Jembatan di Desa Namo Rih Terancam Ambruk

Kondisi jembatan tua Sungai Lau Tengah peninggalan Belanda di Desa Namo Rih Kecamatan Pancurbatu Deliserdang Sumatera Utara sangat memprihatinkan. Bahkan mendekati ambruk jika tak cepat ditangani Pemkab Deliserdang.

Menurut warga sekitar, jembatan sepanjang 20 meter dan lebar 3 meter ini sudah berumur hampir 1 abad.  Lantai jembatan yang sudah beberapa kali diperbaiki, karena termakan usia, bergetar seakan mau ambruk jika dilalui kenderaan. "Pernah beberapa waktu lalu beca bermotor nyaris jatuh ke sungai akibat terperosok di lantai yang rusak. Beruntung, seksi jembatan nyangkut di kerangka lantai," ungkap Budi, warga yang ditemui wartawan, Selasa (4/10).

Kepala Desa Namorih Timotius saat itu sudah pernah usul, agar Pemkab Deliserdang membangun jembatan tersebut. Namun setelah kepala desa berganti kepada Andi Warista, jembatan belum juga ada tanda-tanda akan diperbaiki. Malah kondisinya semakin parah dan membahayakan.

Padahal, jembatan itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak dan merupakan akses alternatif, penghubung  Kecamatan Pancurbatu dengan Kecamatan Kutalimbaru. Termasuk juga merupakan urat nadi perekonomian masyarakat di beberapa desa di Kutalimbaru dan Pancurbatu.

Kepala Desa Namorih Kecamatan Pancurbatu, Andi Warista, mengakui kondisi jembatan sungai Lau Tengah di Desa Namorih yang sangat memprihatinkan itu. Menurut Andi, ia juga sudah memohonkan ke Pemkab Deliserdang, agar jembatan segera diperbaiki atau diganti baru, untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Namun kenyataannya, hingga menjelang akhir 2016, belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. ***

Rp1 Triliuan Untuk Infrastruktur Jalan dan Drainase Kota Medan Tahun 2017

KEBUTUHAN infrastruktur jalan dan drainase di Kota Medan menjadi perhatian serius. Untuk menangani persoalan tersebut, Pemko Medan menyiapkan anggaran Rp1 triliun.

Menurut Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi kenaikan anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya drainase dan jalan, merupakan aspirasi DPRD Medan saat Musrenbang kelurahan, kecamatan dan kota.

"Tahun 2016 anggaran infrastruktur dan drainase nilainya Rp450-an miliar. Berdasarkan hasil Musrenbang Juni 2016, maka disepakati anggaran pembangunan jalan dan drainase tahun 2017 sebesar Rp1 triliun. Kami menerima masukkan dari masyarakat, karena kami menganggap pembangunan yang kami lakukan untuk warga Kota Medan," papar Eldin, Senin (3/10).

Eldin berharap, dengan peningkatan anggaran tersebut, tahun 2017, infrastruktur jalan dan drainase sudah membaik. Sehingga Pemko Medan akan melakukan penataan lainnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Eldin juga menyebutkan, dari kenaikan anggaran itu, 30-40 persen diperuntukkan ke Medan bagian Utara. Dibagi empat kecamatan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Belawan. "Pemko Medan banyak menerima masukkan agar dibangunnya Medan bagian Utara. Dan ini sesuai visi misi saya membangun Medan di bagian Utara," katanya.

Eldin juga mengingatkan, agar apa yang sudah dibangun, juga ikut diawasi, dijaga dan dipelihara. Termasuk juga agar pihak kecamatan dan kelurahan aktif menggelar gotong royong.  "Dengan gotong royong dan kebersamaan, maka Medan Rumah Kita bisa terjaga dan penataannya lebih baik," katanya.

Sementara, Kadis Bina Marga Kota Medan, Khairul Syahnan, menyatakan, kebutuhan Kota Medan terhadap infrastruktur jalan dan drainase memang banyak, sehingga dibutuhkan peningkatan anggaran. "Kami sudah menerima data nama jalan dan drainase yang diperbaiki berdasarkan kecamatan-kecamatan," ungkap Syahnan, seraya menyatakan, pembangunan lebih kepada solusi banjir. Seperti menambah crossing di sejumlah ruas jalan, perbaikan inlet dan interkoneksi antar drainase, selain juga akan membangun sejumlah jalan menjadi beton, khususnya di Medan bagian Utara. ***

Kawasan Genangan Air Jadi Prioritas

SELURUH kawasan titik genangan air di Kota Medan jadi prioritas pembenahan Pemko Medan. Namun kawasan yang memiliki frekuensi genangan air lebih tinggi yang terlebih dahulu dikerjakan. "Menyusul kawasan-kawasan lainnya," ungkap Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution MSi, dalam talk show, Senin (3/10), yang dihadiri Saut Siagian berbicara dari sisi pengamat cuaca dan lingkungan.

Mengenai pembenahan titik-titik genangan air, Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Pemprovsu dan Kementrian PU. Sementara untuk jalan-jalan yang berlubang, Akhyar mengatakan, Pemko Medan akan melakukan penempelan, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin.

Banyak sungai yang sudah penuh, sehingga tidak dapat menampung air lagi. Ditambah curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa kawasan di Kota Medan tergenang air. Contohnya saja Sungai Putih dan Sungai Sikambing sudah overflow. Pemko Medan sudah memiliki datanya, satu per satu titik genangan air tersebut akan kita kerjakan," imbuhnya.

Akhyar mengungkapkan, Pemko Medan saat ini sedang giat-giatnya membenahi Kota Medan, diantaranya drainase, lampu jalan, taman, sampah dan masih banyak lainnya. "Seluruh pengerjaan saat ini sedang dalam proses dan belum selesai," ungkap Akhyar, seraya berharap dalam pembenahan ini agar tidak ada pihak-pihak yang saling menyalahkan. ***

Sejak Polrestabes, Benahi Binkum dan Jumlah Ideal Polisi

BERUBAHNYA grade Polresta Medan menjadi Polrestabes Medan memang mendapat respon positif. Dengan kenaikan ini, diharapkan jajaran Polrestabes mulai membenahi bagian pembinaan hukum (Binkum). Jumlah ideal antara anggota polisi dengan masyarakat juga diharapkan bisa terpenuhi.

Ini diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, Ilhamsyah kepada wartawan, Senin (3/10). Pun demikian, Ilhamsyah beranggapan, sebelum kenaikan grade ini, seharusnya dipersiapkan dulu penambahan kepolisian sektor (Polsek) di setiap kecamatan, diiringi dengan personilnya. Berdasarkan data sesuai aturan perserikatan bangsa bangsa (PBB), Ilhamsyah mengatakan, standarisasi perbandingan jumlah personel dan masyarakat 1:300.

"Kondisi sekarang ini kan 1 personil polisi berbanding dengan 1.360 masyarakat. Kita berharap kalau bisa kedepannya, 1 berbanding 700 saja sudah sangat Alhamdulillah. Namun, tak apa, perlahan saya rasa bisa terlengkapi," ucap legislator yang baru saja pulang melaksanakan ibadah haji ini.

Keberadaan satu Polsek untuk satu kecamatan, kata Ilhamsyah, dirasa sangat perlu sebagai pemantau tindak kriminal bisa segera ditindak dan diproses dalam waktu singkat. "Soal lahan itu bukan alasan. Kita tinggal melakukan koordinasi saja kepada pihak-phak yang memiliki lahan, koordinasi itu penting," bilangnya.

Mengenai jumlah personel, idealnya jajaran Polrestabes memiliki sekitar minimal 5.000 anggota untuk memenuhi kuota pengamanan kota Medan. "Dari data yang ada kan sudah jelas. 1:1360, jumlah personel sekitar 2.000-an saja. Artinya selisih angka sekitar 3.000-an personel. Penuhi angka ini, saya yakin angka kriminal dan narkoba semakin rendah," bebernya.

Ilhamsyah juga menekankan pentingnya pembinaan hukum kepada masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga perangkat di kecamatan atau desa.

"Pembinaan hukum sekarang ini yang lebih penting. Binmas dan Bhabinkamtibmas harus lebih berperan. Jadi masyarakat lebih mengetahui hukum. Sifatnya bukan penegakan hukum, kalau penegakan hukum itu sudah kewajiban yang harus dilakukan petugas kepolisian," tandas Ilhamsyah. ***

Tapal Batas Sumut-Riau Rentan Konflik Berdarah

BEBERAPA kali legislator Sumut mengajak Biro Pemprovsu untuk ikut kunjungan kerja tetapi selalu menolak. Padahal permasalahan tapal batas Kabupaten Labusel Sumut dengan Kabupaten Rohil Riau berpotensi konflik horizontal.

Amatan tersebut berdasarkan kunjungan kerja (Kunker) Komisi A DPRD Sumut 20 September 2016 lalu. Potensi konflik horizontal itu semisal gangguan keamanan, kerawanan sosial, terhambatnya pembangunan dan aksi main hakim sendiri.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu SH dari Fraksi PDIP, di Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Singkil, telah terjadi bacok-bacokan akibat konflik tapal batas.

"Kami amati komitmen Pemprovsu sangat rendah dalam upaya untuk menyelesaikannya. Kita datang bukan mau duduk-duduk dan main-main. Silahkan telepon pimpinan Anda kalau Anda tidak kompeten memberi penjelasan," ungkap Sarma, seraya menegur staf perempuan dari Bappeda Sumut, saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) membahas konflik tapal batas Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) Sumut dengan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau, Senin (3/10), di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Selain Wakil Ketua Richard P Sidabutar SE (FP-Gerindra), RDP juga dihadiri anggota komisi A lainnya, diantaranya Anhar A Monel, M Syarif Rawi, Burhanuddin Siregar, Ronny Situmorang, Sampang Malem dan Putri SM Daulay. Hadir juga Asisten I Pemprovsu Hasiholan Silaen, Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprovsu Ilyas Hasibuan, Plt Ka Biro Pemerintahan Umum Sumut Ilyas Sitorus, Asisten I Pemkab Labusel Zuhri, anggota DPRD Labusel Tulus, Bappeda Sumut, Biro Keuangan Sumut, BPN Provsu, Disbun Labusel, Kadishut Labusel, camat Kampung Rakyat dan camat Torgamba Labusel.

Bahkan, anggota Komisi A Burhanuddin Siregar lebih keras lagi. Baginya, niat Pemprovsu tidak serius menyelesaikan konflik tapal batas, sementara rakyat bisa ribut sampai berdarah-darah. "Udah keluar saja dan cari pimpinan Anda di Bappeda. Media juga harus menulis hal-hal seperti ini. Pemprovsu terlalu sering mempertontonkan kondisi yang tidak tepat," sesalnya. Melihat kegeraman Komisi A DPRD Sumut, staf Bappeda tersebut langsung keluar ruangan.

Tidak Guna Bila Mendagri Cuma Disurati
Anggota Komisi A DPRD Labusel, Tulus, menjelaskan, apa yang dilakukan Pemprovsu selama ini tidak akan ada gunanya, jika Mendagri cuma disurati saja. Menurutnya, DPRD Labusel kesulitan menggunakan anggaran karena ketidakjelasan tapal batas Labusel-Rohil.

"Kita coba ke Senayan DPR RI dan Mendagri. Andai Labusel bisa, pasti kami putuskan. Tapi ini tapal batas provinsi. Setiap tahun berkurang rakyat kami. Warga banyak punya 2 KTP. Kalau bisa kita gedor saja Jakarta karena konflik berdarah rentan pecah setiap saat," ingat Tulus.

Asisten I Pemprovsu, Hasiholan Silaen menanggapi, apa yang disampaikan Komisi A DPRD Sumut dan Pemkab Labusel sama seperti dirasakan Pemprovsu. "Sudah ada laporan kita pada 22 Mei 2015 ke Kemendagri. Namun yang bisa menyelesaikan hanya pemerintah pusat. Sekarang bagaimana kita mendesak pusat menyelesaikan masalah tapal batas," tepis Hasiholan.

Artinya, lanjut dia, jika sudah ada keputusan kelak, itu bukan berarti menghilangkan hak perdata tapi hanya mendudukan tapal batas. Hasiholan berkeyakinan, tidak ada teori pembiaran Pemprovsu menangani konflik tapal batas. "Sekarang ada konflik Labusel-Rokan Hilir, Palas-Rokan Hulu (Riau) dan Danau Toba saja sudah diklaim Aceh milik mereka. Kita sama-sama dorong Permendagri keluar agar selesai masalah tapal batas," imbaunya.

Sarma akhirnya mengeluarkan 3 kesimpulan rapat. Diantarnya melakukan Kunker bersama Pemprovsu dan Pemkab Labusel, untuk menemui Mendagri dan Komisi II DPR RI di Jakarta Oktober. "Potensi konflik horizontal sangat tinggi kedepan bila tidak diselesaikan. Jangan sampai ada klaim Aceh, kalau Danau Toba milik mereka," ungkap Sarma heran. ***

Aneh, Ada 27 Goni Pasir Sumbat Parit

DITEMUKAN 15 goni berisi pasir bercampur tanah, saat seluruh jajaran Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan bergotong-royong di seputaran Simpang Kantor, Minggu (2/10). Kelima belas goni ditemukan tersusun  menyumbat aliran air, persis di bawah titi beton rumah warga. Ditengarai, goni berisi pasir dan tanah ini penyebab air tak mengalir, sehingga terus menggenangi cekungan di Jalan Titi Pahlawan (depan polsek Medan Labuhan), Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan.

Menurut Camat Medan Labuhan, Arrahman, temuan berawal ketika beberapa peserta gotong royong melakukan pengorekan parit pukul 11.30 WIB. Tiba-tiba kaki salah salah seorang diantaranya mengenai tumpukan goni berisi pasir. "Aneh karena kakinya menyentuh benda keras, dia langsung meraba dan menemukan tumpukan goni tersebut. Selanjutnya, satu persatu tumpukan goni itupun kami angkat dari bawah titi, sehingga air mengalir," kata Arrahman.
         
Mantan Camat Medan Helvetia ini belum mengetahui apakah ada unsur kesengajaan terkait ditemukannya tumpukan goni berisi pasir bercampur tanah tersebut. "Untuk itu, temuan ini akan kita laporkan ke Polsek Medan Labuhan. Secara lisan temuan ini sudah kita laporkan. Namun untuk pengaduan secara resminya akan kita lakukan besok (hari ini-red), sekaligus menyerahkan 15 goni sebagai barang bukti. Kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk menyelidikinya," jelasnya.

Kadis Bina Marga Kota Medan, Khairul Syahnan, juga menyampaikan temuan yang sama. Pada saat UPT 1 bekerja mengeringkan cekungan yang tergenang air, sejumlah pekerjanya menemukan 12 goni berisi tanah  dari  dua tempat persis  bawah titi warga yang menyumbat aliran air, Jumat (30/9). ***

Soal SUTET, PLN Jangan Korbankan Masyarakat Binjai!!

PERSOALAN pembangunan tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) di Binjai Sumatera Utara terus menuai kecaman warga Binjai. Warga menuntut sosialisasi dan kompensasi. Karena selama ini PLN dianggap tak transparan.

Namun perlawanan warga menuntut haknya seolah tak berarti apa apa. Pihak PLN tak mendengar keresahan warga Binjai. Bahkan pembangunan tiang Sutet yang diprotes warga, terus dikerjakan PLN.

"Kita sudah layangkan kembali surat ke BLH Provinsi, PLN Provinsi serta kelompok masyarakat yang menuntut pembangunan Sutet di Kota Binjai," ungkap anggota Komisi A DPRD Binjai, M Syarif Sitepu, di sela-sela RDP, Rabu pekan lalu, di aula DPRD Binjai.

Menurutnya, Komisi A DPRD Binjai sudah bergabung dengan anggota DPRD Dapil Binjai Utara, untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. "Dalam waktu dekat, kita bersama warga dan pemerintah, akan duduk bersama, berdialog. PLN sebagai pihak pemrakarsa, wajib menghormati dokumen Amdal yang telah dibuatnya," imbuh legislator dari Fraksi PDIP itu.

Syarif juga minta PLN agar transparan terhadap warga. "Laksanakan kewajiban PLN, jangan lari dari tanggungjawab. Bahkan PLN sering tidak hadir saat ada unjukrasa warga, seolah-olah membenturkan permasalahan ini antara aparat dengan warga," beber Syarif, seraya minta masyarakat bersabar.

Dia berharap warga tak melakukan perbuatan anarkis yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. "PLN tidak boleh mengorbankan masyarakat. Ada kewajiban PLN yang tertuang di Amdal. Walaupun Sutet merupakan proyek negara, namun dalam hal ini pihak PLN harus mematuhi rambu-rambu. PLN harus melakukan sosialisasi ke warga yang terkena dampak radiasi langsung. Karena salah satu syarat dokumen Amdal harus ada sosialisasi ke warga yang terkena dampak langsung," katanya.

Saat disinggung mengenai pembangunan tower di titik 08 dan titik 09 Kota Binjai, Syarif minta PLN agar membuka dialog proaktif bersama warga. "Rapat terakhir masyarakat melalui DPRD Kota Binjai, minta BLH Provinsi menunda sementara titik 08 dan 09. Saya rasa pihak PLN bisa membuka komunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak langsung serta bisa menghormati permintaan warga," pungkasnya.