Oknum PNS PU Palas Diduga Bagi-bagi Proyek

SEJUMLAH PNS di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Palas, disinyalir menjalankan profesi ganda dengan menjadi kontraktor untuk proyek-proyek pembangunan yang ada di Dinas PU Palas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun M24, ada beberapa PNS menjalankan profesi ganda ini. Padahal, sejatinya seorang PNS adalah abdi negara, yang digaji oleh negara dan melayani kepentingan masyarakat. Dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada pasal 4 ayat 2 terdapat 15 point yang berisi larangan bagi PNS yang memanfaatkan APBD atau APBN, PNS dilarang sama sekali main Proyek dengan sanksi tidak dinaikkan pangkat selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan atau diberhentikan dari PNS.

Hasil penelusuran M24 dan keterangan beberapa sumber, salah seorang PNS di Dinas PU PE Palas,  mengerjakan proyek pembangunan pagar SDN 0127 Sibuhuan Julu, yang didanai APBD Palas. "Proyek ini milik pegawai Dinas PU, namun yang mengerjakan CV Azy perkasa Abadi," ujar sumber.

Senada, salah seorang guru di SDN 0127 Sibuhuan Julu, Umar Dani, membenarkan kalau proyek pembangunan pagar di sekolah tempatnya mengajar dikerjakan oleh salah seorang PNS di Dinas PU PE Palas. "Dia jarang datang kesini, yang datang anggotanya bernama Solah warga Desa Janjilobi," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU PE Palas, Ir Ulil Fadil Nasution, saat dikonfirmasi terkait hal ini, membantah keras anggotanya ada yang berprofesia ganda sebagai kontraktor. "Tak ada bagi bagi proyek untuk PNS PU Palas. Isu itu dihembuskan untuk mencari perhatian saja," tegasnya. ***

Pembangunan Irigasi di Dairi Asal jadi

Pembangunan peningkatan jaringan irigasi dari Dinas Pertanian Dairi, di Desa Berampu, Kec. Berampu dan di Desa Sumbul Kec. Laeparira, disinyalir asal jadi.

Hal ini dikatakan, anggota DPRD Dairi, Harry Napitupulu dan Hadi Suarno Panjaitan, saat melakukan kunjungan lapangan, Kamis (1/12).

Seperti di Desa Berampu, pembangunan diduga asal jadi, lantai dari irigasi sudah rusak. Selain itu, pondasi dari bangunan irigasi diduga tidak ada, sehingga terlihat banyak retakan pada dinding.
"Bisa aja dipermukaan bagus, di dasar asal jadi. Makanya, dinding irigasi ada yang bocor," sebutnya.

Pembangunan irigasi yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) harusnya dibongkar. Bila dibiarkan terus begitu, belum ada nanti satu tahun irigasi itu sudah amblas, yang dirugikan petani.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Dairi, Bintoha Angkat yang juga merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) mengatakan, kedua kegiatan itu sudah serah terima (PHO), tetapi belum dibayarkan seratus persen kepada rekanan.***

Alat Pertanian Terbengkalai di UPTD Dinas Pertanian Tobasa

RATUSAN alat pertanian seperti hand traktor, traktor mini, mesin tanam padi, pompa air, dan alat pertanian lainnya terlihat terbengkalai di UPTD Balai Benih Tanam Pangan dan Holtikultura Landbou, Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Tobasa, di Jln Perumahan Lambou, Desa Sibarani X Kec Laguboti, Tobasa.

Pantauan M24, Kamis (1/12) lalu, ratusan unit alat pertanian itu disusun di luar gedung, dan hanya sebagian yang ditutupi pakai tenda, sementara yang lain hanya diletakkan begitu saja.

Plt Kadis Pertanian Tobasa, Lintong Sitorus kepada M24, menjelaskan sebagian dari alat pertanian itu diperuntukkan buat Kelompok Tani. Namun alat pertanian seperti traktor mini, hand traktor dan harfaster adalah milik Brigade Arsinta (Instsitusi dari pemerintah Pemkab).

Penyaluran alat pertanian itu sendiri, kata Lintong, akan diserahkan kepada kelompok tani yang sudah memasukkan permohonan tertulis kepada Dinas Pertanian.
"Kita menunggu permohonan para kelompok tani, nanti permohonan itu akan kita verifikasi mana yang layak dan mana yang tidak layak. Selanjutnya baru kita serahkan," sebut Lintong, Jumat (2/12) siang.

Lanjut Lintong, pihaknya sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, soal keberadaan alat pertanian yang diperuntukkan kepada kelompok tani. "Kita sudah lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengajukan permohonan untuk mendapat alat pertanian itu," lanjut Lintong.

Selain itu, Lintong menegaskan, tidak ada batas waktu untuk permohonan pengajuan alat pertanian ini. "Tidak ada limit waktu, petani bisa kapan saja mengajukan permohonannya. Jadi alat pertanian itu adalah stok, kapan diminta maka kita serahkan jika permohonan itu sudah lolos verifikasi," ujar Lintong.***

Bangunan di Pinggiran Sungai Bingei Dibongkar

PEMKO Binjai bongkar bangunan di sepanjang pinggiran Sungai Bingei, di Kampung Tanjung Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota, yang kerap jadi arena judi Tang-Suang (genap-ganjil). Bahkan disinyalir tempat transaksi narkoba.

Penertiban dipimpin Kadis Tarukim Binjai, M Mahfullah P Daulay SSTP MAP, Kamis (1/12), dilakukan petugas gabungan Pemko Binjai. Terdiri dari Satpol PP, didampingi Polres Binjai dan Kodim 0203 Binjai/Langkat.

Kadis Tarukim Pemko Binjai, M Mahfullah P Daulay SSTP MAP, mengatakan, penggusuran sebagai tindaklanjut  program Pemko Binjai, yang rencananya akan membangun taman. "Tetapi terlebih dahulu dikaji. Apakah taman atau lebih cocok dibangun jalan," imbuhnya.

Kabag Humas Pemko Binjai, Hendrik Tambunan, menambahkan, pembongkaran yang dilakukan tidak memiliki panjang sampai dimana. Hanya saja lebarnya 10 meter dari aliran sungai. ***

Soal SUTET PLN di Simalungun Polisi Jangan Jadi Back-Up

KETUA Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu, mengimbau polisi jangan mem-backup jika ada yang menyalahi aturan saat pembangunan SUTET PLN di Simalungun. Tetapi melakukan monitoring bahkan penyelidikan. "Kepolisian boleh melakukan penyelidikan soal dugaan pengalihan aset dan jarak bangunan tower dengan rumah warga. Kita belum bisa ambil keputusan," tegas Sarma, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan, kemarin, yang tertunda karena pihak PLN Sumut dan Pemkab Simalungun tak hadir.

Sarma memastikan akan mengundang lagi PLN, Pemkab Simalungun dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).
Kalau ada yang menyalahi aturan saat pembangunan SUTET PLN di Simalungun, politisi PDIP itu mengimbau polisi jangan mem-backup namun melakukan monitoring bahkan penyelidikan. Sebelumnya,

Pendamping warga, Fawer Sihite, yang juga Ketua GMKI Cabang Siantar/Simalungun, membeberkan, re-desain pembangunan tower SUTET PLN di Jln Asahan Km 4 Dolok Marlawan, sangat mendesak karena banyak kesalahan. Apalagi, titik tower SUTET ada di Rumah Bolon Cadika. "Amdal PLN tahun 2005 tapi proyek SUTET kok dikerjakan 2016?. Sesuai aturan sudah kedaluarsa. Warga keberatan dan menolak tower SUTET dengan 18 bahaya yang bisa muncul sewaktu-waktu," katanya.

Dia merinci, 18 bahaya, diataranya kebakaran, ledakan, tersengat listrik, radiasi listrik, tiang menara jatuh, penyakit ketidaksuburan manusia.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Simalungun, Makmur Damanik, mengatakan, telah keluar keputusan DPRD Simalungun untuk menunda sementara pembangunan tower SUTET. "Tapi di lapangan masih saja jalan. Setahu kami, ada 4 titik asset Pemkab Simalungun," terangnya.

Kakan BPN Simalungun, Hiskia Simarmata, mengaku tidak pernah diundang PLN dan DPRD Simalungun membahas masalah SUTET. "Setahu saya ada lahan aset Pemkab di areal pembangunan tower SUTET. Tapi belum bersertifikat. Belum ada pembebasan lahan," ungkapnya.***

Dihantam Puting Beliung 5 Rumah Warga di Mata Pao Rusak

PUTING beliung disertai hujan lebat melanda Sergai. Peristiwa Kamis (1/12) pukul 13.00 WIB itu, menghantam 5 rumah hingga rusak berat. Termasuk satu gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat angin puting beliung tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Rumah warga yang dihantam angin puting beliung, diantaranya, Saeni (42) dan Sainem (49), warga Dusun IV Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu. Kemudian Abdul Malik (35), warga Dusun II Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin. Ketiga rumah tersebut rusak berat dengan kondisi sebagian atap dan kap rumah terangkat. Bahkan terbang hingga beberapa meter.

Sedangkan rumah warga yang rusak ringan, yakni milik Budi (40) dan Ngalimin (42), warga Dusun IV dan Dusun II Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin. Kemudian gedung PAUD di Dusun III Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah, dengan kondisi sebagian atap dan asbes serta kamar mandi rusak.

Saeni, janda 4 anak yang ditemui M24, Kamis (1/12) sore, menuturkan, siang itu dirinya bersama 4 anaknya sedang di dalam rumah. Tiba-tiba cuaca mendung dan angin bertiup kencang, berputar-putar dan langsung menghantam rumahnya, hingga seluruh atap dan kapnya terbang. "Melihat itu aku dan anak-anak langsung berlari keluar menghindar ke rumah keluarga. Tak lama kemudian hujan lebat pun turun. Sehingga seluruh perabotan rumah basah," ungkap Saini menangis.

Kepala Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah, Sugiono, mengatakan, pohon sawit tumbang akibat dihantam angin kencang menimpa samping gedung PAUD.

Kepala BPBD Sergai, Hendri Suharto SH yang dikonfirmasi via telepon seluler mengatakan pihaknya tengah mendata korban angin puting beliung dan untuk sementara data korban  yang masuk tiga rumah di Kec.Pantai Cermin, dua rumah di Kec.Teluk Mengkudu dengan kondisi rusak berat dan ringan,  serta satu gedung PAUD di Desa Pematang Ganjang Kec.Sei Rampah juga rusak tertimpa pohon sawit yang tumbang. "Kita masih bersiaga menghimpun data. Hujan yang disertai angin kencang siang tadi, hampir melanda seluruh kecamatan di Sergai," pungkasnya.***

Pelayanan BPJS di Kisaran Mengecewakan..!!

CALON peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jln A Yani Kompleks Graha Kisaran kecewa. Berdalih sedang mengalami kerusakan jaringan, beragam urusan di BPJS pun jadi terkendala.

Begitupun, calon peserta BPJS berharap, pelayanan kepada mereka dilakukan maksimal. Bila kejadian ini terus menerus berlanjut, dipastikan pelayanan BPJS tidak maksimal dan menyusahkan masyarakat.

Amatan M24, di kantor BPJS Kompleks Graha Kisaran, kemarin (30/11) pukul 14.20 WIB, banyak warga mengeluh, akibat ketidakjelasan tersebut.

Berbagai keluhan masyarakat ini tidak bisa dipungkiri. Mereka harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengantri mengurus BPJS. Belum lagi keluarganya yang sakit harus secepatnya mendapat bantuan keringanan melalui BPJS. "Cemana lah ini bang, hari ini terkahir mengurus BPJS, gak bisa pulak. Karena sudah 3 hari aku antri mendaftar tapi jaringan rusak terus. Di rumah sakit kalau gak ada BPJS nya terpaksa aku harus bayar umum. Seharusnya dicarilah solusi bagaimana secepatnya agar masalah jaringan tidak menjadi kendala. Kalo gini sama saja pelayanannya bobrok," papar Zulfan.

Warga Kisaran lainnya, Khairul Fahrizal, ikut mengalami nasib yang sama. Sudah 3 hari mengurus, namun segala urusannya belum juga selesai, karena alasan yang sama, jaringan tidak koneks. "3 hari ku tinggalkan kerjaan tapi tidak bisa juga selesai karena jaringan tidak koneks. Pihak BPJS maunya dalam pelayanan prima kepada masyarakat sebagai calon pesertanya harus maksimal," ucapnya dengan raut wajah kesal.

Bagian Pemasaran BPJS Tanjungbalai, Andi, saat dikonfirmasi melalui selularnya, membenarkan kalau beberapa hari ini jaringan memang tidak baik. Dan itu juga dirasakan seluruh pelayanan kantor BPJS di seluruh Indonesia karena ada perbaikan jaringan.

"Kita juga tidak mau ini terjadi. Dan pihak BPJS saat ini lagi melakukan perbaikan jaringan seluruh Indonesia. Ini juga dilakukan untuk pelayanan yang lebih baik lagi," jelasnya.***