ANGKA putus sekolah siswa SD/MI di Serdangbedagai (Sergai) meningkat, dari 2015 sebesar 0,10% menjadi 0,31%. Meningkat jadi 0,21 persen.
Padahal, untuk urusan pendidikan dalam APBD Sergai, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp252 miliar lebih. Sayangnya, baru terealisasi sebesar Rp191 miliar atau hanya tercapai 94,45 persen.
Hal itu terungkap saat DPRD Sergai menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2016, pada Paripurna di gedung DPRD Sergai Sei Rampah, Jumat (5/5)
Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Sergai TA 2016 yang disampaikan melalui Panitia Khusus (Pansus), dibacakan Raihatul Husna dari Partai Hanura dan Alexander Putra dari Partai Demokrat tersebut, juga menyoroti berbagai kebijakan Pemda yang perlu dibenahi ke depan.
Kemudian, Dinas Tarukim Kebersihan dan Pertamanan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp29,3 miliar lebih, dengan realisasi Rp26,5 miliar atau 90,39 persen dan pencapaiannya dianggap masih rendah. Rendahnya capaian tersebut karena target indikator kinerja panjang saluran drainase permukiman, dalam kondisi baik, direncanakan 10 ribu meter hanya mampu terealisasi sepanjang 2,995 meter (29,95 persen).
Selain itu, Pansus dalam laporannya, juga menyebutkan, gambaran umum Sergai mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,61 persen, tingkat pengangguran terbuka yang semakin meingkat dari tahun 2014 (6,13 persen) tahun 2015 (7,14 persen) sampai tahun 2016 menjadi (7,18 persen).
Kemudian tingkat partisipasi kerja yang terus menurun dari tahun ke tahun, pertumbuhan dan laju ekonomi menurun dari 5,80 persen menjadi 5,12 persen dan terus menururn menjadi 5,05 persen. Pansus merekomendasikan kepada Pemkab Sergai, ke depan, perlu segera melakukan inovasi untuk perbaikan. Sehingga ekonomi Sergai tidak semakin terpuruk tahun berikutnya.
"Secara keseluruhan dalam rapat kerja bersama tim pansus, masih ada beberapa SKPD yang belum mampu menjelaskan outcome secara rinci yang dicapai dari program kegiatan. Alasannya klasik, masih baru menjabat dan belum memahami apa yang menjadi tugas pokok fungsinya," ujar Alexander.
Sementara, Bupati Sergai, Soekirman, menyambut baik dan mengucapkan terimakasih atas laporan dan rekomendasi Pansus Pembahasan LKPj Bupati TA 2016. Soekirman mengatakan, selaku pihak eksekutif, Pemkab Sergai terus berupaya dan membangun komitmen utuh. Mengkaji seluruh catatan strategis yang telah disampaikan DPRD dalam rekomendasi. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***
Sabtu, 06 Mei 2017
Proyek Pembangunan LRT di Medan Segera Terwujud
PEMKO Medan dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), jalin kerjasama Memorandum of Understanding (MoU), penyediaan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, pada proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Transportasi Kota (Urban Transport) Medan.
Penandatanganan kesepakatan induk dalam upaya mewujudkan pembangunan transportasi massal perkotaan di Kota Medan itu, dilakukan Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Robert Pakpahan, disaksikan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintahan dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu Freddy Rickson Saragih, Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution MSi serta unsur FKPD Kota Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall, Jumat (5/5).
Eldin menjelaskan, bantuan berupa fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek infrastruktur tersebut, sebagai tindak lanjut dari penyusunan kajian awal pra studi kelayakan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Kota Medan, yang difasilitasi pihak Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun lalu.
"Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa dan tingkat kepadatan lalu lintas yang terus mengalami peningkatan serta laju pertumbuhan kenderaan bermotor tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas dan konektifitas sistem jaringan jalan perkotaan. Pemko Medan mempunyai kebijakan dan strategi untuk menerapkan sistem angkutan umum massal yang modern dan terpadu, yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dan RTRW Kota Medan Tahun 2031," kata Eldin.
Menurutnya, Perpres No 38/2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur sebagai alternatif pola pembiayaan penyediaan infrastruktur perkotaan. Oleh karena itu, lanjut Eldin, proyek ini direncanakan menggunakan skema KPBU dan ditawarkan kepada badan usaha pelaksana yang berpotensi untuk membiayai, merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta menyerahkan kembali infrastruktur transportasi pada akhir masa kerjasama.
Diharapkannya, keberhasilan pembangunan proyek KPBU Transportasi Kota Medan ke depannya akan memicu pengembangan jaringan prasarana transportasi lainnya di Kota Medan secara luas dan terintegrasi dalam satu kawasan Mebidangro, sesuai Perpres 62/2011 mengenai rencana tata ruang kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo.
"Untuk itu saya minta kepada SKPD terkait di Kota Medan agar dapat berkoordiansi dengan baik, dalam merumuskan perencanaan dan kebijakan yang diperlukan. Sehingga fasilitas yang diberikan dapat memberikan hasil yang efektif dan optimal," ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, Robert Pakpahan mengatakan, inisiatif Pemko Medan menggunakan Skema KPBU merupakan langkah inovatif menuju penyediaan layanan umum yang lebih baik kepada masyarakat dengan melibatkan pihak swasta.
"Skema KPBU juga memiliki beberapa keunggulan yang dapat memberikan manfaat bagi Pemko Medan, diantaranya dapat mentransfer risiko desain, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan kepada pihak swasta. Selain itu, Pemko Medan juga dapat menciptakan proses transaksi/lelang yang competitive dan transparan sehingga mendorong terwujudnya inovasi, efektifitas, dan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur oleh pihak swasta," paparnya. ***
Penandatanganan kesepakatan induk dalam upaya mewujudkan pembangunan transportasi massal perkotaan di Kota Medan itu, dilakukan Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Robert Pakpahan, disaksikan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintahan dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu Freddy Rickson Saragih, Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution MSi serta unsur FKPD Kota Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall, Jumat (5/5).
Eldin menjelaskan, bantuan berupa fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek infrastruktur tersebut, sebagai tindak lanjut dari penyusunan kajian awal pra studi kelayakan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Kota Medan, yang difasilitasi pihak Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun lalu.
"Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa dan tingkat kepadatan lalu lintas yang terus mengalami peningkatan serta laju pertumbuhan kenderaan bermotor tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas dan konektifitas sistem jaringan jalan perkotaan. Pemko Medan mempunyai kebijakan dan strategi untuk menerapkan sistem angkutan umum massal yang modern dan terpadu, yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dan RTRW Kota Medan Tahun 2031," kata Eldin.
Menurutnya, Perpres No 38/2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur sebagai alternatif pola pembiayaan penyediaan infrastruktur perkotaan. Oleh karena itu, lanjut Eldin, proyek ini direncanakan menggunakan skema KPBU dan ditawarkan kepada badan usaha pelaksana yang berpotensi untuk membiayai, merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta menyerahkan kembali infrastruktur transportasi pada akhir masa kerjasama.
Diharapkannya, keberhasilan pembangunan proyek KPBU Transportasi Kota Medan ke depannya akan memicu pengembangan jaringan prasarana transportasi lainnya di Kota Medan secara luas dan terintegrasi dalam satu kawasan Mebidangro, sesuai Perpres 62/2011 mengenai rencana tata ruang kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo.
"Untuk itu saya minta kepada SKPD terkait di Kota Medan agar dapat berkoordiansi dengan baik, dalam merumuskan perencanaan dan kebijakan yang diperlukan. Sehingga fasilitas yang diberikan dapat memberikan hasil yang efektif dan optimal," ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, Robert Pakpahan mengatakan, inisiatif Pemko Medan menggunakan Skema KPBU merupakan langkah inovatif menuju penyediaan layanan umum yang lebih baik kepada masyarakat dengan melibatkan pihak swasta.
"Skema KPBU juga memiliki beberapa keunggulan yang dapat memberikan manfaat bagi Pemko Medan, diantaranya dapat mentransfer risiko desain, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan kepada pihak swasta. Selain itu, Pemko Medan juga dapat menciptakan proses transaksi/lelang yang competitive dan transparan sehingga mendorong terwujudnya inovasi, efektifitas, dan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur oleh pihak swasta," paparnya. ***
Jumat, 05 Mei 2017
Ratusan Menara SUTT Dibangun Tanpa Izin
RATUSAN menara Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Sidikalang-Subulsalam dibangun tanpa izin. Parahnya lagi, ratusan menara itu dibangun di atas hutan lindung kawasan Kabupaten Dairi.
Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 KV sebanyak 194 menara tidak memiliki izin administrasi. Dan yang melintasi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, yakni di Desa Sukaramai, Desa Kuta Dame yang berada di Kec Kerajaan dan Kec Sitellu Tali Urang (STTU) Jehe ada sebanyak 134 menara. Ratusan menara itu tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan atau Hinderordonnatie (HO) dan Izin Keselamatan Kerja.
Terungkapnya hal itu ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Pakpak Bharat melakukan Operasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) pada tanggal 21 Maret 2017, berdasarkan tindak lanjut surat teguran pertama No. 331.1/429/Pol-PP/III/2017 ke pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan pemegang izin operasi pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV Sidikalang-Subulsalam.
Plt Kasatpol PP Kab Pakpak Bharat, Morasi J Berutu melalui Kepala Seksi (Kasi) Penyelidikan dan Penyidikan Satpol-PP, Agus F Solin kepada M24, Kamis (4/5) di ruang kerjanya menyebut berdasarkan hasil operasi Satpol-PP, ditemukan beberapa kejanggalan dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) unit Pembangunan II Sumatera Utara sejumlah 194 Menara dengan panjang transmisi 55,5 Km dengan luas tapak menara (Tower SUTET) 225 m2 dan penyaluran daya listrik tegangan tinggi 150 KV.
Menurut Agus, pihak PT PLN (Persero) harusnya mengurus seluruh perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Tahun 2016-2036 dan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2011 tentang izin usaha ketenagalistrikan, karena pembangunan SUTT tersebut melintasi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu di Kecamatan Kerajaan dan STTU Jehe, dengan status tanah yang dilintasi berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, daerah pertanian dan perkebunan masyarakat.
“Surat Peringatan I (Pertama) yang telah kami layangkan ke pihak PT PLN (Persero) UP II Sumut, bila tidak diindahkan maka surat peringatan kedua dan ketiga akan kami kirim kembali. Jika sampai surat peringatan ketiga juga mereka (pihak PLN-red) maka kami secara tegas akan memberhentikan pembangunan SUTT tersebut”, tandas Agus. ***
Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 KV sebanyak 194 menara tidak memiliki izin administrasi. Dan yang melintasi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, yakni di Desa Sukaramai, Desa Kuta Dame yang berada di Kec Kerajaan dan Kec Sitellu Tali Urang (STTU) Jehe ada sebanyak 134 menara. Ratusan menara itu tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan atau Hinderordonnatie (HO) dan Izin Keselamatan Kerja.
Terungkapnya hal itu ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Pakpak Bharat melakukan Operasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) pada tanggal 21 Maret 2017, berdasarkan tindak lanjut surat teguran pertama No. 331.1/429/Pol-PP/III/2017 ke pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan pemegang izin operasi pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV Sidikalang-Subulsalam.
Plt Kasatpol PP Kab Pakpak Bharat, Morasi J Berutu melalui Kepala Seksi (Kasi) Penyelidikan dan Penyidikan Satpol-PP, Agus F Solin kepada M24, Kamis (4/5) di ruang kerjanya menyebut berdasarkan hasil operasi Satpol-PP, ditemukan beberapa kejanggalan dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) unit Pembangunan II Sumatera Utara sejumlah 194 Menara dengan panjang transmisi 55,5 Km dengan luas tapak menara (Tower SUTET) 225 m2 dan penyaluran daya listrik tegangan tinggi 150 KV.
Menurut Agus, pihak PT PLN (Persero) harusnya mengurus seluruh perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Tahun 2016-2036 dan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2011 tentang izin usaha ketenagalistrikan, karena pembangunan SUTT tersebut melintasi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu di Kecamatan Kerajaan dan STTU Jehe, dengan status tanah yang dilintasi berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, daerah pertanian dan perkebunan masyarakat.
“Surat Peringatan I (Pertama) yang telah kami layangkan ke pihak PT PLN (Persero) UP II Sumut, bila tidak diindahkan maka surat peringatan kedua dan ketiga akan kami kirim kembali. Jika sampai surat peringatan ketiga juga mereka (pihak PLN-red) maka kami secara tegas akan memberhentikan pembangunan SUTT tersebut”, tandas Agus. ***
Kamis, 04 Mei 2017
Sumut Butuh Pemimpin Out of The Box
SUHU politik di Sumatera Utara (Sumut) jelang pemilihan gubernur di Pilkada 2018 mulai menggeliat. Sumut dinilai membutuhkan sosok pemimpin yang cara berpikirnya out of the box.
Itu tercetus pada diskusi Kamis Optimis Bersama Jurnalis, yang digelar DPW Partai Perindo Sumut bertema Permasalahan Sumut dan Sosok Gubernur 2018, Kamis (4/5). Narasumber pada diskusi tersebut Ketua NU Sumut Afifudin Lubis, Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu dan Ketua DPW Partai Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan.
Rudi Zulham memaparkan, diskusi ini diselenggarakan untuk memberi masukan calon pemimpin yang pas bagi Sumut. Katanya, Sumut butuh pemimpin yang punya visi melampaui masa tugasnya. "Sumut memiliki potensi yang luar biasa jauh sekali dengan Pulau Jawa. Kita harus pahami bersama, Sumut pemimpin yang punya visi dan misi yang jauh ke depan," bilangnya.
Bukan itu saja, Rudi menambahkan, kalau Sumut harus punya pemimpin yang cerdas, menguasai teknologi, memiliki wawasan luas dan juga jaringan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional.
"Kemajuan daerah itu tergantung pemimpinnya. Sumut butuh yang berani. Butuh pemimpin yang bisa melobi ke pusat untuk mendapatkan anggaran pembangunan," ucapnya.
Afifudin menjelaskan, dengan status Sumut sebagai provinsi terbesar di luar pulau Jawa, seharusnya Sumut bisa berbicara lebih banyak di kancah nasional. Ia berpendapat, seorang pemimpin harusnya mampu membuat daerah yang digawangi menjadi makin terkenal. Untuk mencapai itu, tentunya membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter mumpuni.
"Jadi, Sumut itu butuh sosok pemimpin yang cara berpikirnya out of the box. Artinya, pemimpin yang bisa berpikir di luar dari kebiasaan yang ada. Harus berani keluar dari zona nyaman. Punya komitmen yang kuat," bilang mantan Plt Walikota Medan ini.
Sedangkan Gus Irawan mengungkapkan kegalauannya dengan kondisi Sumut sekarang ini. Sebab, potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya di Sumut amat luar biasa. Ia menilai, ke depan, Sumut haruslah punya sosok pemimpin yang bisa menyatukan dan mengajak untuk membangun provinsi yang berbatasan dengan Nangroe Aceh Darussalam ini.
"Yang ada masih sebatas pencitraan saat menjadi calon. Padahal sudah tidak zamannya pencitraan itu. Kan kalau dalam bahasa awam, pencitraan itu sandiwara, jadi kita tidak butuh pemimpin yang seperti ini," tandas Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Diskusi ini dihadiri pengurus DPW Perindo Sumut, Ketua DPD Perindo Medan Dianto MS, Ketua DPD Tanah Karo Putra Sinulingga, masyarakat umum dan para jurnalis. ***
Itu tercetus pada diskusi Kamis Optimis Bersama Jurnalis, yang digelar DPW Partai Perindo Sumut bertema Permasalahan Sumut dan Sosok Gubernur 2018, Kamis (4/5). Narasumber pada diskusi tersebut Ketua NU Sumut Afifudin Lubis, Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu dan Ketua DPW Partai Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan.
Rudi Zulham memaparkan, diskusi ini diselenggarakan untuk memberi masukan calon pemimpin yang pas bagi Sumut. Katanya, Sumut butuh pemimpin yang punya visi melampaui masa tugasnya. "Sumut memiliki potensi yang luar biasa jauh sekali dengan Pulau Jawa. Kita harus pahami bersama, Sumut pemimpin yang punya visi dan misi yang jauh ke depan," bilangnya.
Bukan itu saja, Rudi menambahkan, kalau Sumut harus punya pemimpin yang cerdas, menguasai teknologi, memiliki wawasan luas dan juga jaringan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional.
"Kemajuan daerah itu tergantung pemimpinnya. Sumut butuh yang berani. Butuh pemimpin yang bisa melobi ke pusat untuk mendapatkan anggaran pembangunan," ucapnya.
Afifudin menjelaskan, dengan status Sumut sebagai provinsi terbesar di luar pulau Jawa, seharusnya Sumut bisa berbicara lebih banyak di kancah nasional. Ia berpendapat, seorang pemimpin harusnya mampu membuat daerah yang digawangi menjadi makin terkenal. Untuk mencapai itu, tentunya membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter mumpuni.
"Jadi, Sumut itu butuh sosok pemimpin yang cara berpikirnya out of the box. Artinya, pemimpin yang bisa berpikir di luar dari kebiasaan yang ada. Harus berani keluar dari zona nyaman. Punya komitmen yang kuat," bilang mantan Plt Walikota Medan ini.
Sedangkan Gus Irawan mengungkapkan kegalauannya dengan kondisi Sumut sekarang ini. Sebab, potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya di Sumut amat luar biasa. Ia menilai, ke depan, Sumut haruslah punya sosok pemimpin yang bisa menyatukan dan mengajak untuk membangun provinsi yang berbatasan dengan Nangroe Aceh Darussalam ini.
"Yang ada masih sebatas pencitraan saat menjadi calon. Padahal sudah tidak zamannya pencitraan itu. Kan kalau dalam bahasa awam, pencitraan itu sandiwara, jadi kita tidak butuh pemimpin yang seperti ini," tandas Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Diskusi ini dihadiri pengurus DPW Perindo Sumut, Ketua DPD Perindo Medan Dianto MS, Ketua DPD Tanah Karo Putra Sinulingga, masyarakat umum dan para jurnalis. ***
Rabu, 03 Mei 2017
Berdalih Dana Taktis, Pungli di BPN Sergai Merajalela
AKSI pungutan liar (Pungli) di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sergai kini semakin merajalela.
Tambahan dana tak resmi ini, bahkan diperkirakan sudah berlangsung selama 3 tahunan. Pungli ini biasa disebut oleh oknum pegawai, dengan istilah dana taktis, dipergunakan untuk biaya penggajian pegawai kontrak di BPN Sergai.
Biaya tak resmi ini, kata Marwiyah (23), warga Desa Sementara Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Sergai, Rabu (3/5), jumlahnya bervariasi, sesuai dengan surat tanah yang sedang diurus. Jika untuk cek bersih, secara resminya hanya dikenakan tarif Rp50 ribu, ditambah biaya tak resmi Rp10 ribu. Sedangkan untuk pengurusan Roya (penghapusan hutang) dikenakan biaya tambahan Rp50 ribu dari resminya Rp50 ribu.
Sementara untuk urusan hak tanggungan (HT) dengan pinjaman di atas Rp250 juta ke atas, dikenakan biaya resmi Rp200 ribu. Jika pinjaman di bawah Rp250 juta, dikenakan biaya pengurusan resmi Rp50 ribu ditambah biaya tak resmi Rp300 ribu/sertifikatnya.
Praktik Pungli ini sungguh memberatkan setiap warga yang melakukan pengurusan surat menyurat tanah di BPN Sergai. Sebenarnya, sambung Yuli Defikar (23), warga Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, ada 15 sertifikat tanah yang harus diambil karena proses secara administrasi. Namun tidak dapat dibawa pulang karena dana taktis belum dapat dibayar. Dana yang resminya sudah terlebih dahulu dibayarkan.
Lantas, kata Yuli, sertifikat yang sudah selesai pengurusannya harus menginap di Kantor BPN Sergai. Sedihnya lagi, berdampak dengan pengurusan surat tanah yang lainnya. Anehnya, ketika dibawakan surat tanah baru, petugas yang ada di loket mentah-mentah menolaknya, dengan alasan bayar dahulu urusan dana taktis yang lama. "Jangan sudah diproses, surat tanah ini tidak diambil dan bertumpuk di sini," ungkap Yuli, menirukan ucapan pegawai-pegawai yang bertugas di loket, seraya menunjukkan arah ruangan pelaksana tata usaha yang baru.
Yuli menambahkan, pihak BPN Sergai tidak menerimanya, apalagi memprosesnya. Padahal, biaya resmi sudah dibayarkan. Surat tanah itu akan diterima petugas loket dan diproses kembali dengan catatan, dana taktis yang dipinta harus dilunasi, walaupun dana itu sifatnya tidak resmi, toh terus ditagih oknum-oknum pegawai di lokat dan bagian urusan umum. Oleh karena merasa ditekan dan tidak mau ribut, akhirnya uang sebesar Rp5 juta, diserahkan kepada oknum-oknum pegawai BPN sebagai pelunasan dana taktis belum lama ini.
Diharapkan aksi Pungli ini bisa segera diberantas oleh aparat penegak hukum dan Kakanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sumut, yang berwenang untuk segera memberikan sanksi tegas. "Jangan sampai praktik Pungli ini tumbuh sumbur bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan di kantor BPN Sergai," kata Yuli.
Kepala BPN Sergai, ketika dijumpai sering tidak berada di kantor dan saat dihubungi M24 via selulernya, Kasi II BPN Sergai, Masniary, membantah dan mempersilakan untuk melihat ke loket, karena ia mengaku tidak ingat. Menurutnya, semua harga ada di loket dan cek kebenarannya. Ketika disinggung soal dana taktis, Masniary kembali membela diri.
"Itu tidak ada dana taktis dan tidak ada di kantor ini. Semua tarif dan biaya pengurusan surat tanah sudah diatur pada Peraturan di PNBP No 128/2015. Lihat sajalah di loket depan," ucap Masniary menantang.***
Tambahan dana tak resmi ini, bahkan diperkirakan sudah berlangsung selama 3 tahunan. Pungli ini biasa disebut oleh oknum pegawai, dengan istilah dana taktis, dipergunakan untuk biaya penggajian pegawai kontrak di BPN Sergai.
Biaya tak resmi ini, kata Marwiyah (23), warga Desa Sementara Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Sergai, Rabu (3/5), jumlahnya bervariasi, sesuai dengan surat tanah yang sedang diurus. Jika untuk cek bersih, secara resminya hanya dikenakan tarif Rp50 ribu, ditambah biaya tak resmi Rp10 ribu. Sedangkan untuk pengurusan Roya (penghapusan hutang) dikenakan biaya tambahan Rp50 ribu dari resminya Rp50 ribu.
Sementara untuk urusan hak tanggungan (HT) dengan pinjaman di atas Rp250 juta ke atas, dikenakan biaya resmi Rp200 ribu. Jika pinjaman di bawah Rp250 juta, dikenakan biaya pengurusan resmi Rp50 ribu ditambah biaya tak resmi Rp300 ribu/sertifikatnya.
Praktik Pungli ini sungguh memberatkan setiap warga yang melakukan pengurusan surat menyurat tanah di BPN Sergai. Sebenarnya, sambung Yuli Defikar (23), warga Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, ada 15 sertifikat tanah yang harus diambil karena proses secara administrasi. Namun tidak dapat dibawa pulang karena dana taktis belum dapat dibayar. Dana yang resminya sudah terlebih dahulu dibayarkan.
Lantas, kata Yuli, sertifikat yang sudah selesai pengurusannya harus menginap di Kantor BPN Sergai. Sedihnya lagi, berdampak dengan pengurusan surat tanah yang lainnya. Anehnya, ketika dibawakan surat tanah baru, petugas yang ada di loket mentah-mentah menolaknya, dengan alasan bayar dahulu urusan dana taktis yang lama. "Jangan sudah diproses, surat tanah ini tidak diambil dan bertumpuk di sini," ungkap Yuli, menirukan ucapan pegawai-pegawai yang bertugas di loket, seraya menunjukkan arah ruangan pelaksana tata usaha yang baru.
Yuli menambahkan, pihak BPN Sergai tidak menerimanya, apalagi memprosesnya. Padahal, biaya resmi sudah dibayarkan. Surat tanah itu akan diterima petugas loket dan diproses kembali dengan catatan, dana taktis yang dipinta harus dilunasi, walaupun dana itu sifatnya tidak resmi, toh terus ditagih oknum-oknum pegawai di lokat dan bagian urusan umum. Oleh karena merasa ditekan dan tidak mau ribut, akhirnya uang sebesar Rp5 juta, diserahkan kepada oknum-oknum pegawai BPN sebagai pelunasan dana taktis belum lama ini.
Diharapkan aksi Pungli ini bisa segera diberantas oleh aparat penegak hukum dan Kakanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sumut, yang berwenang untuk segera memberikan sanksi tegas. "Jangan sampai praktik Pungli ini tumbuh sumbur bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan di kantor BPN Sergai," kata Yuli.
Kepala BPN Sergai, ketika dijumpai sering tidak berada di kantor dan saat dihubungi M24 via selulernya, Kasi II BPN Sergai, Masniary, membantah dan mempersilakan untuk melihat ke loket, karena ia mengaku tidak ingat. Menurutnya, semua harga ada di loket dan cek kebenarannya. Ketika disinggung soal dana taktis, Masniary kembali membela diri.
"Itu tidak ada dana taktis dan tidak ada di kantor ini. Semua tarif dan biaya pengurusan surat tanah sudah diatur pada Peraturan di PNBP No 128/2015. Lihat sajalah di loket depan," ucap Masniary menantang.***
Selasa, 02 Mei 2017
2 Tahun Mendatang SMPN di Medan UNBK Mandiri
Dari seluruh SMPN di Kota Medan, selain SMPN 1, ada dua sekolah lagi yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), yakni SMPN 9 dan SMPN 40 Medan. Hanya saja, baru SMPN 1 yang melaksanakan UNBK secara mandiri.
"Selain telah lengkap komputer maupun laptop sebagai fasilitas utama UNBK, jaringan LAN di sekolah tersebut, telah terhubung langsung dengan panitia UNBK Pusat," ungkap Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMPN I Medan, Jln Bunga Asoka Medan, Selasa (2/5).
Sedangkan SMPN 9 dan SMPN 40, meski melaksanakan UNBK, namun masih menumpang di sekolah lain. SMPN 9 menumpang peralatan komputer di Yayasan Sari Mutiara, sedangkan SMPN 40 menumpang di Perguruan Panca Budi. Sementara, SMP Negeri lainnya masih melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNBKP).
"Insya Allah, secara bertahap, dalam dua tiga tahun mendatang, seluruh SMP Negeri di Kota Medan sudah dapat melaksanakan UNBK," harapnya.
Kadisdik Kota Medan, Hasan Basri, menjelaskan, pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs se-Kota Medan diikuti 448 satuan pendidikan, yakni SMP, SMP Terbuka, SMP Luar Biasa dan MTs swasta maupun negeri. Untuk UNKP diikuti 398 satuan pendidikan, sedangkan UNBK diikuti 52 satuan pendidikan. Total siswa yang mengikuti UN 44.743 siswa, terdiri dari 37.603 peserta UNKP dan 7.140 peserta UNBK.
"UN ini diawasi 4.364 pengawas. Dari jumlah itu, 3.884 pengawas UNKP dan 480 pengawas UNBK. Kemudian 398 satuan pendidikan menjadi penyelenggara ujian sendiri, sedangkan 50 satuan pendidikan bergabung dengan sekolah lain," jelas Hasan.
Di Tj Balai, dari 3.617 siswa SMP/MTs yang mengikuti UN, 355 siswa SMPN 1 Tj Balai sudah menggunakan sistem komputerisasi. Hal itu terungkap saat Walikota Tj Balai, M Syahrial SH MH, didampingi Kapolres Tj Balai AKBP Try Setyadi Artono SIK SH MH, Kadis Pendidikan Tetty Juliani Siregar ST MT, Plt Kadis Satpol PP Haikal Akmal SSos dan Kabag Humas dan Protokol Nurmalini Marpaung SSos, melihat langsung para siswa yang mengikuti ujian.
Ada 6 sekolah yang melaksanakan UNBK dengan total 1.286 siswa dan 1 SMP Swasta dengan 140 siswa. Sedangkan sekolah yang melaksanakan UN, 13 SMP Negeri, 6 SMP Swasta dan 12 MTs.
Di Karo, ada 6.733 siswa yang mengikuti UN digelar di 71 sekolah. 1.873 siswa di 15 sekolah melaksanakan UNBK dan 4.860 siswa di 56 sekolah masih Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).
"Dari pantauan kami, semua berjalan lancar, persiapan peserta ujian maupun pengawas ujian, saya rasa sudah disiapkan secara matang," ugkap Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH, yang meninjau langsung pelaksanaan UN di SMPN 2 Kabanjahe, SMPN 1 Simpang Empat Desa Lingga dan SMPN 3 Berastagi, bersama Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang dan Plt Kadisdik Karo Eddi Surianta Surbakti.
Di Pakpak Bharat, 1.044 siswa SMP yang mengikuti UN berasal dari 24 SMPN, 1 SMP Swasta, 1 MTs Negeri dan 2 MTs Swasta. Menurut Kadisdik Pakpak Bharat, Mester Padang, UNKP tahun ini berlangsung 4 hari, 2, 3, 4 Mei dan 8 Mei. Selain mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang diujikan hari berikutnya yakni Matematika, Bahasa Inggris dan IPA.
Di Binjai, pelaksanaan UN SMP hari pertama berjalan aman dan lancar. Menurut Kadisdik Binjai, Janu Asmadi Lubis, 45 persen sekolah menggunakan metoda UNBK dan 55 persen dengan UNKP. Untuk UNBK, lanjut Janu, pihaknya telah menempatkan orang yang menangani dan membuka server UNBK. "UNBK harus ada proktor. Semua proktor ini sudah kita latih di pusat dan semuanya siap untuk menjaga dan mengawal UNBK," ujarnya.
Di Deliserdang, menurut Kasubbag Dal Ops Polres Deliserdang, AKP Agus Darmanto, untuk mengamankan pelaksanaan UN SMP/MTs di Deliserdang, pihaknya mengerahkan 252 personil. "Pengamanan akan dilaksanakan selama pelaksanaan UN, baik pengamanan tertutup dan terbuka," kata Agus Darmanto.
Sedangkan menurut Sekretaris Kadisdik Deliserdang, Misran Sihaloho, UNBK SMP di Deliserdang diikuti 9.100 siswa dari 69 sekolah. UNKP diikuti 316 sekolah dengan 22.216 siswa. Total ada 385 Sekolah dengan 31.316 siswa yang mengikuti UN SMP. ***
Senin, 01 Mei 2017
PNS Batubara Purna Bakti Bisa Kredit Rp100 Juta
PENSIUNAN PNS di lingkungan Pemkab Batubara masih tetap akan bisa menikmati fasilitas bantuan kredit Perbankan dari Bank Sumut cabang setempat, melalui program "Kredit Pensiunan".
Menurut Kepala Cabang Bank Sumut Limapuluh, Fadli, melalui Kasi Operasional Joko, besaran kredit yang bisa diajukan para PNS yang akan dan telah memasuki masa purna bakti, hingga mencapai Rp100 juta.
"Tenor atau masa cicilan kredit ini pun bisa sampai 12 tahun. Tergantung golongan PNS terakhir si pemohon. Dengan pola 40 persen dari besaran pinjaman yang diajukan dibagi gaji setelah pensiun. Lalu dikalikan tenor atau lamanya masa kredit. Tapi yang jelas bagi para PNS yang akan dan telah memasuki masa pensiun, silahkan datang ke Bank Sumut Cabang Limapuluh atau 4 Kantor Cabang Pembantu (KCP) kami," papar Joko saat ditemui M24 di ruang kerjanya, Jumat (28/4).
Dikatakannya, empat KCP tersebut ada di Kota Indrapura Kecamatan Airputih, KCP Simpang Kopi Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka, KCP Sei Langge Nagori Sei Langge Kecamatan Bandar Masilam Simalungun dan KCP Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Batubara. "Di situ nanti akan dijelaskan secara rinci, sistem kredit serta besaran pinjaman yang memungkinkan untuk disetujui," terangnya.
Lebih lanjut diungkapkannya, Bank Sumut sebagai salah satu BUMN, dimana pemegang sahamnya terdiri dari Pemkab/Kota Sumut, senantiasa berupaya menjadi partner dalam rangka membangun perekonomian daerah di Provinsi Sumut. Karenanya, wajar bila Bank Sumut kemudian memfasilitasi kegiatan produktif untuk para pensiunan di Bank Sumut, yang memiliki system kredit khusus bagi pensiunan.
"Sampai tahun 2017, jumlah penerima kredit pensiunan di Bank Sumut ada 3.761 orang, dengan total outstanding Rp206 miliar. Dengan dukungan jaringan unit kantor berjumlah 149 unit konvensional, kami optimis, Bank Sumut dapat menjadi ujung tombak dalam penyaluran kredit pensiun dan peningkatan jumlah pensiunan yang dilayani pembayaran pensiunnya melalui rekening Bank Sumut," papar Joko.
Dalam kesempatan ini, Bank Sumut Cabang Limapuluh pun bekerjasama dengan BKD, terdiri dari Kepsek dan guru se-Kecamatan Talawi Batubara, sosialisasi Kredit Pra-Pensiun guru-guru PNS se-Batubara.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batubara, Saud Siahaan SE MM, mengatakan, program Bank Sumut ini sangat tepat dilakukan bagi PNS yang sudah memasuki masa pensiun nantinya. "Program seperti itu pasti sangat membantu para PNS. Dan hal tersebut salah satu solusi cerdas bagi para pensiunan, namun setiap pegawai pensiunan tetap harus pandai mengatur keuangannya di masa purna bakti," tandasnya. ***
Menurut Kepala Cabang Bank Sumut Limapuluh, Fadli, melalui Kasi Operasional Joko, besaran kredit yang bisa diajukan para PNS yang akan dan telah memasuki masa purna bakti, hingga mencapai Rp100 juta."Tenor atau masa cicilan kredit ini pun bisa sampai 12 tahun. Tergantung golongan PNS terakhir si pemohon. Dengan pola 40 persen dari besaran pinjaman yang diajukan dibagi gaji setelah pensiun. Lalu dikalikan tenor atau lamanya masa kredit. Tapi yang jelas bagi para PNS yang akan dan telah memasuki masa pensiun, silahkan datang ke Bank Sumut Cabang Limapuluh atau 4 Kantor Cabang Pembantu (KCP) kami," papar Joko saat ditemui M24 di ruang kerjanya, Jumat (28/4).
Dikatakannya, empat KCP tersebut ada di Kota Indrapura Kecamatan Airputih, KCP Simpang Kopi Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka, KCP Sei Langge Nagori Sei Langge Kecamatan Bandar Masilam Simalungun dan KCP Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Batubara. "Di situ nanti akan dijelaskan secara rinci, sistem kredit serta besaran pinjaman yang memungkinkan untuk disetujui," terangnya.
Lebih lanjut diungkapkannya, Bank Sumut sebagai salah satu BUMN, dimana pemegang sahamnya terdiri dari Pemkab/Kota Sumut, senantiasa berupaya menjadi partner dalam rangka membangun perekonomian daerah di Provinsi Sumut. Karenanya, wajar bila Bank Sumut kemudian memfasilitasi kegiatan produktif untuk para pensiunan di Bank Sumut, yang memiliki system kredit khusus bagi pensiunan.
"Sampai tahun 2017, jumlah penerima kredit pensiunan di Bank Sumut ada 3.761 orang, dengan total outstanding Rp206 miliar. Dengan dukungan jaringan unit kantor berjumlah 149 unit konvensional, kami optimis, Bank Sumut dapat menjadi ujung tombak dalam penyaluran kredit pensiun dan peningkatan jumlah pensiunan yang dilayani pembayaran pensiunnya melalui rekening Bank Sumut," papar Joko.
Dalam kesempatan ini, Bank Sumut Cabang Limapuluh pun bekerjasama dengan BKD, terdiri dari Kepsek dan guru se-Kecamatan Talawi Batubara, sosialisasi Kredit Pra-Pensiun guru-guru PNS se-Batubara.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batubara, Saud Siahaan SE MM, mengatakan, program Bank Sumut ini sangat tepat dilakukan bagi PNS yang sudah memasuki masa pensiun nantinya. "Program seperti itu pasti sangat membantu para PNS. Dan hal tersebut salah satu solusi cerdas bagi para pensiunan, namun setiap pegawai pensiunan tetap harus pandai mengatur keuangannya di masa purna bakti," tandasnya. ***
Langganan:
Postingan (Atom)