PEMBERHENTIAN 10 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Dinas Perhubungan (Dishub) Deliserdang berbuntut panjang. Setahun setelah diberhentikan, 5 TKS yang bekerja di Terminal Pancurbatu melayangkan surat ke DPRD Deliserdang.
Menanggapi surat 5 TKS Dishub Deliserdang, Candra Tarigan (25), Datang Surbakti (20), Roy Sanjaya (21), Fajar Darman (27) dan Ardi Bitner Sembiring (25) tersebut, komisi B DPRD Deliserdang yang membidangi permasalahan tenaga kerja, Senin (21/11), gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam rapat yang dihadiri Kadishub Deliserdang Jannes Manurung dan Kabid Perhubungan Darat Dishub Deliserdang MP Sagala, terungkap, jika sebagian TKS disebut-sebut harus merogoh kocek Rp3 juta agar bisa menjadi TKS.
Di hadapan Ketua Komisi B DPRD Deliserdang Rusmani Manurung dan Sekretaris Tahan sembiring, salah
seorang TKS Datang Surbakti, menjelaskan, jika dirinya memberikan uang Rp3 juta kepada Kepala Terminal Pancurbatu Iran Lubis, untuk bisa menjadi TKS. Mendengar pembeberan Datang Surbakti yang sempat setahun menjadi TKS itu, anggota dewan pun menjadi heran. Kabid MP Sagala bahkan minta bukti penyerahan uang.
Tapi Datang Sembiring menjawab, jika bukti tertulisnya tidak ada. Karena namanya uang sogok tidak bakal
pernah ada kwitansi. Selain itu, dalam RDP tersebut juga terungkap, kesepuluh TKS yang bekerja tidak digaji. TKS hanya dapat honor dari sisa kutipan yang ditarget Rp500 ribu per hari.
"Jika sehari kami dapat kutipan Rp1 juta, maka sisanya sebesar Rp500 ribu, kami bagi sepuluh. Angkot Sampri tidak bisa kami kutip, karena sudah memberikan Rp1 juta per bulan. KPUM A 97 Rp200 ribu sebulan. Angkutan umum Rajawali Rp1 juta sebulan. Kami hanya ngutip diluar yang sudah ada bulanannya," imbuh Candra Tarigan, yang sudah 7 tahun menjadi TKS di Terminal Pancurbatu
Mirisnya, jika target Rp500 ribu tidak dapat, maka mau tak mau TKS yang menombokinya. Karena Kepala Terminal tak mau tahu, yang penting target harus dapat setiap hari. "Kadang kami menjual daun ubi agar kami bisa makan. Sepatu dinas saja kami sendiri yang membelinya. Kepala terminal masuk hanya minta setoran kutipan saja. Kami minta dipekerjakan kembali," sebut Candra Tarigan.
Menanggapi keluhan TKS itu, Kabid Perhubungan Darat Dishub Deliserdang, MP Sagala, kepada wartawan menyatakan, sulit untuk membuktikan uang sogok itu, karena tidak ada bukti. Begitupun, pihaknya akan tetap menyelidiki soal uang sogok itu. Terkait pemintaan untuk dipekerjakan kembali, kata MP Sagala, jika kondisi saat ini sangat sulit mempekerjakan TKS kembali.
"Kita sudah tekankan kepada kepala terminal agar tidak ada lagi kutipan. Karena saat ini pemerintah sedang giatnya melaksanakan program sapu bersih pungutan liar. Ada kepala terminal yang mau mengundurkan diri di saat situasi saat ini, tapi masih dipertimbangkan. Karena di saat sulit mengapa mau mengundurkan diri tapi disaat enak tidak mau mengundurkan diri," ujar MP Sagala. ***
Senin, 21 November 2016
Sabtu, 19 November 2016
Banjir di Bintang Bayu Sisakan Sampah dan Lumpur
BANJIR yang sempat membuat warga di Dusun IV, Desa Saranggiting, Kec. Bintang Kayu, Sergai, panik, Rabu (16/11) kemarin, kini menyisakan tumpukan sampah yang hanyut terbawa arus air bah ini.
Pantauan M24, Jumat (18/11) jalan umum di dusun tersebut, yang selama 2 hari ini terus digenangi air sudah terlihat mengering. Namun sampah yang ikut terbawa arus air masih tampak memenuhi badan jalan dan rumah warga.
Salah seorang warga Dusun IV, Desa Saranggiting, Abdul Rahman Manik (43) kepada M24, menjelaskan meskipun terbiasa dengan kondisi banjir, warga sempat mengalami kepanikan saat air yang deras mulai menggenangi jalan dan rumah warga pada Rabu kemarin.
"Karena daerah kita ini rendah, jadi setidaknya dalam setahun tiga kali kita dihantam banjir dari kiriman ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Saranggiting, Kahan Joas Simanjuntak mengatakan, banjir yang menggenangi Dusun IV kini sudah surut, dan tidak ada korban dalam banjir yang terjadi kemarin.
"Warga memang sudah tahu kampung itu sering dilanda banjir yang datang secara dadakan. Namun sejauh ini tidak pernah ada korban jiwa dan saat ini warga membersihkan rumah mereka yanh tergenang air," terangnya.
Terpisah, Camat Bintang Bayu, Sariful Azhar mengatakan banjir tersebut tidak ada menelan korban jiwa, karena saat kejadian pihak kecamatan terus melakukan kontrol. "Waktu banjir datang kita terus melakukan kontrol," singkatnya. ***
Salah seorang warga Dusun IV, Desa Saranggiting, Abdul Rahman Manik (43) kepada M24, menjelaskan meskipun terbiasa dengan kondisi banjir, warga sempat mengalami kepanikan saat air yang deras mulai menggenangi jalan dan rumah warga pada Rabu kemarin.
"Karena daerah kita ini rendah, jadi setidaknya dalam setahun tiga kali kita dihantam banjir dari kiriman ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Saranggiting, Kahan Joas Simanjuntak mengatakan, banjir yang menggenangi Dusun IV kini sudah surut, dan tidak ada korban dalam banjir yang terjadi kemarin.
"Warga memang sudah tahu kampung itu sering dilanda banjir yang datang secara dadakan. Namun sejauh ini tidak pernah ada korban jiwa dan saat ini warga membersihkan rumah mereka yanh tergenang air," terangnya.
Terpisah, Camat Bintang Bayu, Sariful Azhar mengatakan banjir tersebut tidak ada menelan korban jiwa, karena saat kejadian pihak kecamatan terus melakukan kontrol. "Waktu banjir datang kita terus melakukan kontrol," singkatnya. ***
Tanggul Irigasi di Desa Sigorbus Sudah Jebol
Akibat jebolnya irigasi yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provsu tahun 2016, sebesar Rp1,5 miliar, dengan penanggung jawab Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Sumut ini, pengairan persawahan petani di Desa Hasahatan julu, Sigorbus Jae, Sigorbus Julu, Handis Julu, Hasatan Julu, Siolip Binabo Julu, Binabo Jae, Sabarimba dan Siolip, menjadi terganggu.
Pantauan M24, Jumat (18/11), beberapa bagian dinding irigasi, yang dibangun CV Fitri Karya, selaku rekanan, tampak hanyut dan bagian lainnya sudah dalam kondisi miring.
"Baru itu kejadiannya, Sabtu (12/11) kemarin itu," ujar Kepala Desa Sigorbus, Awaluddin Hasibuan kepada M24.
Sementara itu, salah seorang warga Desa Sigorbus, Abdul Hadi, berharap dinas terkait segera memperbaiki irigasi yang jebol ini agar pengairan ke sawah warga tidak lagi terganggu. "Kita minta ini segera diperbaiki, karena pengairan sawqah warga akan terganggu kalau dibiarkan terus begini," harapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Palas, HM Dayan Hasibuan, dalam hal ini pihak PSDA Sumut dan rekanan yang mengerjakan proyek ini harus segera bertanggung jawab memperbaiki, tanggul irigasi yang jebol ini. "Kita minta instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan. Selain itu kita juga harapkan kedepannya pengerjaan proyek untuk masyarakat tidak seperti ini lagi, masak baru sebulan selesai sudah rusak lagi," ujar politisi dari Partai Demokrat ini.***
Jumat, 18 November 2016
Bulog Divre Sidimpuan Punya Piutang Rp4 M Dari Program Raskin
BADAN Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Padangsidimpuan, mengakui pihaknya memiliki piutang beras miskin (Raskin) sebesar Rp4 miliar lebih. Namun piutang itu tidak menjadi hal yang diragukan karena tunggakan raskin dari sejumlah daerah yang telah didistribusikan tersebut bisa dipastikan pembayarannya lancar.
“Kita memiliki piutang sekitar Rp4 miliar karena ada percepatan penyaluran raskin, sehingga total penyaluran di bulan Oktober hingga November lebih kurang 3000 ton,” kata Kepala Bulog divre Padangsidimpuan, Jajat Sudrajat melalui kasi pelayanan publik Ari Setiawan, Kamis (17/11).
Pihaknya merasa puas atas kinerja bulog divre Padangsidimpuan yang telah berhasil menyelesaikan pagu raskin tahun 2016 tanpa kendala yang berarti termasuk pembayaran dari pemerintah.
“Penyaluran Raskin di lima kabupaten/Kota terdiri dari Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan (Tapsel), Padanglawas Utara (Paluta), Padanglawas (Palas) dan Mandailing Natal (Madina) sudah hampir seratus persen. Dari 3000 Ton sampai saat ini hanya tersisa sekitar 700 Ton saja yang belum disalurkan kepada titik sasaran,” ujar Ari.
Ari optimis tenggang waktu yang tersisa di tahun ini, seluruh alokasi jatah raskin di wilayahnya sudah selesai didistribusikan. Sedangkan masalah piutang raskin tersebut sebagaimana pengalaman tahun sebelumnya dapat segera diselesakan pembayaranya.
Menurutnya, Pemko Padangsidimpuan misalnya, daerah ini membayar lunas dulu raskinnya ke bulog sehingga tidak ada memiliki tunggakan raskin untuk daerah ini. Dan semoga daerah lain juga mengikuti hal yang sama.
Sementara itu, Ari menjelaskan, jelang Natal dan Tahun baru 2016 yang tinggal sebulan lagi, stok beras di wilayahnya tergolong aman, terutama menghadapi dua hari libur nasional tersebut. "Jangan khawatir, pesediaan beras untuk masyarakat Tapanuli Bagian Selatan memasuki natal dan tahun baru dijamin aman. Warga tidak perlu khawatir akan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga beras yang tinggi,” ujar Ari.
Menurut Ari, dari stok maupun cadangan beras sebanyak 4000 ton, termasuk jatah beras miskin (raskin) yang disimpan di tiga gudang Bulog masing-masing dua gudang di Padangsidimpuan dan satu gudang di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas (Palas).
“Cadangan beras sebanyak 4000 ton itu tentunya dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru,” demikian Ari mengakhiri.***
“Kita memiliki piutang sekitar Rp4 miliar karena ada percepatan penyaluran raskin, sehingga total penyaluran di bulan Oktober hingga November lebih kurang 3000 ton,” kata Kepala Bulog divre Padangsidimpuan, Jajat Sudrajat melalui kasi pelayanan publik Ari Setiawan, Kamis (17/11).
Pihaknya merasa puas atas kinerja bulog divre Padangsidimpuan yang telah berhasil menyelesaikan pagu raskin tahun 2016 tanpa kendala yang berarti termasuk pembayaran dari pemerintah.
“Penyaluran Raskin di lima kabupaten/Kota terdiri dari Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan (Tapsel), Padanglawas Utara (Paluta), Padanglawas (Palas) dan Mandailing Natal (Madina) sudah hampir seratus persen. Dari 3000 Ton sampai saat ini hanya tersisa sekitar 700 Ton saja yang belum disalurkan kepada titik sasaran,” ujar Ari.
Ari optimis tenggang waktu yang tersisa di tahun ini, seluruh alokasi jatah raskin di wilayahnya sudah selesai didistribusikan. Sedangkan masalah piutang raskin tersebut sebagaimana pengalaman tahun sebelumnya dapat segera diselesakan pembayaranya.
Menurutnya, Pemko Padangsidimpuan misalnya, daerah ini membayar lunas dulu raskinnya ke bulog sehingga tidak ada memiliki tunggakan raskin untuk daerah ini. Dan semoga daerah lain juga mengikuti hal yang sama.
Sementara itu, Ari menjelaskan, jelang Natal dan Tahun baru 2016 yang tinggal sebulan lagi, stok beras di wilayahnya tergolong aman, terutama menghadapi dua hari libur nasional tersebut. "Jangan khawatir, pesediaan beras untuk masyarakat Tapanuli Bagian Selatan memasuki natal dan tahun baru dijamin aman. Warga tidak perlu khawatir akan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga beras yang tinggi,” ujar Ari.
Menurut Ari, dari stok maupun cadangan beras sebanyak 4000 ton, termasuk jatah beras miskin (raskin) yang disimpan di tiga gudang Bulog masing-masing dua gudang di Padangsidimpuan dan satu gudang di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas (Palas).
“Cadangan beras sebanyak 4000 ton itu tentunya dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru,” demikian Ari mengakhiri.***
Pemkab Tobasa Disorot KPK
PEMERINTAHAN Kabupaten Tobasa (Pemkab Tobasa) ternyata tengah diawasi secara langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini diungkapkan langsung Bupati Tobasa, Darwin Siagian, dalam sambutannya di acara Penyuluhan Hukum Pemkab dan Polres Tobasa, di ruang Balai Data, lantai 4 gedung kantor Bupati Tobasa, di Balige, Kamis (17/11).
"Ada 6 Provinsi di Indonesia yang dalam pengawasan langsung oleh KPK, termasuk Sumut. Sementara di Sumut ada beberapa Kabupaten/Kota yang juga dalam pengawasan KPK secara langsung, termasuk Pemkab Tobasa," ujar Darwin.
Karena itu, Darwin mengaku telah menandatangani nota kesepakatan dengan KPK dalam memberantas korupsi termasuk suap dan Pungli di jajaran Pemkab Tobasa.
"Sekira 3 minggu lalu kita sudah menandatangani kesepakatan pemberantasan korupsi dengan KPK," tambah Darwin.
Darwin juga menegaskan secara perlahan-lahan pihaknya akan melengkapi alat-alat untuk mengakses keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
"Kita sedang benahi, agar ke depan informasi soal Pemkab Tobasa dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat, dan itu akan kita mulai tahun 2017 mendatang," ujar Darwin mengakhiri sambutannya.
Penyuluhan hukum ini membahas soal UU Pers No.40 Tahun 1999, Suap dan Pungli, hadir sebagai narasumber adalah Staf Ahli Dewan Pers Pusat, Roni Simon dan Kapolres Tobasa, AKBP Jidin Siagian. Penyuluhan hukum ini juga dihadiri oleh Kajari Tobasa, Jefri Muakar, Kadis Perhubungan Pargaulan Sianipar, Kadis PU Bresman Simangunsong serta diikuti ratusan jurnalis yang berada di Pemkab Tobasa. ***
Hal ini diungkapkan langsung Bupati Tobasa, Darwin Siagian, dalam sambutannya di acara Penyuluhan Hukum Pemkab dan Polres Tobasa, di ruang Balai Data, lantai 4 gedung kantor Bupati Tobasa, di Balige, Kamis (17/11).
"Ada 6 Provinsi di Indonesia yang dalam pengawasan langsung oleh KPK, termasuk Sumut. Sementara di Sumut ada beberapa Kabupaten/Kota yang juga dalam pengawasan KPK secara langsung, termasuk Pemkab Tobasa," ujar Darwin.Karena itu, Darwin mengaku telah menandatangani nota kesepakatan dengan KPK dalam memberantas korupsi termasuk suap dan Pungli di jajaran Pemkab Tobasa.
"Sekira 3 minggu lalu kita sudah menandatangani kesepakatan pemberantasan korupsi dengan KPK," tambah Darwin.
Darwin juga menegaskan secara perlahan-lahan pihaknya akan melengkapi alat-alat untuk mengakses keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
"Kita sedang benahi, agar ke depan informasi soal Pemkab Tobasa dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat, dan itu akan kita mulai tahun 2017 mendatang," ujar Darwin mengakhiri sambutannya.
Penyuluhan hukum ini membahas soal UU Pers No.40 Tahun 1999, Suap dan Pungli, hadir sebagai narasumber adalah Staf Ahli Dewan Pers Pusat, Roni Simon dan Kapolres Tobasa, AKBP Jidin Siagian. Penyuluhan hukum ini juga dihadiri oleh Kajari Tobasa, Jefri Muakar, Kadis Perhubungan Pargaulan Sianipar, Kadis PU Bresman Simangunsong serta diikuti ratusan jurnalis yang berada di Pemkab Tobasa. ***
Kamis, 17 November 2016
Buruh Deliserdang Tuntut UMK Rp3 Juta
MENGENDARAI sepedamotor dan menggunakan pick-up terbuka, seratusan buruh mengusung spanduk minta cabut PP 78/2005 tentang pengupahan. Dan usul penetapan UMK Deliserdang 2017 menjadi Rp3 juta.
Tuntutan seratusan Pekerja Buruh Bersatu Deliserdang (PBB-DS) tersebut, mereka sampaikan lewat aksi demo, Kamis (17/11), di Kantor Bupati Dliserdang.
Mereka juga mendesak Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Deliserdang, untuk menolak penggunaan formula PP 78/2015 dalam menetapkan kenaikan UMK Deliserdang 2017. Sekaligus menghapus sistem kerja outsourching, kontrak, harian lepas dan borongan di Kabupaten Deliserdang, untuk diangkat menjadi pekerja tetap.
"Kami pastikan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, jika kami tetap diberikan upah murah, maka kami akan terus melawan," ungkap salah satu buruh dalam orasinya.
Dalam orasinya itu, ratusan buruh ini juga terkesan mengancam, jika Bupati Deliserdang tidak menemui buruh, maka buruh akan bertahan di Kantor Bupati Deliserdang.
"Jika satu jam Bupati Deliserdang Ashari Tambunan tidak menemui kami, maka kami akan bertahan di Kantor Bupati Deliserdang. Bahkan konvoi ke Lapangan Segitiga Lubuk Pakam (Lapangan T Fachrudin) dan Polres Deliserdang. Bahkan kami akan melaporkan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan ke Polres Deliserdang," imbuhnya.
Aksi demo sempat memanas karena Bupati Deliserdang Ashari Tambunan tak kunjung menemui para pengunjukrasa. Bahkan ratusan buruh sempat mendorong pagar kantor bupati yang ditutup dan dijaga ketat petugas kemanan. Beruntung para buruh ini bisa ditenangkan oleh koordinator buruh dan petugas keamanan. ***
Tuntutan seratusan Pekerja Buruh Bersatu Deliserdang (PBB-DS) tersebut, mereka sampaikan lewat aksi demo, Kamis (17/11), di Kantor Bupati Dliserdang.
"Kami pastikan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, jika kami tetap diberikan upah murah, maka kami akan terus melawan," ungkap salah satu buruh dalam orasinya.
Dalam orasinya itu, ratusan buruh ini juga terkesan mengancam, jika Bupati Deliserdang tidak menemui buruh, maka buruh akan bertahan di Kantor Bupati Deliserdang.
"Jika satu jam Bupati Deliserdang Ashari Tambunan tidak menemui kami, maka kami akan bertahan di Kantor Bupati Deliserdang. Bahkan konvoi ke Lapangan Segitiga Lubuk Pakam (Lapangan T Fachrudin) dan Polres Deliserdang. Bahkan kami akan melaporkan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan ke Polres Deliserdang," imbuhnya.
Aksi demo sempat memanas karena Bupati Deliserdang Ashari Tambunan tak kunjung menemui para pengunjukrasa. Bahkan ratusan buruh sempat mendorong pagar kantor bupati yang ditutup dan dijaga ketat petugas kemanan. Beruntung para buruh ini bisa ditenangkan oleh koordinator buruh dan petugas keamanan. ***
Pemkab Sergai Awasi Eksploitasi Mineral Bukan Logam
PEMANFAATAN sumber daya alam berupa mineral bukan logam atau mineral batuan, diperlukan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Terlebih adanya beberapa proyek pembangunan berskala nasional yang sedang dikerjakan di Provinsi Sumut. Seperti PLTU Sicanang Belawan dan khususnya di wilayah Serdang Bedagai (Sergai) seperti pembangunan tol Medan-Tebingtinggi.
"Karenanya, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi mineral bukan logam atau mineral batuan di Sergai, agar dalam melakukan eksploitasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem. Bahkan masyarakat di sekitar lokasi penambangan. Selain itu, tim ini juga diharapkan dapat memantau dan memastikan, agar kegiatan ekspolitasi di daerah ini sudah memenuhi aturan perundangan yang berlaku," papar Wabup Sergai, Darma Wijaya, saat membuka rapat Tim Pengawas Kegiatan Ekspolitasi Mineral Bukan Logam atau Mineral Batuan, Kamis (17/11).
Tujuannya, kata Darma, untuk memastikan jumlah dan kapasitas mineral bukan logam dan batuan tersebut, sudah sesuai dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Darma berharap, tim yang diketuai Asisten Ekbangsos Drs H Ahmad Zaki MAP ini, nantinya akan melaksanakan tugas pengawasan dengan baik.
Sementara, Ka Kantor Lingkungan Hidup Sergai, mengungkapkan, tim ini akan melakukan pengawasan di beberapa kecamatan. Mulai 17 November-15 Desember 2016. Hingga periode Agustus 2016, ada 29 lokasi pertambangan terdaftar. Dan semuanya di bawah pengawasan tim yang tersebar di Kecamatan Kotarih, Serbajadi, Pegajahan, Sei Rampah, Tebingtinggi, Dolok Masihul, Sei Bamban, Sipispis dan Kecamatan Perbaungan. ***
"Karenanya, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi mineral bukan logam atau mineral batuan di Sergai, agar dalam melakukan eksploitasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem. Bahkan masyarakat di sekitar lokasi penambangan. Selain itu, tim ini juga diharapkan dapat memantau dan memastikan, agar kegiatan ekspolitasi di daerah ini sudah memenuhi aturan perundangan yang berlaku," papar Wabup Sergai, Darma Wijaya, saat membuka rapat Tim Pengawas Kegiatan Ekspolitasi Mineral Bukan Logam atau Mineral Batuan, Kamis (17/11).
Tujuannya, kata Darma, untuk memastikan jumlah dan kapasitas mineral bukan logam dan batuan tersebut, sudah sesuai dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Darma berharap, tim yang diketuai Asisten Ekbangsos Drs H Ahmad Zaki MAP ini, nantinya akan melaksanakan tugas pengawasan dengan baik.
Sementara, Ka Kantor Lingkungan Hidup Sergai, mengungkapkan, tim ini akan melakukan pengawasan di beberapa kecamatan. Mulai 17 November-15 Desember 2016. Hingga periode Agustus 2016, ada 29 lokasi pertambangan terdaftar. Dan semuanya di bawah pengawasan tim yang tersebar di Kecamatan Kotarih, Serbajadi, Pegajahan, Sei Rampah, Tebingtinggi, Dolok Masihul, Sei Bamban, Sipispis dan Kecamatan Perbaungan. ***
Langganan:
Postingan (Atom)