Pengembangan Smart City di Kota Binjai ternyata menjadi acuan dari berbagai daerah untuk melakukan studi banding. Salah satunya Pemerintah Kota (Pemko) Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
Sekdako Palu, Asri SH, dalam pertemuan dengan Sekdako Binjai, M Mafullah P Daulay SSTP MAP dan Koordinator Tim Korsub Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adliansyah Nasution, di rumah dinas Walikota Binjai, Senin (15/5) malam, mengatakan, kunjungan dalam rangka melihat dan mempelajari Binjai Smart City serta bisa menerapkannya di Kota Palu.
"Guna mewujudkan Palu kota cerdas atau smart city, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Untuk itu kami berkunjung ke Binjai," ungkap Asri SH.
Menurutnya, upaya Pemko Binjai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sudah terlihat. "Dengan aplikasi e-Goverment yang sudah diluncurkan, terlihat jelas transparansi peran masyarakat dalam membangun," terang Asri.
Kedatangan pejabat Pemko Palu ternyata tidak lepas dari peran Koordinator Tim Korsub Pencegahan KPK Adliansyah Nasution. Pria yang akrab dipanggil Coky ini, mengatakan, pihaknya yang mengajak Pemko Palu ke Binjai. Alasannya, karena Pemko Binjai dinilai berhasil menerapkan aplikasi smart city dan telah memiliki Command Center.
"Terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan Pemko Binjai dalam melaksanakan program Smart City. Terlebih Pemko Binjai telah memiliki Binjai Command Center (BCC), yang sudah memiliki berbagai macam program dan aplikasi, untuk memberi pelayanan kepada masyarakat," kata Coky.
Menanggapi ini, Sekdako Binjai, M Mafullah P Daulay, mengatakan, Binjai Smart City ini merupakan program Walikota Binjai HM Idaham, demi terciptanya peningkatan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan dan lebih interaktif.
"Binjai Smart City adalah mimpi Walikota HM Idaham yang terwujud menjadi nyata. Diawali oleh KPK yang melakukan inisiasi kepada kabupaten/kota di Sumut untuk membangun e-government," ungkap Mafullah.
Selanjutnya, jelas Mahfullah, Pemko Binjai menindaklanjuti kerjasama dengan Politeknik Negeri Medan, yang menunjuk seorang dosen dan lima mahasiswa. Mereka inilah yang bekerja melahirkan aplikasi e-Musrenbang, e-Ra, e-Masyarakat, e-Perizinan dan e-Dokter. "Alhamdulillah Pemko Binjai berhasil melakukan grand launching lima aplikasi dan Binjai Command Center sebagai ruang kendali smart city," jelasnya.
Ditambahkannya, Pemko Binjai akan terus menambah dan menyempurnakan beberapa aplikasi e-gov sesuai visi Walikota HM Idaham tahun 2016-2021, untuk mewujudkan Binjai sebagai Kota Cerdas.***
Selasa, 16 Mei 2017
Senin, 15 Mei 2017
36 Ribu Siswa SD di Deliserdang US
BUPATI Deliserdang, H Ashari Tambunan, berharap kepala sekolah dan para guru, terus mempertahankan lingkungan sekolah yang sudah tertata bersih, rapi, sejuk dan rindang.
Menurut Ashari, kindisi seperti ini, tentu dapat menunjang proses belajar dan mengajar yang nyaman. Demikian juga pembangunan di bidang-bidang lainnya.
"Karena dari pendidikan dasar inilah kita tempah generasi muda yang disiplin, berkarakter, beriman dan bertaqwa, untuk kita persiapkan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang," ungkap Ashari, di sela-sela meninjau pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) Negeri dan Swasta serta Paket A/Ula 2016-2017 hari pertama, Senin (15/5).
Kunjungannya ke SDN-101900, SDN-101901 dan SDN-105356 Lubukpakam, Ashari didampingi Ketua PN Lubuk Pakam Edward TH Simarmata SH, LLM, MTL dan unsur FKPD lainnya, Asisten III H Jentralin Purba, Kadis Pendidikan Dra Wastianna Harahap dan pimpinan SKPD terkait lainnya, Camat Lubukpakam Khairul Azzam MAP beserta Muspika.
Di SDN 101900 Lubukpakam, rombongan Ashari disambut Kepala Sekolah Hj Jerniati Sitompul. Di sekolah ini ada 273 siswa yang ikut US. Di SDN 101901 dengan 56 peserta, Ashari disambut Kepala Sekolah Yeni Aswina SPd. Sedangkan di SDN 105356 dengan 31 peserta, Ashari disambut Plt Kepala Sekolah Abadi Harahap.
Kadis Pendidikan Deliserdang, Dra Wastianna Harahap, menjelaskan, ada 806 SD/MI Negeri yang melaksanakan US SD dan 148 SD/MI Swasta. Jumlah keseluruhannya 954 sekolah. Peserta US SD 32.499 siswa, MI 4.171 siswa, sehingga totalnya 36.670 siswa.
"Mata pelajaran hari pertama, Senin (15/5), Bahasa Indonesia, ujian susulan Senin (22/5). Hari kedua Selasa (16/5) Matematika, susulan Selasa (23/5). Hari ketiga Rabu (17/5) pelajaran IPA (Ilmu Pengtahuan Alam), susulan Rabu (24/5)," ungkapnya.
Sedangkan untuk Ujian Sekolah Paket A/Ula, katanya, hari pertama Senin (15/5) Bahasa Indonesia dan Pkn, susulan digelar Senin (22/5). Lalu, hari kedua Selasa (16/5) pelajaran Matematika IPS, susulan Selasa (23/5) dan hari ketiga Rabu (17/5) IPA, ujian susulan Rabu (24/5).
Di Tanjungbalai, US SD sederajat TA 2016/2017 diikuti 3.098 siswa, terdiri SDN 2.828 siswa, SD Swasta 426 siswa dan MI/MIS 654 siswa. "Semoga seluruh peserta US SD pada hari ini dapat mengikuti ujian sampai dengan hari terkhir dengan aman dan lancar," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Tety Juliani Siregar ST MM.
Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi yang diikuti seluruh sekolah se-Kota Tanjungbalai, untuk persiapan dalam rangka menghadapi US maupun UAS tingkat SD maupun MI. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau prilaku minimal baik dan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran ditentukan satuan pendidikan, melalui rapat dewan pendidik berdasarkan laporan hasil belajar dari kelas I sampai kelas VI.
"Jadi yang menentukan kelulusan adalah didasarkan pada penilaian sekolah untuk menentukan kelulusan," pungkasnya. ****
Menurut Ashari, kindisi seperti ini, tentu dapat menunjang proses belajar dan mengajar yang nyaman. Demikian juga pembangunan di bidang-bidang lainnya.
"Karena dari pendidikan dasar inilah kita tempah generasi muda yang disiplin, berkarakter, beriman dan bertaqwa, untuk kita persiapkan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang," ungkap Ashari, di sela-sela meninjau pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) Negeri dan Swasta serta Paket A/Ula 2016-2017 hari pertama, Senin (15/5).
Kunjungannya ke SDN-101900, SDN-101901 dan SDN-105356 Lubukpakam, Ashari didampingi Ketua PN Lubuk Pakam Edward TH Simarmata SH, LLM, MTL dan unsur FKPD lainnya, Asisten III H Jentralin Purba, Kadis Pendidikan Dra Wastianna Harahap dan pimpinan SKPD terkait lainnya, Camat Lubukpakam Khairul Azzam MAP beserta Muspika.
Di SDN 101900 Lubukpakam, rombongan Ashari disambut Kepala Sekolah Hj Jerniati Sitompul. Di sekolah ini ada 273 siswa yang ikut US. Di SDN 101901 dengan 56 peserta, Ashari disambut Kepala Sekolah Yeni Aswina SPd. Sedangkan di SDN 105356 dengan 31 peserta, Ashari disambut Plt Kepala Sekolah Abadi Harahap.
Kadis Pendidikan Deliserdang, Dra Wastianna Harahap, menjelaskan, ada 806 SD/MI Negeri yang melaksanakan US SD dan 148 SD/MI Swasta. Jumlah keseluruhannya 954 sekolah. Peserta US SD 32.499 siswa, MI 4.171 siswa, sehingga totalnya 36.670 siswa.
"Mata pelajaran hari pertama, Senin (15/5), Bahasa Indonesia, ujian susulan Senin (22/5). Hari kedua Selasa (16/5) Matematika, susulan Selasa (23/5). Hari ketiga Rabu (17/5) pelajaran IPA (Ilmu Pengtahuan Alam), susulan Rabu (24/5)," ungkapnya.
Sedangkan untuk Ujian Sekolah Paket A/Ula, katanya, hari pertama Senin (15/5) Bahasa Indonesia dan Pkn, susulan digelar Senin (22/5). Lalu, hari kedua Selasa (16/5) pelajaran Matematika IPS, susulan Selasa (23/5) dan hari ketiga Rabu (17/5) IPA, ujian susulan Rabu (24/5).
Di Tanjungbalai, US SD sederajat TA 2016/2017 diikuti 3.098 siswa, terdiri SDN 2.828 siswa, SD Swasta 426 siswa dan MI/MIS 654 siswa. "Semoga seluruh peserta US SD pada hari ini dapat mengikuti ujian sampai dengan hari terkhir dengan aman dan lancar," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Tety Juliani Siregar ST MM.
Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi yang diikuti seluruh sekolah se-Kota Tanjungbalai, untuk persiapan dalam rangka menghadapi US maupun UAS tingkat SD maupun MI. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau prilaku minimal baik dan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran ditentukan satuan pendidikan, melalui rapat dewan pendidik berdasarkan laporan hasil belajar dari kelas I sampai kelas VI.
"Jadi yang menentukan kelulusan adalah didasarkan pada penilaian sekolah untuk menentukan kelulusan," pungkasnya. ****
Minggu, 14 Mei 2017
Rumah Sakit Berkapasitas 2 Ribu Kamar Dibangun di Medan
RENCANA pembangunan rumah sakit di Kota Medan oleh investor asal Cina dengan kapasitas hingga 2.000 tempat tidur dibeberkan Gubsu HT Erry Nuradi.
Paparan tersebut diungkap Gubsu usai menerima kehadiran investor PT Sunrise International Sumut Investment Group, yaitu Stanford, Alvan Sutandy dan Zhou Xuliang, di Kantor Gubsu, Jumat (12/5).
"Kami tentunya menyambut gembira adanya rencana pembangunan rumah sakit di Kota Medan dengan kapasitas yang besar dan peralatan canggih serta tim medis yang profesional," ujar Gubsu Erry usai mendengarkan penjelasan dari para investor yang hadir.
Gubsu menyampaikan harapannya, agar rumah sakit tersebut nantinya bisa menjadi pilihan utama warga Sumatera Utara atau bahkan Indonesia. Dengan demikian, warga Sumut tidak perlu lagi berobat ke luar negeri karena sudah ada rumah sakit yang berkualitas.
Didampingi Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Basarin Yunus Tanjung, Gubsu Erry berharap rencana investasi pembangunan rumah sakit ini nantinya bisa memberi kontribusi positif bagi layanan kesehatan di Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya.
Erry menjelaskan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi di Sumatera Utara, karena terbukti memberikan kontribusi besar mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong tumbuhnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen serta manfaat bagi investor lokal. "Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal," kata Erry.
Dia meminta SKPD terkait di jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik terkait proses perizinan investasi.
Sementara itu, investor Alvan Sutandy menjelaskan, rencana pihaknya membentuk holding company bersama PTPN dan IHC untuk membangun dan mengoperasikan Rumah sakit berkelas internasional. Rumah sakit nantinya dibangun di kawasan Glugur Jln Yos Sudarso Medan. "Untuk tahap pertama dibangun 500 kamar dan tahap selanjutnya ditambah 1.500 kamar lagi. Ini akan menjadi rumah sakit terbesar," jelas Alvan Sutandy.
Pihaknya berharap pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan segera dengan dukungan pemerintah daerah. "Realisasi pembangunan tergantung izin, kami berharap tahun ini bisa dimulai pembangunannya, tergantung dukungan pemerintah setempat.***
Paparan tersebut diungkap Gubsu usai menerima kehadiran investor PT Sunrise International Sumut Investment Group, yaitu Stanford, Alvan Sutandy dan Zhou Xuliang, di Kantor Gubsu, Jumat (12/5).
"Kami tentunya menyambut gembira adanya rencana pembangunan rumah sakit di Kota Medan dengan kapasitas yang besar dan peralatan canggih serta tim medis yang profesional," ujar Gubsu Erry usai mendengarkan penjelasan dari para investor yang hadir.
Gubsu menyampaikan harapannya, agar rumah sakit tersebut nantinya bisa menjadi pilihan utama warga Sumatera Utara atau bahkan Indonesia. Dengan demikian, warga Sumut tidak perlu lagi berobat ke luar negeri karena sudah ada rumah sakit yang berkualitas.
Didampingi Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Basarin Yunus Tanjung, Gubsu Erry berharap rencana investasi pembangunan rumah sakit ini nantinya bisa memberi kontribusi positif bagi layanan kesehatan di Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya.
Erry menjelaskan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi di Sumatera Utara, karena terbukti memberikan kontribusi besar mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong tumbuhnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen serta manfaat bagi investor lokal. "Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal," kata Erry.
Dia meminta SKPD terkait di jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik terkait proses perizinan investasi.
Sementara itu, investor Alvan Sutandy menjelaskan, rencana pihaknya membentuk holding company bersama PTPN dan IHC untuk membangun dan mengoperasikan Rumah sakit berkelas internasional. Rumah sakit nantinya dibangun di kawasan Glugur Jln Yos Sudarso Medan. "Untuk tahap pertama dibangun 500 kamar dan tahap selanjutnya ditambah 1.500 kamar lagi. Ini akan menjadi rumah sakit terbesar," jelas Alvan Sutandy.
Pihaknya berharap pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan segera dengan dukungan pemerintah daerah. "Realisasi pembangunan tergantung izin, kami berharap tahun ini bisa dimulai pembangunannya, tergantung dukungan pemerintah setempat.***
Status Kepemilikan RS Haji Tak Jelas
NGGOTA Komisi E DPRD Sumut, HM Nezar Djoely ST prihatin, status alas hak kepemilikan Rumah Sakit (RS) Haji tak jelas secara hukum. Sementara dana untuk RS Haji justru ditampung APBD Sumut setiap tahun.
Sesuai Akta Pendirian, kata Nezar, RS Haji awalnya adalah milik umat yang diserahkan kepada Yayasan Haji dan kebetulan saat itu Raja Inal Siregar selaku Gubsu. Dia membeberkan, dulu RS Haji bernama RS Islam. Berubah nama jadi RS Haji karena wakaf zakat, infak dan sodaqoh dari orang-orang yang pulang haji serta berbagai pihak yang menyumbangkan hartanya untuk kemaslahatan umat.
"Asal muasalnya SK Gubsu No. 593.4/239/k/1983. Lalu SK No 6 tahun 1983 tentang kapling no 2 dan surat penyerahan dari Gubsu kepada Islamic Centre untuk dibuat rumah sakit Islam. Nah, RS Islam inilah yang ganti nama jadi RS Haji dengan kepemilikan areal 17 Ha tapi yang dipakai cuma 6 Ha," ungkap Nezar kepada M24, Minggu (14/5), melalui ponselnya.
Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, saat MUI melakukan Musda tahun 2016, MUI sebagai salah satu stake holder Yayasan Haji mengeluarkan fatwa, asal muasal RS Haji berdasarkan wakaf. "Ini merupakan keputusan rapat pleno 28 Desember 2015 yang dipimpin Ketua sidang Prof dr Ramli Abd Wahid MA dan Sekretaris sidang dr Ardiansyah MA serta disahkan sidang pleno. Lalu pada Musda MUI ke-8 terpilih dr H Maratua Simanjuntak dan Prof dr H Syahrin Harahap MA sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Prof dr H Hasan Bakti Nasution MA. Lahan RS Haji 11 Ha dicadangkan lagi 4 Ha untuk Stikes dan sisanya belum dikembangkan," ungkap Nezar.
Oleh sebab itu, Nezar minta Pemprovsu secepatnya mempertegas status kepemilikan RS Haji sebelum memasukkan anggaran dalam buku APBD Sumut. Kalau tidak, Nezar memastikan lembaga DPRD Sumut akan dianggap publik tidak paham terhadap metode penganggaran. "Saya bukan gak setuju statusnya di bawah pengelolaan Pemprovsu. Tapi keberadaan fatwa MUI dan Akta Notaris kian menguatkan ketidakjelasan alas kepemilikan RS Haji. Termasuk penganggaran APBD Sumut ke RS Haji adalah ilegal," tutup Nezar.***
Sesuai Akta Pendirian, kata Nezar, RS Haji awalnya adalah milik umat yang diserahkan kepada Yayasan Haji dan kebetulan saat itu Raja Inal Siregar selaku Gubsu. Dia membeberkan, dulu RS Haji bernama RS Islam. Berubah nama jadi RS Haji karena wakaf zakat, infak dan sodaqoh dari orang-orang yang pulang haji serta berbagai pihak yang menyumbangkan hartanya untuk kemaslahatan umat.
"Asal muasalnya SK Gubsu No. 593.4/239/k/1983. Lalu SK No 6 tahun 1983 tentang kapling no 2 dan surat penyerahan dari Gubsu kepada Islamic Centre untuk dibuat rumah sakit Islam. Nah, RS Islam inilah yang ganti nama jadi RS Haji dengan kepemilikan areal 17 Ha tapi yang dipakai cuma 6 Ha," ungkap Nezar kepada M24, Minggu (14/5), melalui ponselnya.
Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, saat MUI melakukan Musda tahun 2016, MUI sebagai salah satu stake holder Yayasan Haji mengeluarkan fatwa, asal muasal RS Haji berdasarkan wakaf. "Ini merupakan keputusan rapat pleno 28 Desember 2015 yang dipimpin Ketua sidang Prof dr Ramli Abd Wahid MA dan Sekretaris sidang dr Ardiansyah MA serta disahkan sidang pleno. Lalu pada Musda MUI ke-8 terpilih dr H Maratua Simanjuntak dan Prof dr H Syahrin Harahap MA sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Prof dr H Hasan Bakti Nasution MA. Lahan RS Haji 11 Ha dicadangkan lagi 4 Ha untuk Stikes dan sisanya belum dikembangkan," ungkap Nezar.
Oleh sebab itu, Nezar minta Pemprovsu secepatnya mempertegas status kepemilikan RS Haji sebelum memasukkan anggaran dalam buku APBD Sumut. Kalau tidak, Nezar memastikan lembaga DPRD Sumut akan dianggap publik tidak paham terhadap metode penganggaran. "Saya bukan gak setuju statusnya di bawah pengelolaan Pemprovsu. Tapi keberadaan fatwa MUI dan Akta Notaris kian menguatkan ketidakjelasan alas kepemilikan RS Haji. Termasuk penganggaran APBD Sumut ke RS Haji adalah ilegal," tutup Nezar.***
Tahun Ini 1.000 Masjid Dapat Bantuan Pemprovsu
GUBSU HT Erry memastikan, tahun 2017, sedikitnya 1.000 masjid di Sumut memperoleh bantuan dana untuk kemakmuran masjid.
Dana bantuan tersebut sebagian merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah BUMD Sumut. Pernyataan itu dikemukakan Gubsu Erry, saat menyerahkan bantuan kepada 12 masjid dan sekolah Islam di kawasan Medan Amplas, yang sempat membuat heboh warga sekitar Jln Bajak V Medan, Jumat (12/5).
Sekitar lima ratusan warga yang memadati halaman Masjid Al-Hikmah, antusias mengikuti acara penyerahan bantuan Pemprov Sumut melalui program CSR BUMD Sumut kepada 12 masjid, serta bantuan asuransi kepada beberapa sekolah Islam dan lembaga Islam.
Dalam hal itu, Gubernur juga menerima secara simbolis proposal bantuan rehab masjid yang akan ditampung dalam APBD Sumut. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BKM Masjid Al-Hikmah Jln Bajak V Khodirun Sinaga serta sejumlah Ketua BKM dari berbagai masjid di Sumut.
Sementara, kehadiran Gubernur didampingi Kadis Pendidikan Arsyad Lubis, Kepala Biro Kessos Muhammad dan Asisten Pemerintahan Nouval Mahyar yang disambut shalawat nabi dari kelompok pengajian ibu-ibu.
T Erry menyebut, pemberian bantuan tersebut dalam rangka silaturahim dengan masyarakat. Menurutnya banyak manfaat yang bisa didapat dari kebiasaan bertemu ramah kepada sesama. Apalagi selain mendapat keberkahan umur, kegiatan ini dapat mendatangkan rezeki berlimpah. "Pemprov Sumut menyerahkan sebagian kecil bantuan. Mungkin kenapa Kota Medan banyak, karena jumlah penduduknya paling banyak serta juga sebagai ibukota provinsi. Karena itu mari kita bantu rumah ibadah dan guru non PNS," ujar Erry yang menyerahkan bantuan CSR BUMD Bank Sumut.
Dirinya mengaku mendengar adanya keluhan dari guru-guru swasta SD, SMP tentang masalah kesehatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Masih banyak kabupaten/kota yang belum memberikan bantuan. Karenanya, lanjut Erry, Pemprov Sumut mencari jalan dengan memanfaatkan dana CSR BUMD. "Termasuk juga bantuan rumah ibadah, tahun ini ada 1.000 masjid di seluruh Sumut dan akan bertambah lagi. Semua rumah ibadah kita bantu," katanya.
Selain itu, lanjut Erry, Pemprov Sumut juga mempersiapkan tim untuk gerakan kegiatan bersih-bersih masjid. Untuk perbaikan ringan seperti tempat wudhu dan toilet, pihaknya telah mempersiapkan, meskipun kecil tetapi rutin dilakukan dengan memanfaatkan tim yang bisa mencapai 20 masjid per hari. "Bantuan rehab berat pembangunan akan ada porsi yang lain dari hibah Pemprov Sumut. Untuk sekarang ini dari dana CSR BUMD dulu," katanya.
Erry juga mengaku, selain hibah yang akan digulirkan sepanjang tahun, asuransi kepada hafidz Qur'an juga sedang dikaji. "Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat. Kami juga sedang mengkaji bantuan asuransi kepada hafidz dan kepada ustadz yang akan dikoordinasikan dengan para ulama," katanya.
Jumlah nominal bantuan yang diberikan untuk 12 masjid sekitar Rp600 juta termasuk asuransi kepada warga tidak mampu yang berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan sebanyak 350 ribu orang, dengan nilai klaim sebesar Rp100 miliar. "Untuk mereka yang mendapat suransi itu, kami jamin berobat gratis di manapun dia di Sumut," ujar Erry, yang juga memberikan bantuan untuk Sekolah NU dan Muhammadiyah.
Mewakili sejumlah BKM dari berbagai masjid, Ketua BKM Al-Hikmah Khodirun Sinaga mengucapkan terimakasih atas perhatian Gubernur kepada rumah ibadah. "Kami sangat berterimakasih karena dengan bantuan ini, kapasitas daya tampung masjid juga bisa bertambah, sekaligus pembangunan menara masjid," katanya.***
Dana bantuan tersebut sebagian merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah BUMD Sumut. Pernyataan itu dikemukakan Gubsu Erry, saat menyerahkan bantuan kepada 12 masjid dan sekolah Islam di kawasan Medan Amplas, yang sempat membuat heboh warga sekitar Jln Bajak V Medan, Jumat (12/5).
Sekitar lima ratusan warga yang memadati halaman Masjid Al-Hikmah, antusias mengikuti acara penyerahan bantuan Pemprov Sumut melalui program CSR BUMD Sumut kepada 12 masjid, serta bantuan asuransi kepada beberapa sekolah Islam dan lembaga Islam.
Dalam hal itu, Gubernur juga menerima secara simbolis proposal bantuan rehab masjid yang akan ditampung dalam APBD Sumut. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BKM Masjid Al-Hikmah Jln Bajak V Khodirun Sinaga serta sejumlah Ketua BKM dari berbagai masjid di Sumut.
Sementara, kehadiran Gubernur didampingi Kadis Pendidikan Arsyad Lubis, Kepala Biro Kessos Muhammad dan Asisten Pemerintahan Nouval Mahyar yang disambut shalawat nabi dari kelompok pengajian ibu-ibu.
T Erry menyebut, pemberian bantuan tersebut dalam rangka silaturahim dengan masyarakat. Menurutnya banyak manfaat yang bisa didapat dari kebiasaan bertemu ramah kepada sesama. Apalagi selain mendapat keberkahan umur, kegiatan ini dapat mendatangkan rezeki berlimpah. "Pemprov Sumut menyerahkan sebagian kecil bantuan. Mungkin kenapa Kota Medan banyak, karena jumlah penduduknya paling banyak serta juga sebagai ibukota provinsi. Karena itu mari kita bantu rumah ibadah dan guru non PNS," ujar Erry yang menyerahkan bantuan CSR BUMD Bank Sumut.
Dirinya mengaku mendengar adanya keluhan dari guru-guru swasta SD, SMP tentang masalah kesehatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Masih banyak kabupaten/kota yang belum memberikan bantuan. Karenanya, lanjut Erry, Pemprov Sumut mencari jalan dengan memanfaatkan dana CSR BUMD. "Termasuk juga bantuan rumah ibadah, tahun ini ada 1.000 masjid di seluruh Sumut dan akan bertambah lagi. Semua rumah ibadah kita bantu," katanya.
Selain itu, lanjut Erry, Pemprov Sumut juga mempersiapkan tim untuk gerakan kegiatan bersih-bersih masjid. Untuk perbaikan ringan seperti tempat wudhu dan toilet, pihaknya telah mempersiapkan, meskipun kecil tetapi rutin dilakukan dengan memanfaatkan tim yang bisa mencapai 20 masjid per hari. "Bantuan rehab berat pembangunan akan ada porsi yang lain dari hibah Pemprov Sumut. Untuk sekarang ini dari dana CSR BUMD dulu," katanya.
Erry juga mengaku, selain hibah yang akan digulirkan sepanjang tahun, asuransi kepada hafidz Qur'an juga sedang dikaji. "Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat. Kami juga sedang mengkaji bantuan asuransi kepada hafidz dan kepada ustadz yang akan dikoordinasikan dengan para ulama," katanya.
Jumlah nominal bantuan yang diberikan untuk 12 masjid sekitar Rp600 juta termasuk asuransi kepada warga tidak mampu yang berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan sebanyak 350 ribu orang, dengan nilai klaim sebesar Rp100 miliar. "Untuk mereka yang mendapat suransi itu, kami jamin berobat gratis di manapun dia di Sumut," ujar Erry, yang juga memberikan bantuan untuk Sekolah NU dan Muhammadiyah.
Mewakili sejumlah BKM dari berbagai masjid, Ketua BKM Al-Hikmah Khodirun Sinaga mengucapkan terimakasih atas perhatian Gubernur kepada rumah ibadah. "Kami sangat berterimakasih karena dengan bantuan ini, kapasitas daya tampung masjid juga bisa bertambah, sekaligus pembangunan menara masjid," katanya.***
Kamis, 11 Mei 2017
30 Persen Generasi Muda Pencandu Narkoba Hingga Pedesaan
WAKIL Bupati Deliserdang Zainuddin Mars prihatin. Sebab, generasi muda yang kecanduan narkoba hingga ke pedesaan, sudah mencapai 30 persen.
Zainuddin khawatir, jika ini tidak segera ditanggulangi, maka dapat dipastikan rusaknya mental dan fisik
generasi muda bangsa ini.
"Generasi muda inilah sesungguhnya yang menjadi harapan bangsa di masa mendatang. Ini tidak boleh
dibiarkan. Karenanya, semua elemen masyarakat harus bertindak dan menunjukkan upaya apa saja yang bisa dilakukan, sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing," papar Zainuddin Mars, di sela-sela kegiatan bimbingan dan arahan kepada Satgas Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Deliserdang oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Brigjend Pol Andi Leodianto, di Aula Kantor Bupati Deliserdang, kemarin (10/5).
Kepala BNN Sumut, Brigjend Pol Andi Leodianto, menjelaskan, ada enam perintah Presiden dalam langkah penanganan Narkoba, yaitu Polri, TNI, BNN, Kemenkumham, Kominfo, Kemenkes dan Beacukai, bersama-sama bersinerji menghilangkan ego sektoral.
"Semua keroyok rame-rame, nyatakan perang terhadap bandar dan jaringan narkoba. Penanganan hukum harus lebih keras lagi. Tutup celah penyeludupan narkoba, pintu masuk pelabuhan maupun bandara. Termasuk pelabuhan tikus," kata Andi.
Menurutnya, yang harus dilakukan Satgas P4GN adalah menyusun rencana aksi masing-masing instansi,
seperti tes urin personilnya. Mengadakan kegiatan penyuluhan dan soaialisasi kepada personil dan keluarga besar instansi, membuat fakta integritas memuat masalah narkoba. "Mari kita mulai pemberantasan narkoba dari tingkat bawah maupun dalam lingkungan keluarga," ajak Andi.
Andi juga menerangkan, jika pengedaran narkoba sudah sampai ke kalangan anak-anak. Hal ini dibuktikan
dengan diamankannya 50 ribu permen mengandung ekstasi berbentuk boneka, yang sangat disukai anak-anak. Diapun berharap agar orangtua tidak menyepelekan jika sering hilang barang dari rumah. Tapi menurutnya harus dicari siapa yang mencuri, mengantisipasi adanya peredaran narkoba dalam rumah.
"Kalau sudah ada UU nya maka bandar narkoba akan langsung ditembak. Namun tidak mudah menembak bandar narkoba, ada tekanan mental seperti yang dialami personil kepolisian yang melakukan eksekusi tembak mati," jelas Andi. ***
Zainuddin khawatir, jika ini tidak segera ditanggulangi, maka dapat dipastikan rusaknya mental dan fisik
generasi muda bangsa ini.
"Generasi muda inilah sesungguhnya yang menjadi harapan bangsa di masa mendatang. Ini tidak boleh
dibiarkan. Karenanya, semua elemen masyarakat harus bertindak dan menunjukkan upaya apa saja yang bisa dilakukan, sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing," papar Zainuddin Mars, di sela-sela kegiatan bimbingan dan arahan kepada Satgas Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Deliserdang oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Brigjend Pol Andi Leodianto, di Aula Kantor Bupati Deliserdang, kemarin (10/5).
Kepala BNN Sumut, Brigjend Pol Andi Leodianto, menjelaskan, ada enam perintah Presiden dalam langkah penanganan Narkoba, yaitu Polri, TNI, BNN, Kemenkumham, Kominfo, Kemenkes dan Beacukai, bersama-sama bersinerji menghilangkan ego sektoral.
"Semua keroyok rame-rame, nyatakan perang terhadap bandar dan jaringan narkoba. Penanganan hukum harus lebih keras lagi. Tutup celah penyeludupan narkoba, pintu masuk pelabuhan maupun bandara. Termasuk pelabuhan tikus," kata Andi.
Menurutnya, yang harus dilakukan Satgas P4GN adalah menyusun rencana aksi masing-masing instansi,
seperti tes urin personilnya. Mengadakan kegiatan penyuluhan dan soaialisasi kepada personil dan keluarga besar instansi, membuat fakta integritas memuat masalah narkoba. "Mari kita mulai pemberantasan narkoba dari tingkat bawah maupun dalam lingkungan keluarga," ajak Andi.
Andi juga menerangkan, jika pengedaran narkoba sudah sampai ke kalangan anak-anak. Hal ini dibuktikan
dengan diamankannya 50 ribu permen mengandung ekstasi berbentuk boneka, yang sangat disukai anak-anak. Diapun berharap agar orangtua tidak menyepelekan jika sering hilang barang dari rumah. Tapi menurutnya harus dicari siapa yang mencuri, mengantisipasi adanya peredaran narkoba dalam rumah.
"Kalau sudah ada UU nya maka bandar narkoba akan langsung ditembak. Namun tidak mudah menembak bandar narkoba, ada tekanan mental seperti yang dialami personil kepolisian yang melakukan eksekusi tembak mati," jelas Andi. ***
Selasa, 09 Mei 2017
Bulog Asahan Salurkan Raskin Untuk 2 Kecamatan
MESKI sempat tertunda beberapa bulan, Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) III Kisaran, akhirnya mendistribusikan beras sejahtera (Rastra) tahun 2017.
Rastra yang sebelumnya familiar disebut beras miskin (Raskin), untuk tahap I, pendistribusiannya dilakukan hanya di Kecamatan Kisaran Timur dan Kisaran Barat.
"Hari ini kita salurkan dua kecamatan. Selanjutnya akan terus didistribusikan kepada pihak pemerintah desa dan kelurahan yang lain di kabupaten Asahan," ucap Kepala Bulog Divre III Kisaran, Pengadilan Lubis, di ruangannya, Selasa (9/5) siang.
Lebih lanjut Pengadilan mengatakan, penyaluran Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sekaligus menekan harga beras di pasaran. "Tugas kita melaksanakan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah," terangnya.
Dijelaskannya, jumlah Rastra yang diterima rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah Kabupaten Asahan 604.605 kg per bulan, dengan harga tebus beras tetap Rp1.600 per Kg. "Kita harapkan dengan tersalurnya Rastra, kebutuhan beras bagi masyarakat dapat terpenuhi," harap Pengadilan.
Terpisah, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Asahan, Bahrum ST, menjelaskan, Rastra yang didistribusikan kali ini merupakan jatah untuk bulan Januari dan Februari.
Diungkapkan Bahrum, Kecamatan Kisaran Barat menerima 49.500 kg per bulan untuk dua bulan dan Kisaran Timur 65.190 kg per bulan. "Baru hari ini kita bisa salurkan, karena kita menunggu pagu Rastra dari pusat dan provinsi," sebut Bahrum.***
Rastra yang sebelumnya familiar disebut beras miskin (Raskin), untuk tahap I, pendistribusiannya dilakukan hanya di Kecamatan Kisaran Timur dan Kisaran Barat.
"Hari ini kita salurkan dua kecamatan. Selanjutnya akan terus didistribusikan kepada pihak pemerintah desa dan kelurahan yang lain di kabupaten Asahan," ucap Kepala Bulog Divre III Kisaran, Pengadilan Lubis, di ruangannya, Selasa (9/5) siang.
Lebih lanjut Pengadilan mengatakan, penyaluran Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sekaligus menekan harga beras di pasaran. "Tugas kita melaksanakan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah," terangnya.
Dijelaskannya, jumlah Rastra yang diterima rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah Kabupaten Asahan 604.605 kg per bulan, dengan harga tebus beras tetap Rp1.600 per Kg. "Kita harapkan dengan tersalurnya Rastra, kebutuhan beras bagi masyarakat dapat terpenuhi," harap Pengadilan.
Terpisah, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Asahan, Bahrum ST, menjelaskan, Rastra yang didistribusikan kali ini merupakan jatah untuk bulan Januari dan Februari.
Diungkapkan Bahrum, Kecamatan Kisaran Barat menerima 49.500 kg per bulan untuk dua bulan dan Kisaran Timur 65.190 kg per bulan. "Baru hari ini kita bisa salurkan, karena kita menunggu pagu Rastra dari pusat dan provinsi," sebut Bahrum.***
Langganan:
Postingan (Atom)