PEMKO Medan diminta untuk mensubsidi Usaha Kecil Menengah (UKM). Ini terkait permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penerbitan sertifikasi halal.
Hal ini diakui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ranperda Pengawasan produk Halal dan Higienis, Rajudin Sagala, usai melakukan kunjungan ke Kantor MUI pusat pekan kemarin.
Pada kunjungan tersebut, Pansus diterima Sekjen MUI Anwar Abbas, Komisi Fatwa Salahuddin Al-Aiyubi, Bidang Pendidik & Pelatihan Iin. Salah satu masukannya yakni Pemko Medan diminta mensubsidi penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku UKM.
Dikatakan Rajudin, pada prinsipnya MUI pusat merespon sangat positif munculnya Ranperda Halal dan Higenies di Kota Medan. Mengingat Medan mayoritas muslim dan meminta pembuatan Ranperda ini melibatkan MUI daerah sebagai perpanjangan MUI pusat, Balai POM dan Dinas Kesehatan.
"Pemerintah Kota diharapkan turut mensosialisakikan pentingnya Ranperda ini. Bahkan beberapa pemerintah daerah mengatakan kebanggaan dengan adanya wisata halal seperti di Lombok, Yogjakarta, Bogor," ucap Rajudin Sagala kepada wartawan, Minggu (11/6).
Dalam persoalan ini, dikatakan Rajudin, MUI pusat juga mendorong Pemko dapat meningkatkan kemampuan MUI kab/kota dengan mengalokasikan sejumlah anggaran APBD. Sehingga MUI daerah dapat lebih cepat bertindak ketika ada pelaku usaha yang melakukan pemalsuan label sertifikasi Halal.
MUI Pusat, sebutnya, juga menyarankan dalam Ranperda tersebut harus disebutkan sanksinya mulai dari sanksi administrasi, sanksi denda sampai pada sanksi pidana kurungan dengan mengacu pada UU diatasnya
"Karena memang ranperda ini sangat penting maka perlu peran semua pihak ikut terlibat. Terutama pemerintah pusat sampai daerah kab/kota, DPRD kab/kota dan masyarakat luas sehingga pengawasannya dapat berjalan dengan baik," jelasnya.***
Senin, 12 Juni 2017
Minggu, 11 Juni 2017
Pembangunan Pelindo I Semrawut
PREDIKAT Pelabuhan Nomor 3 terbesar di Indonesia, rasanya sangat tidak pantas
disandang Pelabuhan Internasional Belawan, Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
I.
Sebab, jalan maupun parit (drainase) kini kondisinya semrawut. Jalan penuh lubang dan drainase yang dibongkar di sana sini, membuat wajah pelabuhan internasional Belawan semakin memprihatinkan. Keadaan ini membuat truk-truk maupun kontainer kesulitan untuk melintas dan sangat membahayakan pengemudi maupun pekerja yang tengah melintas.
Semrawutnya kondisi Pelabuhan Belawan ini akibat pembangunan yang dinilai asal-asalan, tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Selain jalan yang dipenuhi lubang tertutup air, abu jalan yang berasal dari sisa pembongkaran muatan kapal, juga beterbangan menutupi areal pelabuhan Belawan.
Seperti pantauan di lokasi, Jumat (9/6) siang, pintu utama yang biasanya digunakan dua jalur, kini hanya dioperasikan satu jalur. para pengemudi yang biasanya menggunakan pintu ini terpaksa keluar dari pintu yang berada di kawasan Gabion.
Di pintu ini, kondisinya hampir sama dengan pintu utama. Pintu ini masih menggunakan 2 jalur, yaitu jalur keluar dan masuk ke pelabuhan. Kondisi jalan di pintu ini juga sangat membahayakan para pengemudi. Mereka wajib ekstra hati-hati mengemudikan kendarannya. Sebab, di badan jalan, lubang yang memiliki kedalaman 40 hingga 60 cm siap menanti pengemudi yang lengah.
Sementara, di pinggir jalan, korekan parit sedalam 1 meter lebih terlihat mengangga dipenuhi air pasang. Di atas sisa galian parit, beberapa tiang listrik tergolek serta pembatas-pembatas jalan yang tidak terusrus. Tiang listrik yang digunakan sebagai penerang saat malam hari sengaja dibongkar dan diletakkan begitu saja. Sedangkan kabel listrik hanya disanggah kayu sementara di bawahnya korekan parit yang dipenuhi air.
Para pengemudi hanya mengandalkan lampu penerangan dari kendaraanya untuk menerangi jalan. Banyak dari tiang lampu yang ditumbangkan, namun tidak dibarengi dengan penerangan alternatif. Bila malam tiba, suasana Pelabuhan Belawan yang dulunya terang, kini berubah gelap gulita yang menunggu maut. Begitu pula dengan paving blok yang menutupi badan jalan, dibongkar dan diletakkan di berbagai tempat. Padahal sebagaimana diketahui, paving blok ini digunakan sebagai resapan air.
"Paving blok itu belum lama dipasang bang, setelah dibongkar diletakkan begitu saja. Udahlah jalan berabu, lubang-lubang di jalan digenangi air pula. Jadi tak tau mana jalan mana lubang," sebut Hendra (30), salah seorang pekerja pelabuhan.
Lebih lanjut Hendra menerangkan, abu dari sisa pembongkaran kapal memenuhi areal pelabuhan. "Disini banyak kali abunya bang, pekerja banyak yang tidak pake masker. Pokoknya saat ini bekerja di pelabuhan harus ekstra hati-hati," ujar Hendra diamini rekan-rekannya yang saat itu sedang beristirahat.
Keadaan ini terjadi karena pihak PT Pelindo tidak pernah mengecek kondisi pelabuhan yang semakin jorok dan semrawut. Dengan kondisi seperti ini, sungguh tidak cocok predikat pelabuhan nomor 3 terbesar di Indonesia yang disandang Pelindo I.
Akibat jalan yang sangat buruk, supir-supir menjadi kesusahan untuk keluar masuknya barang. "Kami payah mau keluar masuk truk bang, karena jalannya kayak gini dan banyak pembatas jalan yang diletakan begitu saja, besi bulat itu juga terbengkalai," ucap Udin, supir truk.
Terpisah, Humas Pelindo I saat dikonfirmasi M24, melalui telponnya tidak mengangkatnya. ***
Sebab, jalan maupun parit (drainase) kini kondisinya semrawut. Jalan penuh lubang dan drainase yang dibongkar di sana sini, membuat wajah pelabuhan internasional Belawan semakin memprihatinkan. Keadaan ini membuat truk-truk maupun kontainer kesulitan untuk melintas dan sangat membahayakan pengemudi maupun pekerja yang tengah melintas.
Semrawutnya kondisi Pelabuhan Belawan ini akibat pembangunan yang dinilai asal-asalan, tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Selain jalan yang dipenuhi lubang tertutup air, abu jalan yang berasal dari sisa pembongkaran muatan kapal, juga beterbangan menutupi areal pelabuhan Belawan.
Seperti pantauan di lokasi, Jumat (9/6) siang, pintu utama yang biasanya digunakan dua jalur, kini hanya dioperasikan satu jalur. para pengemudi yang biasanya menggunakan pintu ini terpaksa keluar dari pintu yang berada di kawasan Gabion.
Di pintu ini, kondisinya hampir sama dengan pintu utama. Pintu ini masih menggunakan 2 jalur, yaitu jalur keluar dan masuk ke pelabuhan. Kondisi jalan di pintu ini juga sangat membahayakan para pengemudi. Mereka wajib ekstra hati-hati mengemudikan kendarannya. Sebab, di badan jalan, lubang yang memiliki kedalaman 40 hingga 60 cm siap menanti pengemudi yang lengah.
Sementara, di pinggir jalan, korekan parit sedalam 1 meter lebih terlihat mengangga dipenuhi air pasang. Di atas sisa galian parit, beberapa tiang listrik tergolek serta pembatas-pembatas jalan yang tidak terusrus. Tiang listrik yang digunakan sebagai penerang saat malam hari sengaja dibongkar dan diletakkan begitu saja. Sedangkan kabel listrik hanya disanggah kayu sementara di bawahnya korekan parit yang dipenuhi air.
Para pengemudi hanya mengandalkan lampu penerangan dari kendaraanya untuk menerangi jalan. Banyak dari tiang lampu yang ditumbangkan, namun tidak dibarengi dengan penerangan alternatif. Bila malam tiba, suasana Pelabuhan Belawan yang dulunya terang, kini berubah gelap gulita yang menunggu maut. Begitu pula dengan paving blok yang menutupi badan jalan, dibongkar dan diletakkan di berbagai tempat. Padahal sebagaimana diketahui, paving blok ini digunakan sebagai resapan air.
"Paving blok itu belum lama dipasang bang, setelah dibongkar diletakkan begitu saja. Udahlah jalan berabu, lubang-lubang di jalan digenangi air pula. Jadi tak tau mana jalan mana lubang," sebut Hendra (30), salah seorang pekerja pelabuhan.
Lebih lanjut Hendra menerangkan, abu dari sisa pembongkaran kapal memenuhi areal pelabuhan. "Disini banyak kali abunya bang, pekerja banyak yang tidak pake masker. Pokoknya saat ini bekerja di pelabuhan harus ekstra hati-hati," ujar Hendra diamini rekan-rekannya yang saat itu sedang beristirahat.
Keadaan ini terjadi karena pihak PT Pelindo tidak pernah mengecek kondisi pelabuhan yang semakin jorok dan semrawut. Dengan kondisi seperti ini, sungguh tidak cocok predikat pelabuhan nomor 3 terbesar di Indonesia yang disandang Pelindo I.
Akibat jalan yang sangat buruk, supir-supir menjadi kesusahan untuk keluar masuknya barang. "Kami payah mau keluar masuk truk bang, karena jalannya kayak gini dan banyak pembatas jalan yang diletakan begitu saja, besi bulat itu juga terbengkalai," ucap Udin, supir truk.
Terpisah, Humas Pelindo I saat dikonfirmasi M24, melalui telponnya tidak mengangkatnya. ***
Jumat, 09 Juni 2017
Pembangunan Jalan Lingkar Binjai Dimulai
PEMKO Binjai melakukan pengukuran luas lahan terkait pembangunan insfratuktur jalan lingkar dari Simpang Megawati tembus ke Jln Makalona Kelurahan Tunggorono Kecamatan Binjai Timur, Kamis (8/6). Hadir dalam pengukuran lahan tersebut, Sekdako M Mahfullah P Daulay SSTP MAP, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Irwansyah Nasution SSos, Camat Binjai Timur Hardiansyah Pohan SSTP, Kasatpol-PP Sugiono SE dan Kepling setempat.
Sekdako, M Mafullah P Daulay SSTP MAP, mengungkapkan, pengukuran lahan bertujuan untuk menjadi data dan patokan ganti rugi. "Pemko Binjai akan melakukan pelepasan atau ganti rugi buat warga yang lahannya masuk dalam pembangunan tersebut," ungkap Mahfullah.
Mahfullah yang akrab disapa Ipung, menjelaskan, pembangunan jalan lingkar ini bertujuan untuk memperluas tata ruang kota. "Usai pembangunan jalan lingkar ini, diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian khususnya warga sekitar," terangnya
Menurutnya, pengukuran yang telah dilakukan ditandai dengan pemasangan patok sebagai tanda. "Usai dilakukan pengukuran di sepanjang lokasi, tahapan selanjutnya Pemko Binjai akan melakukan pertemuan kepada warga yang lahannya terkena jalur pembangunan jalan lingkar tersebut, guna pembahasan biaya ganti rugi," terang Ipung.
Hasil pantauan, kegiatan pengukuran lahan guna pembangunan jalan lingkar tersebut, berlangsung aman dan baik.***
Sekdako, M Mafullah P Daulay SSTP MAP, mengungkapkan, pengukuran lahan bertujuan untuk menjadi data dan patokan ganti rugi. "Pemko Binjai akan melakukan pelepasan atau ganti rugi buat warga yang lahannya masuk dalam pembangunan tersebut," ungkap Mahfullah.
Mahfullah yang akrab disapa Ipung, menjelaskan, pembangunan jalan lingkar ini bertujuan untuk memperluas tata ruang kota. "Usai pembangunan jalan lingkar ini, diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian khususnya warga sekitar," terangnya
Menurutnya, pengukuran yang telah dilakukan ditandai dengan pemasangan patok sebagai tanda. "Usai dilakukan pengukuran di sepanjang lokasi, tahapan selanjutnya Pemko Binjai akan melakukan pertemuan kepada warga yang lahannya terkena jalur pembangunan jalan lingkar tersebut, guna pembahasan biaya ganti rugi," terang Ipung.
Hasil pantauan, kegiatan pengukuran lahan guna pembangunan jalan lingkar tersebut, berlangsung aman dan baik.***
Kamis, 08 Juni 2017
Raskin di Tinggi Raja Asahan tak Layak Konsumsi
BERAS sejahtera atau beras miskin (raskin) di sejumlah desa di Kecamatan Tinggi Raja Asahan, tak layak konsumsi.
Menurut Hamdan (45), warga Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja, beras yang dikirim beberapa hari lalu dinilai jelek dan tak layak konsumsi."Beras rastra yang dikirim pihak Bulog jelek dan tidak layak konsumsi manusia," ujarnya dengan nada kesal kepada M24, Kamis (8/6).
Senada, Fahmi, warga Desa Teratai, menjelaskan, pihak desa setempat terpaksa membagikan beras tersebut, meski menurut mereka tidak layak konsumsi. "Mau gimana lagi mas, adanya kaya gini, beras tersebut terpaksa diterima walau hati tak rela," ujarnya.
Berasnya hitam, lanjut Fahmi, banyak kotoran dan kecil-kecil seperti kutu. "Pokoknya bang, beras tersebut sungguh tidak layak untuk dikonsumsi, kapan sih beras dari bulog itu kualitasnya bagus, seingat saya, belum pernah saya menerima beras rastra yang bagus," papar Fahmi.
Sementara, Camat Tinggi Raja, Yasser, ketika dikonfirmasi melalui selulernya, menjelaskan, dirinya sudah mendengarkan informasi keluhan warga terkait beras rastra yang dinilai tidak layak konsumsi tersebut.
"Keluhan warga di beberapa desa tersebut sudah saya sampaikan langsung ke Kepala Bulog Asahan. Hasilnya, pihak Bulog Asahan akan menukar beras yang dianggap tidak layak konsumsi tersebut," ujar Yasser.
Terpisah, Samuel Lubis, Kasi Pelayanan Publik Bulog Asahan, menjelaskan, beras yang dianggap rusak tersebut sudah ditukar ke beberapa desa di Kecamatan Tinggi Raja. "Pihak Bulog Asahan sudah mengganti semua beras yang dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Tinggi Raja tersebut," imbuhnya.
Soal kualitas beras yang dinilai tak layak, Samuel mengatakan, pihaknya mengaku tidak dapat berbuat banyak. Sebab, beras Bulog sebelumnya telah disimpan terlebih dahulu di gudang Bulog. "Lamanya waktu simpan juga mempengaruhi kualitas beras," papar Samuel. ****
Rabu, 07 Juni 2017
Pengadaan Buku Perpustakaan di SDN Binjai Rp5,7 M Disoal
PROYEK pengadaan buku untuk diisi ke perpustakaan seluruh SD Negeri di Kota Binjai senilai Rp5,7 miliar dinilai tidak efisien. Terlebih, kondisi perpustakaan di beberapa SDN Kota Binjai pun ada yang terlihat belum layak.
Praktisi Hukum, Teguh Syuhada Lubis, menyatakan, pengadaan buku-buku untuk diisi ke perpustakaan Kota Binjai senilai Rp5,7 miliar itu apakah sudah dilakukan pengkajian? Artinya, Dinas Pendidikan Kota Binjai selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), apakah sudah merancang atau merencanakan buku jenis apa yang akan diisi pada perpustakaan tersebut.
Karenanya, dia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi proyek tersebut. Sebab, Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang rawan anggarannya diselewengkan. "Rp5,7 miliar itu cukup banyak. Buku apa yang mau dibeli. Di jaman yang sekarang sudah gadget, apakah bakal ada anak-anak sekolah melirik buku ke perpustakaan," ujarnya, Rabu (7/6) siang.
Pantauan wartawan di SDN 024761, Jln MT Haryono, Kelurahan Kebun Lada, Binjai Utara, terlihat perpustakaan di ujung areal sekolah tersebut. Kondisi gudang buku itu tampak tidak layak. Sebab, terlihat ada tumpukan seperti barang bekas tak layak pakai. Misalnya barang meubeler sekolah yang tidak terpakai lagi. Menurut penjaga sekolah, buku-buku yang ada di dalam perpustakaan cukup banyak.
"Anak-anak juga banyak yang masuk. Tapi saya enggak tahu kali isi bukunya jenis apa saja. Namanya cuma penjaga sekolah. Kepala sekolah dan guru-guru lainnya sudah pulang," ujarnya.
Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Binjai, proyek pengadaan buku perpustakaan SDN Kota Binjai itu ditampung di APBD 2017 dengan nilai pagu paket Rp5.729.300.000. Sejauh ini, tahapannya masih pembukaan dokumen penawaran.
Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya proyek pengadaan buku tersebut. Tapi dia menepis, anggaran senilai Rp5,7 miliar itu ditampung APBD Kota Binjai 2017. "Ini DAK dari pusat, transfer daerah," ujar dia didampingi Didi, Kasi Sarana Disdik Kota Binjai, yang diamanahkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
Tingkah Ulina sedikit lain ketika datang wartawan menyoal proyek tersebut. Ulina tiba-tiba menyatakan, Disdik Kota Binjai tidak akan menyelewengkan anggaran yang semua-semuanya sudah berbasis online, mengacu kepada program Walikota Binjai Smart City. Dia bahkan melarang wartawan merekam pernyataannya. Kemudian, dia juga melarang wartawan mengambil fotonya. "Ini bukan pengadaan. Kalau pengadaan, di E-Catalog. Ini transfer daerah. Bukan urusan kita. Mereka care sama Binjai, syukur dikasih buku," tandasnya. ****
Praktisi Hukum, Teguh Syuhada Lubis, menyatakan, pengadaan buku-buku untuk diisi ke perpustakaan Kota Binjai senilai Rp5,7 miliar itu apakah sudah dilakukan pengkajian? Artinya, Dinas Pendidikan Kota Binjai selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), apakah sudah merancang atau merencanakan buku jenis apa yang akan diisi pada perpustakaan tersebut.
Karenanya, dia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi proyek tersebut. Sebab, Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang rawan anggarannya diselewengkan. "Rp5,7 miliar itu cukup banyak. Buku apa yang mau dibeli. Di jaman yang sekarang sudah gadget, apakah bakal ada anak-anak sekolah melirik buku ke perpustakaan," ujarnya, Rabu (7/6) siang.
Pantauan wartawan di SDN 024761, Jln MT Haryono, Kelurahan Kebun Lada, Binjai Utara, terlihat perpustakaan di ujung areal sekolah tersebut. Kondisi gudang buku itu tampak tidak layak. Sebab, terlihat ada tumpukan seperti barang bekas tak layak pakai. Misalnya barang meubeler sekolah yang tidak terpakai lagi. Menurut penjaga sekolah, buku-buku yang ada di dalam perpustakaan cukup banyak.
"Anak-anak juga banyak yang masuk. Tapi saya enggak tahu kali isi bukunya jenis apa saja. Namanya cuma penjaga sekolah. Kepala sekolah dan guru-guru lainnya sudah pulang," ujarnya.
Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Binjai, proyek pengadaan buku perpustakaan SDN Kota Binjai itu ditampung di APBD 2017 dengan nilai pagu paket Rp5.729.300.000. Sejauh ini, tahapannya masih pembukaan dokumen penawaran.
Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya proyek pengadaan buku tersebut. Tapi dia menepis, anggaran senilai Rp5,7 miliar itu ditampung APBD Kota Binjai 2017. "Ini DAK dari pusat, transfer daerah," ujar dia didampingi Didi, Kasi Sarana Disdik Kota Binjai, yang diamanahkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
Tingkah Ulina sedikit lain ketika datang wartawan menyoal proyek tersebut. Ulina tiba-tiba menyatakan, Disdik Kota Binjai tidak akan menyelewengkan anggaran yang semua-semuanya sudah berbasis online, mengacu kepada program Walikota Binjai Smart City. Dia bahkan melarang wartawan merekam pernyataannya. Kemudian, dia juga melarang wartawan mengambil fotonya. "Ini bukan pengadaan. Kalau pengadaan, di E-Catalog. Ini transfer daerah. Bukan urusan kita. Mereka care sama Binjai, syukur dikasih buku," tandasnya. ****
32 Titik Ruas Jalan di Binjai Telan Rp28 M
TRUK melebihi tonase kerap melintas di Jln Umar Baki dan Jln Perintis Kemerdekaan Binjai. Terkait itu, jalan tersebut akan diaspal beton tahun 2017 ini, dengan anggaran Rp11 miliar.
Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Kuspriyanto, tak hanya dua ruas jalan itu saja yang dilakukan pengaspalan beton. "Ada ruas jalan yang lain juga. Saya tidak ingat semuanya. Ada Jln Samanhudi dan Jln TPA, juga diaspal beton," ujar Kuspriyanto, Rabu (7/6).
Menurut Kuspriyanto, Dinas PU Kota Binjai melakukan aspal beton, karena ruas jalan tersebut kerap dilintasi truk-truk. Dia bilang, tidak hanya pada tahun 2017 ini saja, Dinas PU Kota Binjai melakukan pengaspalan dengan beton. "Sudah dua tahun berjalan dan ini merupakan lanjutan terus," ujarnya.
Sejauh ini, bilang Kuspriyanto, Dinas PU Kota Binjai masih melakukan proses lelang terhadap proyek pengaspalan beton maupun hotmix. Umumnya, selama 30 hari proses lelang berjalan. "Setelah Lebaran ini, sudah mulai pengerjaan," tambahnya.
Ditanya berapa panjang seluruh ruas jalan yang bakal diaspal beton oleh Dinas PU, Kuspriyanto tak dapat menyatakannya secara rinci. "Enggak tahu berapa panjang. Lebar pada masing-masing jalan kan berbeda. Volume jalan juga beda-beda," ujarnya.
Secara keseluruhan, ada 32 titik ruas jalan yang dilakukan pengaspalan dengan beton maupun hotmix. Untuk di Jln Diponegoro, Jln Bangau, Jln Labu, Jln Tembilang, Rambung dan Pasar Tavip, kata Kuspriyanto, semua itu diaspal hotmix. Dia menambahkan, pihaknya menyiapkan anggaran untuk pengaspalan jalan dengan beton dan hotmix, senilai Rp28 miliar. "Kami hanya pemberitahuan kalau mau dikerjakan. Jadi hubungannya ke lalu lintas pengendara," ujar Kuspriyanto.
Soal truk-truk yang disinyalir mengangkut muatan lebih hingga berdampak kepada jalan rusak, Kuspriyanto enggan menanggapinya. Namun, kata dia, Dinas PU Kota Binjai terus berusaha agar fisik ruas jalan itu memiliki kualitas. Artinya, tidak asal jadi dikerjakan. "Kita enggak berani soal muatan berlebih, karena ada Perda-nya. Kami dari Dinas PU, meningkatkan struktur kapasitas jalan saja," tandasnya. ***
Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Kuspriyanto, tak hanya dua ruas jalan itu saja yang dilakukan pengaspalan beton. "Ada ruas jalan yang lain juga. Saya tidak ingat semuanya. Ada Jln Samanhudi dan Jln TPA, juga diaspal beton," ujar Kuspriyanto, Rabu (7/6).
Menurut Kuspriyanto, Dinas PU Kota Binjai melakukan aspal beton, karena ruas jalan tersebut kerap dilintasi truk-truk. Dia bilang, tidak hanya pada tahun 2017 ini saja, Dinas PU Kota Binjai melakukan pengaspalan dengan beton. "Sudah dua tahun berjalan dan ini merupakan lanjutan terus," ujarnya.
Sejauh ini, bilang Kuspriyanto, Dinas PU Kota Binjai masih melakukan proses lelang terhadap proyek pengaspalan beton maupun hotmix. Umumnya, selama 30 hari proses lelang berjalan. "Setelah Lebaran ini, sudah mulai pengerjaan," tambahnya.
Ditanya berapa panjang seluruh ruas jalan yang bakal diaspal beton oleh Dinas PU, Kuspriyanto tak dapat menyatakannya secara rinci. "Enggak tahu berapa panjang. Lebar pada masing-masing jalan kan berbeda. Volume jalan juga beda-beda," ujarnya.
Secara keseluruhan, ada 32 titik ruas jalan yang dilakukan pengaspalan dengan beton maupun hotmix. Untuk di Jln Diponegoro, Jln Bangau, Jln Labu, Jln Tembilang, Rambung dan Pasar Tavip, kata Kuspriyanto, semua itu diaspal hotmix. Dia menambahkan, pihaknya menyiapkan anggaran untuk pengaspalan jalan dengan beton dan hotmix, senilai Rp28 miliar. "Kami hanya pemberitahuan kalau mau dikerjakan. Jadi hubungannya ke lalu lintas pengendara," ujar Kuspriyanto.
Soal truk-truk yang disinyalir mengangkut muatan lebih hingga berdampak kepada jalan rusak, Kuspriyanto enggan menanggapinya. Namun, kata dia, Dinas PU Kota Binjai terus berusaha agar fisik ruas jalan itu memiliki kualitas. Artinya, tidak asal jadi dikerjakan. "Kita enggak berani soal muatan berlebih, karena ada Perda-nya. Kami dari Dinas PU, meningkatkan struktur kapasitas jalan saja," tandasnya. ***
Dinkes Sergai Potong Jasa Medik Hingga 50 Persen
DANA kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS di Serdangbedagai (Sergai) dipotong hingga 30 sampai 50 persen. Pemotongan jasa medik (jasmed) tenaga medis dan perawat ini terjadi di seluruh Puskesmas Sergai.
Terkuaknya masalah ini berdasarkan informasi sejumlah petugas medis di beberapa Puskesmas. Pemotongan itu bahkan sudah bertahun-tahun dilakukan pihak Dinkes Sergai. Padahal dana kapitasi tersebut merupakan hak mutlak, yang harus diterima para tenaga medis di Puskesmas.
Menurut pegawai Puskesmas yang tak mau disebutkan namanya, pemotongan dana kapitasi JKN oleh Dinkes tersebut, berdalih pengurusan adminitrasi dan lain lain. Kegiatan itu juga sudah berjalan empat tahun lebih dan tidak tanggung tanggung pihak Dinkes memotong dana tersebut hingga mencapai 50 persen dari dana yang seharusnya diterima tenaga medias di Puskesmas.
"Setiap dana tersebut keluar kami tidak pernah penuh menerimanya. Dan yang kami herankan kami harus menandatangani kwitansi yang tidak sesuai dengan jumlah yang kami terima," ucapnya, Rabu (7/6), di Sei Rampah.
Dikatakannya, pemotongan dana kapitasi oleh pihak Dinkes terkesan dipaksakan. Sebab kalau tenaga medis yang mendapatkan dana kapitasi tersebut, tidak mau menandatangani meski tidak sesuai dengan jumlah yang diterima akan terancam dipindahkan dari tempat tugasnya. "Mau gak mau kami harus menerimanya kalau tidak kami dipindahkan kalau tahun lalu masih per tiga bulan sekarang satu bulan sekali," imbuhnya.
Hasil penelusuran M24, pemotongan itu dilakukan petugas berinisial (RM). Selanjutnya RM menyetorkan ke (LS SKm), salah satu Kasubag di Dinas Kesehatan Sergai.
Terpisah, Direktur LSM Lembaga Pemerhati Keadilan Hukum (LPKH), Sugito, mengaku sangat kecewa, mendengar soal pemotongan dana kapitasi oleh pihak Dinkes. Sebab, dana kapitasi tersebut merupakan hak mutlak dari Puskesmas, karena langsung masuk ke rekening bendahara mereka. "Apa yang dilakukan pihak Dinkes sudah jelas menyalahi aturan, karena memotong dana tersebut. Ini jelas dana tersebut dijadikan ajang memperkaya diri," ungkapnya.
Dia juga mengatakan akan segera mengusut permasalahan ini, jika benar-benar pihak Dinkes melakukan pemotongan dana tersebut. Sebab apa yang dilakukan pihak Dinkes, dengan memotong dana kapitasi tersebut, sudah menyalahi aturan. "Akan kita telusuri kebenaran, jika terbukti akan kita laporkan kepada penegak hukum," katanya.
Sementara, Kadis Kesehatan Sergai, Dr Bulan, saat dikonfirmasi M24, Rabu (7/6), mengaku tidak tahu "Mana ada pemotongan Puskesmas, mana yang melakukannya, coba nanti saya cek," kilahnya.***
Terkuaknya masalah ini berdasarkan informasi sejumlah petugas medis di beberapa Puskesmas. Pemotongan itu bahkan sudah bertahun-tahun dilakukan pihak Dinkes Sergai. Padahal dana kapitasi tersebut merupakan hak mutlak, yang harus diterima para tenaga medis di Puskesmas.
Menurut pegawai Puskesmas yang tak mau disebutkan namanya, pemotongan dana kapitasi JKN oleh Dinkes tersebut, berdalih pengurusan adminitrasi dan lain lain. Kegiatan itu juga sudah berjalan empat tahun lebih dan tidak tanggung tanggung pihak Dinkes memotong dana tersebut hingga mencapai 50 persen dari dana yang seharusnya diterima tenaga medias di Puskesmas.
"Setiap dana tersebut keluar kami tidak pernah penuh menerimanya. Dan yang kami herankan kami harus menandatangani kwitansi yang tidak sesuai dengan jumlah yang kami terima," ucapnya, Rabu (7/6), di Sei Rampah.
Dikatakannya, pemotongan dana kapitasi oleh pihak Dinkes terkesan dipaksakan. Sebab kalau tenaga medis yang mendapatkan dana kapitasi tersebut, tidak mau menandatangani meski tidak sesuai dengan jumlah yang diterima akan terancam dipindahkan dari tempat tugasnya. "Mau gak mau kami harus menerimanya kalau tidak kami dipindahkan kalau tahun lalu masih per tiga bulan sekarang satu bulan sekali," imbuhnya.
Hasil penelusuran M24, pemotongan itu dilakukan petugas berinisial (RM). Selanjutnya RM menyetorkan ke (LS SKm), salah satu Kasubag di Dinas Kesehatan Sergai.
Terpisah, Direktur LSM Lembaga Pemerhati Keadilan Hukum (LPKH), Sugito, mengaku sangat kecewa, mendengar soal pemotongan dana kapitasi oleh pihak Dinkes. Sebab, dana kapitasi tersebut merupakan hak mutlak dari Puskesmas, karena langsung masuk ke rekening bendahara mereka. "Apa yang dilakukan pihak Dinkes sudah jelas menyalahi aturan, karena memotong dana tersebut. Ini jelas dana tersebut dijadikan ajang memperkaya diri," ungkapnya.
Dia juga mengatakan akan segera mengusut permasalahan ini, jika benar-benar pihak Dinkes melakukan pemotongan dana tersebut. Sebab apa yang dilakukan pihak Dinkes, dengan memotong dana kapitasi tersebut, sudah menyalahi aturan. "Akan kita telusuri kebenaran, jika terbukti akan kita laporkan kepada penegak hukum," katanya.
Sementara, Kadis Kesehatan Sergai, Dr Bulan, saat dikonfirmasi M24, Rabu (7/6), mengaku tidak tahu "Mana ada pemotongan Puskesmas, mana yang melakukannya, coba nanti saya cek," kilahnya.***
Langganan:
Postingan (Atom)