, yang mana wilayah ini dapat sangat menjanjikan bagi pendapatan masyarakat. "Di sini potensial sekali dalam budidaya serai wangi dan seandainya bisa terlaksana, kami melihat ke depan, serai ini menjadi pilihan untuk dibudidayakan karena aromanya sekaligus kandungannya yang memiliki banyak manfaat." terangnya.

Idaham yakin, jika dilakukan keinginan besar dan keseriusan, mudah-mudahan ini berhasil, apalagi dengan kerjasama satu sama lain serta sejalan. "Karena aroma dari serai wangi ini memang wangi, berbeda wanginya dengan bunga melati, cengkeh atau minyak kayu putih tentunya. Maka, minyak dari sulingan seai wangi ini tak hanya mujarab dijadikan sebagai obat, namun juga sangat oke untuk bahan parfum atau pewangi lainnya," pungkasnya.

Awas!! Terlambat Sampaikan LHKPN Kena Sanksi

SELURUH pejabat di lingkungan Pemko Binjai diminta segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), paling lambat 31 Maret.

Hal ini untuk memenuhi Peraturan KPK Nomor 7/2016, yang menyebutkan, penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap setahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai 31 Desember.   Adapun penyampaian LHKPN ke KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

"Nanti BKD akan membuat Surat Edaran siapa saja yang wajib LHKPN. Bagi yang terlambat menyampaikan ada  sanksi administratif," ujar Sekda Kota Binjai, M Mahfullah P Daulay, saat membuka sosialisasi LHKPN dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemko Binjai, Selasa (28/2), di aula Kantor Walikota  di Jln Jenderal Sudirman.

Mahfullah mengakui, selama ini penyampaian LHKPN belum optimal karena kurangnya pemahaman soal cara  pengisian dan manfaat LHKPN. Padahal LHKPN ini sangat penting bagi para pejabat karier dan menghapus  pandangan negatif masyarakat, tentang harta kekayaan pejabat negara.

Mahfullah juga menyampaikan tentang dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemko Binjai, berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-533/K/ tahun 2016. "Jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara dibebaskan dari ancaman pidana," jelas Mahfullah, seraya menegaskan, penerima gratifikasi juga dapat melaporkannya ke sekretariat UPG di Inspektorat Kota Binjai. ***

Lapas di Sumut Over Kapasitas

Saat ini ada 37 lembaga pemasyarakatan (Lapas) rumah tahanan (Rutan) dan Cabang Rutan di Sumut. Akibat dihuni oleh puluhan ribu warga binaan, menjadikan Lapas di Sumut over kapasitas.

Menurut Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Hukum HAM Sumut, Hermawan Yunianto, kapasitas ideal 9.406 orang tapi justru diisi warga binaan sebanyak 25.823 orang. Hermawan mengungkapkan seputar problem Lapas dan Rutan  di Provinsi Sumut, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Sumut, Senin (27/2).

"Tugas saya mengawasi semua UPT Lapas di Sumut. Saya dari Kaltim dan baru 1 bulan di Sumut. Kapasitas Lapas di Sumut over hampir 3 kali lipat. Lapas Klas II B Tanjung Balai Asahan yang harusnya 600 orang namun dihuni 1.312 orang," ungkapnya, sembari menambahkan, over kapasitas bisa saja terjadi walau belum tentu over crowded.

Kapasitas suatu Lapas 1.000 namun diisi 1.500 dinilainya belum crowded. Tapi kalau diiisi 3.000 penghuni berarti crowded. Hermawan menjelaskan, golongan Napi dan tahanan akan dibreakdown sesuai latar belakang kasus. "Ada 14 ribuan napi kasus Narkoba di Sumut. Rutan di Sumut juga sudah over crowded. Medan lebih 200 persen over crowded. Karena Lapas Medan jadi objek utama kami meningkatkan kualitas pelayanan," cetusnya.

Di sisi lain, Hermawan membeberkan pula problem besar di Sumut sesuai UU terkait keberadaan Lapas berisi Napi atau Rutan dihuni tahanan yang sedang dalam proses hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Begitu juga keberadaan Badan Pemasyarakatan (Bapas) yang masih minim tapi penting mengurusi napi Pembebasan Bersyarat (PB), cuti bersyarat hingga pelanggar pidana tertentu termasuk anak yang akan diuji/dianalisa sebelum masuk pengadilan. "Rumah penyimpanan barang bukti yang dititip penegak hukum juga seyogianya ada banyak berdiri di kab/kota. Di Sumut, 1 petugas Lapas berbanding 180 Napi. Tidak ada jaminan pelayanan kesehatan. Ada pelayanan rawat inap namun kurang maksimal. Perlu BPJS tanpa mempersoalkan warga binaan. Peningkatan SDM petugas mutlak," yakin Hermawan.

Solusinya, imbuh dia, pemerintah akan melakukan moratorium menjaring CPNS. Lalu Depkum HAM dan Panglima TNI telah merencanakan Bintara Tentara yang mau pensiun diarahkan bertugas ke Lapas. "Itu masih rencana untuk mengatasi over kapasitas Lapas/Rutan," ungkap Hermawan.

Senada, Kalapas Klas I A Medan, Asep Syarifuddin,.mengatakan, Lapas yang dikelola seharusnya menampung Napi hukuman 5 tahun. Namun jadi ironis lantaran setiap Napi dan Tahanan yang dikirim dari manapun tidak bisa ditolak. Sehingga over kapasitas tak bisa dihindari. "Pemerintah sudah memerintahkan agar memindahkan warga binaan ke Lapas yang minim tahanan. Toh tahanan berdatangan terus. Di Lapas kami tahanan kasus Narkoba 80 persen. Akibatnya rentan penyakit karena ruangan penuh. Rawan perkelahian, masuk Hp, Narkoba dan sebagainya," singkap Asep.

Menanggapi itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu, berharap Depkum HAM Sumut tetap mencarikan jalan keluar agar Lapas dan Rutan bisa lebih manusiawi dengan kapasitas hunian yang seimbang. "Bila perlu dukungan dana APBN, nanti kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalo terkait dana APBD, bisa kita upayakan bersama Gubsu," ucap Sarma.

Kendati demikian, Sarma mengingatkan perlunya dikuatkan integritas petugas Lapas/Rutan. "Jangan seperti Lapas di Lubuk Pakam ada ruang Karaoke. Status napi dan tahanan hanya hak kemerdekaan/kebebasan yang diambil Negara. Mereka berhak sehat atau memperoleh hak-hak mendasar lain," tegas Sarma. ***

Catat! Kadisdik Medan Jamin Tak Ada Pungli Sertifikasi

Sertifikasi guru di kota Medan kerap jadi masalah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri, menegaskan tidak ada uang kutipan sertifikasi guru di Medan. "Soal kutipan itu, kami mengharamkan seluruh kutipan terhadap sertifiksdi guru," jelas Hasan, dalam rapat evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan dengan Komisi D DPRD Medan, yang dipimpin Ketua Komisi B Sahat Maruli Tua Tarigan, Senin (27/2).

Mengenai dana sertifikasi, Hasan mengakui, semua uang sertifikasi masuk rekening pribadi guru. "Jadi tak mungkin ada pemotongan, melainkan mereka mengantar uang itu," tuturnya.

Dalam persoalan ini, Hasan berjanji akan memaksimalkan tim saber. "Kita sudah ada tim saber, kalau tak mau dicegah kita tangkap," jelasnya.

Dijelaskan Hasan, masalah pungli yang terjadi dalam permasalahan sertifikasi guru dipengaruhi banyak faktor. "Faktor individu guru juga menjadi masalah. Misalnya, banyak di antara guru-guru yang mau sertifikasi tidak mampu menyiapkan berkasnya, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan uang dengan membayar orang," tambah Hasan.

Kemudian soal data Dapodik, Hasan mengakui banyak guru yang tidak mempu melihat data Dapodik, sehingga menyuruh orang. Dalam permasalahan ini, Hasan juga tidak menampik adanya oknum di Dinas Pendidikan yang bermain. "Bayangkan saja, mereka tidak mengetahui dan mampu membuka data dapodik di internet, makanya mereka keluar duit," jelasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Medan Asmui Lubis, meminta Dinas Pendidikan untuk memberikan tindakan tegas terhadap praktik pungli terhadap perogram sertifikasi guru. ***

Bupati Simalungun: Tak Ada Lintah di Danau Toba

BUPATI Simalungun, JR Saragih membantah keras soal isu yang menyebut lintah hidup subur di Danau Toba. Sebagai pembuktian kalau berita soal lintah itu hoax, bupati bersama Kepala SKPD dan Muspika saat memeriksa areal pemandian pantai bebas Hotel Inna, Parapat Kec Girsang Sipangan Bolon, Simalungunyang yang disebut tempat ditemukan lintah, Kamis (23/2) kemarin.

"Saya berbicara di sini bahwa di Danau Toba ini aman tidak ada masalah, tidak ada gatal gatal di sini. Kami ada dokter, ada rumah sakit, jadi aman tak ada masalah apapun. Kami sudah buktikan, kami sudah berendam, tidak ada yang gatal satupun. Jadi kami katakan aman, kami jamin siapapun datang ke Danau Toba ini aman, tidak ada di sini digigit lintah asal jangan lintah itu dibawa dari luar," ucapnya.

Lanjut JR Saragih, masyarakat yang cinta akan Danau Toba jangan takut untuk datang. Menyoal anak yang digigit lintah beberapa hari lalu, JR menegaskan kalau hal itu perlu dibuktikan.

"Kejadian itu perlu di buktikan. Kecuali waktu kejadian itu dia membawa anaknya ke UGD ataupun Puskesmas baru bisa jadi bukti. Ini sama sekali tak ada. Kalau ngomomg aja nggak bisa dibuktikan. Dan di areal lokasi ini ada Babinsa dan Bahbinkamtibnas yang selalu stay di lokasi ini," urainya.

Semenjak menjabat sebagai Bupati Simalungun, katanya, perlahan demi perlahan dirinya sudah membenahi Danau Toba sesuai intruksi pusat. "Tahun 2010 Danau Toba udah meningkat pengunjungnya. Sebelumnya pengunjung kurang. Jadi jangan lagi dirusak, ini kebanggan orang Sumut," ucapnya.

Kru M24 sempat bertemu dengan Holmes Hutapea, inisiator pejuang Danau Toba, di pantai pemandian Pesangrahan, Kel Tigaraja, Kec Girsang Sipangan Bolon, Simalungun. Dia mengatakan hal tersebut jangan dibiarkan berlarut, bisa merusak reputasi Danau Toba.

Menurut Holmes, pemerintah harus segera melakukan penelitian lebih mendalam terkait isu temuan lintah di Danau Toba. "Kita harus cari tau, asal dari lintah dan kutu di Danau Toba. Makanya diperlukan ada lembaga penelitian independen yang lain membantu. Kalau BLH Simalungun, saya pribadi masih ragu," ucapnya.

Dibeberkan Holmes bahwa temuan ada sejenis lintah dan kutu di ketahui pada tahun 2015 sewaktu masih kerja di salah satu perusahaan keramba jaring apung (KJA). "Waktu itu saya menemukan binatang spesis baru sejenis lintah areal di KJA milik perusahaan Swiss. Kuat dugaan lintah juga bisa berasal dari limbah perusahaan Agrindo (ternak babi) dan KJA milik masyarakat," kenangnya.***