Alih Fungsi Hutan Kejahatan Kemanusiaan

PERISTIWA banjir bandang di Kota Padangsidimpuan seharusnya tidak dimaknai sebagai peristiwa biasa. Berbagai material yang ditemukan di sepanjang area yang terkena dampak banjir seperti kayu, lumpur dan pasir, menjadi bukti kuat bahwa kawasan hutan di hulu Sungai Batang Ayumi telah rusak parah. Selain pemerintah setempat gagal, kebijakan mengalih-fungsikan lahan adalah kejahatan kemanusiaan.

Penegasan tersebut dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Sutrisno Pangaribuan, ST kepada M24, Kamis (30/3). Politisi PDIP ini mengatakan, meluapnya air Sungai Batang Ayumi pada Minggu malam 26 Maret 2017 merupakan yang terbesar kurun 50 tahun terakhir. Bahkan peristiwa banjir bandang tersebut diyakini paling parah sepanjang sejarah. Kerusakan hutan di hulu Sungai Batang Ayumi disebut Sutrisno meliputi Gunung Lubuk Raya dan Gunung Sibualbuali.

"Akibat hutan di hulu rusak, banjir bandang terjadi. Lihat saja alih fungsi hutan disulap jadi lokasi wisata di Aek Sabaon, perkebunan sawit, penambangan liar hingga pengambilan kayu secara ilegal. Saya rasa kebijakan alih fungsi hutan masuk kategori kejahatan kemanusiaan," terang Sutrisno, sembari mempercayai, faktor utama banjir bandang lantaran ketidakmampuan daerah resapan air untuk menampung curahan hujan.

Anggota Komisi C DPRDSU membidangi keuangan itu melanjutkan, peristiwa banjir bandang di Padangsidimpuan akan menjadi peristiwa awal jika pembalakan liar dan eksploitasi hutan terus marak secara masif, terstruktur dan sistemik. Oleh sebab itu, Sutrisno meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Pemerintah Kota Padangsidimpuan beserta jajaran TNI/Polri melakukan penanganan serius terhadap para perusak hutan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengalihan fungsi hutan.

Kemudian segera membersihkan material sisa banjir yang masih menutupi tempat beraktivitas penduduk penduduk. Baik rumah, sekolah, sarana ibadah maupun fasilitas umum lainnya. Pembersihan material banjir dipastikannya urgen agar masyarakat memiliki kepastian kapan kembali pulang dan beraktivitas seperti semula. "Utamakan penanganan seluruh korban. Pemerintah wajib memberi jaminan ketersediaan makanan, pakaian, peralatan tidur, ketersediaan air minum, mandi, obat-obatan dan pendampingan untuk pemulihan trauma bagi para korban yang masih tinggal di penampungan," tegasnya.

Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut 7 Kab Tapsel, Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas ini mengusulkan pula pembuatan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap seluruh korban banjir bandang. Termasuk antisipasi warga yang berpotensi kena dampak banjir serupa untuk direlokasi pemerintah ke lokasi yang lebih aman dengan mempertimbangkan hak-hak korban/warga atas tanah dan harta benda. Pemerintah diingatkan Sutrisno segera melakukan investigasi menyeluruh atas peristiwa bajir bandang.

"Kerusakan hutan akibat pengambilan kayu ilegal, pembukaan lahan sawit, pembukaan lokasi wisata, penambangan liar di sekitar Gunung Lubuk Raya dan Gunung Sibualbuali. "Saya harap Presiden RI Pak Jokowi memerintahkan Kapolri memeriksa seluruh izin, pihak penerbit izin, pemilik/pengguna izin penguasaan/pemanfaatan kawasan hutan di hulu Sungai  Batang Ayumi. Baik di Gunung Lubuk Raya, Gunung Sibualbuali atau seluruh kawasan hutan di hulu Sungai Batang Ayumi," cetusnya.

Sedangkan proses/tahapan penerbitan berbagai izin penguasaan/pemanfaatan hutan diduga Sutrisno tidak sesuai peraturan perundang- undangan sehingga izin tersebut tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Kapolri pun dimintanya menugaskan tim dari Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara untuk memeriksa seluruh pihak yang terkait dengan izin penguasaan/pemanfaatan hutan. Mulai dari izin yang diterbitkan Kementerian Kehutanan/Lingkungan Hidup, Gubernur Sumatera Utara hingga izin dari Bupati/Walikota di kawasan hulu Sungai Batang Ayumi. ***

Pemkab dan Polisi Gelar Dialog, Solusi Konflik Nelayan di Sergai Tak Berulang

GUNA menampung aspirasi masyarakat pesisir, Pemkab Sergai bersama jajaran kepolisian menggelar dialog terbuka dengan nelayan tradisional, Kamis (30/3), di Pantai Wong Rame Kecamatan Pantai Cermin.

Sebelum memulai dialog, Wabup Sergai, Darma Wijaya, menyampaikan salah satu agenda dalam Nawa Cita atau sembilan agenda pokok pembangunan yang diusung pemerintah RI saat ini, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam mendukung visi kemaritiman tersebut, langkah-langkah strategis telah ditempuh pemerintah saat ini. Diantaranya, terbentuknya Kementrian Koordinator Kemaritiman, percepatan pembangunan infrastruktur di pesisir pantai, pengembangan dan revitalisasi pelabuhan, konsep tol laut.

"Serta kerjasama dalam hal investasi pembangunan kemaritiman yang telah ditawarkan ke beberapa negara sahabat," urai Darma.

Lebih lanjut dikemukakannya, beberapa kebijakan yang telah dilakukan Kementrian Kelautan dan Perikanan, seolah membawa angin segar dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di negara ini. Penindakan keras terhadap kapal-kapal pencuri ikan yang selama ini telah banyak merugikan negara, moratorium terhadap proses perizinan kapal dalam rangka pendataan dan peninjauan ulang izin dan operasional tangkap serta pelarangan pengoperasian alat tangkap pukat trawl serta pukat tarik, merupakan kebijakan dalam melindungi sumber daya pesisir dan laut Indonesia.

Karenanya Darma berharap, koordinasi dan komunikasi antara Pemkab Sergai dengan masyarakat maupun stakeholder terkait, terus ditingkatkan. Tujuannya menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif di Tanah Bertuah Negeri Beradat serta menjadikan nelayan yang mandiri, terlindungi dan sejahtera.

Sementara dalam dialog, Ketua Forum Nelayan Tradisional, Sutrisno, berharap, dialog ini akan mendapatkan suatu pencerahan berupa solusi, sehingga tidak ada lagi konflik yang sering terjadi antara pukat trawl maupun pukat tarik dengan para nelayan tradisional Sergai.

Kadis Perikanan dan Kelautan Sergai, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengutarakan telah ada asuransi bagi nelayan. Ini berdasarkan program kerja Presiden Jokowi, bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu, Pemkab Sergai juga harus punya program inovatif bagi masyarakat. Menciptakan mata pencaharian alternatif, agar para nelayan tidak tergerus oleh tingkat kemiskinan. ***

Antrian Kendaraan di Pintu Keluar KNIA 'Mengular'

PENGGUNA jasa Bandara Kualanamu mengeluhkan antrian panjang kendaraan, khususnya roda empat dan bus di pintu keluar Bandara Kualanamu.

Pantauan M24, Rabu (29/3) pukul 15.00 WIB, terjadi antrian panjang kendaraan yang keluar, mencapai hingga 1 Km. Para pengendara yang tidak sabar pun membunyikan klakson, dengan harapan petugas sigap melayani para pengendara yang akan membayar karcis keluar. Sehingga antrian panjang kendaraan dapat terurai.

Erwinsyah (30), warga Medan, kepada wartawan, mengaku sudah hampir 2 jam mengantri di pintu keluar sejak pukul 13.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Kondisi ini pun diperparah dengan para pengendara yang tidak sabar mengantri dan ingin cepat keluar.

Menurut Erwin, petugas yang ada saat itu juga terlihat lamban menangani para pengendara yang akan membayar karcis keluar. Sehingga antrian semakin panjang. "Petugas seharusnya peka melihat kondisi seperti ini. Saat terjadi antrian panjang, petugas sigap mengatur kendaraan dan melayani para pengendara dengan cepat. Bukan malah membiarkannya begitu saja, sehingga para pengendara saling potong agar cepat keluar," kata Erwin.

Dia pun berharap pihak pengelola parkir Bandara Kualanamu ada solusi untuk mengatasi antrian panjang kendaraan. Memberlakukan pembayaran secara online seperti pembayaran karcis jalan tol. "Pengelola parkir harus ada solusi menangani antrian panjang kendaraan di pintu keluar. Misalnya pembayaran dengan sistem online, sehigga para pengendara tidak melakukan pembayaran dengan uang tunai, tapi cukup dengan menggunakan kartu," harap Erwin.

General Manajer PT Angkasa Pura Solusi, yang mengelola parkir di Bandara Kualanamu, Firdaus, mengakui masih adanya antrian panjang kendaraan. Bahkan tak hanya di pintu keluar, tapi juga di pintu masuk.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya sudah melakukan antisipasi, termasuk sistem buka tutup muka belakang di pintu keluar dan masuk (tandem). "Dulu masih empat pintu tapi sekrang sudah delapan pintu. Namun seiring semakin padatnya penumpang tetap saja terjadi antrian panjang kendaraan," ungkap Firdaus.

Firdaus juga menyebutkan, sejauh ini pihaknya mempertimbangkan untuk dilakukan pembayaran secara online dengan menggunakan kartu. "Kita sudah membentuk tim dan sedang di lapangan. Mudah-mudahan akan terlaksana secepatnya. Kita berharap para pengguna jasa Bandara Kualanamu dapat bersabar," tandasnya. ***

Pemkab Asahan Bedakan Atribut ASN & Tenaga Honorer

DEMI meningkatkan kinerja birokrasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bakal membedakan atribut yang digunakan tenaga honorer dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui mana ASN dan mana tenaga honor.

“Pembedaan seragam dan atribut ini akan diterapkan oleh Pemkab Asahan, supaya masyarakat tau mana ASN dan mana tenaga honorer,” kata Bupati Asahan, Drs Taufan Gama Simatupang MAP kepada M24 usai pelantikan eselon II di aula kantor Bupati Asahan, Rabu (22/3) kemarin.

Dengan adanya perbedaan atribut seragam ini, Bupati berharap dapat memperbaiki kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Asahan. Bupati berpendapat pembedaan atribut seragam honorer dengan ASN guna memprediksi secara perlahan akan menumbuhkan kesadaran para honor intensif.

“Kita sering melihat banyaknya ASN yang duduk di warung kopi pada saat jam kerja, begitu kita lakukan tindakan, ternyata tenaga honorer. Maka diri itu, kita akan membedakan atribut seragam, mana ASN dan mana tenaga honorer. Di samping itu juga supaya masyarakat tau membedakannya dan bisa memantau langsung kinerja ASN atau tenaga honorer,” jelasnya.

Taufan menambahkan, hal tersebut juga lakukan sebagai bentuk dorongan untuk merubah sikap dan mental ASN maupun tenaga honorer yang ada di Pemkab Asahan. "Penerapan disiplin, penghargaan dan sanksi, tidak hanya terhadap ASN tapi juga tenaga honorer daerah yang jumlahnya ribuan orang di Pemkab Asahan. Semua itu kita lakukan dengan maksud bisa memaksimalkan pelayanan prima kepada masyarakat,” ucapnya.
     
Selain melakukan pembedaan atribuut, Bupati Asahan juga akan melakukan pembenahan dan menyoroti kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari pimpinan, ASN dan tenaga honorer. “Sampai saat ini tidak sedikit jumlah oknum tenaga honorer yang berperilaku melebihi ASN. Maka dari itu, jika sudah ada pembedanya, kita bisa tau kinerjanya seperti apa. Tenaga honorer diangkat untuk membantu tugas ASN, bukan sebaliknya. Seharusnya mereka menyadari tugas dan kewajibannya,” pungkas Taufan. ***

Jalan Lintas Binjai-Sei Bingei Amblas

JALAN Lintas Binjai-Sei Bingei, tepatnya di Dusun I Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, amblas sepanjang 10 meter dan lebar tiga meter, dengan kedalaman lima meter.

Menurut penuturan K Ketaren (60), warga setempat, kondisi tersebut telah berlangsung sejak setahun terakhir, akibat meluasnya dampak longsoran tanah sepanjang sisi kiri jalan di antara bibir jurang. Hanya saja, katanya, hingga saat ini belum ada upaya penimbunan material tanah di sekitar lokasi longsoran maupun proses perbaikan jalan oleh Dinas PU Langkat.

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan timbulnya korban jiwa, sejumlah warga berinisiatif menempatkan beberapa batang kayu dan bambu sebagai penanda, di sekitar bibir longsoran tanah. "Kalau kondisi seperti ini terus saja dibiarkan, terus terang kami khawatir akan timbul korban, jika sampai ada mobil atau sepeda motor terperosok," terang pria yang akrab disapa Bolang itu.

Warga lainnya, Rosmawati beru Ginting (38), minta Dishub Langkat ikut serta mencegahnya, terutama dengan mengalihkan jalur lintas truk bertonase tinggi. Sebab menurutnya, tekanan besar dari kendaraan tentunya bisa memicu peningkatan luas dan volume lokasi yang amblas. Apalagi dalam dua bulan terakhir, kawasan tersebut sering dilanda hujan dan gempa bumi. "Memang, pihak Dinas PU sudah datang dan meninjau kondisi lokasi yang amblas kemarin. Mereka berjanji kerusakan ini akan diperbaiki Juni nanti," ujar Rosmawati.

Begitupun, warga tetap berharap, perbaikan bisa dilakukan secepatnya. "Sebab, jika sampai jalan ini terputus, sudah tentu akses menuju Desa Rumah Galuh, Desa Telaga dan Desa Garunggang, akan terputus," imbuhnya. ***

500 Hektar Sawah di Munte Karo Terancam Kering

LIMA ratus hektar sawah petani di Desa Sarimunte, Desa Pertumbungen dan Desa Parimbadang Kecamatan Munte Tanah Karo terancam kering. Ini akibat irigasi di Siilingiling Desa Sarimunte terkena longsor 15 meter.

Anggota DPRD Sumut, Siti Aminah br Peranginangin SE MSP, yang terkejut mendapat informasi ini, mengatakan, bila sawah seluas 500 Ha mengalami kekeringan, maka sulit membayangkan korban-korbannya adalah rakyat kecil.

Keterkejutan Siti Aminah bahkan bertambah, saat mengetahui jalan usaha tani Lau Lesung Desa Sarimunte juga hampir putus. Termasuk rusaknya saluran irigasi Galang Teras di Desa Kuta Mbaru.

"Terimakasih ya sudah memberi informasi. Inilah salah satu peran media yang kita banggakan. Saya baru tahu dari Anda, pulang dari Jakarta saya akan tinjau ke lokasi," ucap Siti Aminah kepada M24, Kamis (23/3), melalui selulernya.

Menurut legislator asal Dapil Sumut XI ini, musibah longsor merupakan peristiwa yang tidak terduga. Sehingga harus cepat ditalangi pemerintah melalui dana bencana. "Menyangkut perut manusia loh. Instansi terkait wajib serius menanggapi. Tolong pemerintah jemput bola supaya masyarakat petani di sana tidak mengalami kemelut berkepanjangan," ingat Siti.

Anggota Komisi B DPRD Sumut bidang pertanian/perekonomian tersebut, melanjutkan, apa yang terjadi di Kecamatan Munte jangan dibiarkan berlarut-larut. Harus dituntaskan Pemkab Karo dan Pemprovsu. Siti berharap, pemerintah perlu mengantisipasi bencana longsor serupa di kemudian hari dengan membangun benteng atau dinding pengaman. Soal jalan usaha tani yang nyaris terputus, Siti pun meminta pemerintah segera melakukan perbaikan, supaya hasil-hasil bumi petani lancar keluar masuk untuk dipasarkan. Sedangkan saluran irigasi yang rusak tak boleh dianggap remeh, karena menyangkut kualitas produksi pertanian rakyat.

"Jujur ya, saya baru tahu dari Anda masalah ini. Makanya saya ingatkan sekali lagi kepada Dinas Pertanian Karo, Dinas PU/Bina Marga dan Dinas Pertanian Provinsi turun ke lokasi. Jangan tunggu petani menjerit dulu baru bereaksi. Utamakan kepentingan rakyat," imbau Siti Aminah, sembari meminta Kades, Camat dan pemuka adat setempat, beramai-ramai melapor ke DPRD Karo bahkan Pemkab Karo.

Bagi politisi PDIP itu, Pemkab Karo pantas mencontoh sikap Pemprovsu saat menangani korban musibah erupsi Gunung Sinabung. Pemprovsu disebutnya sangat peduli, sementara Pemkab Karo tidak diketahui persis apa aksinya sampai sekarang. "Saya minta Bupati Karo dan DPRD Karo proaktif. Setahu saya, tahun lalu ada dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Kabupaten Karo Rp200 miliar. Pakai saja uang tersebut untuk menormalisasi/mengantisipasi longsor, memperbaiki jalan usaha tani dan saluran irigasi di Kecamatan  Munte," tutupnya. ***

Pemprovsu Harus Data Peruntukan Eks HGU PTPN II

KOMISI A DPRD Sumut meninjau lahan konflik di Dusun IV Kuta Lepar dan Dusun V Tebing Ganjang, Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deliserdang, Selasa (21/3).

Kunjungan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut H Syamsul Qodri Marpaung Lc, Sekretaris Sarma Hutajulu SH dan anggota Komisi Ramses Simbolon, merupakan tindaklanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) 31 Januari 2017 lalu.

Syamsul menilai, konflik lahan Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon dengan PTPN II, sebenarnya tidak ada selain terhadap beberapa perusahaan pengembang. Menurut politisi PKS ini, lahan 102 Ha yang diklaim kelompok tani, sebenarnya berada di luar HGU PTPN II. Itu juga ditegaskan Nur Kamal, perwakilan PTPN II yang ikut ke lokasi. Konflik masih meluas, sebab areal yang dikuasai kelompok tani seluas 30 Ha sedangkan 72 Ha lagi dikelola pengembang.

"Kades Durin Tonggal membenarkan sudah mengeluarkan surat silang sengketa kepada para pengembang, tetapi setelah sertifikat terbit. Kan aneh dan rancu?. Harusnya dikeluarkan sebelum sertifikat terbit dong," terang Syamsul, sembari menambahkan, kelompok tani tetap menuntut sisa 72 Ha, sebab lahan 102 Ha diklaim tanah warisan keluarga sejak turun temurun.

Legislator asal Dapil Sumut ini, melanjutkan, pihak PTPN II sendiri mengakui menduduki lahan kebun Kwala Bekala seluas 1.204,26 Ha sejak 1974, sesuai sertifikat yang dikeluarkan BPN. Namun dari jumlah itu dikeluarkan 300 Ha untuk KB USU Medan dan 50 Ha kepada masyarakat. Sementara sisa 854,26 Ha merupakan HGU PTPN II. "Jadi lahan 102 Ha memang di luar HGU PTPN II," ungkap Syamsul.

Karenanya, timpal wakil rakyat bidang hukum/pemerintahan tersebut, hasil kunjungan lapangan ke Durin Tonggal segera dibahas Komisi A DPRD Sumut untuk kepentingan rekomendasi. Bagi dia, Pemprovsu sebaiknya bijaksana menyelesaikan konflik lahan di Durin Tonggal, dengan melakukan pendataan peruntukan yang valid.

"Sepatutnya dikembalikan kepada masyarakat yang lebih berhak. Saya rasa Negara (Meneg BUMN) tidak keberatan melepaskan lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873 Ha, bila Pemprovsu memberikan data peruntukan yang jelas. Kepada siapa diberikan, dimana lokasinya dan berapa luasnya. Sebab lahan konflik 102 Ha di Durin Tonggal juga masuk bagian dalam eks HGU PTPN II yang sudah dilepaskan negara seluas 5.873 Ha," tutup Syamsul. ***