Pasar Nawacita Dibangun di Deliserdang

GUBSU H Tengku Erry Nuradi MSi bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Dirut PTPN II Teten Djaka Triana, melakukan peletakan batu pertama pembangunan pasar tradisional Nawacita di Desa Sampali, Percut Seituan Deliserdang, Kamis (17/11).

Turit hadir Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Ketua Laskar Nawacita Seknas Jokowi Rudi Hartawan Tampubolon SE, mewakili FKPD Provinsi dan Kabupaten Deliserdang, para anggota Seknas Jokowi dan Laskar Nawacita, pengurus dan anggota Koperasi Nawacita, tokoh masyarakat dan para pedagang.

Erry mengapresiasi Seknas Jokowi yang terus menerus memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya masyarakat Sumatera Utara, dengan memberikan dukungan pembangunan-pembangunan infrastruktur, pasar-pasar tradisional, pembangunan fisik dan non fisik. "Kita merasa bangga karena Presiden RI sangat mencintai masyarakat Sumut," ujar Erry.

Diharapkan kehadiran Pasar Tradisional Nawacita ini dapat membantu para pedagang-pedagang, umumnya pedagang korban kebakaran Pasar Aksara kembali memiliki tempat (lapak), untuk dapat berjualan.

Erry juga mengatakan akan mengajak semua pihak terkait duduk bersama, dalam mengatasi masalah Pasar Aksara yang terbakar. "Pemprovsu akan duduk bersama dengan pihak terkait, agar Pasar Aksara segera ditindaklanjuti," sebutnya.

Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, menyambut semangat masyarakat Sumut untuk menjadi masyarakat yang maju. Khususnya pedagang-pedagang pasar tradisional dan pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pihak PTPN dan relawan Jokowi, untuk ikut memberdayakan ekonomi rakyat dengan membangun pasar tradisional.

Sementara, dalam sambutannya, Ketua Laskar Nawacita, Rudi Hartawan Tampubolon, mengatakan, Laskar Nawacita komit mendukung semua program Presiden Jokowi. "Seknas Nawacita Jokowi komit dukung program Nawacita Presiden Jokowi, demi kesejahteraan masyarakat Sumut khususnya dan demi Sumut yang lebih paten," ujar Rudi. ***

Kota Medan Bakal Punya Moda Transportasi LRT

KEMENTRIAN Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) telah banyak memfasilitasi Pemko Medan, dalam upaya mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik. Terutama dalam mendampingi pengumuman kajian awal kelayakan pembangunan Light Rail Transport (LRT).

Ini terungkap dalam gelaran konsultasi publik Kementerian PPN RI, tentang proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Light Rail Transit (LRT) untuk Kota Medan, Kamis (17/11), di Grand Aston Hotel. Diskusi ini sebagai langkah awal penanganan permasalahan transportasi yang komprehensif dan terintegrasi di Kota Medan.

Konsultasi publik ini dibuka Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, dihadiri Direktur Transportasi PPN Ikhwan Hakim ST MSc, Ketua ITDP Yoga Adi Winarto, perwakilan Dirlantas Poldasu Kompor Mukhsin, Kasubdit Kerja Sama dan Pengembangan Usaha Ditjen KA Setiawan, Kepala Bappeda Medan Zurkanaen, Kadishub Kota Medan Renward Parapat, Ketua Masyarakat Transportasi Sumut Hendra Kusuma, Rektor ITM Ir Mahrizal Masri dan Ketua Oganda Sumut Haposan Sialagan.

"Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, jumlah kendaraan di Kota Medan setiap tahun cenderung terus meningkat. Bahkan rata-rata pertumbuhannya mencapai 12 persen per tahun. Kondisi ini tentunya tidak sebanding dengan kemampuan Pemko menambah kapasitas jalan. Sebab, selain lahan yang semakin terbatas,  kemampuan keuangan Pemko juga relatif masih terbatas," ungkap Eldin.

Atas dasar itulah, tegas Eldin, jika tidak dilakukan pembenahan sistem transportasi secara komprehensif dan terintegrasi, maka tentunya akan mengakibatkan permasalahan lalu lintas di kemudian hari. Pemko Medan juga telah melakukan upaya terpadu dalam rangka penyiapan rencana strategis kebijakan angkutan massal. Baik berbasis jalan, seperti Bus Rapid Transportation (BRT) maupun berbasis rel seperti LRT.

"Kita akan berupaya mengkombinasikan kedua moda unggulan ini, untuk dapat dijadikan alternatif utama penggunaan moda angkutan masyarakat kota di masa mendatang," ungkapnya.

Eldin menilai, penerapan angkutan massal ini tentunya membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Baik dari sisi finansial, kelembagaan maupun sumber daya manusia (SDM) yang profresional. "Kami, Pemko Medan berharap pemerintah pusat dapat mewujudkan skema pembiayaan yang optimal dan terbaik. Sekaligus tidak membebani keuangan daerah. Sehingga program strategis ini bisa direalisasikan dalam kurun waktu 3 tahun," tuturnya.

Direktur Transportasi Kementrian PPN, Ikhwan Hakim ST MSc, menjelaskan, diskusi publik ini digelar untuk pengembangan transportasi perkotaan, yang merupakan prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019. Artinya, target cukup ambisius, mengingat pangsa angkutan umum dari 23 persen ke 32 persen. "Untuk itulah  pencapaian target adalah tanggungjawab semua. Termasuk pemerintah kota," tandasnya. ***

Kampung Tanjung di Binjai Bakal Digusur

RENCANA pembongkaran bangunan yang melanggar garis sempadan jalan dan lainnya, akan segera dilakukan tim terpadu Kota Binjai. Sampai saat ini ada 10 KK yang masih belum mampu menunjukkan surat hak alas tanahnya. "Kita akan mulai melakukan penertiban terhadap bangunan yang di bibir sungai Senin 21 Nopember mendatang. Saat ini kita telah mengirimkan surat peringatan kepada pemilik bangunan-bangunan yang menyalahi aturan tersebut," ungkap Kabid Pengawasan Dinas Tarukim Kota Binjai, Megang Sitepu, saat didampingi Kabag Humas Binjai Hendrik Tambunan, saat ditemui di kantor Humas Pemko Binjai, Rabu (16/11).

Menurut Megang, jika tak diindahkan, maka pihaknya akan membentuk tim penertiban. Tahap awal, katanya, titik prioritas penertiban di seputaran Sungai Bingai. Seperti di seputaran titi gantung, Kampung Tanjung Kel Pekan Binjai, Kel Setia dan Kel Pekan Pahlawan. "Pengerjaannya berdasarkan P-APBD 2016," terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan monitoring dan melakukan pengawasan terhadap garis sempadan sungai di Kota Binjai. "Dalam studi banding yang kami lakukan, ternyata banyak warga yang membangun rumahnya diluar hak alas tanah dan berada di bantaran sungai. Sejauh ini tercatat ada 10 KK yang sampai saat ini tidak bisa menunjukkan surat hak alas tanah mereka," terangnya.

Nantinya, katanya, lokasi bangunan di pinggir sungai tersebut akan dibuat jalan setapak (jalan speksi) serta tempat pembungan AMDAL dan IPAL. "Selama ini kan limbah rumah tangga langsung dibuang ke sungai," tandasnya. ***

Taman Bacaan PMI Medan Denai Jadi Pelopor dan Pioner

INOVASI PMI Medan Denai hadirkan ruang terbuka hijau untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat diapresiasi Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution. Ini dibuktikan Akhyar dengan meresmikannya langsung.

Inovasi seluruh pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Medan Denai, yang dapat dimanfaatkan masyarakat berupa Markas dan Taman Bacaan PMI Kecamatan Medan Denai itu, lokasinya di Jln Tuba IV Ujung Kel Tegal Sari Mandala III Medan Denai.  

"Ini adalah pelopor dan pioner. Pemerintah Kota Medan sangat berterimakasih dengan ide ini. Karena di sinilah masyarakat kita dapat berkumpul, berinteraksi sekaligus menambah ilmu. Wadah seperti ini yang kita butuhkan," ungkap Akhyar, Rabu (16/11).

Akhyar juga berharap, selain sebagai taman bacaan, keberadaan Markas PMI Medan Denai menjadi garda terdepan dalam memerangi peredaran narkoba. Karena peredaran narkoba merupakan musuh nyata terhadap kelangsungan bangsa ini.

Pada kesempatan itu, Akhyar juga menyampaikan manfaat dari melakukan donor darah secara rutin ke PMI Kota Medan. Selain dapat membuat awet muda dan tubuh sehat, mendonorkan darah juga berpahala karena dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain.

Ketua PMI Kota Medan, Drs H Musa Rajek Shah MHum yang akrab disapa Ijeck, berterimakasih pada dukungan Pemko Medan dan beberapa instansi yang telah membantu berdirinya Markas PMI Kecamatan Medan Denai dan Taman Bacaan tersebut.

"Harapan saya, kehadiran kami (PMI) baik di Kota Medan, baik di kecamatan, bisa membantu program-program pemerintah di bidang sosial. Saya juga apresiasi PMI Kecamatan Medan Denai, karena ini pertama PMI kecamatan yang memberi taman baca," tutur Ijeck.

Sebagai lembaga sosial, jelasnya, PMI Kota Medan tidak hanya sebatas donor darah, tapi juga kegiatan sosial masyarakat. Seperti bencana banjir atau bencana alam, PMI siap memberi bantuan. "Kiranya ini menjadi contoh kecamatan lain untuk berbuat dengan tulus dan ikhlas demi kebaikan masyarakat sekitar. Seperti taman baca ini," pungkasnya.

Dalam laporannya, Ketua PMI Kecamatan Medan Denai, Ismail menuturkan, berdirinya markas tersebut dari swadaya masyarakat dan dukungan Pemko melalui Kecamatan. Pihaknya juga membuat saung di pinggir sungai untuk menambah kenyamanan masyarakat saat membaca buku. Diharapkan kehadiran taman bacaan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan diawali dengan donor darah pada pagi hari dan diakhiri penyematan rompi PMI oleh Ketua PMI Kota Medan Drs H Musa Rajek Shah MHum kepada Camat Medan Denai, Hendra Asmilan dan jajaran pengurus PMI Medan Denai. ***

Pembangunan Infrastruktur yang Lamban Disoal Dewan

KETUA Fraksi PAN DPRD Sumut H Syah Afandin SH alias Ondim menyesalkan lambannya pembangunan infrastruktur jalan di penjuru Provinsi Sumut. Menurutnya, lambannya pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pemerintah pusat melalui kementerian PUPR tersebut, guna mendukung percepatan pembangunan 5 daerah kawasan Danau Toba sebagai target menuju Monaco of Asia.

Pada 19 Oktober 2016, katanya, tiba-tiba Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), membatalkan tender pembangunan jalan multiyears senilai Rp1,3 triliun.

"Fakta ini tentu saja berkorelasi terhadap pelambatan kemajuan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumut," terang Ondim kepada M24, usai Sidang Paripurna DPRD Sumut tentang Pemandangan Umum Anggota Dewan terhadap Ranperda P-APBD 2016 dan Penyampaian Penjelasan Gubsu terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Penambahan Penyertaan Modal ke PDAM Tirtanadi Secara Non Kas, kemarin (14/11), di gedung dewan, seraya mendorong pimpinan DPRD Sumut agar meminta Gubsu HT Erry Nuradi, mempertanyakan alasan pembatalan proyek tersebut ke Kementrian PUPR.

Legislator Dapil Langkat dan Binjai itu, menamabhkan, pihaknya mengherankan pula krisis listrik di Sumut yang belum tertanggulangi. Merujuk data PLN Sumut, ungkap Ondim, sejak tanggal 1-7 November 2016 dibutuhkan daya sebesar 145 MW. Namun realitasnya terjadi defisit daya 5 hari dan surplus 2 hari (Sabtu-Minggu). "Kata PLN penyebabnya lantaran 2 unit pembangkit Pangkalan Susu berkapasitas 200 MW sedang dalam pemeliharaan. Saya rasa sangat paradoks dengan tekad memanfaatkan agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," sindir Ondim, sembari mempersoalkan produksi listrik panas bumi Sarulla PT SOL, yang belakangan terkendala saat letupan 15 Oktober 2016 dan membuat puluhan orang ditangkap polisi. ***

Pemko Medan Gelar Pasar Murah 53 Titik

SEBANYAK 53 titik di 21 kecamatan se-Kota Medan bakal digelar pasar murah. Pelaksanaan pasar murah yang akan berlangsung 1-9 Desember ini, dalam rangka menyambut Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

Pembukaan pasar murah yang berlangsung selama 10 hari itu, akan dibuka Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, Kamis (1/12), di Lapangan Jalan Beringin samping Kantor Camat Medan Helvetia.

Hal itu terungkap dalam rapat persiapan pelaksanaan pasar murah, Selasa (15/10), di Balaikota Medan.

Walikota Medan diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ir Qamarul Fatah, selaku pimpinan rapat, didampingi Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Said Chaidir SH, PPTK Pelaksanaan Pasar Murah Natal dan Tahun Baru Ardianto SE, mengatakan, kegiatan pasar murah ini adalah program Pemko Medan yang digelar setiap tahun menjelang hari besar keagamaan. Dimana, katanya, jelang hari besar keagamaan selalu diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Selain membantu masyarakat guna meringankan memenuhi kebutuhannya, pasar murah ini juga dapat menekan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar," jelasnya.

Qamarul minta kepada Dinas Perindag agar terus melakukan koordinasi dengan kecamatan dan  dinas terkait, agar persiapan-persiapan pelaksanaan pasar murah tersebut rampung. Ia juga minta agar pasar murah kali ini lebih baik dari tahun lalu.

"Saya yakin yang hadir ini sudah mengerti dan tahu tugas masing-masing. Kita berharap pelaksanaan pasar murah ini berjalan lancar dan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan," tandasnya. ***

Awas!! DBD Mulai Mewabah di Batubara

VIRUS denggue yang dibawa nyamuk Aedes Aegypti terus menjangkiti warga Batubara. Karena itu Dinas Kesehatan (Dinkes) Batubara, mengundang camat se-Kabupaten Batubara.

"Kita undang camat untuk menggalakkan gotong-royong, bersih-bersih desa. Saat ini musim hujan. Jadi, sasarannya adalah tempat nyamuk bersarang," kata Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Pemkab Batubara, dr Buang Suardi kepada wartawan, Senin (14/11).

Menurutnya, sebelum mengundang seluruh camat ini, Dinkes sudah mengeluarkan imbauan untuk pemberantasan sarang nyamuk. Dinilai tak jalan, maka pemerintahan kecamatan diajak untuk gerakan gotong-royong pembersihan sarang nyamuk.

Hingga saat ini, Buang mengatakan, Batubara masih belum berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam kasus DBD ini. Sebab korban yang tewas diperkirakan masih dua atau tiga orang.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Batubara, Syafrizal, menjawab tentang penyebaran virus denggue ini, ia minta pemerintah segera mengambil langkah-langkah, untuk memutus mata rantai penyebaran.

"Harapan kita di sekitar rumah suspect DBD itu segera lakukan fogging. Setidaknya dua kali dengan radius yang sudah ditentukan," kata Syafrizal. Ia juga minta agar kelambu yang sudah ada segera didistribusikan ke masyarakat.

Menjawab pertanyaan wartawan, Camat Limapuluh, Darmansyah, mengatakan, pertemuan dengan Dinkes untuk menjadwalkan gotong-royong di seluruh desa. "Kita mengharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Sehingga tidak ada lagi yang ditulari virus ini," ujar Darmansyah.