PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara desak Pertamina MOR I Sumbagut beri data pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumut. Ini diperlukan untuk menghindari kecolongan atas insentif pajak dari transaksi BBM.
Kepala BP2RD Sumut, Sarmadan Hasibuan, mengatakan, pihaknya diminta DPRD Sumut untuk memberikan data penggunaan BBM di Sumut, karena berkaitan dengan pajak yang diterima Pemerintah Provinsi Sumut. Sebab dengan transparansi, akan tercapai good corporate government (GCG).
Kata Sarmadan, di daerah seperti Jawa Barat, setiap transaksi BBM oleh Pertamina lewat SPBU, tertera berapa peruntukan pajaknya bagi pemerintah daerah berdasarkan transaksi penjualan.
"Harapan kami data tersebut bisa diberikan. Sehingga kalaupun ada laporan penjualan naik atau turun, itu bisa dijelaskan," sebut Sarmadan, usai kunjungan General Manager Pertamina MOR I Sumbagut Erry Widiastomo, di kantor Gubsu, Selasa (5/6).
BBM Jangan Langka
Sementara, menjelang momen lebaran Idul Fitri 1438 H akhir Juni mendatang, Gubsu HT Erry Nuradi, minta penyediaan stok BBM dari Pertamina ditambah, sesuai perkiraan kebutuhan penggunaan dari masyarakat. "Kita minta Pertamina agar tetap menjaga jangan sampai ada kelangkaan stok BBM saat Idul Fitri, mengingat pasti banyak kebutuhan di momen arus mudik dan arus balik lebaran," tegas Erry.
Persoalan kelangkaan pasokan BBM di beberapa daerah di Sumut, kata Erry, hingga saat ini masih kerap terjadi. Meski daerah yang mengalami kelangkaan merupakan kawasan relatif sulit dijangkau. Seperti Nias dan derdampak pada tingginya harga BBM di atas rata-rata. "Pertamina kami minta juga harus memastikan harga yang sesuai. Termasuk pengadaan beberapa depo BBM di sejumlah daerah yang dianggap perlu. BBM bukan hanya untuk kendaraan saja, namun juga industri, seperti pembangkit listrik yang menggunakan solar, ucap Erry.
Buka 24 Jam
General Manager Pertamina MOR I Sumbagut, Erry Widiastomo, memastikan, pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi melonjaknya permintaan kebutuhan BBM yang meningkat, saat momen lebaran, baik sebelum atau setelah Idul Fitri.
"Kita akan tingkatkan stok kemudian kapasitas kemampuan mobil tangki untuk beroperasi. Intinya kami akan menjaga distribusi agar jangan sampai ada kekosongan di SPBU," janji Widiastomo, seraya memastikan, dalam waktu dekat, Pertamina MOR I Sumbagut segera mempersiapkan posko berikut satgas, guna antisipasi lonjakan kebutuhan BBM di beberapa titik lokasi. Seperti kawasan wisata, termasuk mengintruksikan SPBU di Sumut beroperasi 24 jam.
"Ini akan kita persiapkan degan mengantisipasinya sejak lima hari sebelum lebaran (H-5) dan lima hari setelah lebaran (H+5)," jawabnya.****
Selasa, 06 Juni 2017
Senin, 05 Juni 2017
4 Unit Bus Trans Binjai Bakal 'Mengaspal'
Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Syahrial, mengungkapkan, kehadiran Bus Trans Binjai ini belum diketahui pasti kapan dioperasikan. Sebab, payung hukum yang mengelola Bus Trans Binjai belum ada. "Sudah, sudah datang. Sudah di Medan," ujar Syahrial ketika dihubungi melalui selulernya, Senin (5/6).
Menurutnya, Bus Perintis ini sendiri dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD). "Belum tahu bagaimana. Nanti petunjuk pak wali. Sekarang masih dibuat di bawah kelola Dinas Perhubungan," ujar Syahrial, saat ditanya SKPD atau perusahaan daerah yang bakal mengelola bus tersebut.
Syahrial juga belum tahu kapan persisnya Bus Trans Binjai tiba di Kota Rambutan. Sebab, bus Trans Binjai masih butuh beberapa perbaikan, lantaran dikirim dari Bogor melalui jalan darat. "Belum tahu sampai Binjai. Dari Bogor dibawa kemari dari jalan darat. Ada yang perlu diperbaiki, namanya dibawa jalan. Operasi belum tahu kapan," ujar mantan Kasatpol PP Kota Binjai ini.
Memang kondisi Bus Perintis terlihat seperti tidak layak jalan. Kehadiran Bus Trans Binjai, diharapkan dapat mendukung program Smart City Walikota, Muhammad Idaham. Idaham sendiri pernah memaparkan konsepnya, kalau operasional Bus Trans Binjai menggunakan smart card. Artinya, masyarakat harus menggunakan smart card yang diambil pada kantor kelurahan tempat tinggal masing-masing secara gratis.
Selain itu, Pemko Binjai juga akan menyiapkan halte untuk bus tersebut. Itu dilakukan untuk masyarakat dapat menumpangi bus bermuatan 20 penumpang melalui halte.
Ketua Komisi C DPRD Binjai, Tengku Matsyah, menilai, Bus Trans Binjai dapat diperoleh dari pusat merupkan nilai plus untuk Pemko Binjai. Terutama Walikota Binjai HM Idaham yang mampu menurunkan bantuan pusat ke Kota Binjai. Hal ini sangat baik dan berguna untuk masyarakat Kota Binjai. Mengenai payung hukumnya nanti kita buat jika hal itu diperlukan. Namun, sejauh ini bagaimana regulasinya Dinas Perhuhubungan Pemko Binjai sebagai pengelolahnya.
"Yang jelas regulasinya bermuara pada azas manfat warga. Ini nilai plus sama kita. Manfaatnya kepada masyarakat, kita harus berterimakasih kepada walikota Binjai. Sulit loh bisa menurunkan 4 unit bus di daerah dari pusat," paparnya.***
Sabtu, 03 Juni 2017
BPJS & Rumah Sakit Dinilai Jebak Masyarakat Miskin
Anggota Komisi E Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) HM Nezar Djoely ST menduga pihak rumah sakit (RS) dan BPJS Kesehatan menjebak pasien miskin yang datang berobat. Sebab, keluarga miskin umumnya dalam kondisi galau dan tidak memahami mekanisme pelayanan BPJS.
"Saat keluar RS mereka sedih, komplain dan bingung. Tagihan meledak akibat masuk pasien umum. Inilah tanggungjawab RS dan BPJS semenjak dini. Menerangkan sekaligus membantu warga miskin yang berobat," kata Nezar kepada M24, kemarin.
Dia mencontohkan 1 kasus pasien yang tidak peserta BPJS berobat ke RS Madani, politisi Partai NasDem ini menyatakan iba atas gagalnya proses pengurusan yang dilakukan orangtua pasien. "Keluarga tetap dikenakan tagihan pasien umum sekira Rp8 juta. Saya melihat indikasi jebak-menjebak warga miskin saat berobat ke RS. Tolonglah sosialisasikan secara baik pola kepesertaan BPJS Kesehatan. Kasihan warga miskin dan yang tidak mampu," yakin Nezar.
Kasus serupa banyak terjadi di Medan. Data terakhir bulan Maret 2017 dari RS USU Medan. Selain bukan peserta BPJS, orangtua pasien juga tidak punya KTP/KK, pendapat Anda? Nezar justru tersenyum kecil. Baginya, ke depan pihak pengawas RS dan BPJS perlu memantau serius apa-apa kelemahan di lapangan supaya tidak mempersulit warga miskin. "Intinya permudah masyarakat berobat dengan pelayanan BPJS. Jangan bebankan urusan birokrasi surat menyurat atau mekanisme rumit apapun. Bantulah sesama. Cuma itu pesan moralnya," harap Nezar.
Dua Pendekatan Sosialisasi
Terpisah, M24 mengkonfirmasi Mulyani, Bagian Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kota Medan, Jumat sore (2/6). Melalui sambungan selulernya, Mulyani mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan 2 pendekatan. Di antaranya aturan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mulai aktif 15 hari sejak kepesertaan seseorang dikeluarkan.
Kemudian aturan pelayanan. Artinya, ketika ada pasien peserta BPJS Kesehatan berobat tapi tidak bisa menunjukkan kartu, maka limit tunggu kartu hanya 3x24 jam terhitung mulai registrasi RS. Tapi bila batas 3x24 jam tidak kunjung membawa kartu BPJS, Mulyani pun memposisikan pasien masuk status tagihan umum dan bukan BPJS.
"Pasien yang tidak peserta BPJS saja kita layani. Menangani kesehatan mereka baru menanyakan status umum atau BPJS. Setiap pasien yang sakit pasti minta dilayani full. Makanya, warga harus mendaftar ke BPJS Kesehatan sebelum sakit," imbau Mulyani, seraya memastikan, semua petugas BPJS di RS memiliki SOP yang akan diaudit rutin.
Mulyani mempercayai, para petugas BPJS di RS akan mengikuti SOP/ketentuan baku BPJS Kesehatan. "Kalo pasien ingin pelayanan BPJS, tolong penuhi syarat kepesertaan paling lambat 3x24 jam setelah registrasi," tutup Mulyani. ****
"Saat keluar RS mereka sedih, komplain dan bingung. Tagihan meledak akibat masuk pasien umum. Inilah tanggungjawab RS dan BPJS semenjak dini. Menerangkan sekaligus membantu warga miskin yang berobat," kata Nezar kepada M24, kemarin.
Dia mencontohkan 1 kasus pasien yang tidak peserta BPJS berobat ke RS Madani, politisi Partai NasDem ini menyatakan iba atas gagalnya proses pengurusan yang dilakukan orangtua pasien. "Keluarga tetap dikenakan tagihan pasien umum sekira Rp8 juta. Saya melihat indikasi jebak-menjebak warga miskin saat berobat ke RS. Tolonglah sosialisasikan secara baik pola kepesertaan BPJS Kesehatan. Kasihan warga miskin dan yang tidak mampu," yakin Nezar.
Kasus serupa banyak terjadi di Medan. Data terakhir bulan Maret 2017 dari RS USU Medan. Selain bukan peserta BPJS, orangtua pasien juga tidak punya KTP/KK, pendapat Anda? Nezar justru tersenyum kecil. Baginya, ke depan pihak pengawas RS dan BPJS perlu memantau serius apa-apa kelemahan di lapangan supaya tidak mempersulit warga miskin. "Intinya permudah masyarakat berobat dengan pelayanan BPJS. Jangan bebankan urusan birokrasi surat menyurat atau mekanisme rumit apapun. Bantulah sesama. Cuma itu pesan moralnya," harap Nezar.
Dua Pendekatan Sosialisasi
Terpisah, M24 mengkonfirmasi Mulyani, Bagian Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kota Medan, Jumat sore (2/6). Melalui sambungan selulernya, Mulyani mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan 2 pendekatan. Di antaranya aturan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mulai aktif 15 hari sejak kepesertaan seseorang dikeluarkan.
Kemudian aturan pelayanan. Artinya, ketika ada pasien peserta BPJS Kesehatan berobat tapi tidak bisa menunjukkan kartu, maka limit tunggu kartu hanya 3x24 jam terhitung mulai registrasi RS. Tapi bila batas 3x24 jam tidak kunjung membawa kartu BPJS, Mulyani pun memposisikan pasien masuk status tagihan umum dan bukan BPJS.
"Pasien yang tidak peserta BPJS saja kita layani. Menangani kesehatan mereka baru menanyakan status umum atau BPJS. Setiap pasien yang sakit pasti minta dilayani full. Makanya, warga harus mendaftar ke BPJS Kesehatan sebelum sakit," imbau Mulyani, seraya memastikan, semua petugas BPJS di RS memiliki SOP yang akan diaudit rutin.
Mulyani mempercayai, para petugas BPJS di RS akan mengikuti SOP/ketentuan baku BPJS Kesehatan. "Kalo pasien ingin pelayanan BPJS, tolong penuhi syarat kepesertaan paling lambat 3x24 jam setelah registrasi," tutup Mulyani. ****
Bank Sumut Dukung Daerah Jadi Kota Pintar
Manajemen PT Bank Sumut mendukung Pemerintah Kota Tebingtinggi dan daerah lain di Sumatera Utara menjadi kota pintar dengan menerapkan e-government.
"Dukungan Bank Sumut diwujudkan dengan ajakan dan siap membantu Pemkot Tebingtinggi mewujudkan transpransi keuangan," kata Direktur Pemasaran Bank Sumut Ester Junita Ginting di Medan, Jumat (2/6).
Ia mengatakan hal itu usai melakukan sosialisasi dengan jajaran Pemkot Tebingtinggi untuk bisa menerapkan aplikasi cash management system (CMS) Kasda Online terintegrasi dengan sistem informasi manajemen daerah (Simda) dan modul penerimaan negara generasi ke-2 khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota di Sumut.
Sosialisasi itu merupakan salah satu wujud pelayanan terbaik Bank Sumut sebagai bank pelayanan publik dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang trasparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih di Sumut.
Menurut Ester, Bank Sumut sudah mengembangkan aplikasi CMS Kasda Online terintegrasi dengan Simda dan modul penerimaan negara generasi ke-2 khusus untuk Pemprov Sumut dan kabupaten/kota di Sumut. CMS Kasda Online Bank Sumut sudah diimplementasikan sejak 2009 di Pemprov Sumut dan terus dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan ketentuan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
CMS Kasda Online sendiri dibangun dengan suatu pendekatan yang mengintegrasikan alur pencairan SP2D dan transaksi perbankan yang memungkinkan pemda sebagai end user melakukan monitoring transaksi pencairan dana APBD secara realtime.
Dalam perkembanganannya CMS Kasda Online selanjutnya diintegrasikan dengan aplikasi Simda guna tingkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
CMS Kasda Online yang terintegrasi dengan Simda BPKP diimpelemtasukan pertama kali pada Pemkab Serdang Bedagai pada tahun 2014.
Berikutnya, Samosir, Humbang Hasundutan, dan direncanakan selanjutnya bisa diimplementasikan secara menyeluruh pada 28 pemerintah daerah lainnya di Sumut. Pemerintah daerah yang telah menggunakan Simda BPKP yang akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2016 dengan pedampingan penuh oleh BPKP.
"Pada tahun ini Bank Sumut mengembangkan CMS Kasda Online yang terintegrasi degan modul penerimaan negara generasi ke-2 yang akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan monitoring penerimaan negara dalam satu sistem yang terintegrasi," kata Ester.
Saat ini sudah ada 14 kabupaten/kota yang sudah menggunakan CMS Kasda Online terintegrasi dengan Simda dan tahun ini akan diimplementasikan pada 10 pemerintah kabupaten/kota lainnya," katanya.
Bank Sumut sendiri juga sudah mengembangkan sistem online penerimaan kas daerah secara "host to host" untuk menerima pembayaran pajak/retribusi daerah dan seluruh penerimaan daerah yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang dapat dibayarkan melalalui delivery channel Bank Sumut (teller dan SMS banking).
Diharapkan implementasi sistim itu akan bisa cepat mewujudkan keinginan Pemkot Tebingtinggi sebagai kota pintar yang pada akhirnya akan tercipta kepemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab seperti yang diharapkan Gubernur Sumut H.T. Erry Nuradi atas Sumut.
Ester menegaskan bahwa penyediaan aplikasi mobile berbasis online yang telah disesuaikan dengan aplikasi smartphone memungkinkan bisa dipantau setiap saat. ***
"Dukungan Bank Sumut diwujudkan dengan ajakan dan siap membantu Pemkot Tebingtinggi mewujudkan transpransi keuangan," kata Direktur Pemasaran Bank Sumut Ester Junita Ginting di Medan, Jumat (2/6).
Ia mengatakan hal itu usai melakukan sosialisasi dengan jajaran Pemkot Tebingtinggi untuk bisa menerapkan aplikasi cash management system (CMS) Kasda Online terintegrasi dengan sistem informasi manajemen daerah (Simda) dan modul penerimaan negara generasi ke-2 khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota di Sumut.
Sosialisasi itu merupakan salah satu wujud pelayanan terbaik Bank Sumut sebagai bank pelayanan publik dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang trasparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih di Sumut.
Menurut Ester, Bank Sumut sudah mengembangkan aplikasi CMS Kasda Online terintegrasi dengan Simda dan modul penerimaan negara generasi ke-2 khusus untuk Pemprov Sumut dan kabupaten/kota di Sumut. CMS Kasda Online Bank Sumut sudah diimplementasikan sejak 2009 di Pemprov Sumut dan terus dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan ketentuan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
CMS Kasda Online sendiri dibangun dengan suatu pendekatan yang mengintegrasikan alur pencairan SP2D dan transaksi perbankan yang memungkinkan pemda sebagai end user melakukan monitoring transaksi pencairan dana APBD secara realtime.
Dalam perkembanganannya CMS Kasda Online selanjutnya diintegrasikan dengan aplikasi Simda guna tingkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
CMS Kasda Online yang terintegrasi dengan Simda BPKP diimpelemtasukan pertama kali pada Pemkab Serdang Bedagai pada tahun 2014.
Berikutnya, Samosir, Humbang Hasundutan, dan direncanakan selanjutnya bisa diimplementasikan secara menyeluruh pada 28 pemerintah daerah lainnya di Sumut. Pemerintah daerah yang telah menggunakan Simda BPKP yang akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2016 dengan pedampingan penuh oleh BPKP.
"Pada tahun ini Bank Sumut mengembangkan CMS Kasda Online yang terintegrasi degan modul penerimaan negara generasi ke-2 yang akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan monitoring penerimaan negara dalam satu sistem yang terintegrasi," kata Ester.
Saat ini sudah ada 14 kabupaten/kota yang sudah menggunakan CMS Kasda Online terintegrasi dengan Simda dan tahun ini akan diimplementasikan pada 10 pemerintah kabupaten/kota lainnya," katanya.
Bank Sumut sendiri juga sudah mengembangkan sistem online penerimaan kas daerah secara "host to host" untuk menerima pembayaran pajak/retribusi daerah dan seluruh penerimaan daerah yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang dapat dibayarkan melalalui delivery channel Bank Sumut (teller dan SMS banking).
Diharapkan implementasi sistim itu akan bisa cepat mewujudkan keinginan Pemkot Tebingtinggi sebagai kota pintar yang pada akhirnya akan tercipta kepemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab seperti yang diharapkan Gubernur Sumut H.T. Erry Nuradi atas Sumut.
Ester menegaskan bahwa penyediaan aplikasi mobile berbasis online yang telah disesuaikan dengan aplikasi smartphone memungkinkan bisa dipantau setiap saat. ***
Jumat, 02 Juni 2017
Blanko KTP Dijatah di Karo
LEMAHNYA birokrasi di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karo memaksa puluhan warga mengantri hingga berjam-jam lamanya. Bahkan ada yang sudah mengantri sejak pukul 03.00 WIB dini hari demi mendapatkan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Keterbatasan blanko ditambah buruknya birokrasi membuat sebagian warga mengeluh. Ada yang memilih pulang lantaran sakin bosannya menunggu dan tak kunjung dipanggil untuk dilakukan pendataan oleh petugas.
Salah satu warga bermarga Ginting saat ditemui di halaman Kantor Bupati Karo, Rabu (31/5) mengaku sudah hampir 5 jam berada di lokasi tersebut. "Mulai pukul 09.00 WIB pagi tadi sampe jam 15.00 WIB pun belum siap-siap atau belum dipanggil untuk minta data saya," akunya kepada m24.
Dia mengaku sengaja datang pagi agar bisa menyelesaikan urusan administrasi kependudukan itu dengan segera. "Kampung saya jauh nakku di Desa Mardingding sana, saya pikir sampe di sini bisa langsung diurus agar siang saya sudah bisa kembali ke kampung saya, ternyata sampe sore saya masih di sini karena terpaksa ikut antrian berhubung banyaknya orang yang mau bikin KTP serta urusan kependudukan lainya," keluhnya.
Terpisah, warga lainya Nd Erpinna br Barus mengatakan menyesalkan sistem antrian yang dibuat oleh Disdukcapil. Menurutnya, aturan tersebut terkesan memperlambat urusan dokumen kependudukan. "Aku mau urus KTP anak yang mau kuliah di Jawa, tapi tengoklah kek gini model antriannya, mau jam berapa lagi lah siapnya," ujarnya.
Dia menyebut model birokrasi masa lalu lebih memudahkan warga yang ingin melakukan pengurusan dokumen kependudukan. "Mendingan seperti dulu, enggak pake lama lagi bisa langsung selesai. Birokrasi seperti ini harus di pangkas agar pelayanan publik di Disdukcapil Karo ini maksimal. Kita jauh-jauh dari Lau Baleng sana menghabiskan banyak biaya, tetapi hasilnya harus menunggu lama," ketusnya.
Smeentara itu, Seketaris Disdukcapil Kabupaten Karo, Indra Bangun mengaku kalau pihaknya cuma mendapat jatah blanko KTP sedikit. "Kalau jumlah blangko KTP yang tersedia saat ini memang sangat terbatas karena di jatah oleh Kemendagri. Keterbatasan blangko membuat percetakan KTP hanya untuk yang sudah melakukan perekaman pada 2016 kebawah untuk perekaman 2017 untuk sementara harus memakai resi dulu sampe blangko 2017 ditambah dan harus menunggu antrian," terangnya.****
Keterbatasan blanko ditambah buruknya birokrasi membuat sebagian warga mengeluh. Ada yang memilih pulang lantaran sakin bosannya menunggu dan tak kunjung dipanggil untuk dilakukan pendataan oleh petugas.
Salah satu warga bermarga Ginting saat ditemui di halaman Kantor Bupati Karo, Rabu (31/5) mengaku sudah hampir 5 jam berada di lokasi tersebut. "Mulai pukul 09.00 WIB pagi tadi sampe jam 15.00 WIB pun belum siap-siap atau belum dipanggil untuk minta data saya," akunya kepada m24.
Dia mengaku sengaja datang pagi agar bisa menyelesaikan urusan administrasi kependudukan itu dengan segera. "Kampung saya jauh nakku di Desa Mardingding sana, saya pikir sampe di sini bisa langsung diurus agar siang saya sudah bisa kembali ke kampung saya, ternyata sampe sore saya masih di sini karena terpaksa ikut antrian berhubung banyaknya orang yang mau bikin KTP serta urusan kependudukan lainya," keluhnya.
Terpisah, warga lainya Nd Erpinna br Barus mengatakan menyesalkan sistem antrian yang dibuat oleh Disdukcapil. Menurutnya, aturan tersebut terkesan memperlambat urusan dokumen kependudukan. "Aku mau urus KTP anak yang mau kuliah di Jawa, tapi tengoklah kek gini model antriannya, mau jam berapa lagi lah siapnya," ujarnya.
Dia menyebut model birokrasi masa lalu lebih memudahkan warga yang ingin melakukan pengurusan dokumen kependudukan. "Mendingan seperti dulu, enggak pake lama lagi bisa langsung selesai. Birokrasi seperti ini harus di pangkas agar pelayanan publik di Disdukcapil Karo ini maksimal. Kita jauh-jauh dari Lau Baleng sana menghabiskan banyak biaya, tetapi hasilnya harus menunggu lama," ketusnya.
Smeentara itu, Seketaris Disdukcapil Kabupaten Karo, Indra Bangun mengaku kalau pihaknya cuma mendapat jatah blanko KTP sedikit. "Kalau jumlah blangko KTP yang tersedia saat ini memang sangat terbatas karena di jatah oleh Kemendagri. Keterbatasan blangko membuat percetakan KTP hanya untuk yang sudah melakukan perekaman pada 2016 kebawah untuk perekaman 2017 untuk sementara harus memakai resi dulu sampe blangko 2017 ditambah dan harus menunggu antrian," terangnya.****
Kamis, 01 Juni 2017
Pemkab Sergai Gelar Pasar Murah di 17 Kecamatan
Pasar murah yang digelar mulai 31 Mei sampai 16 Juni 2017 tersebut lokasinya berbeda-beda. Bupati Sergai, Ir H Soekirman, yang menyempatkan diri meninjau langsung ke lokasi di Alun-Alun Kantor Camat Perbaungan, Kamis (1/6), sekaligus membuka gelaran pasar murah tersebut.
Soekirman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu bersyukur. Selain itu, selama bulan puasa, dia juga mengajak agar menjaga kerukunan sebagai warga Tanah Bertuah Negeri Beradat. Dan ini tentunya dengan mengembangkan sikap saling menghormati. Baik antara sesama muslim maupun terhadap saudara yang non muslim.
Pasar murah ini menjual kebutuhan pokok, antara lain, mentega Palmia sachet dari Rp4.500 menjadi Rp4.000, tepung Segitiga Biru dari Rp10.000 menjadi Rp7.000, Bimoli 1 liter Rp15.000 menjadi Rp12.000, minyak goreng Palmia Rp13.500 menjadi Rp10.500. "Kemudian gula pasir Rp12.500 menjadi Rp10.500, beras IR 64/10 Kg dari Rp96.000 menjadi Rp85.000, beras 5 Kg dari Rp50.000 menjadi Rp43.000, syrup Kurnia Rp17.000/botol menjadi Rp15.000/botol," jelas Soekirman.
Soekirman juga menyebutkan, sebentar lagi jalan tol akan dioperasikan. Karenanya dia berharap, dengan adanya jalan tol dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas. "Mari kita jaga keselamatan dan kita sayangi diri kita serta keluarga," ajaknya.
Sebelumnya, Kadis Perindag Sergai, Hj Nina Deliana SSos MSi, menginginkan pasar murah ini bukan hanya ada di bulan puasa saja atau hari lebaran. Tetapi juga di hari besar umat non muslim. Masyarakat tentunya sangat menginginkan harga bahan pokok yang ada di pasar lebih murah, dibanding di toko.
"Bahan kebutuhan pokok yang dijual di 17 kecamatan, antara lain beras sebanyak 65 ton, gula pasir sebanyak 13 ton, minyak goreng 13 Kilo Liter, tepung terigu 13 ton, mentega 13 ton, sirup 13.000 botol," paparnya.
Jadwal pasar murah di tiap kecamatan, yaitu 6 Juni di Kecamatan Bintang Bayu dan Serba Jadi, 7 Juni di Kecamatan Silinda dan Kotarih, 8 Juni di Kecamatan Dolok Masihul dan Tebingtinggi, 9 Juni Teluk Mengkudu dan Pegajahan. "13 Juni Sei Rampah dan Sei Bamban, 14 Juni Pantai Cermin dan Tanjung Beringin, 15 Juni Dolok Merawan dan Sipispis serta 16 Juni Tebing Syahbandar dan Bandar Khalifah," tandas Nina.***
JR Saragih Dinilai Tak Pantas Jadi Gubsu
PEMBINA Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut, H Syamsul Qodri Marpaung Lc, menyayangkan sikap Bupati Simalungun JR Saragih, yang mengabaikan surat resmi panitia memintanya jadi narasumber Panel Diskusi Bedah Sumut, bertajuk pengalihan SMA/SMK ke Provinsi, Sabtu (20/5) lalu, di Aula Martabe Kantor Gubsu Jln Diponegoro Medan.
Sikap JR Saragih itu dipandang Syamsul Qodri cermin pemimpin kurang bijaksana selaku pelayan rakyat. Padahal, kegiatan Bedah Sumut yang digelar KAJI Unit DPRD Sumut, menghadirkan 8 penceramah berkompeten dan mengangkat isu hangat soal nasib ribuan guru honor, pasca-pengalihan SMA/SMK ke Provinsi sesuai amanat UU No 23/2014 tentang Pemda. Narasumber yang hadir, di antaranya Drs Shohibul Anshor Siregar MSi (Pemerhati Pendidikan), Drs Hasan Basri MM (Kadis Pendidikan Medan), Prof H Aldwin Surya SE MPd PhD (Dewan Pendidikan Sumut), James Siagian (Dinas Pendidikan Sumut), Drs Abdul Rahman Siregar (Ketua PGRI Sumut), Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut H Syamsul Qodri Marpaung Lc (mewakili Ketua DPRD Sumut), Joster Manalu STh (Guru Honor SMAN I Medan) serta pembanding Yonge LV Sihombing SE MBA.
"Kok Bupati gitu ya? Wartawan saja diabaikan. Bagaimana pula bila rakyat jelata? Harusnya pelayanan administrasi publik berjalan normal. Saya lihat Pemkab Simalungun anggap remeh pengundang. Jawab dong surat resmi panitia. Hargai orang yang datang jauh-jauh dari Medan ke Simalungun," sesal Syamsul Qodri, saat dikonfirmasi M24, Rabu (31/5).
Abaikan Keresahan 9.000 Guru Honor di Sumut
Menurut Syamsul Qodri, ketidakpedulian JR Saragih bisa jadi bukti pengabaian atas keresahan 9.000 lebih guru honor di 33 kab/kota Sumut, yang sudah 5 bulan belum gajian. Artinya, ada fakta, JR Saragih bukan pemimpin yang peka terhadap masalah rakyat, khususnya pendidikan. Syamsul Qodri percaya, Panel Diskusi yang digelar KAJI Unit DPRD Sumut bermaksud positif, mengangkat isu pendidikan dan bertujuan memberi gagasan kepada Provinsi maupun Kab Simalungun.
"JR Saragih disebut-sebut maju bakal calon (Balon) Gubsu 2018. Kenapa urusan administrasi publik saja tak becus? Aneh, di media dia rajin publikasi yang baik-baik terus. Saya sangat setuju bila ada yang mengatakan JR Saragih belum pantas jadi Gubsu," sindir Syamsul Qodri Marpaung, yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memastikan, kalau JR Saragih menolak hadir, sibuk atau enggan jadi narasumber, seyogianya memberi respon resmi terhadap surat Panitia. Apakah menolak hadir atau paling tidak mewakilkan staf berbicara. "Faktanya JR Saragih mengabaikan konfirmasi Panitia. JR Saragih gagal jadi pejabat yang baik," kata Syamsul Qodri blak-blakan.
Lebih keras lagi dilontarkan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut, Budiman Pardede SSos. Pada saat acara berlangsung, Budiman Pardede secara terbuka menyampaikan penyesalan mendalam terhadap Bupati Simalungun JR Saragih. Secara etika administrasi, ungkap Budiman, Panitia Seksi Narasumber Risvande Lubis, Zainal Arif dan Ranto Manullang, lebih dulu menghubungi Kadis Kominfo Simalungun Akmal Siregar. Lalu Akmal minta Panitia datang ke Simalungun. Nah, setelah ketiganya berada di Simalungun, Akmal Siregar malah menghindar. Tapi Panitia tidak hilang akal. Menemui Ajudan Bupati Simalungun Kiki br Purba dan meneruskan surat permohonan ke Bagian Umum.
"Surat Panitia diacuhkan sampai sekarang. Apa ada yang gak beres disembunyikan JR Saragih? Atau dia takut membawa materi soal guru honor," tanya Budiman. Dengan pengabaian surat Panitia tersebut, Budiman Pardede percaya sudah ada bukti meyakinkan, JR Saragih tidak pantas maju balon Gubsu 2018 apalagi jadi Gubsu. JR Saragih, Akmal Siregar dan Kiki Purba pun dipastikannya bukan pelayan rakyat yang mengayomi. "Mereka cuma pejabat yang suka menunjukkan pencitraan supaya dilihat orang banyak," cetus Budiman Pardede dengan nada tinggi, sembari merencanakan menyurati Ketua Umum DPP Partai Demokrat H Susilo Bambang Yudhoyono, terkait sikap tidak normal JR Saragih yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini.***
Sikap JR Saragih itu dipandang Syamsul Qodri cermin pemimpin kurang bijaksana selaku pelayan rakyat. Padahal, kegiatan Bedah Sumut yang digelar KAJI Unit DPRD Sumut, menghadirkan 8 penceramah berkompeten dan mengangkat isu hangat soal nasib ribuan guru honor, pasca-pengalihan SMA/SMK ke Provinsi sesuai amanat UU No 23/2014 tentang Pemda. Narasumber yang hadir, di antaranya Drs Shohibul Anshor Siregar MSi (Pemerhati Pendidikan), Drs Hasan Basri MM (Kadis Pendidikan Medan), Prof H Aldwin Surya SE MPd PhD (Dewan Pendidikan Sumut), James Siagian (Dinas Pendidikan Sumut), Drs Abdul Rahman Siregar (Ketua PGRI Sumut), Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut H Syamsul Qodri Marpaung Lc (mewakili Ketua DPRD Sumut), Joster Manalu STh (Guru Honor SMAN I Medan) serta pembanding Yonge LV Sihombing SE MBA.
"Kok Bupati gitu ya? Wartawan saja diabaikan. Bagaimana pula bila rakyat jelata? Harusnya pelayanan administrasi publik berjalan normal. Saya lihat Pemkab Simalungun anggap remeh pengundang. Jawab dong surat resmi panitia. Hargai orang yang datang jauh-jauh dari Medan ke Simalungun," sesal Syamsul Qodri, saat dikonfirmasi M24, Rabu (31/5).
Abaikan Keresahan 9.000 Guru Honor di Sumut
Menurut Syamsul Qodri, ketidakpedulian JR Saragih bisa jadi bukti pengabaian atas keresahan 9.000 lebih guru honor di 33 kab/kota Sumut, yang sudah 5 bulan belum gajian. Artinya, ada fakta, JR Saragih bukan pemimpin yang peka terhadap masalah rakyat, khususnya pendidikan. Syamsul Qodri percaya, Panel Diskusi yang digelar KAJI Unit DPRD Sumut bermaksud positif, mengangkat isu pendidikan dan bertujuan memberi gagasan kepada Provinsi maupun Kab Simalungun.
"JR Saragih disebut-sebut maju bakal calon (Balon) Gubsu 2018. Kenapa urusan administrasi publik saja tak becus? Aneh, di media dia rajin publikasi yang baik-baik terus. Saya sangat setuju bila ada yang mengatakan JR Saragih belum pantas jadi Gubsu," sindir Syamsul Qodri Marpaung, yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memastikan, kalau JR Saragih menolak hadir, sibuk atau enggan jadi narasumber, seyogianya memberi respon resmi terhadap surat Panitia. Apakah menolak hadir atau paling tidak mewakilkan staf berbicara. "Faktanya JR Saragih mengabaikan konfirmasi Panitia. JR Saragih gagal jadi pejabat yang baik," kata Syamsul Qodri blak-blakan.
Lebih keras lagi dilontarkan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut, Budiman Pardede SSos. Pada saat acara berlangsung, Budiman Pardede secara terbuka menyampaikan penyesalan mendalam terhadap Bupati Simalungun JR Saragih. Secara etika administrasi, ungkap Budiman, Panitia Seksi Narasumber Risvande Lubis, Zainal Arif dan Ranto Manullang, lebih dulu menghubungi Kadis Kominfo Simalungun Akmal Siregar. Lalu Akmal minta Panitia datang ke Simalungun. Nah, setelah ketiganya berada di Simalungun, Akmal Siregar malah menghindar. Tapi Panitia tidak hilang akal. Menemui Ajudan Bupati Simalungun Kiki br Purba dan meneruskan surat permohonan ke Bagian Umum.
"Surat Panitia diacuhkan sampai sekarang. Apa ada yang gak beres disembunyikan JR Saragih? Atau dia takut membawa materi soal guru honor," tanya Budiman. Dengan pengabaian surat Panitia tersebut, Budiman Pardede percaya sudah ada bukti meyakinkan, JR Saragih tidak pantas maju balon Gubsu 2018 apalagi jadi Gubsu. JR Saragih, Akmal Siregar dan Kiki Purba pun dipastikannya bukan pelayan rakyat yang mengayomi. "Mereka cuma pejabat yang suka menunjukkan pencitraan supaya dilihat orang banyak," cetus Budiman Pardede dengan nada tinggi, sembari merencanakan menyurati Ketua Umum DPP Partai Demokrat H Susilo Bambang Yudhoyono, terkait sikap tidak normal JR Saragih yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini.***
Langganan:
Postingan (Atom)